Persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif ini menjadi tonggak penting dalam siklus tata kelola keuangan daerah. Dalam laporan akhir yang dibacakan oleh Ketua Koordinator Pembahasan, Gede Kusuma Putra, DPRD mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini menjadi kali ketiga belas secara berturut-turut Bali mempertahankan predikat tersebut.

“DPRD mencatat, secara umum indikator makro ekonomi Bali lebih baik dari rata-rata nasional, termasuk dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan,” ujar Gede Kusuma. Namun, ia menekankan bahwa opini WTP bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dari sisi realisasi anggaran, pendapatan daerah dilaporkan melampaui target. Sementara itu, belanja daerah tercatat terserap 88,42 persen, menyisakan surplus. Meski demikian, DPRD menyoroti dua temuan BPK terkait pengelolaan dana hibah dan jasa manajemen konstruksi. Pemprov Bali didorong untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan memperkuat sistem verifikasi dan pengawasan internal.

DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain percepatan target “Zero Rumah Tidak Layak Huni” pada 2029, penyusunan kebijakan afirmatif untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta penguatan keamanan destinasi pariwisata melalui pemasangan CCTV di titik-titik strategis.

Menanggapi masukan tersebut, Wagub Giri Prasta yang membacakan Pendapat Akhir Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Bali memandang seluruh kritik dan saran sebagai wujud kemitraan konstruktif. “Persetujuan ini adalah komitmen kami untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegasnya.

Mengakhiri rangkaian sidang, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, menyatakan bahwa seluruh fraksi menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya, dokumen Raperda akan segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi sebelum diundangkan secara resmi. (AA)

The post DPRD Bali Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Kinerja Keuangan Dipuji appeared first on Balipustakanews.

Pernyataan tersebut disampaikan Giri Prasta menanggapi pemandangan empat fraksi di DPRD Provinsi Bali, yakni Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra-PSI, serta Demokrat-NasDem, dalam Sidang Paripurna ke-43 yang digelar di Denpasar, Jumat (10/7/2026).

“Semua masukan bagus dan konstruktif berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD,” ujar Giri Prasta.

Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi secara umum menerima dan mengapresiasi laporan pertanggungjawaban APBD 2025 sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah. Apresiasi khusus juga diberikan atas keberhasilan Pemprov Bali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Giri Prasta menjelaskan bahwa roda pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan komunikasi yang solid antara eksekutif sebagai pelaksana dan legislatif sebagai pengawas.

“Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana kita mampu mengambil kebijakan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Krama Bali,” tegas mantan Bupati Badung ini.

Untuk memastikan kebijakan anggaran tepat sasaran, Pemprov Bali akan mengambil langkah konkret berupa perencanaan program yang matang serta pengukuran ketat terhadap capaian target kegiatan. “Ketika perencanaannya matang, maka serapan anggaran akan lebih baik,” imbuhnya.

Terkait adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di APBD 2025, Giri Prasta meluruskan bahwa hal itu bukan berarti serapan gagal. Menurutnya, SiLPA dapat muncul akibat efisiensi dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan program.

Di sisi lain, Giri Prasta juga merespons positif Raperda Inisiatif DPRD tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Ia menilai produk hukum daerah merupakan fondasi vital dalam tata kelola pemerintahan yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan kepentingan masyarakat Bali. (AA)

The post 13 Kali Berturut-turut Raih WTP, Ternyata Ini Rahasia Pemprov Bali yang Jarang Terungkap appeared first on Balipustakanews.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026).

Capaian ini membuat Pemprov Bali meraih opini WTP sebanyak 13 kali berturut-turut sejak 2012.

“Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” kata Nyoman Adhi.

Meski demikian, BPK RI tetap memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Menurut Nyoman Adhi, masih terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian serius dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.

Ia menyebut, sebagian besar temuan tersebut merupakan temuan berulang yang menunjukkan masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Oleh sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nyoman Adhi juga mengapresiasi berbagai prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten dan kota di Bali.

Salah satu yang menjadi perhatian BPK RI adalah capaian sejumlah kepala daerah di Bali dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

“Baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas berbagai masukan, koreksi, dan langkah perbaikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Gubernur Koster mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun rencana aksi atau action plan agar tindak lanjut hasil audit BPK dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai kondisi riil di lapangan.

“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat dibilang sehat. Jangan sampai yang sakit dibilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran perangkat daerah yang baik,” kata Gubernur Koster.

Gubernur Bali itu juga menyebut rutin memberikan arahan kepada Sekretaris Daerah dan jajaran perangkat daerah agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara hati-hati, tertib, dan akuntabel.

Menurut Gubernur Koster, evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan setiap tahun. Evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk rapor penilaian masing-masing perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja terhadap target yang telah ditentukan.

“Setiap tahun kami evaluasi. Ada rapor penilaian perangkat daerah sesuai capaian kinerja dari target-target yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali, BPK RI juga menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD kabupaten dan kota se-Bali Tahun Anggaran 2025.

Laporan tersebut diserahkan kepada DPRD kabupaten/kota serta wali kota dan bupati se-Bali. (AA)

The post Pemprov Bali Raih WTP 13 Kali Beruntun, Gubernur Koster Tekankan Kejujuran Kelola Keuangan appeared first on Balipustakanews.

Kepala BPKAD Provinsi Bali, I Ketut Maduyasa, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa implementasi Portal EETA berbasis web memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan data evaluasi, sistem yang menggantikan cara manual berbasis Excel ini berhasil menekan jumlah SKPD dengan kategori “perlu perhatian lebih” dari enam menjadi nol.

“Inovasi ini memberikan kontribusi nyata. Sebelumnya, SKPD yang mendekati standar hanya satu, kini menjadi tujuh. Ini bukti bahwa kita tidak bisa lagi bekerja murni secara manual di tengah pesatnya teknologi,” ujar Maduyasa di Ruang Rapat Adyasta Utama, Inspektorat Provinsi Bali.

Maduyasa merinci, pada penyusunan CaLK Tahun Anggaran 2024 dengan format manual, terdapat 13 SKPD yang perlu peningkatan dan 6 SKPD perlu perhatian lebih. Pasca implementasi web, angka itu menyusut drastis menjadi 9 SKPD perlu peningkatan dan nihil untuk perhatian lebih. Kategori “cukup baik” pun naik dari 9 menjadi 11 SKPD.

Dalam paparannya yang bertajuk transisi digital, Maduyasa menegaskan bahwa CaLK bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyebutnya sebagai “jiwa” dari sebuah laporan keuangan.

“CaLK adalah jiwa dari laporan keuangan kita. Di sanalah kita berbicara kepada publik, menjelaskan mengapa, bagaimana, dan apa makna di balik setiap angka yang tersaji,” tegasnya.

Bimtek ini mengusung empat target utama, yaitu mengawal transisi digital dari Excel ke sistem terintegrasi, memastikan kepatuhan standar pengungkapan memadai (adequate disclosure) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, percepatan penyelesaian LKPD 2025, serta menjadi wadah sinergi literasi digital bagi seluruh kabupaten/kota se-Bali.

Untuk mendukung target tersebut, sistem inovasi digital Pemprov Bali kini bertumpu pada tiga pilar. Pertama, sistem informasi yang mencakup Generate Nomor Dokumen (GNI) serta digitalisasi modul utang, piutang, dan persediaan. Kedua, pengelolaan alur dokumen secara real-time dengan otorisasi lebih ketat. Ketiga, kolaborasi dan pengembangan kapasitas berkelanjutan.

Di hadapan para Kepala SKPD, perwakilan kabupaten/kota se-Bali, serta pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Bali, Maduyasa mengingatkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih 12 kali berturut-turut harus dipertahankan dengan konsistensi dan akurasi data.

“Kepemimpinan yang baik sangat bergantung pada data yang akurat. Laporan yang berkualitas adalah instrumen utama merumuskan kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Acara yang dimoderatori oleh Luh Putu Aristyasanti ini menghadirkan narasumber Dewa Vedanta dan I Putu Sudano. Panitia mewajibkan peserta luring membawa laptop dan tumbler pribadi sebagai dukungan terhadap efisiensi dan kelestarian lingkungan. (AA)

The post BPKAD Bali Luncurkan Inovasi Web EETA, Kualitas CaLK SKPD Melonjak Signifikan appeared first on Balipustakanews.