Balipustakanews.com, Badung – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Bali masih jauh dari cukup untuk melayani seluruh sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa dari target lebih dari 330 SPPG, hingga kini baru sekitar 109 unit yang sudah beroperasi. “Di Bali saat ini sudah operasional kurang lebih 109. Kita berharap target 330-an bisa tercapai segera di tahun ini. Tetapi saat ini baru sepertiganya memang,” ujarnya di Badung, Rabu (5/11/2025).
Menurut Tigor, lambatnya realisasi jumlah SPPG disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketersediaan dana, lokasi yang memadai, hingga kesiapan regulasi penerima manfaat. “Kalau mau membangun SPPG itu perlu dana, perlu lokasi, perlu juga aturan penerima manfaat. Jadi semua harus memahami aturan,” katanya.
Ia berharap agar semakin banyak pihak bermitra dengan pemerintah dalam mendirikan SPPG, guna memperluas jangkauan layanan gizi bagi anak-anak sekolah di seluruh Bali. Meski jumlahnya masih terbatas, Tigor memuji pengelolaan SPPG yang sudah berjalan karena dinilai profesional dan patuh terhadap pedoman BGN.
“Di Bali sampai saat ini sangat menggembirakan, tidak ada kejadian menonjol, tidak ada anak-anak yang mengalami keracunan. Mereka (SPPG) melaksanakan tugas dengan tekun sesuai aturan,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai para pengelola SPPG dan relawan di Bali sudah memahami mekanisme kerja dengan baik serta siap melaksanakan petunjuk teknis dari BGN. “Relawan di sini lebih paham melakukan pekerjaan sesuai panduan,” tambahnya.
Dalam kegiatan sosialisasi dan kebijakan tata kelola MBG yang diikuti lebih dari 700 pengelola SPPG, Tigor juga menegaskan pentingnya ketepatan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Kalau tidak sesuai format, akan kami tolak,” tegasnya.
Ia menjelaskan setiap pengeluaran dana akan dikontrol melalui akun virtual bersama antara pihak yayasan atau mitra dan kepala SPPG untuk menjamin transparansi.
Tigor menutup dengan menekankan bahwa pengelolaan SPPG yang profesional dan tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan program MBG yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto, sekaligus dapat mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM dan masyarakat sekitar. (prn)
