Kritik pedas itu dilontarkan Wayan secara maraton sejak Jumat (6/2) hingga Sabtu (7/2). Ia mendesak Pansus TRAP untuk benar-benar serius menyelamatkan aset negara yang diduga telah lama dikuasai oknum tak bertanggung jawab.

”Pansus TRAP DPRD Bali kalau benar-benar bekerja, kami akan dukung. Jangan biarkan tanah negara dikuasai segelintir oknum sampai berpuluh-puluh tahun,” tegas Wayan, Jumat (6/2).

Pria yang dikenal vokal ini mengingatkan agar integritas anggota dewan tetap terjaga. Ia bahkan menyentil dengan peribahasa Bali, ”Pajeng Metetaring, Ane Ngijeng Milu Memaling”, yang menyindir agar pihak yang seharusnya mengawasi justru tidak ikut bermain atau mencuri.

”Jangan setiap sidak hanya dijadikan bargaining untuk mendapatkan cuan. Bekerjalah dengan hati dan hati-hati. Rakyat Bali pasti mendukung kalian,” serunya.

Secara spesifik, Wayan bahkan menyebut nama panggilan ”Jik Ping” dalam peringatannya. ”Ada banyak tanah Bali dikuasai maling, Jik Ping… Jangan kalian saja salah satunya,” imbuh Wayan.

𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗞𝗘𝗞 𝗞𝘂𝗿𝗮-𝗸𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝘀𝘂 𝗣𝗮𝗻𝗰𝗮𝘀𝗮𝗿𝗶

Pada Sabtu (7/2), Wayan kembali membeberkan sejumlah masalah krusial yang harus menjadi atensi Pansus TRAP. Ia meminta dewan membedah persoalan dengan jernih, terutama terkait isu di Pancasari.

Menurutnya, penanganan banjir di Pancasari dan kasus Handara adalah dua hal berbeda. Ia juga pasang badan membela warga Pancasari dari tudingan miring.

”Warga membantah keras tuduhan konten kreator Nengah Setiawan yang menyebut mereka membekingi pembalakan liar. Tuduhan itu memicu kemarahan karena dianggap mencemarkan nama baik desa,” jelasnya.

Wayan lantas mendesak Pansus TRAP untuk segera menindaklanjuti laporan tokoh masyarakat terkait tanah di kawasan Buyan dan lahan negara yang Hak Guna Bangunan (HGB)-nya diduga telah kedaluwarsa. Ia meminta kasus ini diangkat (di-up) dan dikawal tuntas.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan masalah di kawasan elit. ”Termasuk dugaan penyerobotan lahan di kawasan KEK Kura-kura. Jika terbukti, aset tersebut harus segera diambil alih kembali demi kepentingan Pemprov Bali dan negara,” tandasnya.

Wayan mengingatkan, isu-isu basah seperti ini rawan dimanfaatkan oknum di dalam Pansus sebagai alat tawar. Ia berharap Pansus TRAP bisa mematahkan stigma tersebut dengan kerja nyata penyelamatan aset (red/aa).

The post Wayan Setiawan “Semprot” Pansus TRAP: Awas, Sidak Jangan Cuma Jadi Alat Tawar! appeared first on Balipustakanews.

Kuasa Hukum Pengempon Pura Dalem Balangan, Harmaini Idris Hasibuan, menyebut kasus tersebut juga diduga melibatkan seorang konglomerat berinisial HBH. Lahan yang disengketakan merupakan telajakan pura yang berada di area nista mandala.

“Tanah pura yang diserobot oleh BPN dan HBH ini namanya tanah telajakan pura, bagian nista mandala,” kata Harmaini di Denpasar, Sabtu (17/1/2026).

Menurut Harmaini, persoalan ini telah berlangsung panjang sejak tahun 2000. Saat itu, pihak pengempon pura berupaya mengurus sertifikat atas tanah telajakan tersebut agar dapat tercatat atas nama pura.

Namun proses pengurusan sertifikat tidak berjalan mulus. Pengempon pura kemudian melaporkan persoalan tersebut ke Ombudsman Bali yang diteruskan ke Ombudsman RI. Pada 29 Februari 2021, Ombudsman RI menerbitkan surat Nomor B/2931/RM.02005/0095.2028/XI/2021 yang menyatakan penutupan laporan pengaduan.

“Pengaduan kami ditutup dan sertifikat kami tidak bisa dibuat untuk pura. Artinya, pura tidak ada lagi kesempatan menerbitkan sertifikat atas nama pura, bukan atas nama investor,” ujarnya.

Anggota tim kuasa hukum pengempon pura lainnya, Trisakti Mandala Putra Hanes, menegaskan kasus ini tidak dapat dipandang sebagai upaya kriminalisasi terhadap pejabat BPN. Menurutnya, perjuangan masyarakat adat Bali untuk mempertahankan tanah suci justru berhadapan dengan klaim hak milik individu yang tumpang tindih.

“Dari narasi yang berkembang seakan-akan ada favoritisme, ada kesan jangan sampai karier orang Bali dirusak. Padahal pelapor juga orang Bali, masyarakat adat Bali,” kata Mandala.

Ia menekankan proses hukum harus berjalan secara normal tanpa tekanan opini. Pihaknya berharap aparat penegak hukum menempatkan perkara ini murni sebagai sengketa hukum yang membutuhkan keadilan bagi pengempon pura.

Mandala juga menyebut dampak penyerobotan lahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi turut mengganggu aktivitas keagamaan warga sekitar.

“Kerugian material memang sulit dihitung karena ini delik formil. Tetapi tanah yang dicaplok, seberapa pun luasnya, berdampak potensial dan menghalangi kegiatan ibadah masyarakat,” tuturnya (red).

The post Kakanwil BPN Bali Ditetapkan Tersangka, Diduga Terkait Kasus Sengketa Pura Dalem Balangan appeared first on Balipustakanews.