๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara di Bali.
Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini juga menjadi bagian dari pembangunan Bali yang terintegrasi melalui konsep โOne Island, One Managementโ atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
Komitmen itu disampaikan dalam acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali. Kegiatan berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6/2026) malam.
Acara tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bali I Dewa Tagel Wirasa, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut. Menurut dia, forum itu menjadi ruang sambung rasa untuk memperkuat sinergi antarlembaga agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan baik, benar, dan sesuai aturan.
Gubernur Koster mengatakan, dalam memimpin Pemerintah Provinsi Bali, ia menerapkan pengalaman pengelolaan keuangan negara yang diperolehnya saat bertugas di Badan Anggaran DPR RI. Pengalaman itu, kata dia, menjadi dasar untuk terus menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja sesuai fakta, mengikuti arahan BPK, serta menggunakan data sebagai pegangan dalam setiap proses kerja.
โArahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP secara berturut-turut, 12 kali,โ ujar Gubernur Koster.
Gubernur Koster menegaskan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut tidak boleh hanya menjadi capaian administratif. Menurut dia, WTP harus benar-benar riil, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Bali tidak bisa dijalankan secara sektoral dan terpisah-pisah. Karena itu, konsep One Island, One Management diterapkan sebagai pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu.
โBali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antarsektor, maka Bali akan rusak. Jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,โ kata Gubernur Koster.
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, tantangan pembangunan Bali semakin tinggi. Menurut dia, pembangunan Bali tidak boleh berhenti pada satu prestasi, tetapi harus terus berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Nyoman Adhi juga menilai konsep One Island, One Management yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster menjadi pendekatan penting dalam menjawab tantangan pembangunan Bali ke depan.
Namun, ia mengingatkan bahwa konsep tersebut harus ditopang dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib administrasi.
โSinergi Bapak/Ibu semua sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan,โ ujarnya.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Bali dan BPK RI menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah. (AA)
