Instruksi tersebut disampaikan melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra.

Dalam edaran itu, Pemprov Bali menekankan bahwa pengusulan reaktivasi peserta dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun kriteria prioritas untuk reaktivasi tersebut meliputi peserta yang masuk dalam daftar penonaktifan kepesertaan pada Mei 2025 dan tergolong dalam kategori masyarakat miskin serta rentan miskin.

Selain itu, prioritas juga diberikan kepada warga yang berada dalam kondisi menderita penyakit kronis, katastropik, atau dalam kondisi darurat medis.

Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sebanyak 39.882 orang mengalami penghapusan kepesertaan pada periode Mei hingga Juni 2025. Rata-rata penghapusan kepesertaan tersebut paling banyak terjadi di Kabupaten Karangasem dan Buleleng.

Terkait proses ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom, memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak akan terganggu. Ia menegaskan tidak boleh ada penolakan terhadap peserta PBI-JKN di rumah sakit di Bali, meskipun proses aktivasi ulang masih berjalan.

“Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan BPJS dan rumah sakit agar tidak ada penolakan pasien,” ujar Anom, Selasa (10/2/2026).

Anom menambahkan, saat ini proses reaktivasi kepesertaan BPJS PBI-JKN sedang diproses melalui Dinas Sosial, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (red/aa).

The post 39.882 Warga Bali Dicoret dari PBI-JKN, Pemprov Minta Kabupaten/Kota Percepat Reaktivasi appeared first on Balipustakanews.