Balipustakanews.com, Denpasar – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mencatat sebanyak 3.847 debitur berhasil naik kelas dari usaha mikro ke skala kecil hingga menengah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Oktober 2025.
“Kami salurkan KUR ke sektor produktif mencapai 60,97 persen,” ujar Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Senin (10/11).
Sektor produktif yang dimaksud, lanjutnya, meliputi pertanian, industri pengolahan, hingga perikanan. Dari total pelaku usaha tersebut, 2.187 di antaranya telah melunasi KUR dan kini mengakses pembiayaan produktif lain, seperti Kredit Usaha untuk Sejahtera (Kusuma), sementara sisanya menggunakan fasilitas kredit lainnya.
Selama periode Januari–Oktober 2025, BPD Bali telah menyalurkan Rp1,51 triliun KUR kepada 7.921 debitur UMKM, di mana 6.070 di antaranya merupakan debitur baru. Dari angka tersebut, Rp300 miliar terserap oleh segmen usaha mikro (100 persen dari target), Rp1,2 triliun untuk usaha kecil dari target Rp1,6 triliun, serta Rp520 juta untuk KUR super mikro dari target Rp550 juta.
Untuk mempercepat realisasi KUR, pihak bank menyiapkan strategi penyaluran yang lebih adaptif bagi sektor UMKM. Beberapa langkahnya termasuk layanan akhir pekan dan penerapan sistem kredit digital (Digiloan) guna mempercepat analisis kredit secara efisien dan fleksibel.
“Dengan sistem ini, proses analisis kredit bisa dilakukan lebih cepat dan di mana saja,” terang Sudharma. Ia menambahkan, pihaknya tetap fokus menjangkau pangsa pasar hingga perdesaan, yang menjadi bagian penting dari ekosistem UMKM di Bali.
Realisasi KUR BPD Bali ke sektor produktif disebut melampaui capaian rata-rata nasional, yang mencapai 60,7 persen. Secara nasional, penyaluran KUR kepada UMKM hingga awal November 2025 telah mencapai Rp228 triliun atau 76 persen dari plafon maksimal Rp300 triliun, disalurkan kepada 3,87 juta debitur, termasuk 1,18 juta pelaku usaha yang naik kelas.
Pencapaian ini menunjukkan komitmen BPD Bali dalam mendukung pertumbuhan UMKM di daerah sekaligus memperkuat peran lembaga keuangan daerah dalam memperluas akses permodalan produktif. (*/pr)
