๐ฌ๐ผ๐ด๐๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ฟ๐๐ฎ – Pemerintah Provinsi Bali meraih dua penghargaan terbaik pertama dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026).
Dua penghargaan tersebut masing-masing diraih untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, serta kategori Pengendalian Inflasi tingkat provinsi regional Jawa-Bali.
Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam seremoni yang dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota.
Untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Bali meraih predikat terbaik pertama regional Jawa-Bali. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait yang hadir mewakili Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kategori ini, Bali mengungguli Provinsi Jawa Barat yang menempati posisi terbaik kedua.
Penghargaan tersebut diberikan atas capaian Bali dalam menekan angka kemiskinan dan stunting secara konsisten. Di bawah kepemimpinan Koster, tingkat kemiskinan di Bali tercatat sebesar 3,42 persen. Angka itu menjadi yang terendah secara nasional dan berada jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting Bali berhasil ditekan hingga 7,2 persen. Capaian tersebut menempatkan Bali sebagai provinsi dengan angka stunting terendah secara nasional sekaligus satu-satunya provinsi dengan prevalensi stunting di bawah 10 persen.
Selain menerima trofi penghargaan, Pemprov Bali juga memperoleh insentif apresiasi senilai Rp 3 miliar dari Kemendagri. Insentif tersebut diberikan atas keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting yang dinilai kreatif, adaptif, serta berdampak hingga tingkat desa.
Prestasi Bali juga terlihat pada kategori kabupaten dan kota. Kabupaten Badung meraih predikat terbaik pertama untuk kategori kabupaten, disusul Kabupaten Gianyar di posisi kedua, dan Kabupaten Tabanan di posisi ketiga.
Sementara itu, Kota Denpasar meraih predikat terbaik pertama untuk kategori kota.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra hadir langsung menerima penghargaan tersebut.
Capaian tersebut menunjukkan kuatnya koordinasi pembangunan antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi itu dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga arah pembangunan agar tetap terukur, konsisten, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kemendagri kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik.
Menurut Tito, Kemendagri selama ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian sanksi. Pemerintah pusat, kata dia, juga perlu memberikan penghargaan kepada daerah yang berprestasi.
โKali ini kita berikan carrot-nya atau hadiahnya supaya imbang, dengan harapan timbul extreme competition dan juga ada semangat untuk saling bersaing yang sehat,โ ujar Tito.
Tito menjelaskan, sistem penilaian tahun ini dibagi ke dalam enam regional. Pembagian tersebut dilakukan agar kompetisi antardaerah berlangsung lebih adil, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang berbeda.
Menurut Tito, banyak kepala daerah yang sesungguhnya memiliki kinerja baik dan layak mendapatkan apresiasi publik.
โIni yang perlu diangkat. Bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang juga bagus, terlepas dari ada beberapa mungkin oknum yang bermasalah. Itulah tujuan kita, sehingga ada trust atau kepercayaan dari masyarakat, dari publik, kepada para kepala daerah,โ kata Tito.
Selain penghargaan untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, Pemprov Bali juga dinobatkan sebagai daerah dengan kinerja terbaik pertama dalam kategori Pengendalian Inflasi regional Jawa-Bali.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) kepada Gubernur Koster pada acara yang sama.
Dalam kategori pengendalian inflasi, Bali mengungguli Daerah Istimewa Yogyakarta yang menempati posisi kedua dan Jawa Tengah di posisi ketiga.
Atas capaian tersebut, Pemprov Bali kembali memperoleh insentif apresiasi senilai Rp 3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri.
Penilaian kategori pengendalian inflasi dilakukan berdasarkan sejumlah indikator utama, meliputi kemampuan menjaga stabilitas inflasi pangan, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran daerah, serta efektivitas program pengendalian inflasi yang dijalankan secara berkelanjutan.
Bali dinilai mampu menunjukkan konsistensi kinerja yang terukur dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Di tengah berbagai tekanan ekonomi, Bali disebut mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan roda perekonomian daerah tetap bergerak.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tingkat kemiskinan di Bali terus menurun dan menjadi yang terendah secara nasional. Penurunan angka kemiskinan tersebut juga diikuti tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang semakin melandai.
Tingkat pengangguran di Bali juga turun menjadi 1,45 persen. Angka ini menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah di Indonesia.
Dari sisi pemerataan ekonomi, gini ratio Bali tercatat sebesar 0,333, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,363. Angka tersebut menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat Bali semakin merata.
Sementara itu, pendapatan per kapita masyarakat Bali meningkat menjadi Rp 72,66 juta. Indeks Pembangunan Manusia Bali mencapai 79,37, dengan usia harapan hidup sebesar 75,46 tahun.
Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi pembangunan berkelanjutan di daerah. Penghargaan tersebut juga menjadi salah satu instrumen untuk menyelaraskan target pembangunan daerah dengan visi besar Indonesia Emas.
Bagi Bali, dua penghargaan ini menambah deretan pengakuan atas kinerja pemerintah daerah dalam menerjemahkan program pembangunan ke dalam manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. (AA)
