BALIPUSTAKANEWS – Pihak asosiasi promotor menilai konser musik nantinya sudah bisa dijalankan meski belum diketahui secara pasti kapan pandemi akan berakhir. Hanya saja, pelaksanaan konser baru boleh dilakukan dengan sejumlah catatan.
Sejak 2021, sejumlah promotor yang tergabung dalam asosiasi promotor melakukan sejumlah upaya agar konser bisa mendapatkan izin pelaksanaan oleh pemerintah. Bahkan tahun lalu, sejumlah musisi juga mengeluarkan surat terbuka memohon konser bisa digelar.
Pada November 2021, pemerintah mengizinkan kegiatan seni dan budaya di area publik yang menimbulkan kerumunan dengan ketentuan diserahkan ke masing-masing Pemerintah Daerah dan masih mematuhi protokol kesehatan. Meski begitu, belum ada konser berskala besar yang diagendakan.
Hingga kemudian, sejumlah sebaran di media sosial berisi konser internasional disebut bakal digelar pada tahun ini, di tengah Indonesia dihantam varian omicron dan terancam memasuki gelombang tiga.
“Yang saya pahami bahwa ke depan kita sudah bisa menjalankan konser dengan catatan mengikuti kondisi pada momen itu,” kata Ketua Asosiasi Promotor Indonesia (APMI), Dino Hamid kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/1). “Kedua, promotor dan penonton komitmen untuk menjalankan prokes agar tidak terjadi klaster,” lanjutnya.
Dino menyebut pihaknya sempat berkonsultasi dengan pihak Kepolisian, baru-baru ini. Menurut Dino, Kepolisian selaku pemberi izin keramaian akan mempertimbangkan situasi aktual ketika konser dilaksanakan.
Kata Dino, sejumlah promotor yang berada di bawah asuhannya disebut sudah memiliki banyak rencana menggelar konser, mulai dari festival hingga mendatangkan artis dari luar negeri.
Namun menimbang situasi dan pengetatan yang terus berganti seiring dengan perkembangan kasus Covid-19, kepastian izin keramaian pun menjadi tidak pasti di masa depan meski sejumlah acara memang sudah digelar sejak akhir tahun.
“Kalau memang kondisinya lagi PPKM level tinggi, kondisinya tidak kondusif ya tidak bisa dilakukan,” kata Dino. “Kalau kondisinya kondusif seperti akhir tahun kemarin ya bisa berjalan,”
“Nanti semua tergantung pada kebijakan stakeholder. Contoh misalnya PPKM level I sudah diperbolehkan 100 persen, ya kami 100 persen,” kata Dino.
“Kalau di PPKM level II 50 persen, ya kami 50 persen. Intinya kami mengikuti kebijakan stakeholder sesuai dengan kondisi di saat event itu dilaksanakan,” lanjutnya.
Dengan situasi tersebut, Dino menyebut peluang untuk perubahan jadwal acara hingga pembatalan sudah mesti dipersiapkan baik oleh promotor pelaksana konser maupun calon penonton.
“Kalau bicara reschedule, industri ini kan sudah dua tahun tidak berjalan, sekarang akhirnya bisa dilaksanakan. Harusnya ini harus dihadapi bersama-sama baik kami dari pelaku industri maupun calon penontonnya,” kata Dino.
Sebelumnya pada Oktober 2021, sejumlah asosiasi penyelenggara acara menagih penjelasan pemerintah mengenai izin menggelar acara di tengah pandemi virus corona.
Pihak promotor menilai banyak pihak mengeluarkan pernyataan mengenai perizinan sejak Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemerintah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar.
“Tapi di lapangan banyak yang menolak. Kami minta proses dibuat satu pintu dan jelas. Sehingga kami di lapangan tidak bingung,” kata Dino kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/10).
“Kami minta pemerintah memperhatikan kami, yang paling penting adalah sistem perizinan yang jelas dan konkret. Tadi ASPERAPI potential loss selama pandemi ini mencapai Rp43 triliun. Itu baru pameran saja, belum musik dan lain-lain,” katanya.
(LP/GOOGLE)
Discussion about this post