Balipustakanews.com, Denpasar – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat adanya anomali dalam industri pariwisata Pulau Dewata sepanjang tahun 2025. Tingkat hunian atau okupansi hotel tercatat mengalami penurunan, meskipun angka kunjungan wisatawan terus menunjukkan tren positif.
Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace, mengungkapkan bahwa penurunan okupansi tersebut cukup signifikan jika disandingkan dengan data tahun sebelumnya.
“Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen,” ujar Cok Ace saat menghadiri pengukuhan pengurus PHRI BPD Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (23/1).
Menurut Cok Ace, kondisi ini menjadi sebuah anomali karena lonjakan wisatawan tidak berbanding lurus dengan kinerja hotel maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, fenomena ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Bali yang mayoritas bergantung pada sektor pariwisata.
“Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, maka kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” jelasnya.
Akomodasi Ilegal Gerus Pasar
Selain faktor musiman—di mana penurunan okupansi di bulan Januari lazim terjadi—PHRI menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi sebagai penyebab utama. Keberadaan penginapan ilegal ini dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel yang taat aturan.
“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” tegas Cok Ace.
Atas dasar itu, PHRI mendesak penguatan basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi. Data yang akurat dinilai krusial untuk menentukan apakah Bali masih memerlukan penambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan (oversupply).
Pemerintah Tekankan Kolaborasi
Merespons tantangan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa persoalan pariwisata saat ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia meminta adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri.
“Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” kata Dewa Indra dalam kesempatan yang sama.
Dewa Indra menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan agar pengelolaan pariwisata Bali tetap berdampak nyata bagi perekonomian daerah di tengah gempuran tantangan internal maupun eksternal (red).
