Penyerahan Hibah Tanah Pemerintah Provinsi Bali ini disaksikan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Bali Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Laka, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata , Anggota DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, Kepala BPKAD Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa serta Kepala BPN Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Anak Agung Putu Agung Artha Wibawa.

Secara rinci, Gubernur Bali, Wayan Koster menyerahkan Hibah Tanah Pemerintah Provinsi Bali dengan total luas mencapai 67,5 are, masing – masing diperuntukan sebagai : 1) Perluasan Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Tandeg dengan luas tanah mencapai 32 are; dan 2) Mendukung Sarana dan Prasarana Desa Dinas Tibubeneng dengan total luas tanah mencapai 35,5 are, yang diperuntukan untuk Kantor Desa seluas 10,5 are dan GOR Serba Guna seluas 25 are.

Sebelum hibah tanah Pemerintah Provinsi Bali ini diberikan, Gubernur Wayan Koster menceritakan bahwa Bandesa Adat Tandeg, I Wayan Wartana dan Perbekel Tibubeneng, I Made Kamajaya sempat ke Jayasabha beraudiensi memohon tanah untuk perluasan Pura Dalem Kahyangan Tandeg dan untuk Kantor Desa serta GOR Desa Tibubeneng.

Tanah itu dikatakan Bandesa Adat Tandeg bersama Perbekel Tibubeneng, bahwa tanah milik Pemerintah Provinsi Bali ini sudah dimanfaatkan untuk Desa Tibubeneng sejak Tahun 1997. Kemudian pada tahun 2012, tanah milik Pemerintah Provinsi Bali seluas 32 are ini dimanfaatkan oleh Desa Adat Tandeg untuk Pura Dalem, sedangkan Desa Dinas sejak tahun 2017 ikut memanfaatkannya dengan status izin pemanfaatan.

Secara harga, tanah di Desa Tibubeneng ini dikatakan oleh warga Desa Adat Tandeg per arenya memiliki nilai rupiah yang sangat besar, yaitu per are mencapai Rp. 1 Milyar. “Jadi kalau Rp. 1 Milyar dikalikan 67 are saja, itu nilainya mencapai Rp. 67 Milyar,” kata Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya seraya membeberkan tanah milik Pemerintah Provinsi Bali ini banyak yang meminati untuk investasi jasa pariwisata.

Sehingga banyak yang datang dan merayu Gubernur Bali untuk memohon sewa tanah milik Pemerintah Provinsi Bali di Desa Tibubeneng. Namun Saya memiliki pemikiran berbeda dengan melihat unsur niskala – skala di Pura Dalem Tandeg agar eksistensi Pura tetap terjaga dengan baik. “Kalau statusnya masih izin pemanfaatan, maka sewaktu – waktu bisa ditarik izin pemanfaatan tanah tersebut akibat suatu kepentingan, baik itu kepentingan pemerintah seperti untuk infrastruktur, sarana dan prasarana pemerintahan atau bisa juga untuk kepentingan ekonomi, misalnya membuat mall,” jelas Gubernur Bali jebolan ITB ini.

Melihat kondisi itu, kalau izin pemanfaatan ini ditarik maka Kantor Perbekel Tibubeneng harus dibongkar. Tetapi Saya tidak tega melihatnya, apalagi untuk Pura. Jadi karena itu pilihannya adalah disewakan izin pemanfaatannya atau dihibahkan. “Kalau disewakan, emang berapa juga dapat duit dari sini, malu Kita cari uang disini dan kasihan masyarakat. Kalau izin pemanfaatan diberikan, maka setiap 5 tahun harus memperpanjang izin, kasian Perbekel dan Bendesa Adat terus mengurusi izin ke pemerintah. Untuk itulah Saya ambil keputusan mengiklhaskan saja tanah ini untuk kepentingan Pura dan Kantor dengan memberikan hibah kepada Desa Adat Tandeg dan Desa Tibubeneng,” ujar mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Bali seraya mendapat ‘applause’ tepuk tangan dari Krama Desa Adat Tandeg, Desa Tibubeneng.

Gubernur Bali, Wayan Koster berpesan tanah yang sudah dihibahkan ke Desa Adat Tandeg serta Desa Dinas Tibubeneng tidak boleh dialih fungsikan selama – lamanya, namun harus menjadi aset Desa Adat Tandeg serta aset Desa Dinas Tibubeneng. “Saya minta Kepala BPKAD Provinsi Bali agar di dalam sertipikat tanah diberi ketegasan tidak boleh dialih fungsikan. Lalu Pak Perbekel Saya pesan jangan nakal, tanah yang sudah dihibahkan jangan disewakan ke investor,” pesan Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini yang direspon positif oleh Perbekel Tibubeneng, I Made Kamajaya.

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta menyampaikan atas nama Krama Tandeg dan masyarakat Kabupaten Badung, titiang puniki ngaturang suksma ring Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster sampun ledang rauh mapaica hibah untuk Desa Adat dan Desa Dinas. “Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur,” ujar Bupati Giri Prasta sembari menyatakan aget puniki ngewangun di Pura Dalem dan ngewangun di Desa berupa GOR sampun kewantu majeng ring Murdaning Jagat Bali, tepuk tangan untuk Bapak Gubernur Wayan Koster.

Bandesa Adat Tandeg, I Wayan Wartana menyampaikan Desa Adat Tandeg sejak lama sudah memiliki cita- cita untuk melakukan perluasan Pura Dalem Kahyangan Tandeg dan cita – cita tersebut baru dijawab oleh Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster dengan memberikan hibah tanah seluas 32 are. “Luar biasa hibah tanah ini, Titiang sareng Krama niki ngaturang suksma banget, ngiring ‘applause’ Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster,” ujar Wayan Wartana sembari memberikan apresiasi atas program Bapak Gubernur Bali yang luar biasa. Makesami programnya becik pisan, titiang ring Desa Adat Tandeg sampun pastika sayage mendukung dan mengawal Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster di dalam menguatkan program Desa Adat.

Perbekel Tibubeneng, I Made Kamajaya menghaturkan ucapan terimakasih kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah memberikan hibah tanah kepada Desa Dinas, terdiri dari hibah tanah seluas 10,5 are untuk Kantor Desa guna menunjang jalannya Pemerintahan Desa dan hibah tanah seluas 25 are untuk dimanfaatkan sebagai GOR Serba Guna. “Antuk punike, titiang selaku masyarakat, tetap akan bersama – sama masyarakat siap bersama Bapak Gubernur yang sudah teruji dan terbukti,” ujar Made Kamajaya yang disambut dengan nada siap oleh masyarakat Tibubeneng.

The post Gubernur Wayan Koster Diapresiasi Bupati Badung Hingga Krama Adat Tandeg dan Desa Tibubeneng Hibahkan Tanah Seluas 67,5 Are appeared first on Balipustakanews.

Pejabat Eselon I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Peserta Seminar berjumlah lebih dari 300 orang, berasal dari seluruh komponen masyarakat Bali, yakni: Sulinggih, akademisi, tokoh masyarakat, praktisi, asosiasi, dan organisasi masyarakat. Dalam arahannya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan betapa pentingnya menjaga Bali ke depan dalam jangka panjang sampai 100 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun agar Bali tetap eksis, alamnya lestari, masyarakatnya survive, dan kebudayaannya terjaga, kuat, dan maju menghadapi modernisasi.

Oleh sebab itu, “Saya memerintahkan Wayan Koster sebagai Gubernur dan juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali untuk menyusun konsep Haluan Pembangunan Bali sampai 100 tahun ke depan, yang menjadi arah, panduan, dan pedoman dalam membangun Bali ke depan. Saya pun menegaskan, agar Koster meletakan dasar pembangunan Bali dalam jangka panjang sampai 100 tahun, bahkan lebih, untuk diwariskan kepada generasi penerus. Saya memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras, sehingga apa yang menjadi arahan Saya telah dikerjakan dengan serius, mampu merumuskan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru yang didiskusikan dalam Seminar hari ini”, ungkap Megawati Soekarnoputri.

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun ini Saya harap agar cepat dijalankan dengan membuat Perda-nya (Peraturan Daerah, red) terutama untuk pertanahan. “Bali seperti berlian, pulau yang kecil tapi berkedip – kedip, memiliki tanah yang subur. Karena itu, pertanahan dan pertanian 100 Tahun kedepan harus dipikirkan, nanti mau dijadikan apa, supaya rakyat Bali makmur dan sejahtera. Karena Bali ini subur, jadi berhenti konversi tanah subur, dan ingat buatkan Perda Konversi Tanah Subur,” tegas Ibu Megawati Soekarnoputri sembari menyatakan Saya mau Indonesia mandiri, membangun negara ini dengan sebuah kemajuan yang dinikmati oleh rakyatnya sendiri.

Gubernur Bali, Wayan Koster memaparkan konsep Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Haluan Pembangunan Bali berintikan 3 (tiga) unsur utama, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali. Konsep Bali Masa Depan dirancang sesuai dengan pola Tri Samaya berisi untaian peradaban Bali Tempo Dulu (Atita), pencapaian Bali Masa Kini (Wartamana), dan Bali Masa Depan (Anagata), sampai tahun 2125. Untaian peradaban ini merupakan alur konsep tesis, anti tesis, dan sintesis; serta alur proses romantika, dinamika, dan dialektika yang terkait dengan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali.

Konsep Bali Masa Depan ini mengandung unsur pelestarian/pelindungan warisan adiluhung Bali Tempo Dulu, berpijak pada pencapaian kemajuan dan kondisi Bali Masa Kini, yakni pencapaian 44 Tonggak Peradaban sebagai Penanda Bali Era Baru, mengakomodasi kondisi dan kebutuhan yang harus dikembangkan dan diberdayakan dengan memperhatikan permasalahan, tantangan, serta dinamika lokal, nasional, dan global untuk mewujudkan Bali Masa Depan, dalam kurun waktu 100 tahun, dalam Bali Era Baru, tahun 2025-2125.

Perumusan konsep Bali Masa Depan ini, sangat berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk Bali pada tahun 2125 yang diperkirakan mencapai 9,9 – 11,3 Juta orang, meningkat 2,2 – 2,5 kali lipat dari jumlah penduduk Bali sebanyak 4,5 Juta orang pada tahun 2025. Jumlah penduduk Bali yang besar ini, memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar hidup tersebut harus dikelola dengan cermat dan baik yang berkaitan dengan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali.

Pertama, memerlukan ekosistem Alam yang sehat dan berkualitas, meliputi: ketersediaan udara bersih; ketersediaan air bersih; ketersediaan pangan yang sehat dan berkualitas; ketersediaan energi bersih; ketersediaan lahan tempat tinggal yang layak; tata ruang yang teratur dan terkendali; infrastruktur dan transportasi yang berkualitas; serta ketersediaan sumber perekonomian yang memadai dan berkelanjutan.

Kedua, memerlukan layanan kebutuhan dasar, meliputi: akses pendidikan yang memadai, layanan pendidikan berkualitas tinggi dan berdaya saing; ketersediaan sandang yang memadai dan berkualitas; ketersediaan rumah yang memadai dan sehat; ketersediaan jaminan sosial dan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas; serta akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, memerlukan komitmen kuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan Kebudayaan Bali, meliputi: adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal; serta transformasi paradigma dan laku hidup masyarakat Bali yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Ada 6 (enam) tokoh nasional dan daerah yang memberikan tanggapan tehadap konsep Haluan Pembangunan ini, yaitu: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Suharso Monoarfa; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Basuki Hadimuljono; Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo; Kepala BRIN RI, Laksana Tri Handoko; Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Putra Sukahat; Budayawan Prof. Dr. I Made Bandem; dan Ekonom Universitas Udayana, Dr. I Nyoman Mahendra Yasa. Secara umum semua penanggap memberikan apresiasi yang tinggi terhadap konsep Haluan Pembangunan Bali tersebut.

Dalam kata penutup Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan konsep Haluan Pembangunan Bali ini akan segera diajukan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat diimplementasikan menjadi visi pembangunan Kepala Daerah Provinsi Bali dan Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Bali, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau sebutan lainnya, dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing.

The post Arahan Megawati Soekarnoputri Pentingnya Menjaga Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru appeared first on Balipustakanews.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Drs. I Made Sukamerta., M.Pd pada, Senin (1/5). Menurutnya, di Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei merupakan momentum bagi bangsa ini untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi semua generasi muda bangsa. Khusus untuk Provinsi Bali, di era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster program pendidikan sudah dijalankan yang salah satunya dengan melakukan pemerataan pendidikan.

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Drs. I Made Sukamerta., M.Pd

Hal itu terlihat dalam program Pembangunan Unit Sekolah Baru yang mencapai 17 Sekolah SMA/K Negeri. (Menurut data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, 17 Sekolah Baru yang dibangun di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster tersebar di 5 Kabupaten dan 1 Kota di Bali, yaitu : 1) Kabupaten Badung meliputi SMAN 2 Kuta Utara, SMAN 3 Kuta Selatan (2023), SMAN 3 Mengwi (2023), SMKN 2 Kuta Selatan (2023), dan SMKN 1 Mengwi (2023); 2) Kabupaten Jembrana meliputi SMAN 3 Negara; 3) Kabupaten Buleleng meliputi SMKN 1 Banjar (2023); 4) Kabupaten Karangasem meliputi SMAN 1 Abang dan SMKN 2 Kubu; 5) Kabupaten Gianyar meliputi SMAN 2 Gianyar dan SMAN 2 Sukawati (2023). Sedangkan Kota Denpasar meliputi SMAN 9 Denpasar, SMAN 10 Denpasar, SMAN 11 Denpasar, SMKN 6 Denpasar, SMAN 12 Denpasar (2023), dan SMKN 7 Denpasar (2023), red).

Kata Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar bahwa pendirian 17 SMA/SMK baru di Bali pada tahun 2022 dan berlanjut di tahun 2023 merupakan salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi penyebaran akses pendidikan yang belum merata dan untuk memenuhi kuota pendidikan yang masih penuh. Sehingga program yang dijalankan Gubernur Wayan Koster ini dapat meningkatkan akses pendidikan yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat Bali yang masih membutuhkan. “Di samping itu, Saya berharap Pemerintah Provinsi Bali tetap mengawal SMA/SMK yang ada untuk selalu ditingkatkan kualitas sekolahnya, sehingga nantinya menghasilkan lulusan yang mumpuni secara pengetahuan dan keterampilan,” ujarnya.

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Drs. I Made Sukamerta juga mengatakan, Kami di Perguruan Tinggi menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kebijakan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster di dalam menyiapkan akses pendidikan kepada generasi muda Bali baik pada tingkat pendidikan menengah maupun tinggi seperti memberikan bantuan biaya pendidikan dan perlengkapan siswa kepada 10.000 siswa miskin/sangat miskin dan bantuan biaya pendidikan kepada 500 mahasiswa miskin di seluruh Bali dengan anggaran mencapai Rp. 21,2 Milyar. “Bali untuk bisa maju, harus mempunyai SDM yang mampu berkontribusi dalam berbagai perspektif keilmuan. Kebijakan ini merupakan awal yang sangat bagus,” kata Dr. Sukamerta.

Ditengah perkembangan jaman, Gubernur Bali, Wayan Koster juga menginovasikan pendidikan di Bali dengan melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yang salah satunya memberlakukan program keyboard Aksara Bali. “Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang ini sangat mendukung eksistensi Bahasa Bali ke depan, maka dari itu diharapkan Bahasa Bali dapat bertahan. Perkembangan teknologi juga memberikan implikasi pada eksistensi Bahasa Bali dan kebijakan untuk memasukkan keyboard Aksara Bali merupakan salah satu langkah yang inovatif untuk menyentuh generasi muda dan semakin mendekatkan mereka dengan penggunaan Bahasa Bali,” terangnya seraya berharap di dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional, Saya berharap institusi pendidikan baik itu negeri maupun swasta agar terus menjaga kualitas proses pembelajaran pada institusi masing-masing, sehingga kita dapat memberikan kontribusi dengan lebih optimal dalam mencerdaskan generasi muda di Bali.

Sementara mantan Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si menyatakan Gubernur Wayan Koster adalah satu-satunya Gubernur yang hebat. Koster sebagai Gubernur Bali memiliki program monumental dan menjadi pionir dibidang pendidikan. Hal itu dilakukannya tidak saja saat pandemi COVID-19 dengan menyerahkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Perguruan Tinggi, namun dalam pembangunan pendidikan juga dilakukan dengan 3 dasar fundamental untuk memajukan pendidikan di era kekinian yang Saya sebut dengan DOA yaitu Dana, Orang, dan Alat/Infrastruktur untuk meningkatkan kualitas SDM Bali baik secara kuantitas maupun kualitas.

Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si

DOA ini disiapkan secara matang, yang salah satunya dengan membangun 17 Sekolah Baru di Bali. Ketika Pemerintah Provinsi Bali sudah membangun sekolah baru, khususnya SMK Negeri, Prof. Dasi dalam kesempatannya memberikan perhatian serius agar Guru di SMK memiliki kecakapan dibidang profesionalismenya masing – masing atau disebut dengan Guru Produktif untuk meningkatkan tamatan SMK yang memiliki keahlian dari pada SMA.

I Nengah Dasi Astawa juga memberikan apresiasi terhadap program keyboard Aksara Bali yang sudah masuk ke sekolah. “Program digitalisasi Aksara Bali sangat bagus juga dilakukan oleh Gubernur Wayan Koster di dunia pendidikan untuk memuliakan peradaban Bali,” katanya. Namun demikian, Direktur Politeknik elBajo Commodus Periode 2022/2026 ini menegaskan program Aksara Bali ditingkat sekolah harus berjalan secara continue. Jangan sampai setelah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster berikutnya program Aksara Bali yang bagus ini hilang, karena itu Prof. Dasi mensupport Pemerintah Provinsi Bali memiliki blue print yang jelas dari jangka waktu 5 tahun, 20 tahun, 50 tahun bahkan 100 tahun tentang hal – hal pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di Bali.

Diakhir pandangannya, Prof. Dasi Astawa menyampaikan perhatian kita terhadap dunia pendidikan di Bali tidak saja harus dilakukan oleh Pemerintah, namun Saya mengajak orang kaya di Bali untuk berkolaborasi membiayai bidang pendidikan untuk siswa miskin dan mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi melalui sebuah Yayasan atau Badan Dana Abadi Pendidikan yang hidup bertahun – tahun untuk mensupport orang kurang mampu, orang pinter untuk berpendidikan dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi atau world class university di dunia.

Penyuluh Bahasa Bali, I Wayan Suarmaja menyatakan program keyboard Aksara Bali yang digagas Gubernur Bali, Wayan Koster ini sangat baik untuk pembelajaran. Dimana Pak Gubernur di dunia pendidikan telah menghadirkan materi pembelajaran yang lebih menarik dan tidak monoton dari sebelumnya. Program keyboard Aksara Bali juga sebagai bukti bahwa Aksara Bali di era sekarang masih hidup dan mengikuti perkembangan jaman. Sehingga dengan adanya keyboard Aksara Bali akan memudahkan generasi muda kita, dan masyarakat untuk belajar Aksara Bali.

Penyuluh Bahasa Bali, I Wayan Suarmaja

“Disamping bisa belajar Aksara Bali, generasi muda di Bali juga diajak untuk menguasai pasang Aksara Bali di sekolah. Dikarenakan menggunakan keyboard ini tidak serta merta bisa benar mengetikan kata, tetapi harus paham pasang Aksara Bali, jadi dengan keyboard ini sangat tepat untuk pembelajaran aksara Bali di kalangan pelajar. Belajar Aksara Bali sejak dini sangat baik sebagai usaha untuk menjaga dan melestarikan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, selain dapat membentuk karakter manusia Bali, dikarenakan banyak tuntunan dari pembelajaran tersebut. Contohnya satua Bali banyak ajaran-ajaran etika di dalamnya, tata bahasa, dan yang lainnya. Menulis Aksara Bali juga bagian dari belajar berkreatifitas, seni dan keterampilan,” tutupnya.

The post Program Pendidikan Gubernur Wayan Koster Diapresiasi Hadirkan Pembangunan Sekolah Baru, Bantuan Pendidikan ke Siswa dan Mahasiswa Miskin appeared first on Balipustakanews.

Kebijakan reforma agraria Gubernur Bali, Wayan Koster yang dikerjakan secara fokus, tulus, dan lurus di Provinsi Bali mendapatkan sambutan apresiasi dan dukungan dari Prajuru dan Krama Desa Adat Panjer dan Desa Adat Penatih Puri, dengan doa astungkara Bapak Wayan Koster kembali memimpin Pemerintah Provinsi Bali menjadi Gubernur Bali di Periode Kedua dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Gubernur Bali dalam sambutannya menyampaikan sebelum hibah tanah Pemerintah Provinsi Bali ini diserahkan, Prajuru Desa Adat Panjer dan Desa Adat Penatih Puri sempat beraudiensi ke Jayasabha mengajukan permohonan hibah tanah untuk perluasan Balai Banjar Adat Bekul dan Setra Banjar Adat Saba. Atas informasi tersebut, Saya langsung menugaskan Kepala BPKAD Provinsi Bali untuk mengecek status tanah yang dimohonkan, dan apabila tidak ada masalah maka segera diproses untuk dihibahkan guna mendukung penguatan fungsi dan kedudukan di Desa Adat. “Saya minta tanah yang dibahkan untuk perluasan Balai Banjar Adat Bekul seken / betul – betul dimanfaatkan dengan baik, begitu juga tanah untuk Setra Banjar Adat Saba difungsikan dengan baik, karena sejak tahun 2011 atau selama 12 tahun Krama Banjar Adat Saba menanti untuk mendapatkan status pemanfaatan aset tanah dari Pemerintah Provinsi Bali,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini yang disambut ‘applause’ tepuk tangan.

Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan atas dasar kejernihan, ketulusan, dan kelurusan yang mendorongnya untuk mengeluarkan kebijakan reforma agraria sesuai dengan peraturan perundang – undangan. “Sepanjang lahan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kantor dan ekonomi, maka lahan ini diberikan untuk kepentingan Desa Adat. Untuk Desa Adat Panjer diberikan seluas 7,5 are, kalau dihitung per are harga tanah disini mencapai Rp 900 juta dan jika dikalikan 7,5 maka hampir Rp 6,7 milyar Desa Adat ini memiliki aset. Kemudian di Desa Adat Penatih Puri diberikan seluas 16,5 are, kalau dihitung harga tanah di Penatih per are mencapai Rp 400 juta, jika ini dikalikan 16,5 maka hampir Rp 6,6 milyar nilai tanah tersebut,” kata Gubernur Bali jebolan ITB ini.

Berbahagialah atas hibah tanah ini, untuk itu dalam sertipikat tanah sudah ditentukan tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangan harus atas nama Desa Adat atau Banjar Adat serta menjadi aset Desa Adat, karena ini bagian dari usaha kita bersama untuk memperkuat Desa Adat di Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pertimbangan dihibahkan tanah Pemerintah Provinsi Bali ini pertama, tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan sosial, budaya, dan keagamaan sehingga sangat diperlukan oleh masyarakat; kedua, tanah ini akan lebih otpimal dan efektif apabila dikelola oleh Desa Adat; ketiga, tidak mungkin tanah ini akan ditarik kembali oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk penyelenggaraan Pemerintahan.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengakhiri sambutannya menegaskan kebijakan yang dilakukannya untuk memuliakan warisan adi luhung Ida Bhatara Mpu Kuturan dengan memberikan perhatian kepada Desa Adat di Bali dan bermanfaat untuk Krama Desa Adat. “Karena itu, titiang mengajak seluruh Krama Desa Adat untuk terus melestarikan Adat, Tradisi, Seni Budaya, dan Kearifan Lokal Bali, serta secara gotong royong menjaga alam, manusia, dan budaya Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk mewujudkan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya,” tutup Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Bendesa Adat Panjer, Anak Agung Oka Adyana menyampaikan rasa syukurnya. “Angayu bagia, atas kebijakan Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster, kami sekarang bisa manfaatkan tanah milik Pemerintah Provinsi Bali ini secara jelas untuk mendukung penguatan Desa Adat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat di Bali. Untuk itu, Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster,” ujarnya.

Bendesa Adat Panjer dalam kesempatannya juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali, Wayan Koster karena telah menghadirkan program nyata di Provinsi Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Jujur banyak pembangunan di Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang sudah dilaksanakan Bapak Gubernur Wayan Koster. Bahkan sekarang Pura Agung Besakih sudah ditata secara bagus fasilitasnya, sehingga program tersebut sangat Kami apresiasi dan anak cucu Kami tidak ada beban lagi dikemudian hari. “Untuk mengakhiri sambutan ini, Saya mau menyampaikan pantun, ke Pancoran Banjar Bekul, Bunga Jempiring Gadung Mai Terang, Biu Kayu Duur Meja, Semeton Sareng Sami Sane Sampun Mepupul, Ngiring Dukung Bapak Wayan Koster untuk Maju di Periode Kedua,” tutupnya.

The post Gubernur Wayan Koster Serahkan Hibah Tanah ke Desa Adat Panjer Seluas 7,5 Are dan Desa Adat Penatih Puri Seluas 16,5 Are appeared first on Balipustakanews.