Pariwisata Bali kembali mencatatkan performa yang mengesankan. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang datang ke Pulau Dewata diperkirakan mencapai sekitar 16,3 juta orang. Besarnya arus kunjungan itu hampir empat kali lipat dibandingkan jumlah penduduk Bali yang diproyeksikan sekitar 4,4 juta jiwa.
Namun, di balik angka besar tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar: sampai kapan Bali mampu menanggung pertumbuhan aktivitas pariwisata tanpa kehilangan kualitas lingkungan, ruang hidup, dan identitas budayanya?
Data kunjungan harus dibaca secara cermat. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat 6.948.754 kedatangan wisatawan mancanegara secara langsung selama 2025, naik 9,72 persen dibandingkan 2024 dan menjadi angka tertinggi yang pernah dicapai Bali. Sementara itu, paparan Pemerintah Provinsi Bali dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali pada 20 Juli 2026 menyebut angka sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,3 juta wisatawan domestik. Perbedaan tersebut perlu diselaraskan agar kebijakan pembangunan menggunakan definisi dan basis data yang sama.
Dengan total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2025 sekitar 15,39 juta orang, porsi kedatangan langsung melalui Bali berada di kisaran 45 persen. Angka itu mengukuhkan Bali sebagai pintu utama pariwisata internasional Indonesia. Akan tetapi, dominasi tersebut sekaligus menunjukkan besarnya beban nasional yang selama ini dipikul oleh wilayah dengan luas, sumber air, jaringan jalan, dan daya dukung lingkungan yang terbatas.
Kami memandang keberhasilan pariwisata Bali tidak boleh hanya dinilai dari jumlah kedatangan, tingkat hunian hotel, atau besarnya perputaran uang. Pemerintah menyebut rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara mencapai 1.522 dollar AS per kunjungan, dengan estimasi perputaran ekonomi sekitar Rp176 triliun. Angka tersebut memang menunjukkan kekuatan ekonomi pariwisata. Namun, yang lebih penting ialah seberapa besar nilai ekonomi itu tinggal di Bali, diterima pekerja lokal, memperkuat usaha masyarakat, membiayai konservasi, serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Ekonomi Bali tumbuh 5,82 persen pada 2025. Tingkat kemiskinan pada September 2025 berada di angka 3,42 persen atau sekitar 160.090 orang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 tercatat 1,45 persen. Capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, rendahnya pengangguran belum otomatis menunjukkan tingginya kualitas pekerjaan. BPS mencatat baru sekitar 50,53 persen pekerja Bali bekerja di sektor formal, sementara 19,96 persen tergolong pekerja paruh waktu. Artinya, manfaat pariwisata masih harus diperkuat melalui pekerjaan yang lebih stabil, produktif, terlindungi, dan memberikan upah yang layak.
Persoalan yang paling mendesak terlihat dalam pengelolaan sampah. Bali menghasilkan sekitar 3.436 ton sampah setiap hari. Sekitar 60 persen berupa sampah organik dan 17 persen berupa plastik. Rumah tangga menjadi sumber terbesar, mencapai sekitar 60 persen. Data pemerintah juga menunjukkan sekitar 23 persen sampah masih dibuang atau bocor ke lingkungan, sedangkan 43 persen berakhir di tempat pemrosesan akhir.
Data Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali pada 2025 bahkan menyebut baru sekitar 29 persen sampah dapat dikelola, sementara sekitar 71 persen atau 2.500 ton per hari belum tertangani dengan memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa ledakan pariwisata tidak diimbangi kapasitas pengurangan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang sepadan.
Pengelolaan sampah berbasis sumber karena itu tidak boleh berhenti sebagai slogan ataupun kewajiban administratif desa. Pemerintah harus memastikan terdapat fasilitas, insentif ekonomi, kepastian pengangkutan residu, pembatasan plastik sekali pakai, serta sanksi yang konsisten bagi hotel, restoran, pusat perbelanjaan, penyelenggara kegiatan, dan pelaku usaha yang tidak melakukan pemilahan.
Tekanan juga terjadi pada sektor pertanian. Luas panen padi Bali pada 2024 tercatat sekitar 107.225 hektar, turun 1,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi gabah kering giling ikut turun 3,80 persen menjadi sekitar 647.966 ton. Penurunan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap seluruhnya akibat pariwisata, tetapi menjadi peringatan bahwa perlindungan lahan pangan dan sistem subak tidak boleh dikalahkan oleh ekspansi akomodasi, vila, restoran, dan kawasan komersial.
Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Wayan Koster dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah mengidentifikasi arah yang tepat: penguatan transportasi massal, sistem pengumpan, layanan angkutan laut atau water taxi, pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta integrasi perencanaan pusat dan daerah. Persoalannya sekarang bukan lagi kekurangan gagasan, melainkan konsistensi eksekusi, pendanaan, pembagian kewenangan, dan keberanian menegakkan aturan.
Kemacetan Bali tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun lebih banyak jalan. Penambahan kapasitas jalan tanpa pembenahan sistem angkutan umum berisiko memicu penambahan kendaraan pribadi dan mengembalikan kemacetan dalam waktu singkat. Infrastruktur jalan tetap diperlukan, terutama untuk membuka konektivitas Bali utara, timur, dan barat. Namun, pembangunan tersebut harus berjalan bersama transportasi publik yang terjadwal, aman, terjangkau, terintegrasi, dan dapat digunakan warga maupun wisatawan.
Konsentrasi wisatawan juga harus mulai dikoreksi. Sebanyak 99,41 persen wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali pada 2025 masuk melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Ketergantungan pada satu pintu utama secara logis memperbesar tekanan mobilitas di Bali selatan. Pengembangan transportasi laut, pelabuhan, dan destinasi di luar kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan dapat menjadi bagian dari pemerataan, tetapi tidak boleh berubah menjadi pemindahan masalah ekologis ke wilayah lain.
Pembangunan infrastruktur juga harus memasukkan air bersih dan air limbah sebagai prioritas utama. Hotel, vila, restoran, permukiman, dan fasilitas wisata tidak boleh terus berkembang tanpa audit neraca air yang jelas. Setiap kawasan pariwisata harus memiliki batas daya dukung, sistem pengolahan limbah, pengawasan penggunaan air tanah, serta kewajiban pemulihan lingkungan yang dapat diperiksa publik.
Kami mendukung penegasan Gubernur Koster bahwa peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi prasyarat untuk mempertahankan daya saing Bali. Akan tetapi, infrastruktur tidak boleh hanya dipahami sebagai beton, jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Infrastruktur ekologisโhutan, danau, sungai, pesisir, mangrove, sawah, subak, dan daerah resapanโjustru merupakan fondasi utama pariwisata Bali.
Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun indikator keberhasilan yang lebih lengkap. Selain jumlah wisatawan dan nilai transaksi, evaluasi tahunan harus memuat waktu tempuh perjalanan, penggunaan transportasi umum, volume sampah yang benar-benar diolah, kualitas air, penggunaan air tanah, luas lahan pertanian yang terlindungi, tingkat kepatuhan tata ruang, proporsi tenaga kerja formal, pendapatan usaha lokal, dan kepuasan warga terhadap pariwisata.
Bali tidak harus mengejar wisatawan sebanyak-banyaknya. Bali memerlukan wisatawan yang tinggal lebih lama, membelanjakan uang secara bertanggung jawab, menghormati hukum dan kebudayaan, serta memberikan manfaat yang lebih besar dengan tekanan lingkungan yang lebih rendah.
Rekor 16,3 juta kunjungan merupakan keberhasilan promosi dan pemulihan ekonomi. Namun, angka itu juga merupakan ujian terhadap kapasitas pemerintahan. Pariwisata baru dapat disebut berhasil apabila masyarakat Bali tetap memperoleh ruang hidup, air bersih, pekerjaan layak, lingkungan sehat, jalan yang dapat dilalui, serta kebudayaan yang tidak berubah menjadi sekadar komoditas pertunjukan.
Jangan sampai Bali justru tenggelam oleh keberhasilannya sendiri.
