𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Gubernur Bali Wayan Koster menjalankan sejumlah agenda strategis setibanya di London, Inggris, dalam rangkaian London Climate Action Week 2026.
Pada 21 Juni 2026, Koster bersama tim melakukan kunjungan kehormatan ke Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Dalam kunjungan itu, Koster diterima langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya.
Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama strategis di bidang investasi, pendidikan, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Bali.
Agenda berlanjut pada 22 Juni 2026. Pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat, Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat melakukan kunjungan kerja ke BIFFA, badan usaha pengelolaan limbah dan daur ulang terbesar di Inggris.
Dalam kunjungan tersebut, Koster dan Menteri Lingkungan Hidup meninjau fasilitas serta proses pemilahan sampah nonorganik dari rumah tangga dan industri dengan mesin modern. Sampah plastik hasil pemilahan dijual kepada pihak ketiga sebagai bahan baku industri, sedangkan sampah kemasan didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi.
Setelah peninjauan lapangan, Koster dan Menteri Lingkungan Hidup menggelar rapat dengan jajaran manajemen BIFFA dan PACK UK. Pertemuan itu membahas secara mendalam kebutuhan penerapan kebijakan Extended Producer Responsibility atau EPR bagi industri yang menghasilkan produk kemasan dan menimbulkan sampah.
Dalam rapat tersebut, Koster menyampaikan bahwa Bali telah menyiapkan kajian awal untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang tanggung jawab tambahan produsen yang menimbulkan sampah. Namun, penyusunan regulasi daerah itu masih menunggu rampungnya Rancangan Peraturan Presiden yang disiapkan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Menteri Lingkungan Hidup bersama jajaran menyampaikan bahwa rancangan Peraturan Presiden tersebut akan segera diselesaikan. Bali juga direncanakan menjadi percontohan pemberlakuan EPR.
Koster menegaskan Pemerintah Provinsi Bali siap memproses rancangan Perda tentang EPR setelah Perpres diterbitkan. Ia juga menyatakan Bali siap menjadi daerah percontohan dalam penerapan tanggung jawab produsen terhadap sampah kemasan.
Pada hari yang sama, pukul 14.00 hingga 16.00, Koster mengadakan pertemuan dengan PricewaterhouseCoopers atau PwC dan Transport for London. Pertemuan tersebut membahas perkembangan inisiatif di Bali yang didukung Future Cities Infrastructure Programme atau FCIP.
Selain itu, pertemuan juga membahas penyelarasan prioritas strategis, peluang keberlanjutan dukungan teknis, model tata kelola, mekanisme pembiayaan, serta pengembangan mobilitas perkotaan.
Dalam forum tersebut, Koster memaparkan kebijakan Bali Energi Bersih yang diatur melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 dan kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019.
Koster menyebut kebijakan ramah lingkungan itu merupakan implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, berbasis nilai kearifan lokal Sad Kerthi.
Koster juga menyampaikan kepada PwC agar bekerja sama merancang model transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan secara terintegrasi untuk kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau Sarbagita.
Rangkaian pertemuan tersebut menunjukkan bahwa kunjungan Koster ke London tidak hanya diarahkan pada forum iklim global, tetapi juga membawa agenda konkret Bali, terutama pengelolaan sampah, tanggung jawab produsen, energi bersih, dan transportasi perkotaan berkelanjutan. (AA)





