𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Hasil pembahasan menunjukkan perubahan signifikan pada postur anggaran, terutama penurunan defisit dari Rp1,74 triliun menjadi Rp127,9 miliar.
Hasil tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan Pertama DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan persiapan pengambilan keputusan terhadap RAPBD 2027, setelah melalui serangkaian pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung.
Dalam pembahasan tersebut, pendapatan daerah yang sebelumnya dirancang sebesar Rp11,63 triliun mengalami peningkatan menjadi Rp11,77 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,97 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp798,01 miliar.
Sementara itu, belanja daerah mengalami penyesuaian cukup besar, dari semula Rp13,38 triliun menjadi Rp11,90 triliun.
Penyesuaian tersebut mencakup belanja operasi yang meningkat menjadi Rp7,12 triliun, sedangkan belanja modal berkurang dari Rp4,31 triliun menjadi Rp2,76 triliun.
Adapun belanja tidak terduga tetap dialokasikan sebesar Rp145,42 miliar, sementara belanja transfer disesuaikan menjadi Rp1,87 triliun.
Dengan perubahan tersebut, defisit anggaran Kabupaten Badung pada 2027 berhasil ditekan menjadi Rp127,90 miliar dari rancangan awal sebesar Rp1,74 triliun.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp127,90 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ditargetkan sebesar nol rupiah.
Secara keseluruhan, nilai RAPBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 mengalami penyesuaian dari Rp14,25 triliun menjadi Rp12,71 triliun.
𝗕𝗮𝗵𝗮𝘀 𝗧𝗶𝗴𝗮 𝗥𝗮𝗻𝗽𝗲𝗿𝗱𝗮 𝗟𝗮𝗶𝗻𝗻𝘆𝗮
Selain RAPBD 2027, DPRD Badung juga membahas tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda), yakni penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menyampaikan apresiasi atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Badung dan seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian pembahasan.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi bagian penting dalam menyelesaikan pembahasan anggaran dan produk hukum daerah sesuai tahapan yang direncanakan.
Selanjutnya, hasil pembahasan RAPBD 2027 diharapkan dapat disepakati bersama antara Bupati Badung dan DPRD Kabupaten Badung untuk kemudian diajukan melalui tahapan evaluasi kepada Gubernur Bali.
Sementara itu, tiga ranperda lainnya akan diajukan untuk mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Bali sebelum memasuki tahapan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor: Anugrah Arifanto
