Oleh: 𝗜 𝗣𝘂𝘁𝘂 𝗘𝗸𝗮 𝗠𝗮𝗵𝗮𝗿𝗱𝗵𝗶𝗸𝗮, 𝗦.𝗜𝗣., 𝗠.𝗔𝗣.
Pemerhati Kebijakan Publik dan Budaya Bali
Founder & Chairman Mahardhika Institute
Persoalan sampah telah lama menjadi salah satu tantangan paling kompleks yang dihadapi Bali. Sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional, Bali tidak hanya dituntut menjaga keindahan alam dan keluhuran budayanya, tetapi juga harus mampu membangun tata kelola lingkungan yang modern, efektif, dan berkelanjutan.
Di tengah peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun, pendekatan konvensional yang selama ini bertumpu pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) semakin menunjukkan keterbatasannya. Bali membutuhkan terobosan yang lebih serius, bukan sekadar solusi tambal sulam.
Dalam konteks tersebut, pelaksanaan ground breaking Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Bali menjadi momentum strategis yang patut diapresiasi. Proyek ini bukan semata pembangunan fasilitas pengolahan sampah, melainkan juga simbol keberanian politik dan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi jangka panjang terhadap persoalan lingkungan.
Dari perspektif kebijakan publik, dimulainya pembangunan PSEL menunjukkan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat dapat menghasilkan langkah konkret. Pembangunan fasilitas berteknologi tinggi seperti PSEL tentu tidak sederhana. Dibutuhkan dukungan regulasi, pembiayaan, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta kepastian arah kebijakan.
Karena itu, kemampuan Pemerintah Provinsi Bali membangun komunikasi, menyelaraskan kepentingan, dan memfasilitasi kerja sama dengan Pemerintah Pusat menjadi faktor penting dalam percepatan realisasi proyek ini.
Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dalam isu lingkungan juga tidak lahir secara tiba-tiba. Sejak periode pertama kepemimpinannya, berbagai kebijakan telah diarahkan untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Mulai dari pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber, hingga kebijakan pembangunan Bali yang berpijak pada keseimbangan alam, manusia, dan budaya.
Ground breaking PSEL dapat dibaca sebagai kelanjutan logis dari arah kebijakan tersebut. Ia menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, modern, dan berorientasi pada masa depan.
Namun demikian, pembangunan PSEL tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari persoalan sampah. Justru tantangan terbesar akan dimulai ketika fasilitas tersebut beroperasi. Pengelolaan sampah modern tetap harus menempatkan pemilahan dari sumber sebagai prioritas utama.
Sampah organik perlu diolah menjadi kompos atau produk bernilai tambah. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus diarahkan ke proses daur ulang. Sementara itu, PSEL idealnya difungsikan untuk mengolah residu, yaitu sampah yang memang tidak lagi dapat dimanfaatkan melalui pendekatan 3R.
Pendekatan ini penting agar Bali tidak terjebak pada paradigma bahwa seluruh sampah harus dibakar untuk menghasilkan energi. Prinsip ekonomi sirkular serta konsep Reduce, Reuse, Recycle tetap harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Di sisi lain, pembangunan PSEL juga harus mampu menjawab berbagai kekhawatiran publik, terutama terkait aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan memenuhi standar emisi yang ketat, proses operasional berjalan transparan, serta tersedia mekanisme pengawasan yang melibatkan akademisi, masyarakat, dan lembaga independen.
Dengan demikian, manfaat energi yang dihasilkan tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan maupun keselamatan warga. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar PSEL memperoleh legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat.
Lebih jauh, keberadaan PSEL dapat menjadi pengungkit transformasi ekonomi hijau di Bali. Selain mengurangi beban TPA, proyek ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mendukung ketahanan energi daerah, sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Nilai tambah tersebut akan semakin besar apabila pembangunan PSEL dibarengi dengan penguatan industri daur ulang, edukasi masyarakat, serta keterlibatan desa adat dan desa dinas dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dengan begitu, PSEL tidak berdiri sebagai proyek infrastruktur semata, tetapi menjadi bagian dari ekosistem besar pengelolaan lingkungan Bali.
Ground breaking PSEL juga menjadi bukti bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama.
Dalam konteks ini, langkah Gubernur Wayan Koster menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu menjembatani kepentingan nasional dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah, termasuk dalam isu lingkungan yang dampaknya langsung dirasakan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan PSEL tidak akan diukur dari megahnya infrastruktur yang dibangun, melainkan dari sejauh mana proyek ini mampu mengurangi timbunan sampah, memperbaiki kualitas lingkungan, menghasilkan energi secara berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Jika seluruh tahapan tersebut dapat dijalankan secara konsisten, Bali berpeluang menjadi model nasional dalam pengelolaan sampah modern. Bukan hanya karena keberaniannya mengadopsi inovasi teknologi, tetapi juga karena kemampuannya membangun tata kelola lingkungan yang kolaboratif, berkelanjutan, dan berpijak pada kepentingan masyarakat.
