𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺, 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Gubernur Bali Wayan Koster menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dan ketersediaan infrastruktur di Pulau Dewata. Hal ini dinilai menjadi faktor utama penyebab kemacetan di berbagai wilayah Bali.
Menurut Gubernur Koster, kapasitas fiskal daerah tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus, mengingat besarnya kontribusi Bali terhadap devisa negara.
“Fiskal Bali tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya hal ini bisa ditutup dari pusat mengingat kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata di Indonesia sangat besar,” ungkap Gubernur Koster saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4/2026).
Gubernur Koster memaparkan bahwa pengembangan infrastruktur sangat krusial untuk menjaga citra Indonesia di mata dunia internasional. Berdasarkan perhitungannya, dengan jumlah kunjungan wisatawan asing mencapai 7,05 juta orang dan rata-rata pengeluaran mencapai 1.522 dollar AS per kunjungan, perputaran uang di Bali menyentuh angka Rp 176 triliun.
“Angka tersebut mencakup 55 persen dari devisa yang dihasilkan Indonesia dari sektor pariwisata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa pesatnya sektor pariwisata tidak hanya berdampak positif pada ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan berat seperti kemacetan dan masalah sampah.
Buruknya konektivitas infrastruktur juga memicu ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah. Ia mencontohkan, akses menuju Jembrana, Buleleng, dan Karangasem saat ini masih sulit dan memakan waktu lama, padahal seluruh wilayah Bali memiliki potensi sebagai objek pariwisata.
Sebagai upaya penyelesaian, Gubernur Koster mengaku telah melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur. Di hadapan Ketua Umum KADIN Indonesia, ia juga menaruh harapan besar agar asosiasi pengusaha tersebut dapat membantu menyuarakan kebutuhan infrastruktur Bali kepada Pemerintah Pusat.
𝗞𝗔𝗗𝗜𝗡 𝗦𝗶𝗮𝗽𝗸𝗮𝗻 “𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗰 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗿”
Merespons hal tersebut, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie menyatakan komitmennya untuk membantu pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. KADIN bersama Pemprov Bali berencana menyusun “strategic paper” sebagai acuan pembangunan.
“Mungkin nantinya Kadin Indonesia bersama dengan Provinsi Bali bisa menghitung berapa yang dibutuhkan untuk infrastruktur dan di mana saja,” kata Anindya.
Dokumen tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan paparan kepada Pemerintah Pusat untuk membuktikan bahwa investasi infrastruktur di Bali memiliki nilai keekonomian yang tinggi.
“Sehingga kita bisa membantu sedikit banyak untuk menyampaikan ke Pemerintah Pusat bahwa return on investment-nya bagus, payback-nya bisa dihitung tidak terlalu lama, dan efeknya kepada ekonomi juga besar,” paparnya.
Adapun dalam acara yang digelar di Art Centre Denpasar tersebut, KADIN Provinsi Bali secara resmi mengukuhkan dan melantik Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, serta Dewan Pengurus untuk masa bakti 2025-2030. Posisi Ketua Umum KADIN Bali periode ini kembali dipercayakan kepada I Made Ariandi (aa).
