๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Gubernur Bali Wayan Koster meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah pusat mengevaluasi formula pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD). Permintaan tersebut disampaikan setelah total alokasi TKD untuk Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan kabupaten/kota pada tahun anggaran 2026 berkurang sekitar Rp1,5 triliun.
Koster menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kerja Tim Banggar DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Pertemuan yang dihadiri 16 anggota Banggar DPR RI, para bupati dan wali kota se-Bali, serta unsur pemerintah pusat itu membahas kebijakan penerimaan negara dan pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.
Menurut Koster, pengurangan TKD berpengaruh terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas seperti Karangasem dan Jembrana.
Dampaknya, sejumlah kebutuhan pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
โTotal di Bali dana transfernya berkurang Rp1,5 triliun. Ini buat Bali lumayan mengganggu kondisi infrastruktur. Karangasem dan Jembrana penurunannya lumayan besar, akibatnya berapa kilo jalan yang tidak bisa dirawat dan dibangun. Kalau infrastruktur tidak terbangun, otomatis pertumbuhan ekonomi terhambat,โ kata Koster.
Beliau memerinci, alokasi TKD untuk Pemprov Bali berkurang Rp498 miliar. Penurunan juga terjadi di Kota Denpasar sebesar Rp246 miliar, Badung Rp178,8 miliar, Karangasem Rp178,4 miliar, Gianyar Rp167,7 miliar, dan Tabanan Rp162,9 miliar.
Sementara itu, TKD untuk Kabupaten Jembrana berkurang Rp78,1 miliar, Bangli Rp12 miliar, Buleleng Rp10,9 miliar, serta Klungkung Rp3,4 miliar.
Atas kondisi tersebut, Koster berharap pemerintah pusat tidak menerapkan formula pengalokasian anggaran yang sepenuhnya seragam bagi seluruh daerah. Menurut beliau, karakteristik ekonomi, potensi, kebutuhan pembangunan, serta kontribusi masing-masing daerah terhadap perekonomian nasional perlu menjadi pertimbangan.
โTreatment anggaran nasional tidak bisa dibuat flat untuk semua daerah. Daerah punya karakteristik dan potensi beda-beda yang harus didorong sesuai potensinya,โ ujar Koster.
Dalam pertemuan tersebut, Koster juga menyampaikan bahwa menurut perhitungannya Bali memberikan kontribusi besar terhadap devisa pariwisata nasional. Karena itu, beliau berharap sebagian penerimaan tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk investasi pembangunan infrastruktur di Bali.
โKami menyumbang devisa pariwisata nasional 55 persen atau Rp176 triliun, masa tidak ada perhatian khusus? Diberikan 10 persen saja kembali ke Bali atau sekitar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun untuk investasi infrastruktur, masalah Bali selesai dan ekonominya akan melesat,โ kata beliau.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya Banggar memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN dan efektivitas kebijakan fiskal di daerah.
Menurut Syarief, kebijakan TKD pada 2026 diarahkan untuk mendorong belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel serta mendukung pelayanan dasar dan prioritas pembangunan nasional.
โYang menjadi perhatian kita bersama bukan hanya besarnya anggaran, tetapi kualitas belanja, ketepatan sasaran, serta multiplier effect yang mampu diciptakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali,โ ujar Syarief.
Banggar DPR RI berharap masukan dari Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam memperkuat efektivitas TKD, sinkronisasi APBN dan APBD, stabilitas ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur.
Editor: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ
