Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan perubahan perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan Proyek Strategis Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4).

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.

Langkah lintas daerah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di Bali. Di tengah tingginya dinamika pariwisata global, Bali memilih untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak sebagai satu kesatuan.

𝗦𝗸𝗲𝗺𝗮 𝗚𝗼𝘁𝗼𝗻𝗴 𝗥𝗼𝘆𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗔𝗗

Program BKK ini lahir dari semangat gotong royong antardaerah. Wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi, khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR), secara kolektif menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu pembangunan di kabupaten lain.

Gubernur Koster menegaskan, proyek-proyek strategis ini dirancang khusus untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kualitas pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hingga periode 2028–2029.

Terkait jumlah, terdapat penyesuaian dari rencana awal. Dari 20 proyek yang sebelumnya dicanangkan, empat di antaranya telah diambil alih oleh pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, Pemprov Bali bersama kabupaten/kota justru memperkuat langkah dengan menambahkan enam proyek baru. Alhasil, total terdapat 22 proyek strategis daerah yang akan dieksekusi secara bertahap.

𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿, 𝗕𝘂𝗱𝗮𝘆𝗮, 𝗵𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮𝗻

Sejumlah proyek dinilai sangat krusial karena akan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan daya saing pariwisata Bali ke depan.

Untuk mengurai kemacetan parah di kawasan padat wisata, pemerintah akan membangun Jalan Baru Gatot Subroto Barat–Canggu, Jalan Sunset Road–Mahendradatta, serta underpass Tohpati di Denpasar.

Selain itu, pemerataan ke kawasan utara juga menjadi prioritas. Pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja–Mengwitani akan menjadi kunci membuka keterisolasian Bali Utara dan memperlancar distribusi ekonomi dari selatan ke utara.

Infrastruktur konektivitas lainnya meliputi Jalan Lingkar Nusa Penida di Klungkung, Jalan Baru Kusamba–Padangbai, serta Jalan Penghubung Pura Batur–Pura Agung Besakih yang menyatukan jalur ekonomi dan spiritual.

Di sektor maritim, pemerintah memproyeksikan pengembangan pelabuhan terpadu di Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba. Pelabuhan-pelabuhan ini diharapkan mampu menjadi tulang punggung baru bagi distribusi logistik sekaligus pariwisata bahari guna mengurangi beban wilayah Bali Selatan.

Tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan dan pelabuhan, proyek strategis ini juga menyentuh aspek pelestarian budaya dan ketahanan pangan. Hal ini diwujudkan melalui restorasi kawasan suci Pura Agung Besakih, serta pembangunan pusat pengolahan gabah dan pabrik pakan ternak di Kabupaten Tabanan.

Melalui sinergi kuat ini, Pemprov Bali optimistis berbagai persoalan klasik seperti ketimpangan wilayah, kemacetan, hingga minimnya infrastruktur di kawasan utara, timur, dan barat dapat segera teratasi. Pembangunan ditargetkan tak hanya dinikmati di kawasan selatan, tetapi dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok desa (aa).

The post Satukan Badung, Denpasar, dan Gianyar, Gubernur Koster Kebut 22 Proyek Strategis Bali appeared first on Balipustakanews.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta jajaran kelompok ahli pembangunan yang hadir secara luring maupun daring.

Memasuki genap satu tahun masa kepemimpinannya bersama Giri Prasta, Gubernur Koster meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) tidak bekerja setengah-setengah. Ia mewajibkan jajarannya untuk memahami dan meresapi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan (100 Tahun Bali Era Baru).

“Ini sudah setahun, harus sudah masuk di kepala. Pahami secara kognitif, rasakan secara afektif, dan gerakkan secara psikomotorik. Pahami secara utuh, jangan setengah-setengah, apalagi seperempat,” tegas Gubernur kelahiran Desa Sembiran tersebut.

Ia meyakini, jika seluruh pegawai bergerak sigap dengan pemahaman penuh, masyarakat akan mengerti arah pembangunan Bali ke depan. Lima tahun ini, menurut Gubernur Koster, adalah masa penentu untuk membangun fondasi Bali yang kokoh.

𝗕𝗮𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗲𝘄𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝘂𝗻𝗴𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗪𝗶𝘀𝗮𝘁𝗮𝘄𝗮𝗻

Selain akselerasi visi pembangunan, Gubernur Koster juga menyoroti realisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2023. Ia mengakui bahwa hingga saat ini realisasi program tersebut belum mencapai titik optimal.

Pada tahun 2024, tingkat partisipasi wisman baru mencapai 32 persen (2,1 juta dari 6,3 juta kunjungan) dengan perolehan dana Rp 318 miliar. Setelah dilakukan revisi payung hukum menjadi Perda No. 2 Tahun 2025 yang salah satunya mengatur skema imbal jasa bagi penyelenggara, partisipasi naik tipis menjadi 35 persen (2,4 juta dari 7 juta kunjungan) dengan total pendapatan Rp 369 miliar.

Gubernur Koster sangat menyayangkan adanya opini negatif dan hoaks di media sosial yang menuding adanya penyelewengan dana PWA. Ia menjamin tidak ada celah korupsi karena seluruh transaksi dilakukan secara digital (cashless).

“Kalau ada yang mempersoalkan, seluruh jajaran harus kompak mengatakan bahwa ini dibayar secara digital. Dampaknya (hoaks), pembayaran PWA langsung menurun, hingga Maret 2026 baru terkumpul Rp 64 miliar,” paparnya.

Untuk mengatasi hal ini, Gubernur Koster menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata untuk bekerja lebih keras. Ia juga menyatakan tengah melobi pemerintah pusat agar ke depannya Pemprov Bali dapat melibatkan pihak Imigrasi secara langsung.

𝗘𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝗗𝗶𝗻𝗮𝘀

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster turut memaparkan enam bidang prioritas pembangunan Bali. Ia memberikan instruksi spesifik kepada sejumlah Kepala Dinas untuk bergerak lebih progresif:

• Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora): Diminta mengawal ketat program “Satu Keluarga Satu Sarjana” dan memperluas penggunaan Keyboard Aksara Bali di tingkat SD serta SMP.

• Dinas Kesehatan: Didorong mempercepat implementasi pelayanan kesehatan tradisional Bali sesuai Perda No. 6/2020 dan menekan angka stunting hingga di bawah 5 persen.

• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: Ditugaskan mewujudkan kedaulatan pangan melalui perluasan lahan bawang putih untuk ekspor dan pariwisata, sistem pertanian organik, serta percepatan budidaya kelapa untuk sarana upacara dan bahan baku Arak Bali.

• Dinas Tenaga Kerja dan ESDM: Diminta lebih serius menggarap aplikasi pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali. Di bidang energi, dinas ini didorong mengintensifkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di area komersial dan perkantoran, serta memperluas penggunaan kendaraan listrik (aa).

The post Setahun Memimpin, Gubernur Koster Minta Pejabat Pemprov Bali “Tancap Gas” dan Pahami Visi Pembangunan appeared first on Balipustakanews.

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari capaian pembangunan Bali, tantangan infrastruktur, hingga usulan program prioritas ke depan.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang memimpin rombongan menekankan bahwa Bali memiliki karakteristik unik yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Menurutnya, pendekatan pembangunan di Pulau Dewata harus bersifat khusus dan komprehensif.

“Bali harus dibangun secara khusus karena pembangunan Bali berbeda. Kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi harus secara komprehensif, bagaimana membangun infrastruktur yang selaras dengan budaya,” ujar Lasarus di Denpasar, Kamis.

𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗛𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗛𝗮𝗱𝗶𝗿

Lasarus menyoroti pentingnya percepatan infrastruktur di Bali agar tidak tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia. Ia menilai, pembangunan yang “tidak biasa” justru menjadi kunci daya tarik Bali.
“Kalau dibangun secara normal, mungkin Bali tidak akan seikonik sekarang,” tuturnya.

Mengingat besarnya kontribusi Bali terhadap devisa negara melalui sektor pariwisata, Lasarus menegaskan bahwa pemerintah pusat wajib memberikan dukungan penuh.

“Bali sudah menyumbang banyak sekali bagi pusat. Maka Bali harus dibangun secara komprehensif. Negara harus hadir membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pembangunan,” tegas Lasarus.

𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗟𝗮𝗺𝗽𝗮𝘂𝗶 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Koster memaparkan kondisi makro ekonomi Bali yang menunjukkan tren positif pascapandemi.

Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat mencapai 5,82 persen, melampaui pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,11 persen.

Gubernur Koster juga merinci Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 yang mencapai 79,37 (peringkat kelima nasional), serta tingkat kemiskinan terendah di Indonesia yakni 3,42 persen.

“Sektor pariwisata tetap menjadi kontributor utama. Pada 2024, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 6,3 juta orang dengan kontribusi devisa yang sangat signifikan bagi nasional,” jelas Gubernur Koster.

𝗧𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗰𝗲𝘁𝗮𝗻 𝗵𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗔𝗶𝗿 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗶𝗵

Meski mencatat pertumbuhan positif, Gubernur Koster tak menampik adanya tantangan serius yang dihadapi Bali. Beberapa isu krusial meliputi kemacetan, alih fungsi lahan, masalah sampah, krisis air bersih, serta kesenjangan ekonomi antara wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) dengan wilayah lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Bali mengusulkan sejumlah proyek strategis kepada Komisi V DPR RI. Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten, underpass, jembatan, sistem penyediaan air baku, hingga pengembangan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa.

“Pembangunan Bali harus menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Bali bukan hanya destinasi pariwisata, tetapi juga pusat peradaban yang harus dijaga keasliannya,” pungkas Gubernur Koster.

Selain diskusi utama, pertemuan ini juga diisi dengan pemaparan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait jalan nasional dan penanganan banjir, serta paparan kesiapsiagaan bencana dari BMKG dan Basarnas Bali (red/aa).

The post Terima Kunjungan Komisi V DPR, Gubernur Koster Tekankan Infrastruktur Bali Butuh Dukungan Pusat appeared first on Balipustakanews.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap investasi pariwisata, dengan catatan investasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan kelestarian alam dan budaya Bali.

Gubernur Koster menekankan prinsip pembangunan yang berpihak pada integritas Bali. Ia melontarkan pertanyaan reflektif kepada para pemangku kepentingan mengenai arah pembangunan Pulau Dewata.

“Membangun Bali atau membangun di Bali? Pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya,” ujar Gubernur Koster di Denpasar, Selasa.

Mantan anggota DPR RI ini menyambut baik gagasan NCPI untuk menggelar forum ekonomi dan investasi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam merumuskan arah ekonomi Bali masa depan yang lebih kokoh dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.

“Kita perlu memperjelas arah ekonomi dan sumber ekonomi Bali ke depan seperti apa. Saya siap untuk bertukar pikiran demi menjaga arah ekonomi dan pariwisata Bali,” tegasnya.

𝗥𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗞𝗘𝗞 𝗦𝗮𝗻𝘂𝗿

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW NCPI Provinsi Bali periode 2025–2030, Agus Maha Usadha memaparkan rencana penyelenggaraan Bali Economy Investment Forum yang akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur pada 18 Februari mendatang.

Agus menjelaskan, forum ini mengusung konsep bundling untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari Bank Indonesia, akademisi, hingga praktisi bisnis.

“Kami menargetkan sekitar 150 peserta yang terdiri dari para stakeholder, asosiasi pariwisata, pelaku bisnis, dan perbankan,” kata Agus.

Selain membahas iklim investasi, NCPI juga berkomitmen mendorong transformasi pariwisata digital yang berbasis budaya melalui konsep Kerthi Bali Shanti.

Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik pariwisata ilegal dan menertibkan wisatawan yang melanggar aturan norma di Bali.

𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗔𝗹𝗶𝗵 𝗙𝘂𝗻𝗴𝘀𝗶 𝗟𝗮𝗵𝗮𝗻

Selain membahas investasi, Gubernur Koster juga menyinggung isu krusial mengenai alih fungsi lahan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tengah memproses Peraturan Daerah (Perda) terkait pengendalian alih fungsi lahan.

Gubernur Koster memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan segan melakukan penindakan tegas setelah regulasi tersebut resmi diberlakukan.

“Perda alih fungsi lahan sudah kita proses. Jika sudah turun resmi, saya tentu akan keras dan melakukan bersih-bersih. Tidak ada kepentingan apa pun di sana,” pungkas Gubernur Koster (red/aa).

The post Gubernur Koster Ingatkan Investor: Membangun Bali, Bukan Sekadar Membangun di Bali appeared first on Balipustakanews.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima audiensi Kepala LPP RRI Denpasar, Taufan Pamungkas Marhaendra, di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Bali dan RRI dalam mendukung publikasi program daerah.

Gubernur Koster merespons positif sinergi yang ditawarkan RRI, terutama terkait pelibatan multiplatform—radio dan digital—untuk menyebarluaskan informasi pembangunan. Namun, ia menekankan pentingnya kemasan program yang dekat dengan budaya setempat.

“Silakan dikerjasamakan dengan baik. Publikasikan aktivitas yang kita lakukan, termasuk liputan on the spot,” kata Gubernur Koster dalam keterangannya.

Terkait usulan program interaktif bertajuk ‘Halo Gubernur’ atau ‘Gubernur Menyapa’, Gubernur Koster meminta agar format dan penamaan acara tersebut dirancang ulang dengan nuansa kearifan lokal Bali. Tujuannya agar komunikasi publik yang terbangun lebih edukatif dan mudah diterima oleh masyarakat akar rumput.

Kepala LPP RRI Denpasar, Taufan Pamungkas Marhaendra menyatakan kesiapannya mendukung penuh agenda Pemprov Bali. Ia menyebut jangkauan siaran RRI yang luas, mencakup Bali hingga Nusa Tenggara Barat, menjadi modal kuat untuk menyalurkan informasi yang kredibel.

“Kami siap menyediakan ruang siaran bagi Pemprov Bali agar Gubernur bisa langsung terhubung dengan masyarakat. RRI Denpasar siap mendukung penuh program pemerintah daerah dan Bapak Gubernur,” ujar Taufan.

Selain itu, RRI juga membuka ruang partisipasi publik melalui program ‘Halo RRI’ untuk menampung aspirasi warga yang akan diteruskan ke instansi terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga menyinggung peran strategis RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Gubernur Koster mengenang masa jabatannya di Badan Anggaran DPR RI, di mana ia secara konsisten memperjuangkan agar kedua lembaga ini tetap mendapat dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Keduanya punya jasa besar bagi Indonesia dan merupakan corong pemerintah yang tidak boleh ditinggalkan,” tegas Gubernur Koster.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, I.B. Surja Manuaba, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana (red).

The post Gandeng RRI, Gubernur Koster Ingin Publikasi Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal appeared first on Balipustakanews.

Dalam kesempatan itu, Koster menekankan pentingnya koperasi mengedepankan produk asli Bali dengan identitas dan branding yang kuat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud nyata dari konsep Ekonomi Kerthi Bali, yakni sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat, berkelanjutan, serta berlandaskan budaya Bali.

“Koperasi harus menjadi penggerak utama ekonomi Bali yang berbasis potensi lokal. Produk pertanian, peternakan, dan seluruh turunannya harus menjadi kekuatan utama kita,” tegas Koster.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya sektor pertanian dan peternakan sebagai pilar ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Bali dinilai memiliki banyak UMKM sektor pangan yang meski berskala kecil, tetapi jumlahnya besar dan memiliki keunggulan kualitas.

“UMKM pangan kita ini kecil-kecil, tetapi banyak. Kalau ditata dengan baik, bisa kita dorong agar bergaung di level nasional,” ujarnya.

Salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus adalah peternakan babi. Bali dinilai memiliki sumber daya peternak yang berpengalaman dan berkualitas. Dengan pengelolaan lebih terencana, Bali berpeluang mengambil peran strategis dalam pasar babi nasional.

Perkuat Regulasi dan Infrastruktur

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen memperkuat regulasi dan infrastruktur pendukung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengembangan peternakan babi akan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pemurnian dan penguatan plasma nutfah babi lokal Bali di lokasi tertentu, serta pengembangan babi ras untuk memenuhi kebutuhan pasar lebih luas.

Selain peternakan, sektor pertanian juga menjadi fokus utama. Salah satu komoditas unggulan yang didorong adalah padi Sudaji. Berdasarkan hasil riset, varietas ini memiliki masa panen relatif singkat, sekitar 105 hari, dengan produktivitas yang menjanjikan per hektare sehingga dinilai potensial mendukung kemandirian pangan Bali.

Koster menegaskan, seluruh upaya tersebut bertujuan memperkuat ekosistem Ekonomi Kerthi Bali yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi dominasi sistem ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat.

“Kita ingin ekonomi Bali tumbuh kuat, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai lokal, koperasi, dan kebersamaan. Inilah Ekonomi Kerthi Bali,” pungkasnya (red).

The post Gubernur Koster Dorong Koperasi Jadi Motor Produk Asli Bali appeared first on Balipustakanews.