๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya penguatan kepastian hukum dalam mendorong iklim investasi yang berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Indonesia Insolvency Conference (IIC) 2026 di The Meru Sanur, Denpasar, Kamis (16/7/2026).
Dalam forum internasional yang membahas restrukturisasi dan kepailitan lintas batas itu, Gubernur Koster menyatakan bahwa Pemprov Bali tengah bergerak maju mewujudkan Visi โNangun Sat Kerthi Loka Baliโ. Visi tersebut menjadi landasan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali.
Menurut Koster, aktivitas bisnis saat ini telah bergerak sangat dinamis melampaui batas-batas negara. Oleh karena itu, persoalan kepailitan tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai urusan domestik.
โKonferensi ini kita lihat sebagai bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kualitas kepastian hukum. Dunia usaha membutuhkan proses yang jelas, profesional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian bagi kreditor, investor, dan seluruh pihak terkait,โ ujar Koster.
Koster menyoroti tema konferensi yang mengusung adopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. Kerangka hukum internasional ini dinilai strategis untuk menciptakan standar praktik yang kooperatif dan terprediksi. Dengan koordinasi yang lebih baik antarnegara, kepastian hukum atas aset dan para pihak yang tersebar di berbagai yurisdiksi dapat terjamin.
Di sisi lain, Gubernur Koster juga memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan rencana strategis pemerataan investasi di Bali. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah mendorong penyusunan regulasi setingkat Undang-Undang.
โInvestasi hotel dan properti di Bali sangat tinggi. Kita sedang menyusun regulasi agar terjadi pergeseran dan pemerataan pembangunan ke wilayah Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat. Dalam konteks investasi global seperti ini, potensi permasalahan lintas negara harus bisa kita tangani dengan baik,โ jelasnya.
Senada dengan Gubernur Koster, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa kegiatan yang diprakarsai Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini sangat krusial. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus membuka diri dan menyesuaikan standar hukum internasional agar putusan kepailitan diterima di berbagai negara.
โYang kita butuhkan dalam iklim investasi adalah kepastian. Kepastian dalam pelayanan perizinan, kepastian dalam legalisasi, serta kepastian hukum saat investor menjalankan bisnisnya di Indonesia, termasuk di Bali,โ tegas Todotua.
Dengan mendorong penerapan UNCITRAL Model Law, pemerintah optimistis nilai investasi di tanah air akan semakin meningkat. Kehadiran IIC 2026 di Bali pun diharapkan mampu memberi peran aktif bagi penyelesaian sengketa bisnis internasional di masa depan. (AA)
