๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pencantuman pinjaman daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak serta-merta berarti Pemerintah Provinsi Bali akan merealisasikan pinjaman tersebut.
Menurut Koster, pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dicantumkan untuk menjaga keseimbangan postur APBD ketika pendapatan daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) belum mencukupi kebutuhan belanja.
Hal itu disampaikan Koster saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 di Denpasar, Senin (21/9/2026).
Koster menjelaskan, APBD pada prinsipnya harus menyajikan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara seimbang. Ketika kebutuhan belanja lebih besar dibandingkan pendapatan, APBD akan mencatat defisit.
Defisit tersebut terlebih dahulu dapat ditutup menggunakan SILPA. Apabila SILPA belum mencukupi, pemerintah daerah dapat mencantumkan sumber pembiayaan lainnya, termasuk pinjaman daerah.
โJadi pencantuman pinjaman daerah merupakan strategi untuk menciptakan keseimbangan postur APBD antara pendapatan dengan belanja,โ kata Koster.
Beliau mencontohkan penyusunan APBD 2023 yang ketika itu mencantumkan rencana pinjaman daerah sekitar Rp670 miliar.
Namun, pinjaman tersebut pada akhirnya tidak direalisasikan karena kondisi keuangan daerah pada akhir tahun memungkinkan Pemprov Bali menutup kebutuhan anggaran tanpa harus menarik utang baru.
โDalam praktiknya tidak pernah direalisasikan. Tapi sebagai satu sistem penyusunan APBD, dia harus dicantumkan,โ ujar Koster.
Koster menegaskan, Pemprov Bali tetap mengutamakan optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja untuk menjaga kesehatan fiskal.
Apabila pada kondisi tertentu pinjaman daerah harus direalisasikan, menurut beliau, penggunaannya harus diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat dan nilai tambah dalam jangka panjang.
Dalam penjelasannya, Koster juga membedakan SILPA menjadi dua kelompok, yakni SILPA terikat dan SILPA tidak terikat.
SILPA terikat antara lain bersumber dari sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penggunaannya terikat pada ketentuan dan peruntukan masing-masing sehingga tidak dapat dialihkan secara bebas.
Sementara itu, SILPA tidak terikat dapat digunakan untuk membiayai program pada tahun anggaran berikutnya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan yang sama, Koster juga menjelaskan tata kelola hibah Pemprov Bali. Beliau menegaskan penyaluran hibah telah menggunakan sistem digital e-Hibah untuk mencegah terjadinya duplikasi penerima maupun pengajuan.
Menurut Koster, hibah Pemprov Bali terdiri atas sejumlah kelompok, mulai dari hibah kepada masyarakat yang difasilitasi DPRD, hibah kepada lembaga vertikal, hingga hibah yang diajukan langsung kepada pemerintah provinsi.
Setiap pengajuan, kata beliau, harus melalui proses verifikasi administratif dan pemeriksaan faktual di lapangan.
โPemberian hibah tidak akan terjadi duplikasi karena kita sudah menggunakan aplikasi digital e-Hibah,โ kata Koster.
Koster menambahkan, realisasi hibah juga diperiksa Inspektorat dan menjadi bagian dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nama penerima, besaran anggaran, hingga peruntukan hibah dicantumkan dalam dokumen penjabaran Perubahan APBD 2026 sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban anggaran.
Beliau juga menegaskan bahwa pemberian hibah dilakukan berdasarkan ketentuan dan kelayakan pengajuan, bukan atas dasar latar belakang agama maupun golongan.
โSiapa yang mau mengajukan, silakan. Sepanjang sesuai aturan, kasih,โ ujarnya.
Koster mengatakan prinsip Pemprov Bali adalah memastikan belanja daerah diarahkan pada kebutuhan prioritas serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Tidak hanya hibah, belanja modal juga harus diarahkan pada program yang produktif, memiliki efek berganda atau multiplier effect, serta menghasilkan manfaat pembangunan dalam jangka panjang.
Menurut beliau, setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki keluaran dan hasil yang terukur sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan Bali.
Reporter: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ
