Balipustakanews.com, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10). Kunjungan bertema “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” itu menyoroti posisi Bali sebagai garda terdepan diplomasi pariwisata Indonesia dan penyumbang devisa terbesar bagi negara.
Dalam pertemuan tersebut, BKSAP DPR RI menegaskan bahwa Bali pantas mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, mengingat kontribusi ekonominya yang sangat signifikan.
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan regulasi yang melindungi nilai budaya dan lingkungan di Pulau Dewata. “Kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan regulasi yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya. Bali bukan hanya indah, tapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” ujarnya.
Anggota BKSAP sekaligus Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yosiana, menambahkan bahwa kontribusi Bali terhadap devisa nasional sangat besar, namun belum sebanding dengan perhatian yang diterima dari pusat.
“Faktanya, sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Namun, investasi asing justru kerap menyulitkan masyarakat lokal. Kami ingin arah pariwisata Bali ke depan benar-benar berkelanjutan dan berpihak pada rakyat,” tegas Irene.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster memaparkan data ekonomi Bali dan menegaskan perlunya dukungan nyata pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur dan menjaga keberlanjutan lingkungan. “Bali kecil, tapi khasiatnya besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Namun infrastruktur ke destinasi wisata di Bali masih kurang mendapat perhatian. Kami tidak minta lebih, hanya timbal balik yang sepadan,” ujar Koster di hadapan para anggota BKSAP.
Menurut data Pemprov Bali, hingga Oktober 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang datang mencapai 5,7 juta orang, dan diperkirakan menembus 7 juta orang pada akhir tahun. Tahun sebelumnya, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan dengan devisa pariwisata Rp167 triliun, atau 53 persen dari total devisa nasional yang mencapai Rp312 triliun.
“Spending money wisatawan di Bali jauh di atas rata-rata nasional, mencapai 1.630 dolar AS per wisatawan. Ini menunjukkan Bali masih menjadi destinasi premium dunia,” ungkapnya.
Koster menilai, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, daya saing Bali bisa tergerus oleh destinasi lain di kawasan Asia Tenggara. “Kalau infrastruktur kita tidak diperkuat, Bali bisa kalah dengan Malaysia atau Thailand. Karena itu kami terus membenahi transportasi dan pengelolaan sampah, termasuk membangun waste to energy,” jelasnya.
Selain menyoroti aspek ekonomi, Koster juga menegaskan arah pembangunan Bali yang berbasis tiga pilar utama: alam, manusia, dan budaya. Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, pemerintah daerah terus mendorong transformasi menuju pertanian organik, energi bersih, industri lokal, serta pariwisata berbasis budaya dan lingkungan.
“Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Kalau budaya dijaga, pariwisata akan datang dengan sendirinya. Bali harus dibangun satu pulau, satu pola, satu tata kelola,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menilai DPR RI perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan di Bali.
“Bali tidak perlu promosi besar-besaran, tapi butuh branding yang menonjolkan kelestarian lingkungan dan budaya. Isu keberlanjutan harus menjadi wajah utama pariwisata Bali,” katanya.
Kunjungan BKSAP DPR RI diharapkan membuka ruang sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai poros diplomasi budaya dan ekonomi berkelanjutan Indonesia di mata dunia. (hmsprv/pr)
Discussion about this post