๐๐ฎ๐ฑ๐๐ป๐ด, ๐๐ฎ๐น๐ถ๐ฝ๐๐๐๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ โ Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengusulkan agar alokasi pembiayaan utang daerah sebesar Rp 1,678 triliun yang sebelumnya tercantum dalam rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 tidak dimasukkan pada tahap pengambilan keputusan bersama dengan DPRD.
Usulan tersebut berkaitan dengan perubahan rencana pembangunan jalan menjadi skema terowongan atau tunnel. Penyesuaian ini dipertimbangkan untuk meminimalkan dampak sosial akibat pembebasan lahan di sepanjang ruas jalan yang direncanakan.
Hal tersebut disampaikan Adi Arnawa dalamย jawaban dan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung pada rapat paripurna, Senin (9/11/2026).
Adi Arnawa menjelaskan, pembangunan terowongan membutuhkan teknologi khusus dan persiapan lebih matang. Karena itu, kegiatan pada 2027 akan diprioritaskan untuk penyusunan studi kelayakan, dokumen lingkungan, serta persiapan pembebasan lahan dan pembangunan akses masuk-keluar terowongan.
Sementara itu, konstruksi terowongan baru direncanakan mulai periode anggaran berikutnya, dengan tetap mempertimbangkan penggunaan pembiayaan melalui pinjaman daerah.
Melalui perubahan tersebut, beliau berharap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih efektif, terukur, dan meminimalkan persoalan sosial di masyarakat.
๐ฃ๐ฒ๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐๐ฎ๐ฎ๐ป ๐ ๐ผ๐ฑ๐ฎ๐น ๐ฅ๐ฝ ๐ญ๐ฑ๐ฌ ๐ ๐ถ๐น๐ถ๐ฎ๐ฟ ๐๐ป๐๐๐ธ ๐๐ถ๐ฟ ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐ต
Dalam rapat paripurna tersebut, Adi Arnawa juga menyampaikan tanggapan terhadap tiga rancangan peraturan daerah lainnya, termasuk penyertaan modal bagi Perumda Air Minum Tirta Mangutama.
Pemerintah Kabupaten Badung merencanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 150 miliar secara bertahap selama periode 2027โ2029. Khusus tahun 2027, anggaran yang dirancang mencapai Rp 37 miliar.
Adi Arnawa menjelaskan, kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan air bersih, terutama di wilayah Kuta Selatan yang masih menghadapi keterbatasan pasokan.
Berdasarkan kajian teknis, kebutuhan debit air baku di Badung Selatan mencapai 2.000 liter per detik. Namun, kapasitas yang terpenuhi saat ini baru sekitar 800 liter per detik.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Perumda Tirta Mangutama juga merancang kerja sama pengolahan air laut menjadi air tawar menggunakan teknologi sea water reverse osmosis (SWRO).
Rencana ini masih memerlukan kajian kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan, kebutuhan energi, hingga biaya operasional.
๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐ธ๐๐ฎ๐ ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐บ๐ผ๐ฑ๐ฎ๐น๐ฎ๐ป ๐จ๐ ๐๐ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐๐ป๐ณ๐ฟ๐ฎ๐๐๐ฟ๐๐ธ๐๐๐ฟ
Di sektor ekonomi, Adi Arnawa turut menjelaskan rencana tambahan penyertaan modal sebesar Rp 150 miliar kepada PT Jamkrida Bali Mandara.
Langkah tersebut diharapkan memperluas akses penjaminan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama usaha produktif yang terkendala keterbatasan agunan.
Nilai saham Pemkab Badung yang saat ini sebesar Rp 5 miliar atau 2,14 persen diproyeksikan meningkat menjadi Rp 155 miliar atau sekitar 40,40 persen, dengan asumsi pemegang saham lainnya tidak menambah penyertaan modal.
Adi Arnawa memastikan komposisi kepemilikan saham tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk tidak melampaui kepemilikan Pemerintah Provinsi Bali.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian dalam rancangan APBD 2027.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan jalan di Pecatu dan melanjutkan program trotoarisasi di Kuta Utara.
Penanganan konservasi kawasan Pantai Kuta hingga Cemagi juga direncanakan berlangsung secara bertahap pada 2027โ2029, dengan pembangunan struktur pelindung pantai dan jetty di muara sungai pada tahap awal.
๐๐๐ฎ๐น๐๐ฎ๐๐ถ ๐ช๐ถ๐๐ฎ๐๐ฎ ๐ฅ๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐ป๐ฐ๐ฎ๐ป๐ฎ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐บ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ป ๐ฃ๐ฎ๐ฟ๐ถ๐๐ถ๐๐ฎ๐๐ฎ
Menanggapi tragedi tanah longsor di kawasan Glamping Eco Park, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Adi Arnawa menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kawasan wisata yang berpotensi mengalami bencana.
Evaluasi mencakup kondisi geologi, kestabilan lereng, drainase, tata ruang, perizinan, serta sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini.
Di bidang pariwisata, Adi Arnawa juga menyampaikan rencana perluasan program Tim Jaga Wisata pada 2027 ke Legian, Seminyak, Kerobokan Kelod, Tibubeneng, dan Canggu.
Program tersebut merupakan penguatan pengamanan kawasan wisata dengan melibatkan pemerintah, desa adat, serta masyarakat setempat.
Selain itu, Bupati Badung menyatakan pemerintah daerah akan memfasilitasi pembahasan usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung bersama Dewan Pengupahan, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.
Adapun rancangan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan ketentuan nasional.
Adi Arnawa memastikan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan KTP, kartu keluarga, dan akta pencatatan sipil, tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Melalui pembahasan empat raperda tersebut, Adi Arnawa berharap kebijakan anggaran dan pembangunan daerah semakin berorientasi pada pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Badung.
Editor: Anugrah Arifanto
