Menteri Jumhur menegaskan bahwa Bali menjadi prioritas nasional dalam penyelesaian persoalan sampah. Komitmen tersebut diberikan mengingat Bali merupakan destinasi wisata utama dunia yang citranya harus terus dijaga.

Gubernur Koster menambahkan, kesamaan latar belakang pendidikan antara dirinya dan Menteri Jumhur turut memudahkan komunikasi kebijakan. Keduanya merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Sesama alumni ITB Bandung, memudahkan dalam menyamakan persepsi dalam kebijakan dan upaya nyata yang harus dilaksanakan untuk menuntaskan penyelesaian masalah sampah di Bali.” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Jumhur dijadwalkan bertolak ke Bali pada 9 Juni 2026. Kunjungan itu akan diisi rapat koordinasi bersama Gubernur, para wali kota dan bupati se-Bali, serta jajaran terkait. Agenda utama rapat adalah membahas penanganan TPA Suwung dan percepatan realisasi proyek PSEL yang akan mengubah sampah menjadi energi listrik. Menteri juga akan meninjau langsung kondisi lapangan.

Langkah ini memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan di Pulau Dewata. (AA)

The post Sama-sama Alumni ITB, Gubernur Bali dan Menteri LH Sepakat Bereskan Masalah Sampah di Bali appeared first on Balipustakanews.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilangsungkan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dokumen kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, perwakilan Danantara Indonesia, serta pihak operator PSEL yang telah ditetapkan oleh Danantara.

Kehadiran PSEL ini diproyeksikan menjadi solusi jitu bagi tumpukan sampah di Pulau Dewata. Fasilitas ini dirancang memiliki kapasitas pengolahan sampah minimum mencapai 1.200 ton per hari. Suplai pasokan sampah tersebut akan dibagi dari dua wilayah utama, yakni 700 ton per hari dari Kota Denpasar dan 500 ton per hari dari Kabupaten Badung.

Meski dibekali teknologi canggih, pemerintah menegaskan bahwa proses pemilahan sampah di tingkat masyarakat tetap menjadi kunci utama. Sampah harus dipilah sejak dari sumbernya agar mesin PSEL dapat beroperasi dengan efisien dan menghasilkan energi secara optimal.

𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗕𝗲𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗔𝗸𝗵𝗶𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟳

Terkait linimasa proyek, proses peletakan batu pertama (groundbreaking) direncanakan akan dilakukan bertepatan dengan hari baik, yakni pada 8 Juli 2026.

Proses konstruksi fasilitas pengolahan sampah ini diperkirakan akan memakan waktu selama 15 bulan. Jika berjalan sesuai jadwal, pembangunan fisik ditargetkan rampung pada bulan Oktober 2027, dan fasilitas mulai beroperasi penuh memproduksi listrik pada Desember 2027.

Tidak hanya menuntaskan masalah lingkungan, PSEL ini juga akan berkontribusi pada penyediaan energi bersih. Energi listrik yang diproduksi dari pembakaran sampah ini akan langsung dibeli (sebagai off-taker) oleh PT PLN (Persero) untuk memperkuat pasokan sumber energi ramah lingkungan di Tanah Air.

Sebagai bentuk dukungan penuh dan sinergi lintas instansi, penandatanganan MoU bersejarah ini turut disaksikan oleh jajaran pejabat tinggi negara. Hadir secara langsung dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Dalam Negeri, Direktur Utama PT PLN, serta Wakil Direktur Utama Pelindo.

Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kebersihan dan kelestarian alam Bali sebagai ikon pariwisata dunia, sekaligus menjadi tonggak penting transisi menuju energi hijau di Indonesia (aa).

The post Atasi Masalah Sampah, Bali Bangun Pembangkit Listrik Berkapasitas 1.200 Ton per Hari appeared first on Balipustakanews.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4/2026).

Kesepakatan ini diteken langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Ketiga pilar utama kawasan Denpasar Raya ini berkomitmen menyatukan kekuatan guna mewujudkan infrastruktur pengolahan sampah modern.

𝗦𝗼𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵 𝗸𝗲𝗽𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa langkah kolaboratif ini merupakan jawaban atas sorotan tajam publik terhadap krisis sampah di Bali.

Saat ini, pembatasan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA), khususnya TPA Suwung, telah memicu dampak lingkungan yang serius.

Fenomena pembakaran liar dan pembuangan sampah ke sungai menjadi ancaman nyata bagi ekosistem dan citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Bali tidak boleh diam menghadapi situasi ini. Kesepakatan ini bukan sekadar administratif, melainkan simbol komitmen bersama untuk menjawab persoalan lingkungan yang telah lama menjadi polemik,” ujar Gubernur Koster.

Proyek PSEL Denpasar Raya dirancang untuk mengubah tumpukan sampah menjadi energi listrik yang bermanfaat. Teknologi yang akan digunakan diklaim mengadopsi standar Eropa, dengan sistem pengolahan yang mampu meminimalkan limbah turunan serta emisi karbon.

𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿

Pembangunan fasilitas PSEL ini ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking pada pertengahan tahun 2026.

Sebelumnya, proyek ini sempat menemui jalan terjal, mulai dari kendala teknis hingga minimnya minat investor. Namun, dengan adanya payung hukum dan kesepakatan resmi antar-pemerintah daerah ini, jalan menuju realisasi dinilai semakin terbuka lebar.

Dalam dokumen kerja sama tersebut, ditekankan bahwa fokus utama saat ini adalah penyiapan dan penyediaan infrastruktur pendukung yang akan menjadi fondasi utama pembangunan pabrik pengolahan tersebut.

𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗯𝗮𝗹𝗶𝗸 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻

Di sisi lain, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa senada menyatakan bahwa sinergi ini penting untuk meredam penolakan sosial yang sempat muncul di masyarakat terkait solusi sampah konvensional.

Kehadiran PSEL diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang lebih diterima secara sosial dan budaya, karena mengedepankan aspek kebersihan dan kenyamanan warga.

Meski tantangan implementasi dan pengawasan masih membayangi, penandatanganan kerja sama ini menjadi titik balik penting bagi Bali untuk keluar dari status “kepungan sampah” dan bergerak menuju pulau yang lebih hijau dan berkelanjutan (aa).

The post Atasi “Kepungan Sampah”, Gubernur Koster Satukan Denpasar dan Badung Bangun PSEL appeared first on Balipustakanews.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri Lokasabha VI Pratisentana Bendesa Manik Mas (PBMM) Kabupaten Badung yang digelar di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Minggu (12/4).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa organisasi adat tidak boleh hanya sekadar menjadi wadah formalitas. Sebaliknya, organisasi harus mampu menjaga warisan leluhur sekaligus adaptif dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Organisasi adat tidak hanya sebagai wadah, tetapi harus menjadi kekuatan yang mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menjawab tantangan zaman,” tegas Gubernur Koster.

Ia juga mengingatkan agar keberadaan organisasi berbasis kekerabatan di Bali tidak memicu fragmentasi atau pengkotak-kotakan di masyarakat. Ia berharap setiap anggota organisasi memperkuat loyalitas dan dedikasi internal kepada leluhur (kawitan) yang berujung pada kontribusi positif bagi Bali secara luas.

“Bergabung dalam organisasi bukan untuk membentuk paksi-paksi di masyarakat, tetapi untuk memperkuat loyalitas, konsistensi, dan pengabdian yang berdampak bagi Bali,” ujarnya.

𝗔𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴

Senada dengan Gubernur, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Koster yang dinilai visioner. Adi Arnawa mengaku banyak belajar dari implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang dicanangkan Gubernur Koster.

“Saya banyak belajar dari Pak Gubernur. Beliau sudah memikirkan bagaimana haluan Bali 10 tahun ke depan. Siapapun pemimpin Bali nantinya, tinggal menjalankan haluan yang telah dirangkum,” kata Adi Arnawa.

Ia juga memuji kemampuan lobi Gubernur Koster ke pemerintah pusat. Menurutnya, berkat komunikasi yang baik, banyak proyek strategis di Bali yang akhirnya mendapatkan dukungan anggaran dari APBN.

“Infrastruktur pendukung Bali banyak yang ditanggung APBN. Kita harus bersyukur memiliki gubernur yang memiliki kemampuan lobi luar biasa ke pusat,” tambahnya.

𝗦𝗼𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster turut memaparkan sejumlah proyek strategis yang sedang dan akan berjalan. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang krisis sampah pasca-penutupan TPA Suwung.

Proyek PSEL yang menggunakan teknologi insinerasi modern ini ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2027. Fasilitas ini dirancang untuk menangani residu sampah dari kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).

Selain masalah sampah, pemerintah provinsi juga fokus pada penataan kawasan suci. Di antaranya adalah pembangunan parkir bertingkat di Pura Ulun Danu Batur untuk mengurai kemacetan, serta renovasi pelinggih dan penguatan infrastruktur jalan di kawasan Pura Besakih.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dilaporkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,27 triliun pada tahun 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk 206 paket pekerjaan, mulai dari sistem penyediaan air minum (SPAM), pengamanan pantai dari abrasi, hingga kelanjutan proyek shortcut Singaraja–Mengwitani.

Acara Lokasabha VI PBMM Kabupaten Badung ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali I Komang Nova Sewi Putra, Anggota DPRD Badung Ida Cokorda Mengwi XIII, serta tokoh adat dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah Badung (aa).

The post Gubernur Koster Tegaskan Organisasi Adat Bali Harus Jadi Kekuatan Pemersatu, Bukan Pemecah Belah appeared first on Balipustakanews.

Dua fasilitas yang dikunjungi rombongan tersebut adalah TPS3R Abirupa Pertiwi di Desa Bongkasa Pertiwi dan TPS3R Pudak Mesari di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal.

Dalam tinjauannya, Menteri Hanif secara khusus meminta agar setiap rumah tangga mulai membangun teba (tempat pembuangan sampah organik) modern di rumah masing-masing untuk menekan laju volume sampah dari hulu.

𝗔𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀 𝗣𝗲𝗺𝗶𝗹𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵

Di Desa Bongkasa Pertiwi, rombongan menteri dan gubernur melihat langsung bagaimana teba modern difungsikan oleh warga. Perbekel Desa Bongkasa Pertiwi, I Nyoman Buda, menyampaikan bahwa desanya telah menerapkan aturan wajib pilah sampah dari rumah.

Sistem pengangkutan sampah di desa tersebut juga telah diatur secara ketat berdasarkan jenisnya. Sampah organik diangkut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Sementara itu, sampah residu atau B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) diangkut pada Selasa dan Jumat.

Buda menegaskan, pihak desa memberikan sanksi tegas berupa penempelan stiker di pagar rumah bagi warga yang kedapatan belum memilah sampah. Petugas pengangkut juga berhak menolak mengangkut sampah yang masih tercampur.

“Tidak memilah sampah sama dengan mengumpulkan 1 cap. Apabila cap penuh, warga yang membangkang akan mendapatkan edukasi dari desa. Jika terus berlanjut, akan ada surat peringatan. Sebaliknya, warga yang patuh memilah sampah tanpa cap akan mendapatkan hadiah dari desa,” urai Buda di hadapan Menteri LH dan Gubernur Koster.

Ia menambahkan, dari total hampir 800 Kepala Keluarga (KK) di Desa Bongkasa Pertiwi, saat ini baru 16 KK yang memiliki teba modern. Namun, 100 teba modern lainnya sedang dalam proses pembuatan tahun ini. Desa ini juga tercatat sudah memiliki 44 unit instalasi biogas yang membuat lingkungan semakin bersih, asri, dan tertata.

𝗔𝘄𝗮𝘀𝗶 𝗔𝗹𝗶𝗿𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗸𝗲 𝗧𝗣𝗔 𝗦𝘂𝘄𝘂𝗻𝗴

Melihat efektivitas pengelolaan sampah di hulu, Menteri Hanif berpesan langsung kepada Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Hanif meminta agar pemerintah daerah memperketat pengawasan di lapangan.

Bupati diminta menerjunkan tim secara rutin untuk memantau TPS3R, guna memastikan sistem pemilahan berjalan disiplin sehingga sampah yang bermuara ke TPA Suwung benar-benar hanya berupa residu.

Saat berkunjung ke rumah-rumah warga siang itu, Menteri Hanif, Gubernur Koster, dan Bupati Adi Arnawa menyaksikan sendiri kepatuhan warga yang sudah menyiapkan tiga wadah penampungan sampah berbeda sesuai jenisnya.

𝗔𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗗𝗮𝗿𝗺𝗮𝘀𝗮𝗯𝗮

Sementara itu, dalam kunjungannya ke titik kedua di TPS3R Pudak Mesari, Menteri Hanif banyak menggali informasi mengenai kebutuhan anggaran dalam membangun fasilitas pengolahan sampah mandiri tersebut. Ia pun memuji langkah Desa Darmasaba.

“Kalau Desa Darmasaba bisa, harusnya desa lain juga bisa membangun TPS3R seperti ini,” ujar Hanif mengapresiasi.

Perbekel Darmasaba, Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba, didampingi Ketua TPS3R Pudak Mesari Luh Kadek Meriani, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut berdiri di atas lahan seluas 10 are. Menurut Surya, dibutuhkan perjuangan dan edukasi yang cukup keras hingga akhirnya TPS3R ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat (krama) Desa Darmasaba (aa).

The post Tinjau TPS3R di Badung Bersama Gubernur Koster, Menteri LH Dorong Tiap Rumah Miliki “Teba” Modern appeared first on Balipustakanews.

Senin lalu, suasana Rakornas Kemendagri 2026 mendadak berubah jadi ajang “uji nyali” bagi para kepala daerah di Bali. Pasalnya, Presiden kita yang satu ini meluapkan kekesalannya melihat tumpukan sampah yang merusak pemandangan pantai di Pulau Dewata. “Wisatawan kabur kalau lihat sampah!” kira-kira begitu inti amarah beliau.

Ya wajar sih Pak Presiden marah. Siapa sih yang nggak keki jauh-jauh mau healing malah lihat botol plastik partying di atas pasir? Tapi, mari kita tarik napas sejenak, seruput kopi, dan dengarkan suara akal sehat dari Bli Nyoman Parta.

𝗣𝗮𝗻𝘁𝗮𝗶 𝗜𝘁𝘂 𝗞𝗼𝗿𝗯𝗮𝗻, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂

Menanggapi kemarahan Pak Presiden, Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, melempar sebuah logic bomb yang sederhana tapi menohok: Pantai itu bersih, karena pantai nggak pernah memproduksi sampah.

Benar juga. Pasir pantai nggak pernah beli kopi saset, ombak nggak pernah makan mie instan cup, dan karang laut nggak pernah belanja online yang paketnya dibungkus bubble wrap berlapis-lapis.

Parta—dengan gaya khas politisi PDI Perjuangan yang to the point—mengingatkan kita pada siklus hidrologi sampah. Sampah di pantai itu cuma ujung dari rantai makanan yang kacau balau.

“Tidak akan pernah ada pantai yang bersih jika sungainya kotor. Tidak akan ada sungai yang bersih kalau got dan paritnya jorok.”

Ini tamparan keras buat kita semua. Kita sibuk menyapu bibir pantai demi konten Instagram atau demi menyenangkan Pak Presiden, padahal di hulu, di got depan rumah, di pasar, sampai di warung kaki lima, kita masih memperlakukan selokan sebagai tong sampah umum. Membersihkan pantai tanpa membereskan hulu itu ibarat ngepel lantai saat genteng bocor deras. Capek, basah, dan sia-sia, Lur.

𝗠𝗮𝗿𝗮𝗵 𝗜𝘁𝘂 𝗚𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀, 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗜𝘁𝘂 𝗕𝗮𝘆𝗮𝗿

Nah, bagian ini yang paling asyik. Nyoman Parta bilang, kalau Pak Presiden sudah marah, jangan berhenti di situ. “Kalau sudah marah, jangan berhenti di situ. Bali juga perlu dibantu dengan fasilitas pengolahan sampah yang memadai,” katanya.

Ini kode keras, Pak.

Marah-marah itu gratis dan gampang. Tapi membangun TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang canggih, ramah lingkungan, dan nggak bau busuk itu butuh duit, butuh teknologi, dan butuh dukungan pusat. Jangan sampai pemerintah pusat cuma jago sentil kuping pemerintah daerah, tapi dompet anggarannya dijahit rapat.

Pak Prabowo kan Presiden, pemegang kunci brankas negara. Kalau cinta sama Bali, mbok ya cintanya diwujudkan dalam bentuk insinerator modern atau sistem manajemen limbah kelas dunia, bukan sekadar tensi darah yang naik. Ingat kata orang bijak: Talk is cheap, infrastructure is expensive.

𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗞𝗶𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻: 𝗢𝗹𝗲𝗵-𝗼𝗹𝗲𝗵 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗮𝗸 𝗗𝗶𝗵𝗮𝗿𝗮𝗽𝗸𝗮𝗻

Satu lagi poin penting dari Parta: Sampah di Bali itu nggak semuanya KTP Bali. Ada yang namanya “sampah kiriman”. Sampah yang terbawa arus laut dari pulau seberang, mampir ke Bali tanpa permisi.

Ini membuktikan kalau urusan sampah itu nggak bisa diselesaikan sendirian oleh Gubernur Bali, mau dimarahi sampai kupingnya panas sekalipun. Ini butuh koordinasi lintas wilayah, lintas kementerian, dan lintas ego sektoral. Di sinilah peran “bapak” bernama Pemerintah Pusat dibutuhkan untuk mendamaikan pulau-pulau yang saling kirim sampah ini.

𝗡𝗴𝗮𝗻𝘂, 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗚𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮?

Intinya, teguran Pak Prabowo di Rakornas 2026 ini harus jadi momentum. Tapi momentum apa dulu nih? Kalau cuma momentum buat kepala daerah bikin acara bersih-bersih pantai seremonial sehari terus besoknya kotor lagi, ya podo wae, Mas.

Kita butuh konsistensi—kata Parta, jangan anget-anget tahi ayam. Dan yang paling penting, kita butuh sinergi. Rakyat berhenti buang sampah di got, Pemda bangun sistem angkut yang benar, dan Pemerintah Pusat transfer dana buat infrastruktur.

Jadi, Pak Presiden, terima kasih sudah marah demi kebaikan. Tapi tolong, marahnya dibungkus rapi bareng anggaran bantuan infrastruktur ya, Pak. Biar sampahnya benar-benar hilang, bukan cuma pindah tempat.

The post Pak Prabowo, Marah Itu Tanda Sayang, Tapi Transfer Anggaran Itu Tanda Cinta appeared first on Balipustakanews.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2).

“Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” ujar Prabowo dengan nada serius di hadapan ribuan kepala daerah.

Prabowo menegaskan bahwa situasi ini memaksa pemerintah pusat untuk mengambil langkah intervensi langsung jika daerah lamban bergerak. Ia menyebut sampah bukan sekadar masalah estetika, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan dan ekonomi.

“Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita tidak bisa menunggu,” tegasnya.

Sorotan Kepada Bali Jadi Alarm Nasional

Dalam pidatonya, Prabowo memang sempat menceritakan pengalamannya ditegur oleh kolega asing dari Korea Selatan yang menyebut kondisi Bali saat ini kotor (“Bali so dirty now”). Namun, Presiden menekankan bahwa sentilan tersebut harus dimaknai sebagai tamparan keras bagi wajah pariwisata Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya Pemerintah Provinsi Bali.

Ia mengingatkan bahwa pariwisata adalah sektor yang paling cepat menyerap tenaga kerja, namun sangat rapuh terhadap isu kebersihan.

“Pariwisata apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang, [tapi] lihat kumuh, dia tidak akan datang,” kata Prabowo.

Siapkan 34 Proyek ‘Waste to Energy’

Sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah ledakan sampah di 2028, Prabowo mengumumkan pemerintah pusat akan mengebut pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy).

“Tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di kota-kota ini. Saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan,” instruksinya.

Proyek strategis ini diperkirakan menelan investasi jumbo sebesar US$3,5 miliar (sekitar Rp54 triliun). Prabowo menargetkan fasilitas-fasilitas ini sudah bisa beroperasi penuh dalam kurun waktu dua tahun.

Ancam Turunkan TNI-Polri

Sembari menunggu proyek infrastruktur rampung, Prabowo memerintahkan langkah taktis segera. Ia meminta budaya “Corve” atau kerja bakti massal dihidupkan kembali.

Eks Danjen Kopassus itu meminta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk memobilisasi siswa sekolah setiap minggu untuk membersihkan lingkungan dan pantai. Ia bahkan tak segan mengambil alih komando lapangan menggunakan instrumen TNI-Polri jika pemerintah daerah dinilai pasif.

“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah Dandim dan Danrem, kau gerakan tiap hari atau tiap berapa hari Corve! Kepolisian gerakan Corve!” seru Prabowo.

Prabowo menutup arahannya dengan menegaskan bahwa pemerintah pusat siap memimpin langsung penanganan sampah demi kepentingan rakyat jika sinergi pusat-daerah macet (red).

The post Prabowo Wanti-wanti Kedaruratan Sampah Nasional: Tak Cuma Bali, Semua TPA Terancam Penuh Pada 2028 appeared first on Balipustakanews.

Keempat lokasi yang terletak di Kecamatan Klungkung yang didatangi oleh tim TP PKK Provinsi Bali bersama dengan TP PKK Kabupaten Klungkung yaitu Balai Serbaguna Desa Adat Tegak, Wantilan Desa Selat, Balai Desa Adat Besang Kawan Tohjiwa serta Balai Desa Tangkas. Dalam kesempatan tersebut, turut juga mendampingi beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali seperti Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan I Wayan Sunada, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Luh Ayu Aryani, Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya,

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Made Teja, Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Ni Made Yuniti serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina serta dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung Ny. Ayu Suwirta dan pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Klungkung. Dalam kesempatan kali ini di setiap lokasi kunjungan, Ketua TP PKK Bali menyerahkan bantuan kepada 50 warga kurang mampu, yang terdiri dari lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, kader PKK dan balita. Masing-masing menerima 20 kg beras dan 1 krat telur.

Khusus untuk balita, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan kader PKK mendapat tambahan susu dengan jumlah bervariasi dan jenis disesuaikan dengan kebutuhan. Balita dan lansia memperoleh masing-masing 8 kotak susu, sedangkan ibu hamil, penyandang disabilitas dan kader PKK mendapat bantuan 2 kotak susu. Selain itu, di tiap lokasi kegiatan aksi sosial, diserahkan pula bantuan berupa bibit tanaman produktif dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, bantuan bibit ayam beserta pakan dan bibit sayur mayur dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, paket makanan tambahan dan susu dari Dinas Kesehatan dan IBI Provinsi Bali.

Khusus untuk di Desa Selat diberikan tambahan bantuan berupa kursi roda, paket berisi 10 kg beras, 1kg gula, 1 liter minyak goreng, 1 bungkus roti, 10 bungkus mie instan dan 1 selimut kepada dua orang disabilitas dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster dalam sambutannya di empat lokasi tersebut menyampaikan terima kasih atas dukungan TP PKK Kabupaten Klungkung dan OPD terkait yang mendukung kegiatan ini. Sesuai dengan tema yang diangkat ‘Menyapa dan Berbagi’, kegiatan ini dimaksudkan untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan memastikan kondisi mereka dalam keadaan sehat. “Selain menyapa, kami juga membawa sedikit oleh-oleh berupa kebutuhan pokok seperti beras, telur, makanan tambahan dan susu,” ucapnya.

Dalam sambutannya Ny. Putri Koster juga menekankan pentingnya menjaga gizi para generasi muda kita dalam upaya kita bersama mencegah stunting. Menurutnya, stunting harus dicegah sedini mungkin karena berdampak pada masa depan generasi penerus. “Kita ingin memiliki anak-anak yang cerdas, berdaya saing dan berbudi pekerti,” ungkapnya. Ditambahkan olehnya, pencegahan stunting mesti dilakukan sedini mungkin, mulai dari calon ibu memasuki usia remaja. Selain memperhatikan asupan gizi, orang tua diminta memperhatikan kebiasaan remaja putri. “Orang tua harus mengingatkan kalau putri mereka terlalu banyak bermain gadget atau begadang. Karena radiasi gadget itu sangat berpengaruh pada kesehatan, khususnya alat reproduksi,” bebernya. Selanjutnya, stunting juga bisa dicegah dengan memperhatikan asupan gizi pada ibu hamil.

Dalam tatap muka dengan masyarakat, wanita yang akrab dipanggil Bunda Putri ini juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga, yang bisa diawali dengan melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik. Bunda Putri juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mematuhi berbagai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah seperti penggunaan aksara Bali , penggunaan pakaian adat setiap Hari Kamis serta pakaian berbahan kain tenun Endek pada Hari Selasa. Program apapun yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat berjalan dengan baik dan sukses jika didukung penuh oleh segenap komponen masyarakat.

Aksi sosial kali ini juga diisi dengan sosialisasi terkait penguatan desa adat, edukasi kesehatan mata serta pelestarian lingkungan sekitar. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra dalam sosialisasinya terkait penguatan desa adat menyampaikan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat untuk menguatkan ekonomi dari desa adat dan mendorong pengembangan ekonomi di desa adat. Dengan demikian tenaga kerja yang ada di desa adat dapat diserap dan perekonomian desa menjadi semakin kuat. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk menjaga LPD yang ada di desa sehingga pilar perekonomian desa semakin kuat.

Sementara itu, Direktur RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali dr. Ni Made Yuniti memberikan edukasi tentang pentingnya merawat mata yang merupakan bagian dari panca indra yang sangat penting. Untuk menjaga mata tetap sehat, ia menyarankan masyarakat mengkonsumsi makanan sehat, rajin berolahraga. dr. Yuniti juga mengajak masyarakat rajin memeriksakan kondisi mata dan jika mengalami penglihatan kabur agar segera memeriksakan diri ke pusat kesehatan terdekat, dan jika terdeteksi katarak agar segera melakukan tindakan operasi untuk menghindari terjadinya kebutaan pada mata. Lebih dari itu, masyarakat juga diharapkan bijak dalam penggunaan piranti gadget karena pancaran radiasinya dapat mengganggu kesehatan mata. Menurutnya, radiasi gadget tak hanya merusak mata, tapi juga bisa mempengaruhi saraf otak.

Ketua IBI Bali Luh Putu Sekarini mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan stunting melalui upaya pemberian perhatian pada remaja putri. “Remaja putri harus menjaga pola makan, bila perlu ditambah tablet tambah darah. Tahap krusial selanjutnya adalah masa kehamilan, kita sebut 1.000 hari awal kehidupan,” cetusnya. Asupan gizi yang cukup juga sangat dibutuhkan ketika bayi lahir. Menurutnya, kecukupan asupan gizi bayi bisa dipenuhi dengan pemberian ASI eksklusif.

Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Made Teja juga menekankan tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan yang dimulai rumah tangga, seperti pemilahan sampah. Hal itu menurutnya sudah diatur dalam Pergub Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Selain itu ia juga menekankan tentang pentingnya pembatasan penggunaan bahan berbahan dasar plastik. “Larangan penggunaan plastik dan styrofoam sudah ada Pergubnya. Regulasi ini dikeluarkan dengan tujuan yang sangat baik yaitu untuk menyelamatkan bumi kita,” urainya sembari menambahkan bahwa plastik ibarat tulang yang sangat sulit terurai, khususnya di dalam tanah. Jika penggunaannya tak dibatasi, ia khawatir tanah akan penuh plastik sehingga tak bisa lagi dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Pihaknya juga mengajak masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik .

Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Luh Ayu Aryani mengajak masyarakat untuk selalu menjaga hak perempuan dan anak. Bagaimanapun menurutnya perempuan di masyarakat mempunyai tugas mulia dalam membentuk dan mencetak generasi penerus, untuk itu hak-hak mereka perlu dilindungi. Ia pun menginformasikan jika terdapat pelanggaran atas hak perempuan dan anak, maka masyarakat bisa melaporkan ke SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) 129, sehingga tim yang beranggotakan dari Pusat hingga Daerah bisa segera menindaklanjuti.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina mengajak masyarakat desa untuk berperan aktif dalam membangun desa yang dimulai dari berperan aktif dalam perencanaan pembangunan desa sehingga sesuai dengan kebutuhan dari masing masing desa. Dalam aksi sosial kali ini juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis serta pemberian kaca mata baca gratis sebanyak 200 kacamata mata kepada masyarakat.

The post Menyapa dan Berbagi TP PKK Bali di Kabupaten Klungkung appeared first on Balipustakanews.