๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Pemerintah Provinsi Bali menargetkan tingkat kepatuhan pembayaran Pungutan Wisatawan Asing (PWA) mencapai 60 persen pada tahun 2026. Target tersebut disampaikan setelah Gubernur Bali Wayan Koster menggelar serangkaian pertemuan dengan perwakilan 38 konsulat jenderal (konjen), perusahaan penerbangan, dan agen perjalanan daring (online travel agent/OTA) di Gedung Jayasabha, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan yang digelar secara terpisah itu dibagi menjadi dua sesi. Sesi pagi difokuskan pada dialog dengan para konjen, sementara sesi sore dilanjutkan dengan perwakilan maskapai penerbangan dan OTA. Dalam forum tersebut, Gubernur Koster menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran PWA saat ini masih belum optimal.
Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2024 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai sekitar 6,3 juta orang. Namun, hanya sekitar 2,1 juta orang atau 32 persen yang membayar pungutan sebesar Rp150 ribu per orang, dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp319 miliar.
Angka kepatuhan mengalami kenaikan tipis pada tahun berikutnya. Sepanjang 2025, dari 7,5 juta kunjungan wisatawan asing, sebanyak 2,4 juta orang telah membayar atau setara dengan 34 persen lebih. Total pendapatan yang terkumpul mencapai Rp369 miliar.
โKalau optimal bisa Rp1 triliun per tahun. Pembangunan infrastruktur Bali bisa diselesaikan,โ ujar Gubernur Koster.
Beliau menegaskan bahwa optimalisasi PWA bukan semata-mata bertujuan mengejar pendapatan daerah, melainkan sebagai instrumen menjaga keberlanjutan pariwisata dan pelestarian warisan budaya Bali. Dana pungutan akan dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur penunjang destinasi wisata, menjaga kebudayaan, serta meningkatkan bantuan keuangan bagi desa adat.
โTanpa desa adat, budaya Bali tidak akan terjaga dengan baik. Karena itu desa adat harus diperkuat,โ kata Gubernur Koster.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk konjen, maskapai, dan OTA, untuk terlibat aktif dalam mensosialisasikan kewajiban pembayaran PWA. Menurut Gubernur Koster, kolaborasi menjadi kunci agar pariwisata Bali tetap sehat, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
โSemua dapat manfaat dari pariwisata Bali. Karena itu semua harus ikut menjaga Bali bersama-sama,โ tegasnya.
Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan, pemerintah akan menggandeng maskapai penerbangan untuk menyampaikan pengumuman pembayaran PWA di dalam kabin pesawat sebelum mendarat di Bali.
โMisalnya dari pihak maskapai nanti akan ada penyampaian informasi di dalam kabin. Harapannya sebelum pesawat mendarat, wisatawan sudah mendapatkan pengumuman dari pramugari atau awak kabin terkait pembayaran pungutan wisatawan asing,โ jelas Partha Adnyana.
Selain intensifikasi sosialisasi, Pemprov Bali juga berencana menyediakan kios elektronik di area kedatangan (arrival) setelah pemeriksaan bea cukai. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan utama berupa minimnya informasi yang diterima wisatawan terkait mekanisme pembayaran.
โDengan begitu wisatawan bisa langsung membayar setelah tiba di Bali,โ ujarnya.
Hingga saat ini, realisasi pendapatan PWA pada 2025 telah mencapai Rp369 miliar atau rata-rata hampir Rp1 miliar per hari. Dengan implementasi langkah-langkah optimalisasi tersebut, pemerintah menargetkan arus kas meningkat menjadi sekitar Rp1,8 miliar per hari.
Secara keseluruhan, Pemprov Bali menargetkan pendapatan PWA tahun ini mencapai Rp500 miliar, seiring dengan target kepatuhan pembayaran sebesar 60 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara. Pemerintah berharap sinergi lintas sektor dapat memastikan pariwisata Bali berjalan berkelanjutan sekaligus menyejahterakan masyarakat adat dan lokal. (AA)
