Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Badung yang dipimpin Ketua Komisi III I Made Ponda Wirawan di Ruang Gosana II, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (5/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi III, yakni I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Sumerta, dan I Gede Aryantha.

Dalam rapat tersebut, Ponda Wirawan bersama jajaran Komisi III menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas direksi dalam menjalankan perusahaan daerah, terutama menyangkut kondisi keuangan, pengelolaan pasar, kepegawaian, serta pencapaian target keuntungan.

Sejumlah persoalan turut menjadi perhatian, di antaranya perkembangan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Food Station Jakarta, kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan pada 2027, serta rencana digitalisasi pasar.

Komisi III juga meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran sekitar Rp100 juta untuk penyusunan master plan digitalisasi pasar. DPRD ingin memastikan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan target dalam rencana bisnis perusahaan.

𝗞𝗼𝗻𝗱𝗶𝘀𝗶 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗞𝘂𝘁𝗮 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗮𝗻

Selain persoalan keuangan, DPRD Badung menyoroti kondisi sejumlah pasar yang dinilai membutuhkan pembenahan, terutama Pasar Kuta.

Pasar yang berada di kawasan pariwisata internasional tersebut masih menghadapi persoalan kebocoran bangunan, kondisi lantai yang becek, serta lingkungan yang belum tertata optimal.

DPRD menilai perbaikan perlu segera dilakukan agar pasar tradisional mampu memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung sekaligus mendukung citra pariwisata Badung.

Komisi III juga meminta direksi memaparkan kondisi pasar yang menghasilkan keuntungan maupun yang masih mengalami kerugian, termasuk strategi perbaikan pengelolaannya.

Salah satu opsi yang mengemuka adalah mempertimbangkan penyerahan pengelolaan pasar yang terus merugi, seperti Pasar Tenten, kepada desa adat setempat.

𝗘𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗴𝗮𝘄𝗮𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮𝗮𝗻

Dalam aspek kepegawaian, DPRD turut mempertanyakan kesesuaian penghasilan pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung.

Selain itu, Komisi III menyoroti pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Evaluasi terhadap jumlah pegawai dinilai perlu mempertimbangkan produktivitas dan kebutuhan operasional perusahaan.

DPRD juga meminta keterbukaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya, penyelesaian piutang, kondisi utang perusahaan, biaya perbaikan pasar, serta realisasi target laba.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPRD Badung mendorong direksi Perumda Mangu Giri Sedana segera menyusun langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan menyehatkan kondisi keuangan perusahaan.

Pembenahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pengelolaan pasar, memperkuat kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Badung.

Editor: Anugrah Arifanto

The post DPRD Badung Soroti Kinerja Perumda Mangu Giri Sedana, Minta Pengelolaan Pasar Segera Dibenahi appeared first on Balipustakanews.