๐๐ฎ๐ฑ๐๐ป๐ด – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan aksi iklim di Bali tidak hanya diarahkan untuk merespons perubahan iklim, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang membuka peluang ekonomi hijau.
Hal itu disampaikan Koster saat memberikan sambutan dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit (ICBS) 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026). Dalam forum tersebut, Koster memaparkan materi bertajuk โAksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasiโ.
Menurut Koster, kebijakan iklim Bali berangkat dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menempatkan keselarasan Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan pembangunan.
Ia mengatakan, pembangunan berkelanjutan harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta sumber daya alam. Sementara itu, kebudayaan dan kearifan lokal menjadi fondasi dalam menjaga hubungan manusia dengan alam.
Koster menyebut Bali telah memiliki sejumlah aset iklim yang dapat menjadi modal pengembangan ekonomi hijau. Pada sektor energi terbarukan, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpasang disebut mencapai sekitar 45 megawatt peak (MWp).
Selain itu, terdapat 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat serta 302 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Bali.
Pada sektor karbon biru atau blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove. Sekitar 88 persen di antaranya berada dalam kategori lebat. Bali juga memiliki sekitar 1.307 hektare padang lamun.
Potensi tersebut, kata Koster, dapat dikembangkan menjadi kredit karbon biru dengan tetap memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Potensi lain terdapat pada sektor pertanian. Koster menyebut sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total luas sawah. Kondisi itu dinilai menjadi modal dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credit.
Di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan. Luasan tersebut antara lain terdiri dari sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.
Menurut Koster, aset-aset tersebut tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru. Namun, pengembangannya harus dilakukan secara hati-hati, transparan, memiliki tata kelola yang baik, serta tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Pemprov Bali, lanjut Koster, membuka tiga peluang kolaborasi yang dinilai dapat dikembangkan menjadi proyek karbon yang layak secara ekonomi, yakni blue carbon melalui mangrove dan padang lamun, energi surya melalui pembangunan PLTS skala besar, serta agricultural carbon melalui pertanian organik dan pengembangan karbon tanah.
Khusus PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan tahap pertama sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya diarahkan meningkat hingga kisaran 700-1.200 MWp.
Pengembangan energi surya itu diharapkan mendukung transisi energi sekaligus membuka peluang penerbitan renewable energy certificate dan kredit karbon.
Koster mengatakan, realisasi berbagai potensi itu membutuhkan keterlibatan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
Namun, ia menekankan setiap kolaborasi harus berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali agar memberikan kepastian, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan manfaat ekonominya kembali ke Bali.
โBali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,โ kata Koster.
Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemprov Bali dalam membangun fondasi kebijakan sekaligus menyiapkan aset yang dapat dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.
Rob menilai Bali memiliki kombinasi alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat yang dapat menjadi modal membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel.
Menurut dia, kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci agar potensi tersebut diwujudkan menjadi proyek yang konkret, terukur, serta memenuhi standar internasional.
ICBA, kata Rob, siap mempertemukan Bali dengan mitra strategis nasional maupun internasional. Ia berharap model pengembangan karbon dan biodiversitas di Bali nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus direplikasi di wilayah lain.
Reporter: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ





