𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 16.794 rohaniawan lintas agama di seluruh kabupaten dan kota di Bali.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua I Nyoman Suarja saat bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Selasa (21/7/2026).
Program yang didanai melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali itu telah berjalan sejak 2023 dan kembali dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026. Penerimanya meliputi rohaniawan Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen.
Koster mengatakan, perlindungan sosial tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada rohaniawan yang memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Bali.
“Ini program yang sangat marhaenisme, di mana para rohaniawan memiliki peran yang sangat mulia dalam mendoakan keselamatan alam dan kita semua di Bali,” kata Koster.
Ia meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali memperbarui data penerima secara berkala dengan menggunakan sumber data yang akurat dari desa. Pemutakhiran diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar memberikan perlindungan kepada rohaniawan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan, pendataan dilakukan secara berkelanjutan. Data peserta program diperbarui setiap November dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Suarja menjelaskan, rohaniawan yang tercatat sebagai peserta aktif memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Apabila peserta mengalami kecelakaan saat bekerja, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung biaya perawatan di rumah sakit yang bekerja sama hingga peserta dinyatakan sembuh. Sementara itu, ahli waris peserta yang meninggal dunia dapat memperoleh santunan kematian.
BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan manfaat beasiswa bagi anak peserta aktif yang meninggal dunia, sepanjang memenuhi persyaratan program.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Bali dan BPJS Ketenagakerjaan turut membahas tiga rencana perluasan perlindungan sosial.
Ketiganya adalah kajian program Jaminan Hari Tua bagi rohaniawan, penyusunan rancangan peraturan gubernur mengenai perlindungan pekerja rentan seperti petani dan nelayan, serta pendataan pekerja migran Indonesia di Bali melalui sistem satu pintu yang dikelola pemerintah daerah.
Pendataan terintegrasi itu diharapkan dapat memperkuat kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja migran asal Bali. (AA)





