Koster menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Penyerahan Dokumen Kependudukan bagi Anak Terlantar di Provinsi Bali yang digelar Kejaksaan Tinggi Bali, Jumat (18/9/2026).

“Jujur saja, saya baru menyadari. Sebagai gubernur selama ini saya abai. Ada yang tertinggal, dan yang tertinggal ini adalah anak-anak yang membutuhkan kepedulian dari negara,” kata Koster.

Ia mengaku merasa bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Menurutnya, anak terlantar merupakan kelompok yang secara konstitusional wajib dilindungi dan dipelihara oleh negara.

Karena itu, Koster menyatakan Pemprov Bali akan mempercepat penanganan persoalan tersebut bersama pemerintah kabupaten/kota, kejaksaan, pengadilan, serta organisasi perangkat daerah terkait.

“Saya merasa bersalah atas keterlambatan ini semua. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jamdatun dan Pak Kajati Bali yang telah menginisiasi program yang sangat mulia ini,” ujarnya.

Dalam tindak lanjutnya, Koster akan memimpin langsung rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Bali. Sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perangkat yang menangani pemerintahan desa juga akan dilibatkan.

Salah satu fokus utama adalah mempercepat pendataan anak yang belum memiliki dokumen kependudukan dengan pendekatan berbasis desa dan desa adat.

“Lakukan pendekatan berbasis desa pendataannya. Supaya terjangkau semua, jangan sampai tercecer lagi. Setelah itu kita buatkan database-nya,” kata Koster.

Ia juga menyoroti kondisi anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat 86 panti di Bali yang menangani lebih dari 2.600 anak.

Koster meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi secara layak, mulai dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan hingga pendidikan.

Menurut Koster, pembiayaan kebutuhan anak-anak tersebut tidak semestinya terus dibebankan kepada yayasan atau pihak yang mengelola panti.

“Sebenarnya ini tanggung jawab negara. Harus dialokasikan melalui APBD penuh,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota menghitung kebutuhan anggaran secara menyeluruh dan mengambil tanggung jawab pembiayaan secara proporsional.

Koster juga menegaskan penanganan anak terlantar tidak boleh berhenti pada penerbitan dokumen kependudukan. Identitas tersebut harus menjadi pintu masuk bagi pemenuhan hak pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Pada kegiatan tersebut, dokumen kependudukan diserahkan kepada 29 anak terlantar dari delapan wilayah di Bali. Rinciannya enam anak dari Gianyar, enam dari Badung, dua dari Karangasem, masing-masing satu anak dari Klungkung, Buleleng, Denpasar dan Bangli, serta 11 anak dari Tabanan.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI Prof. Dr. R. Narendra Jatna sebelumnya menyatakan Bali akan dijadikan titik awal sekaligus percontohan program pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak terlantar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono juga menegaskan bahwa program tersebut bukan akhir, melainkan langkah awal untuk memastikan setiap anak memperoleh identitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

Koster bahkan meminta agar status Bali sebagai percontohan tidak hanya bergantung pada keberhasilan program.

“Jangan pakai syarat kalau berhasil. Harus berhasil,” tegasnya.

Ia menargetkan hingga akhir 2026 pemerintah sudah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai jumlah, identitas dan kebutuhan anak-anak terlantar di seluruh Bali agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Tegaskan Negara Harus Hadir untuk Anak Terlantar appeared first on Balipustakanews.

Menurut Dewa Indra, upaya memastikan tumbuh kembang anak secara optimal tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga perlu diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Hal itu disampaikan Dewa Indra saat membuka kegiatan “Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga dan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan” di Aula Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (20/8/2026).

“Anak adalah aset yang sangat penting, baik bagi keluarga maupun bangsa. Karena itu, bagaimana perhatian kita terhadap anak, bagaimana kita memenuhi hak-haknya, akan sangat menentukan kualitas mereka di masa depan,” kata Dewa Indra.

Ia mengatakan, dalam keluarga, orangtua pada umumnya berupaya memberikan yang terbaik agar anak tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, memiliki karakter, serta dapat mengembangkan potensinya.

Meski demikian, Dewa Indra mengakui masih ditemukan kasus ketika kepentingan anak terabaikan akibat kepentingan orang dewasa. Namun, kondisi tersebut dinilainya sebagai anomali karena secara umum keluarga memiliki perhatian besar terhadap tumbuh kembang anak.

Menurut dia, perhatian keluarga saja belum cukup. Pemerintah juga memiliki peran strategis melalui kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak dasar anak, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dewa Indra juga menekankan pentingnya memberikan ruang partisipasi kepada anak dalam proses pembangunan. Anak, kata dia, tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi perlu diberi kesempatan menyampaikan aspirasi, khususnya terkait kebijakan yang menyangkut kepentingan dan masa depan mereka.

“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membuat penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa kita. Penilaian tersebut harus menjadi pondasi untuk mendorong kemajuan pembangunan dan kualitas SDM,” ujarnya.

Dewa Indra menambahkan, kekayaan sumber daya alam maupun posisi geografis strategis tidak otomatis menjamin kemajuan suatu daerah. Menurut dia, kualitas manusia justru menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan.

Karena itu, pembangunan SDM harus dimulai sejak usia dini melalui pemenuhan berbagai hak dasar anak.

Saat ini, seluruh kabupaten/kota di Bali disebut telah masuk kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Dewa Indra berharap capaian tersebut tidak sekadar menjadi predikat administratif, tetapi tercermin dalam kebijakan, program, pelayanan publik, serta lingkungan sosial yang menjamin hak dan perlindungan anak.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan ramah anak.

Kegiatan tersebut menghadirkan Dewa Ayu Eka Putri serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Rr. Endah Sri Rejeki sebagai narasumber.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Sekda Bali: Pemenuhan Hak Anak Jadi Fondasi Pembangunan SDM Berkualitas appeared first on Balipustakanews.

Hal itu disampaikan Putri Koster dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Provinsi Bali di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Rabu (29/7/2026).

Menurut Putri Koster, peringatan HAN tidak hanya menjadi momentum untuk memberikan perhatian kepada anak, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi orangtua dalam mengevaluasi pola pengasuhan.

Orangtua, kata dia, perlu beradaptasi menghadapi Generasi Z dan Generasi Alfa yang tumbuh berdampingan dengan teknologi digital dan media sosial.

“Dulu, anak diajarkan untuk mengakui kesalahan dengan ikhlas. Sekarang, tidak jarang anak tidak mau disalahkan, bahkan orangtua ikut menyalahkan guru atau sekolah,” kata Putri Koster.

Ia menilai, pendidikan anak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Pembentukan karakter harus dimulai dari keluarga melalui keteladanan, kedisiplinan, dan pendampingan yang konsisten.

Putri Koster mengingatkan bahwa menyayangi anak bukan berarti memanjakan. Sementara itu, melindungi anak juga bukan berarti memberikan proteksi secara berlebihan yang dapat menghambat kemandirian dan rasa tanggung jawab.

Dalam kesempatan tersebut, Putri Koster juga mengapresiasi Program Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan dan fasilitas asrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Ibu baru pertama kali datang ke sini, dan sekolah ini luar biasa. Anak-anak sudah difasilitasi negara,” ujarnya.

Menurut dia, keberadaan Sekolah Rakyat sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali melalui Program “Satu Keluarga Satu Sarjana”. Program tersebut ditujukan agar anak-anak Bali memiliki kesempatan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, terlepas dari kondisi ekonomi keluarganya.

Putri Koster pun mengajak para orangtua menjadikan pendidikan anak sebagai investasi masa depan dengan memprioritaskan kebutuhan sekolah dibandingkan kepentingan atau kesenangan pribadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali A.A. Sagung Mas Dwipayani mengatakan, peringatan HAN menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi dan melindungi hak anak.

Anak, menurut Sagung Mas, bukan sekadar objek perhatian, melainkan individu yang harus dihormati, didengar pendapatnya, serta dilindungi dari kekerasan dan berbagai bentuk ancaman.

Peringatan HAN 2026 mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”. Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Bali, Otoritas Jasa Keuangan, dan Himpunan Psikologi Indonesia Bali, serta ditutup dengan hiburan bondres. (AA)

The post Refleksi Hari Anak Nasional, Ibu Putri Koster: Pendidikan Karakter Dimulai dari Keluarga appeared first on Balipustakanews.

Dalam paparannya, Ibu Seniasih menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan ketahanan mental anak. Ia mengimbau para siswa untuk tidak memendam masalah sendiri atau menjadikan media sosial sebagai wadah utama mencurahkan keluh kesah.

“Kalau ingin curhat, curhatlah kepada orang tua, jangan kepada orang lain karena belum tentu memberikan saran yang tepat,” ujarnya di hadapan ratusan peserta didik SMP Negeri 5 Amlapura.

Ibu Seniasih juga mengingatkan agar pelajar kritis terhadap berbagai konten di media sosial yang berpotensi memberikan dampak negatif. Menurutnya, kemajuan teknologi harus disikapi dengan bijak guna mencegah munculnya perilaku merugikan maupun kekerasan terhadap anak. Ia turut mendorong terbangunnya kedekatan hubungan dalam keluarga serta mengurangi sikap saling cuek di lingkungan rumah tangga.

Kegiatan ini juga menghadirkan psikolog Nopi Diah Permata Sari yang menyampaikan materi tentang kecerdasan emosional bagi remaja. Nopi menjelaskan bahwa kemampuan mengenali dan mengelola emosi, memahami perasaan orang lain, serta membangun hubungan sosial yang sehat menjadi bekal krusial bagi siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Sementara itu, perwakilan dari Tim Pencegahan Satgaswil Bali Densus 88 Polri memaparkan ancaman penyebaran paham radikalisme dan intoleransi melalui platform digital. Narasumber menekankan pentingnya literasi digital dan sikap kritis generasi muda dalam menyaring informasi yang diterima.

Forum PUSPA Bali tidak hanya fokus pada edukasi pencegahan kekerasan anak, tetapi juga mendorong penguatan literasi digital, edukasi keluarga, serta sinergi seluruh elemen masyarakat dalam melindungi anak-anak Bali dari berbagai ancaman sosial. Melalui kegiatan ini, Forum berharap para pelajar semakin memahami nilai komunikasi keluarga, kecerdasan emosional, dan penggunaan media sosial yang sehat demi terwujudnya generasi muda Bali yang tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. (AA)

The post “Curhatlah kepada Orang Tua, Bukan ke Media Sosial,” Pesan Ibu Seniasih ke Pelajar appeared first on Balipustakanews.

Hal tersebut disampaikan Seniasih dalam kegiatan sosialisasi KLA yang berlangsung di Wantilan Sabha Kerti, Kantor Bupati Karangasem, Selasa (28/4/2026). Dalam arahannya, istri Wakil Gubernur Bali itu menyoroti fakta bahwa pernikahan di usia remaja sangat rentan memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga.

“Mereka masih labil karena masa remaja tiba-tiba harus berakhir. Sementara teman-teman seangkatan masih kuliah atau lajang, mereka sudah harus mengurus anak dan keluarga. Belum lagi jika kepala keluarga tidak memiliki penghasilan tetap,” ujar Seniasih di hadapan peserta sosialisasi.

Seniasih menegaskan bahwa kondisi mental yang belum matang seringkali menjadi pemicu ledakan emosi yang berujung pada kekerasan terhadap anak. “Kita tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Saya sudah turun ke sejumlah kabupaten dan faktanya memang demikian. Oleh sebab itu, Gugus Tugas KLA di wilayah Karangasem saya minta lebih mengintensifkan sosialisasi untuk mencegah pernikahan usia dini,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Seniasih juga menyinggung posisi Karangasem yang masih mengantongi nilai terendah dalam evaluasi mandiri KLA se-Provinsi Bali. Kendati demikian, ia meminta agar pemerintah daerah tidak berkecil hati ataupun sekadar mengejar peringkat.

“Jangan minder dan hanya mengejar peringkat. Saya mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menunjukkan keseriusan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dalam upaya meningkatkan penilaian KLA,” imbuhnya.

Meski mengapresiasi komitmen anggaran tersebut, Seniasih mengingatkan bahwa pembangunan KLA tidak bisa bertumpu pada pemerintah semata. Partisipasi aktif keluarga dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

“Tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga melibatkan keluarga dan unsur lainnya. Kewajiban Gugus Tugas KLA adalah melakukan koordinasi dan gotong royong,” ungkap perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua BKOW Provinsi Bali ini.

Di penghujung arahannya, ia melontarkan pujian bagi Forum PUSPA Karangasem yang dinilainya telah banyak membantu masyarakat lewat kolaborasi dengan dunia usaha.

KLA Bukan Sekadar Administrasi

Ketua Forum PUSPA Karangasem, Ny. Anggreni Pandu Lagosa, menyambut baik kehadiran Seniasih yang disebutnya sebagai suntikan semangat bagi pengurus di daerah. “Ini merupakan kehormatan dan kebanggaan, sekaligus menjadi suntikan semangat bagi kami, khususnya Forum PUSPA di Karangasem,” ucapnya.

Anggreni menegaskan bahwa penilaian KLA bukan sekadar pemenuhan target administrasi belaka. Esensi terdalam dari predikat Layak Anak adalah tanggung jawab daerah dalam memenuhi hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Senada dengan Seniasih, ia menekankan perlunya sinergi lintas komponen. “Di sinilah PUSPA mengambil peran, yaitu mensinergikan seluruh komponen agar berpartisipasi aktif,” jelas Anggreni seraya menyebut bahwa pihaknya telah bergerak memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

Tekankan Manfaat, Bukan Peringkat

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali, A.A. Sagung Mas Dwipayani, dalam paparannya turut mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan tidak terjebak pada ambisi meraih peringkat semata.

“Yang paling penting adalah bagaimana konsep KLA ini diterapkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak di Karangasem,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan pemaparan materi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, Ni Made Laba Dwikarini. Ia memaparkan beragam program inovasi yang telah disiapkan untuk mempercepat pengembangan KLA di Bumi Lahar.

Rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama bertajuk “Karangasem Menuju Kabupaten Layak Anak”, sebagai wujud komitmen kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak di wilayah paling timur Pulau Bali tersebut (aa).

The post Cegah Kekerasan Anak, Ibu Seniasih Giri Prasta Desak Karangasem Intensifkan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini appeared first on Balipustakanews.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memberikan sambutan dalam acara Talkshow Segitiga Ekosistem Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah yang digelar di Gedung Presisi Polda Bali, Denpasar, Jumat (24/4/2026).

Acara yang diinisiasi oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri ini melibatkan tenaga pendidik dan para siswa. Talkshow tersebut juga diwarnai dengan pembacaan deklarasi menolak Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET).

Gubernur Koster menyoroti bahwa anak-anak saat ini menghadapi beban yang kompleks. Selain tuntutan akademik, mereka rentan terhadap tekanan sosial, dinamika psikologis, hingga arus ideologi yang berpotensi menyimpangkan cara berpikir.

“Ini adalah persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama,” ujar Gubernur Koster.

Ia menambahkan, menurunnya sensitivitas sosial dan lemahnya ketahanan nilai memperbesar risiko penyimpangan perilaku, termasuk bullying dan paparan paham IRET. Ancaman tersebut dinilai sering menyusup secara halus lewat konten digital yang minim pengawasan maupun interaksi sosial sehari-hari.

“Inilah tantangan nyata yang kita hadapi bersama, yang menuntut kewaspadaan, keseriusan, serta langkah yang terarah dan berkelanjutan,” tegas Gubernur Bali dua periode tersebut.

𝗣𝗲𝗻𝗱𝗲𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝗳

Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur Koster menilai pendekatan keamanan parsial tidak lagi cukup. Diperlukan kolaborasi berkesinambungan melalui segitiga ekosistem. Keluarga berfungsi sebagai fondasi penanaman nilai kehidupan, sekolah sebagai ruang penguatan karakter, dan masyarakat menjadi lingkungan sosial tempat nilai-nilai tersebut dipraktikkan.

Gubernur Koster juga memberikan apresiasi khusus kepada Densus 88 yang menginisiasi pendekatan berbasis edukasi, literasi, dan wawasan kebangsaan ini.

Kepada para tenaga pendidik, Gubernur Koster menitipkan pesan khusus. “Kepada para guru, khususnya guru BK, perkuat fungsi pendampingan, pembinaan, dan deteksi dini. Kepekaan Saudara adalah kunci dalam mencegah berbagai potensi permasalahan,” ucapnya.

𝗞𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗟𝗶𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Ia menyambut baik inisiatif perlindungan generasi muda dari ancaman kekerasan dan ideologi menyimpang.

“Mari kita lanjutkan dan tingkatkan kolaborasi lintas sektor baik di pusat maupun daerah untuk memastikan deteksi dini, respons cepat, dan pendampingan yang tepat bagi anak-anak,” ujar Isyana.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya memaparkan bahwa pihaknya telah bergerak melalui serangkaian tindakan preventif dan represif. Upaya pencegahan dilakukan lewat program edukasi police goes to school dan literasi digital.

“Langkah preventif ditempuh dengan mengintensifkan patroli siber, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi aktif di bidang pendidikan. Kita juga melakukan langkah represif seperti penegakan hukum dan deradikalisasi terhadap mereka yang terpapar radikalisme, intoleransi hingga jaringan terorisme,” tutup Daniel (aa).

The post Hadiri Deklarasi Densus 88, Gubernur Koster Tegaskan Komitmen Perlindungan Anak Berbasis Edukasi appeared first on Balipustakanews.

Hal tersebut ditegaskan Ibu Seniasih saat menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Gianyar, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, seluruh anggota tim harus turun langsung ke lapangan. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memvalidasi data indikator, sekaligus memastikan fasilitas dan layanan publik bagi anak benar-benar tersedia, layak, dan berfungsi optimal.

“Gugus tugas jangan lupa untuk turun langsung ke lapangan. Cek bagaimana fasilitas dan layanan yang diberikan, apakah benar sudah layak untuk anak,” ujar Ibu Seniasih.

Terkait kelengkapan indikator administratif, Seniasih mengaku optimistis hal tersebut dapat dicapai dengan baik apabila ada koordinasi dan sinergi yang kuat antarinstansi. Oleh karena itu, ia menargetkan agar predikat KLA Kabupaten Gianyar pada tahun 2026 ini bisa meningkat dari tingkat Nindya menjadi Utama.

𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗿𝘂𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴𝘁𝘂𝗮

Selain menyoroti kinerja Gugus Tugas KLA, Ibu Seniasih juga mengingatkan agar tidak ada lagi anak yang telantar di Kabupaten Gianyar.

Ia menekankan bahwa pemahaman mengenai “anak telantar” tidak boleh hanya dibatasi pada mereka yang berstatus yatim piatu. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya juga termasuk dalam kategori tersebut.

“Kita sebagai pemerintah bisa membuat kebijakan, membangun fasilitas, dan melakukan edukasi. Namun jangan lupa, garda terdepan tetap ada pada orangtua,” tegasnya.

Kasih sayang dari lingkungan keluarga dinilai sebagai fondasi paling utama untuk mencegah anak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang di masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ibu Seniasih mendorong penerapan pola asuh yang seimbang.

Ia mengingatkan bahwa anak berhak mendapatkan kasih sayang yang setara, baik dari ayah maupun ibunya.

“Jangan hanya menyerahkan pengasuhan anak kepada ibu. Ayah juga harus mengambil peran, sehingga tercipta keseimbangan dalam pengasuhan,” imbuh Ibu Seniasih.

𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝗮𝗱𝗮𝗿 𝗙𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗙𝗶𝘀𝗶𝗸

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Bali, A.A. Sagung Mas Dwipayani, menjelaskan bahwa status KLA merupakan cerminan komitmen suatu daerah.

KLA menunjukkan bahwa sebuah daerah memiliki sistem yang baik dalam memenuhi, melindungi, serta menghormati hak-hak anak sehingga mereka dapat tumbuh sehat, cerdas, aman, dan bahagia.

Sagung Mas menegaskan bahwa substansi dari Kabupaten/Kota Layak Anak melampaui sekadar pembangunan infrastruktur atau penyediaan fasilitas fisik.

“Ini merupakan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk menjadikan setiap daerah, khususnya di Bali, sebagai lingkungan yang benar-benar ideal bagi tumbuh kembang anak,” pungkasnya (aa).

The post Ibu Seniasih Giri Prasta Soroti Pola Asuh: Ayah Juga Harus Ambil Peran, Jangan Hanya Bebankan Ibu appeared first on Balipustakanews.

Langkah penanganan strategis ini dibahas secara mendalam dalam rapat lintas sektor yang digelar di Kantor Kepala Desa Sawan pada Minggu (5/4/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, tersebut melibatkan berbagai pihak terkait dengan fokus utama pada upaya penyelamatan serta pemulihan kondisi psikologis para korban.

“Kami memastikan bahwa seluruh anak korban mendapatkan perlindungan maksimal, baik secara fisik maupun psikologis. Pemindahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, serta keberlanjutan pendidikan dan pengasuhan mereka,” ujar Kariaman Putra, Minggu (05/04/2026).

Pemkab Buleleng juga telah menggandeng lembaga perlindungan anak, psikolog, serta instansi terkait lainnya untuk memberikan pendampingan trauma secara intensif kepada para korban. Hal ini dilakukan demi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.

𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗮𝗵𝗮𝗽 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗵𝘂𝗻𝗶 𝗣𝗮𝗻𝘁𝗶

Kariaman menjelaskan, dari total 30 anak penghuni Panti Asuhan Ganesha Sevana, proses penanganan relokasi telah dan terus dilakukan secara bertahap.

Rincian penanganan anak-anak tersebut hingga saat ini meliputi:

• 8 anak (korban) ditempatkan di rumah aman.
• 6 anak telah dikembalikan kepada orangtua atau keluarga masing-masing.
• 4 anak direlokasi ke Panti Saiwa Dharma Kerobokan, Buleleng.
• 2 anak dilaporkan masih berada di panti setempat (proses relokasi berlanjut).

“Kami memastikan seluruh anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan,” tegasnya.

𝗜𝘇𝗶𝗻 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝗺 𝗗𝗶𝗰𝗮𝗯𝘂𝘁

Terkait status Panti Asuhan Ganesha Sevana, Kariaman menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual tersebut saat ini sedang dalam proses hukum oleh pihak berwajib. Pemkab Buleleng memastikan akan mengambil sikap tegas terhadap lembaga pengasuhan tersebut.

Apabila kasus ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), Pemkab Buleleng tidak akan segan untuk membekukan dan mencabut izin operasional panti asuhan tersebut secara permanen.

Sebagai langkah lanjutan, Dinas Sosial akan memperketat pengawasan terhadap tempat-tempat penampungan baru yang menjadi lokasi pemindahan anak. Hal ini dilakukan guna memastikan standar pelayanan dan perlindungan anak benar-benar diimplementasikan dengan baik.

Kasus ini menjadi perhatian serius sekaligus peringatan keras bagi pemerintah daerah. Pemkab Buleleng menjadikan insiden ini sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh lembaga pengasuhan anak di wilayah Buleleng, demi memastikan tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang (aa).

The post Pemkab Buleleng Gerak Cepat Tangani Kasus Kekerasan Seksual di Panti Asuhan, 8 Korban Dibawa ke Safe House appeared first on Balipustakanews.

Menanggapi urgensi tersebut, Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Ibu Seniasih Giri Prasta, mendorong adanya langkah konkret. Dorongan ini ia sampaikan dalam agenda Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Tabanan, Kamis (26/3/2026).

“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya sekadar program, tetapi sebuah gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegas Ibu Seniasih dalam pemaparannya.

Menurut Ibu Seniasih, tingginya angka kasus yang meliputi kekerasan seksual, eksploitasi, hingga penelantaran anak menunjukkan bahwa isu perlindungan ini harus diletakkan sebagai prioritas bersama.

Ia turut menyoroti sejumlah faktor yang memperparah rentannya posisi anak saat ini. Salah satunya adalah masih terbatasnya edukasi kepada anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman tentang batasan tubuh (body boundaries).

“Peran keluarga sangat vital dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, kita juga dihadapkan pada tantangan praktik perkawinan anak, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pengaruh media sosial yang kini semakin kompleks,” paparnya.

Untuk mengurai benang kusut permasalahan tersebut, Ibu Seniasih menyebut Forum PUSPA hadir sebagai wadah kolaborasi multipihak. Gerakan ini secara aktif melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat luas, media, hingga akademisi untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak berjalan secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, kegiatan di Tabanan ini merupakan bagian dari Subkegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali.

Selain pengarahan dari Forum PUSPA, acara ini juga menghadirkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tabanan. Pihaknya memaparkan komitmen nyata pemerintah daerah setempat dalam mempercepat realisasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Turut hadir pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali yang menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi program.

Sinkronisasi pada perencanaan pembangunan daerah ini dinilai krusial agar implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak tidak mandek dan dapat terus berkelanjutan (aa).

The post Kasus Kekerasan Anak di Bali Masih Tinggi, Forum PUSPA Dorong Penguatan Kabupaten Layak Anak di Tabanan appeared first on Balipustakanews.

Adapun LKSA yang mendapat bantuan pada tanggal 17 April 2023 yaitu LKSA Yappa Putra Denpasar dan LKSA Yassika Karangasem. Sedangkan pada tanggal 18 April 2023 Dinas Sosial P3A memberikan bantuan kepada LKSA Miftahul Ulum Buleleng dan LKSA Muhammadiyah Jembrana. Bantuan yang diberikan pada kesempatan itu masing-masing berupa empat paket PMT (Pemberian Makan Tambahan) yang masing-masing paket berisi 20 kg beras, 1 kg gula pasir, 800 gr susu bubuk, minyak goreng 1 liter serta 150 butir telur.

Di sela penyerahan saat itu, Kepala Dinas Sosial P3A I Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Rehabilitasi Sosial yang memang sudah dianggarkan oleh Dinas Sosial P3A. “Bantuan tersebut juga bertujuan untuk mengantisipasi inflasi, serta menjaga daya beli masyarakat di bulan Ramadhan,” tutur birokrat asal Buleleng tersebut.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dipergunakan dengan baik oleh pengurus LKS ataupun LKSA, khususnya dalam hal peningkatan kualitas panti asuhan dan anak-anak. “Kami menyadari, bahwa peran pemerintah semata tidak akan mampu untuk mengurus kesejahteraan masyarakat kita yang terlantar, ataupun dengan permasalahan lainya. Untuk itu pemerintah sangat berterimakasih kepada seluruh yayasan sosial yang ada di Bali, dan berharap dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mengurus hal-hal sosial lainnya”, ujarnya seraya berharap bantuan ini juga bisa memberikan manfaat bagi keberlangsungan panti.

The post Peringati Hari Otonomi Daerah, Dinsos P3A Bali Serahkan Bantuan ke LKSA di Bali appeared first on Balipustakanews.