Di Bali, politik sering kali dibaca terlalu sempit: siapa dekat dengan kekuasaan, siapa punya kendaraan elektoral, siapa paling ramai di media sosial. Padahal, di luar riuh itu, ada medan politik yang lebih sunyi tetapi menentukan, yakni politik merawat ruang hidup. Pada titik inilah sosok I Putu Eka Mahardhika, S.IP., M.AP., atau Jro Eka, menarik untuk dibaca.
Melalui Mahardhika Institute dan gagasan “Ngempu Bali”, Jro Eka tidak sedang menawarkan politik dalam bentuk paling vulgar. Ia tidak memulai dari baliho, slogan kampanye, atau retorika elektoral. Ia memulai dari bahasa yang hidup di tengah masyarakat Bali: ngempu, yang berarti mengasuh, menjaga, memelihara, dan merawat. Dalam konteks Bali hari ini, kata itu tidak sederhana. Ia menjadi kritik terhadap cara pandang yang terlalu lama memperlakukan Bali sebagai komoditas wisata, bukan sebagai ruang hidup yang rapuh.
Bali memang sedang tumbuh, tetapi pertumbuhan itu membawa beban. BPS Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 6.948.754 kunjungan, naik 9,72 persen dibandingkan 2024. Australia menjadi negara asal wisman terbesar dengan porsi 23,44 persen. Pada triwulan I-2026, ekonomi Bali juga tumbuh 5,58 persen secara tahunan, dengan struktur ekonomi masih didominasi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 20,95 persen.
Namun angka pertumbuhan itu harus dibaca bersama tekanan ekologisnya. IESR, mengutip data SIPSN, mencatat timbulan sampah Bali pada 2024 mencapai sekitar 1,2 juta ton. Denpasar menjadi penyumbang terbesar dengan sekitar 360.000 ton, sementara sampah organik dari sisa makanan dan ranting kayu mendominasi hingga 68,32 persen. Fabby Tumiwa dari IESR mengingatkan, “Tidak ada satu solusi tunggal” untuk menyelesaikan masalah sampah Bali.
Di sinilah gagasan “Ngempu Bali” menemukan relevansi. Bali tidak sedang kekurangan promosi. Bali tidak kekurangan citra. Yang dibutuhkan adalah etika perawatan: bagaimana alam, adat, pesisir, air, desa, dan manusia Bali tidak hanya dijadikan latar pariwisata, tetapi ditempatkan sebagai pusat kebijakan.
Gagasan itu memiliki irisan langsung dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dalam dokumen Pemerintah Provinsi Bali, visi pembangunan 2025–2030 diarahkan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, dengan fondasi Sad Kerthi: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi. Dokumen yang sama menempatkan pola pembangunan Bali dalam prinsip Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
Maka, “Ngempu Bali” bisa dibaca sebagai bahasa sosial dari visi besar tersebut. Bila Nangun Sat Kerthi Loka Bali adalah kerangka ideologis dan kebijakan, Ngempu Bali berpotensi menjadi cara menerjemahkannya ke ruang warga. Bukan melalui instruksi birokratis, melainkan melalui kerja komunitas, desa adat, pemuda, nelayan, akademisi, dan kelompok lingkungan.
Contoh paling konkret terlihat dalam gerakan ekologis masyarakat adat pesisir di Jimbaran. Pada 20 Mei 2026, masyarakat adat Jimbaran mendeklarasikan Gerakan Ekologi Masyarakat Adat Pesisir Bali dan membentuk Satgas Mangrove Gaing-Gaingan. Gerakan ini mendapat pendampingan Mahardhika Institute yang dipimpin Jro Eka. Dalam pemberitaan itu, Mahardhika Institute disebut mengusung filosofi “Ngempu”, yaitu menjaga, memelihara, dan mengembangkan potensi Bali tanpa merusaknya.
Pernyataan Ketua Kelompok Nelayan Ersanya Gaing-Gaingan Jimbaran, I Nyoman Tekat, menjadi inti dari politik ekologis itu: “Kami tidak bisa lagi hanya menjadi penonton.” Kalimat tersebut penting karena menggeser posisi masyarakat pesisir. Mereka bukan objek program konservasi, melainkan pemilik ruang hidup yang paling tahu risiko kerusakan mangrove. Jro Eka memperkuat kerangka itu dengan menegaskan, “Adat dan budaya adalah fondasi identitas masyarakat Bali.”
Dari sudut pandang adat Bali, pendekatan ini tepat. Mangrove bukan sekadar vegetasi pesisir. Ia terkait dengan Segara Kerthi karena menyangkut laut dan pantai, Wana Kerthi karena menjadi bagian dari ekosistem hutan, serta Jana Kerthi karena menentukan keselamatan dan penghidupan manusia. Ketika masyarakat adat, nelayan, dan lembaga pendamping bekerja bersama, konservasi tidak lagi menjadi proyek elitis. Ia berubah menjadi kewajiban sosial.
Tetapi kekuatan Jro Eka tidak hanya pada isu lingkungan. Jejaknya juga terlihat dalam gerakan literasi pemuda. Pada 2023, ketika DPP Peradah Indonesia Bali merilis buku “Bali Nanem Tuwuh: Refleksi G20 dan Konstruksi Bali Masa Depan”, Jro Eka menjabat sebagai Ketua DPP Peradah Bali. Ia menyatakan buku itu dibuat untuk “menstimulus gagasan pemuda Bali” agar bisa menjadi referensi tata kelola Bali ke depan. Buku tersebut memuat 20 tulisan reflektif generasi muda dengan tema sosial, lingkungan, kebudayaan, dan pembangunan.
Di sini terlihat pola yang konsisten. Jro Eka tidak membangun dirinya semata sebagai komunikator kebijakan. Ia membangun ekosistem gagasan. Ada literasi, ada advokasi, ada adat, ada lingkungan, ada jaringan pemuda. Dalam politik Bali, kombinasi ini tidak bisa diremehkan. Sebab, pemilih Bali tidak hanya bergerak oleh transaksi elektoral, tetapi juga oleh simbol, nilai, kedekatan kultural, dan kepercayaan sosial.
Namun, bila gagasan ini dibaca dalam proyeksi menuju DPD RI 2029, kesimpulannya harus lebih hati-hati. Modal kultural tidak otomatis menjadi suara. DPD RI adalah arena personal vote; pemilih memilih nama, bukan partai. DPD juga bukan panggung kecil. Lembaga ini memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam kerangka representasi daerah, termasuk urusan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat-daerah.
Justru karena itu, agenda Ngempu Bali sangat cocok bila kelak dibawa ke DPD RI. Bali membutuhkan senator yang tidak hanya bicara seremoni budaya, tetapi juga mampu memperjuangkan isu pulau kecil, krisis sampah, perlindungan desa adat, konservasi pesisir, keadilan fiskal pariwisata, dan tata kelola sumber daya alam. Dalam kerangka ini, Jro Eka punya bahan politik yang kuat: ia bisa menawarkan diri sebagai wakil daerah yang membawa mandat ekologis-kultural Bali ke pusat.
Masalahnya, ambang elektoral DPD Bali tinggi. KPU Bali menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 3.269.516 pemilih. Pada Pemilu 2024, empat peraih suara tertinggi DPD Bali adalah Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dengan 494.698 suara, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna dengan 378.300 suara, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik dengan 377.152 suara, dan I Komang Merta Jiwa dengan 363.440 suara. Artinya, untuk masuk empat besar, seorang kandidat harus mendekati kisaran 360.000–400.000 suara.
Inilah tantangan utama Jro Eka. Ia memiliki gagasan, tetapi harus membuktikan jangkauan. Ia punya basis isu, tetapi harus memperluas basis sosial. Ia dikenal di lingkar pemuda, adat, lingkungan, dan kebijakan, tetapi DPD membutuhkan pengenalan lintas kabupaten: Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Jembrana.
Jika hanya berhenti di komunitas intelektual dan aktivis, peluang itu akan terbatas. Jika “Ngempu Bali” hanya menjadi narasi elite, ia tidak akan cukup kuat menghadapi figur yang sudah punya popularitas panjang. Tetapi bila gagasan ini diturunkan menjadi gerakan provinsi—dengan simpul desa adat, nelayan, pemuda, perempuan, petani, pelaku UMKM, dan komunitas budaya—maka peluang politiknya menjadi lebih realistis.
Kuncinya ada pada pelebaran isu. Mangrove penting, tetapi warga juga bicara air bersih, harga pangan, sampah rumah tangga, lahan produktif, kemacetan, pekerjaan anak muda, dan ketimpangan pariwisata. Ngempu Bali harus mampu menjawab semua itu. Ia perlu diterjemahkan menjadi agenda praktis: ngempu pesisir, ngempu desa adat, ngempu subak, ngempu danau, ngempu pangan lokal, ngempu generasi muda.
Jro Eka juga perlu menjaga jarak sehat dengan kekuasaan. Keterkaitan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali adalah modal, tetapi terlalu lekat dengan pemerintah bisa menjadi beban. Publik akan bertanya: apakah ia wakil warga, atau sekadar perpanjangan narasi resmi? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan konsistensi sikap. Mendukung kebijakan yang benar, mengkritik yang keliru, dan tetap berpihak pada masyarakat adat serta ruang hidup Bali.
Dalam politik, figur yang kuat bukan hanya yang populer, melainkan yang mampu mengubah gagasan menjadi kepercayaan. Jro Eka sedang memiliki peluang itu. Ia membawa bahasa lokal, isu ekologis, jejaring pemuda, dan kedekatan dengan wacana pembangunan Bali. Tetapi jalan menuju DPD RI 2029 tidak cukup ditempuh dengan wacana. Ia membutuhkan organisasi sosial, data dampak, kerja lintas wilayah, dan narasi yang bisa dipahami rakyat biasa.
Bali hari ini tidak hanya butuh wakil yang pandai berbicara tentang Bali. Bali membutuhkan wakil yang mengerti cara merawat Bali. Bila Jro Eka mampu menjadikan “Ngempu Bali” sebagai gerakan nyata, bukan sekadar istilah indah, ia bisa menjadi salah satu figur muda yang patut diperhitungkan dalam kontestasi politik Bali ke depan.
Namun, bila gerakan itu berhenti pada seremoni, publik akan cepat membaca jaraknya. Sebab Bali sudah terlalu sering mendengar slogan. Yang kini diperlukan adalah pembuktian: apakah “ngempu” benar-benar menjadi kerja merawat, atau hanya menjadi bahasa baru untuk politik lama.
