Balipustakanews.com, Denpasar – Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, menjadi saksi kesibukan itu pada Jumat, 23 Januari lalu. Di sana, Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, tak sekadar memimpin rapat rutin. Ia tengah meletakkan batu pijakan penting untuk tahun 2026: sebuah upaya konsolidasi total layanan kesehatan dari tingkat provinsi hingga menyentuh akar rumput di desa.
Dalam Rapat Teknis Koordinasi TP Posyandu Provinsi Bali Tahun 2026 tersebut, Ibu Putri Koster mengumpulkan para pemangku kepentingan utama. Hadir di antaranya Ketua TP Posyandu kabupaten/kota se-Bali, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Bali, Made Dwi Dewata, serta jajaran pengurus Posyandu lintas wilayah.
Agenda utamanya jelas: menyinergikan gerak langkah. Ibu Putri Koster menekankan bahwa mesin birokrasi Posyandu pada 2026 tidak boleh lagi berjalan parsial. Ia menuntut adanya garis komando yang tegas dan terencana.
“Sinergitas, koordinasi, dan konsultasi itu sangat penting. Apa yang dirancang di tingkat provinsi harus benar-benar tersampaikan sampai ke kabupaten/kota, kecamatan, dan desa,” ujar Ibu Putri Koster menegaskan.
Bagi istri Gubernur Bali ini, kejelasan alur komunikasi adalah kunci. Tanpa itu, program hanya akan menjadi dokumen di atas meja tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Ia menginginkan koordinasi berjenjang yang masif dan berkelanjutan sebagai fondasi gerakan.
Fokus Enam Standar Pelayanan Minimal
Rapat teknis ini bukan sekadar seremonial. Di dalamnya dibahas strategi memperkuat peran tim pembina dalam memantau pelaksanaan Posyandu yang kini berbasis pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ini adalah parameter baru yang menuntut profesionalitas kader di lapangan.
Untuk menopang target tersebut, TP Posyandu Bali telah merancang skema intervensi ganda untuk 2026.
Pertama, intervensi logistik. Bantuan operasional berupa beras, susu, dan telur akan digelontorkan bagi kader Posyandu di sembilan kabupaten/kota. Penyaluran ini direncanakan berlangsung dalam dua tahap sepanjang tahun, menyasar langsung kader di desa dan kelurahan.
Kedua, intervensi kapasitas. Melalui program Bina Posyandu, ribuan kader dan pengurus akan digembleng. Fokusnya adalah peningkatan kemampuan teknis dan manajerial. Tujuannya agar para kader tidak gagap dalam menjalankan layanan berbasis enam SPM tersebut.
Evaluasi sebagai Kunci
Tak ingin program berjalan tanpa kendali, Ibu Putri Koster juga mewanti-wanti pentingnya tradisi evaluasi. Peningkatan kapasitas dan kredibilitas pegiat Posyandu, menurutnya, harus dibarengi dengan pertemuan rutin.
“Kita harus sering bertemu, paling tidak sebulan sekali, untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Dengan begitu, program Posyandu bisa semakin mantap dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai pemanis sekaligus pemacu semangat, agenda 2026 juga akan dimeriahkan dengan berbagai kompetisi dalam rangka Hari Posyandu. Mulai dari lomba PSP PSBS, lomba Tim Pembina, hingga lomba Telajakan. Tak ketinggalan, monitoring evaluasi (monev) dan kegiatan Kulkul Posyandu/PKK akan digalakkan untuk mempererat komunikasi antarpegiat.
Dari Kertasabha, pesan itu dikirimkan: reformasi Posyandu di Bali bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah gerakan gotong royong yang terstruktur rapi dari provinsi hingga ke beranda rumah warga (red).
