Gerakan tersebut akan melibatkan pelajar, pelaku usaha, komunitas lingkungan, serta berbagai elemen masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Koster ketika menghadiri peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di kawasan Ekowisata Batu Lumbang, Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Denpasar, Minggu (26/7/2026).

Kegiatan bertema “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang” tersebut menjadi bagian dari aksi penanaman mangrove serentak di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut Koster, perluasan kawasan mangrove sejalan dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, terutama dalam meningkatkan kawasan dan tutupan hutan guna menjaga keseimbangan alam Bali.

“Saat ini di Bali terdapat lebih dari 3.000 hektare mangrove yang tersebar di Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Jembrana, Klungkung, dan Buleleng,” kata Koster.

Ia menegaskan, penanaman mangrove tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia. Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkannya menjadi gerakan berkelanjutan.

“Setiap bulan kita membuat gerakan penanaman mangrove dengan melibatkan anak-anak sekolah. Gerakan ini juga akan terus dilanjutkan bersama para pelaku usaha maupun pihak lainnya,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 15.000 bibit mangrove ditanam di kawasan Batu Lumbang. Penanaman melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, mangrove memiliki fungsi strategis sebagai pelindung kawasan pesisir sekaligus sumber penghidupan nelayan dan masyarakat.

Menurut Trenggono, Indonesia memiliki sekitar 23 persen ekosistem mangrove dunia. Namun, kawasan tersebut menghadapi laju kerusakan sekitar 52.000 hektare setiap tahun.

“Pesisir yang sehat akan melahirkan masyarakat yang sejahtera,” kata Trenggono.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menambahkan, Indonesia memiliki sekitar 3,45 juta hektare hutan mangrove. Ekosistem tersebut berfungsi sebagai benteng alami dari abrasi, penyaring polutan, penghasil oksigen, dan sumber pendapatan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut kemampuan mangrove menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan tanaman daratan.

“Menanam satu hektare mangrove setara dengan manfaat penyerapan karbon sekitar empat hektare tanaman darat,” ujarnya.

Penanaman secara simbolis dilakukan Koster bersama sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah di kawasan Batu Lumbang yang juga dikembangkan sebagai pusat pembibitan mangrove. (AA)

The post Pemprov Bali Siapkan Gerakan Rutin Tanam Mangrove untuk Lindungi Pesisir appeared first on Balipustakanews.

Melalui Mahardhika Institute dan gagasan “Ngempu Bali”, Jro Eka tidak sedang menawarkan politik dalam bentuk paling vulgar. Ia tidak memulai dari baliho, slogan kampanye, atau retorika elektoral. Ia memulai dari bahasa yang hidup di tengah masyarakat Bali: ngempu, yang berarti mengasuh, menjaga, memelihara, dan merawat. Dalam konteks Bali hari ini, kata itu tidak sederhana. Ia menjadi kritik terhadap cara pandang yang terlalu lama memperlakukan Bali sebagai komoditas wisata, bukan sebagai ruang hidup yang rapuh.

Bali memang sedang tumbuh, tetapi pertumbuhan itu membawa beban. BPS Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 6.948.754 kunjungan, naik 9,72 persen dibandingkan 2024. Australia menjadi negara asal wisman terbesar dengan porsi 23,44 persen. Pada triwulan I-2026, ekonomi Bali juga tumbuh 5,58 persen secara tahunan, dengan struktur ekonomi masih didominasi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 20,95 persen.

Namun angka pertumbuhan itu harus dibaca bersama tekanan ekologisnya. IESR, mengutip data SIPSN, mencatat timbulan sampah Bali pada 2024 mencapai sekitar 1,2 juta ton. Denpasar menjadi penyumbang terbesar dengan sekitar 360.000 ton, sementara sampah organik dari sisa makanan dan ranting kayu mendominasi hingga 68,32 persen. Fabby Tumiwa dari IESR mengingatkan, “Tidak ada satu solusi tunggal” untuk menyelesaikan masalah sampah Bali.

Di sinilah gagasan “Ngempu Bali” menemukan relevansi. Bali tidak sedang kekurangan promosi. Bali tidak kekurangan citra. Yang dibutuhkan adalah etika perawatan: bagaimana alam, adat, pesisir, air, desa, dan manusia Bali tidak hanya dijadikan latar pariwisata, tetapi ditempatkan sebagai pusat kebijakan.

Gagasan itu memiliki irisan langsung dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dalam dokumen Pemerintah Provinsi Bali, visi pembangunan 2025–2030 diarahkan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, dengan fondasi Sad Kerthi: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi. Dokumen yang sama menempatkan pola pembangunan Bali dalam prinsip Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.

Maka, “Ngempu Bali” bisa dibaca sebagai bahasa sosial dari visi besar tersebut. Bila Nangun Sat Kerthi Loka Bali adalah kerangka ideologis dan kebijakan, Ngempu Bali berpotensi menjadi cara menerjemahkannya ke ruang warga. Bukan melalui instruksi birokratis, melainkan melalui kerja komunitas, desa adat, pemuda, nelayan, akademisi, dan kelompok lingkungan.

Contoh paling konkret terlihat dalam gerakan ekologis masyarakat adat pesisir di Jimbaran. Pada 20 Mei 2026, masyarakat adat Jimbaran mendeklarasikan Gerakan Ekologi Masyarakat Adat Pesisir Bali dan membentuk Satgas Mangrove Gaing-Gaingan. Gerakan ini mendapat pendampingan Mahardhika Institute yang dipimpin Jro Eka. Dalam pemberitaan itu, Mahardhika Institute disebut mengusung filosofi “Ngempu”, yaitu menjaga, memelihara, dan mengembangkan potensi Bali tanpa merusaknya.

Pernyataan Ketua Kelompok Nelayan Ersanya Gaing-Gaingan Jimbaran, I Nyoman Tekat, menjadi inti dari politik ekologis itu: “Kami tidak bisa lagi hanya menjadi penonton.” Kalimat tersebut penting karena menggeser posisi masyarakat pesisir. Mereka bukan objek program konservasi, melainkan pemilik ruang hidup yang paling tahu risiko kerusakan mangrove. Jro Eka memperkuat kerangka itu dengan menegaskan, “Adat dan budaya adalah fondasi identitas masyarakat Bali.”

Dari sudut pandang adat Bali, pendekatan ini tepat. Mangrove bukan sekadar vegetasi pesisir. Ia terkait dengan Segara Kerthi karena menyangkut laut dan pantai, Wana Kerthi karena menjadi bagian dari ekosistem hutan, serta Jana Kerthi karena menentukan keselamatan dan penghidupan manusia. Ketika masyarakat adat, nelayan, dan lembaga pendamping bekerja bersama, konservasi tidak lagi menjadi proyek elitis. Ia berubah menjadi kewajiban sosial.

Tetapi kekuatan Jro Eka tidak hanya pada isu lingkungan. Jejaknya juga terlihat dalam gerakan literasi pemuda. Pada 2023, ketika DPP Peradah Indonesia Bali merilis buku “Bali Nanem Tuwuh: Refleksi G20 dan Konstruksi Bali Masa Depan”, Jro Eka menjabat sebagai Ketua DPP Peradah Bali. Ia menyatakan buku itu dibuat untuk “menstimulus gagasan pemuda Bali” agar bisa menjadi referensi tata kelola Bali ke depan. Buku tersebut memuat 20 tulisan reflektif generasi muda dengan tema sosial, lingkungan, kebudayaan, dan pembangunan.

Di sini terlihat pola yang konsisten. Jro Eka tidak membangun dirinya semata sebagai komunikator kebijakan. Ia membangun ekosistem gagasan. Ada literasi, ada advokasi, ada adat, ada lingkungan, ada jaringan pemuda. Dalam politik Bali, kombinasi ini tidak bisa diremehkan. Sebab, pemilih Bali tidak hanya bergerak oleh transaksi elektoral, tetapi juga oleh simbol, nilai, kedekatan kultural, dan kepercayaan sosial.

Namun, bila gagasan ini dibaca dalam proyeksi menuju DPD RI 2029, kesimpulannya harus lebih hati-hati. Modal kultural tidak otomatis menjadi suara. DPD RI adalah arena personal vote; pemilih memilih nama, bukan partai. DPD juga bukan panggung kecil. Lembaga ini memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam kerangka representasi daerah, termasuk urusan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat-daerah.

Justru karena itu, agenda Ngempu Bali sangat cocok bila kelak dibawa ke DPD RI. Bali membutuhkan senator yang tidak hanya bicara seremoni budaya, tetapi juga mampu memperjuangkan isu pulau kecil, krisis sampah, perlindungan desa adat, konservasi pesisir, keadilan fiskal pariwisata, dan tata kelola sumber daya alam. Dalam kerangka ini, Jro Eka punya bahan politik yang kuat: ia bisa menawarkan diri sebagai wakil daerah yang membawa mandat ekologis-kultural Bali ke pusat.

Masalahnya, ambang elektoral DPD Bali tinggi. KPU Bali menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 3.269.516 pemilih. Pada Pemilu 2024, empat peraih suara tertinggi DPD Bali adalah Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dengan 494.698 suara, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna dengan 378.300 suara, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik dengan 377.152 suara, dan I Komang Merta Jiwa dengan 363.440 suara. Artinya, untuk masuk empat besar, seorang kandidat harus mendekati kisaran 360.000–400.000 suara.

Inilah tantangan utama Jro Eka. Ia memiliki gagasan, tetapi harus membuktikan jangkauan. Ia punya basis isu, tetapi harus memperluas basis sosial. Ia dikenal di lingkar pemuda, adat, lingkungan, dan kebijakan, tetapi DPD membutuhkan pengenalan lintas kabupaten: Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Jembrana.

Jika hanya berhenti di komunitas intelektual dan aktivis, peluang itu akan terbatas. Jika “Ngempu Bali” hanya menjadi narasi elite, ia tidak akan cukup kuat menghadapi figur yang sudah punya popularitas panjang. Tetapi bila gagasan ini diturunkan menjadi gerakan provinsi—dengan simpul desa adat, nelayan, pemuda, perempuan, petani, pelaku UMKM, dan komunitas budaya—maka peluang politiknya menjadi lebih realistis.

Kuncinya ada pada pelebaran isu. Mangrove penting, tetapi warga juga bicara air bersih, harga pangan, sampah rumah tangga, lahan produktif, kemacetan, pekerjaan anak muda, dan ketimpangan pariwisata. Ngempu Bali harus mampu menjawab semua itu. Ia perlu diterjemahkan menjadi agenda praktis: ngempu pesisir, ngempu desa adat, ngempu subak, ngempu danau, ngempu pangan lokal, ngempu generasi muda.

Jro Eka juga perlu menjaga jarak sehat dengan kekuasaan. Keterkaitan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali adalah modal, tetapi terlalu lekat dengan pemerintah bisa menjadi beban. Publik akan bertanya: apakah ia wakil warga, atau sekadar perpanjangan narasi resmi? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan konsistensi sikap. Mendukung kebijakan yang benar, mengkritik yang keliru, dan tetap berpihak pada masyarakat adat serta ruang hidup Bali.

Dalam politik, figur yang kuat bukan hanya yang populer, melainkan yang mampu mengubah gagasan menjadi kepercayaan. Jro Eka sedang memiliki peluang itu. Ia membawa bahasa lokal, isu ekologis, jejaring pemuda, dan kedekatan dengan wacana pembangunan Bali. Tetapi jalan menuju DPD RI 2029 tidak cukup ditempuh dengan wacana. Ia membutuhkan organisasi sosial, data dampak, kerja lintas wilayah, dan narasi yang bisa dipahami rakyat biasa.

Bali hari ini tidak hanya butuh wakil yang pandai berbicara tentang Bali. Bali membutuhkan wakil yang mengerti cara merawat Bali. Bila Jro Eka mampu menjadikan “Ngempu Bali” sebagai gerakan nyata, bukan sekadar istilah indah, ia bisa menjadi salah satu figur muda yang patut diperhitungkan dalam kontestasi politik Bali ke depan.

Namun, bila gerakan itu berhenti pada seremoni, publik akan cepat membaca jaraknya. Sebab Bali sudah terlalu sering mendengar slogan. Yang kini diperlukan adalah pembuktian: apakah “ngempu” benar-benar menjadi kerja merawat, atau hanya menjadi bahasa baru untuk politik lama.

The post Bali Tak Cukup Dipuja, Bali Harus Diempu appeared first on Balipustakanews.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghadapi dampak perubahan iklim.

Aksi penanaman mangrove ini melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, serta berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terhadap penguatan ekosistem mangrove di Bali.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wali Kota Denpasar, perwakilan Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Bupati Badung, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Danrem 163/Wira Satya, Kepala BIN Daerah Bali, Kepala BNN Provinsi Bali, serta jajaran TNI dan Polri.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa penanaman mangrove tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial. Menurut dia, gerakan tersebut merupakan bentuk nyata keseriusan seluruh elemen bangsa dalam menjaga lingkungan.

“Kita mulai merasakan gangguan akibat ketidaksopanan kita kepada lingkungan. Banyak bencana hidrometeorologi yang terjadi karena cara kita memperlakukan alam. Karena ulah manusia, maka alam memberikan responsnya,” ujar Jumhur.

Jumhur mengatakan, berbagai bencana banjir dan bencana alam yang kian sering terjadi di Indonesia harus menjadi peringatan bersama. Ia menilai, relasi manusia dengan alam perlu dipulihkan melalui aksi konkret dan berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah pusat berkomitmen mengintensifkan gerakan penanaman mangrove di berbagai daerah. Bali menjadi salah satu daerah strategis karena dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang memiliki kawasan pesisir luas dan bernilai ekologis tinggi.

Jumhur juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga lingkungan hidup. Menurut dia, Bali menunjukkan contoh kuat bagaimana pemerintah, aparat, masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan komunitas lingkungan dapat bergerak bersama dalam pelestarian alam.

“Di Bali saya melihat semua kalangan bisa bersatu. Ini contoh yang sangat baik dan saya yakin akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam menjaga lingkungan hidup,” katanya.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat berencana kembali menggelar aksi penanaman mangrove dalam skala lebih besar di Bali pada peringatan Hari Mangrove Sedunia, 28 Juli mendatang.

Kegiatan itu direncanakan melibatkan berbagai kementerian, serikat pekerja, organisasi masyarakat, dan komunitas lingkungan untuk memperkuat kampanye pelestarian ekosistem pesisir.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan sampah. Menurut dia, sejumlah daerah di Bali telah berhasil menekan timbunan sampah hingga kondisinya jauh lebih terkendali.

Jumhur menilai keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan akan berdampak langsung terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

“Ketika suatu daerah serius menjaga lingkungan, masyarakat internasional akan memberikan penghormatan dan simpati. Hal itu justru akan memperkuat sektor pariwisata,” ujarnya.

Selain berdampak pada pariwisata, Jumhur menyoroti potensi besar pengembangan ekonomi hijau melalui pelestarian hutan dan mangrove. Ia menjelaskan, kawasan mangrove memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap karbon sehingga dapat menjadi bagian penting dalam skema perdagangan karbon internasional.

Menurut dia, jika pengelolaan mangrove dilakukan secara baik dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal, nilai ekonomi dari jasa lingkungan tersebut dapat meningkat signifikan. Dengan demikian, pelestarian mangrove tidak hanya penting bagi konservasi, tetapi juga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat melalui skema ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Lingkungan Hidup di Bali. Menurut Koster, kehadiran tersebut menunjukkan perhatian besar pemerintah pusat terhadap pelestarian lingkungan di Pulau Dewata.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri yang berkenan hadir di Bali sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup di Provinsi Bali,” ujar Koster.

Koster mengatakan, penanaman mangrove sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan alam.

Ia menjelaskan, Pemprov Bali secara rutin melaksanakan gerakan penanaman pohon dan mangrove di berbagai wilayah setiap bulan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memenuhi target minimal kawasan hijau dan kawasan hutan di Bali.

Koster mengungkapkan, kawasan mangrove di wilayah Denpasar dan Badung sempat mengalami kerusakan cukup signifikan. Tercatat sekitar 18 hektare kawasan mangrove mengalami kerusakan dan kini terus dipulihkan secara bertahap sejak 2019.

Melalui rehabilitasi berkelanjutan, pemerintah berharap kawasan mangrove tersebut kembali berfungsi optimal sebagai pelindung pesisir, penyerap karbon, dan habitat berbagai jenis biota.

“Semoga mangrove yang ditanam hari ini dapat tumbuh dengan baik sehingga kawasan ini kembali pulih seperti sedia kala dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat,” kata Koster.

Koster menegaskan, Bali perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pariwisata, dan kelestarian lingkungan. Menurut dia, rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah, serta penguatan ekonomi hijau menjadi bagian penting dari arah pembangunan Bali ke depan.

Melalui gerakan penanaman mangrove di Denpasar Selatan ini, Bali diharapkan dapat terus mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata dunia yang tidak hanya indah, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. (AA)

The post Gubernur Koster Dampingi Menteri LH Tanam Mangrove di Denpasar, 18 Hektare Kawasan Rusak Dipulihkan appeared first on Balipustakanews.

Bahasa itu ia sebut dengan istilah yang sederhana, tetapi kuat secara kultural: “Ngempu Bali”.

Dalam bahasa yang hidup di tengah masyarakat Bali, “ngempu” bukan sekadar menjaga. Ia mengandung makna mengasuh, memelihara, menuntun, dan merawat sesuatu yang bernilai agar tetap hidup serta tumbuh. Maka, ketika gagasan ini dibawa ke ruang publik, “Ngempu Bali” tidak bisa dibaca hanya sebagai slogan manis. Ia adalah kritik terhadap cara pandang yang selama ini terlalu sering memperlakukan Bali sebagai komoditas: dijual karena indah, dipromosikan karena eksotis, tetapi kerap dilupakan sebagai ruang hidup yang rapuh.

Bali hari ini memang sedang berada dalam tekanan besar. Pariwisata terus tumbuh. Kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali sepanjang 2025 mencapai hampir 6,95 juta kunjungan. Angka itu menunjukkan denyut ekonomi yang penting, tetapi pada saat yang sama membawa beban ekologis, sosial, dan kultural yang tidak kecil. Di sisi lain, timbulan sampah Bali pada 2024 disebut mencapai sekitar 1,2 juta ton. Ini bukan angka kecil untuk sebuah pulau yang ukuran geografisnya terbatas dan daya dukung lingkungannya tidak bisa dipaksa tanpa batas.

Di titik itulah gagasan Jro Eka menjadi relevan. Ia tidak menawarkan cara pandang yang menolak pembangunan. Ia juga tidak memunggungi pariwisata. Yang ia dorong adalah kesadaran bahwa Bali tidak cukup hanya dikelola dengan logika pertumbuhan. Bali harus dirawat dengan etika keberlanjutan.

Sebagai Direktur Mahardhika Institute, Jro Eka terlihat berusaha menempatkan lembaganya bukan semata sebagai pusat kajian, melainkan sebagai ruang pertemuan antara pengetahuan, adat, komunitas, dan gerakan sosial. Dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat pesisir, terutama di Jimbaran dan Tanjung Benoa, gagasan “Ngempu” diterjemahkan ke dalam kerja yang lebih konkret: menjaga mangrove, membersihkan pesisir, mendampingi komunitas nelayan, dan mendorong keterlibatan masyarakat adat sebagai pelaku utama konservasi.

Ini penting. Sebab, selama ini banyak program lingkungan berhenti sebagai seremoni. Ada aksi bersih-bersih, ada dokumentasi, ada spanduk, ada unggahan media sosial, lalu selesai. Setelah itu, sampah kembali datang, pesisir kembali kotor, dan masyarakat lokal kembali menjadi penonton dari kebijakan yang menyangkut hidup mereka sendiri.

Jro Eka tampaknya membaca kelemahan itu. Karena itu, gagasan “Ngempu Bali” perlu dipahami sebagai upaya mengembalikan masyarakat lokal ke pusat perubahan. Dalam konteks pesisir, nelayan bukan hanya objek program lingkungan. Mereka adalah penjaga pertama ekosistem laut. Dalam konteks desa adat, krama bukan sekadar penerima sosialisasi. Mereka adalah pemilik pengetahuan lokal tentang ruang, sumber air, hutan, pesisir, dan tata hidup yang telah dibentuk selama berabad-abad.

Di sinilah sisi menarik Jro Eka. Ia bergerak di antara dua dunia yang sering kali sulit dipertemukan: dunia kebijakan formal dan dunia masyarakat akar rumput. Sebagai figur yang disebut berada dalam lingkar komunikasi Gubernur Bali periode 2025–2030, ia tentu dekat dengan ruang kekuasaan. Namun sebagai pencetus gerakan “Ngempu Bali” dan Direktur Mahardhika Institute, ia juga membawa bahasa komunitas, bahasa adat, dan bahasa ekologi.

Posisi semacam ini tidak mudah. Ia bisa menjadi jembatan, tetapi juga bisa dicurigai sebagai corong kekuasaan. Ia bisa menjadi penghubung antara warga dan pemerintah, tetapi juga berisiko dianggap terlalu dekat dengan narasi resmi. Karena itu, tantangan terbesar bagi Jro Eka bukan hanya melahirkan gagasan, melainkan menjaga kredibilitas gagasan tersebut.

Kredibilitas itu hanya bisa dijaga dengan dua hal: keberanian untuk tetap kritis dan kemampuan menunjukkan dampak nyata.

Dalam isu penataan Kawasan Pura Agung Besakih, misalnya, Jro Eka menunjukkan pola komunikasi yang menarik. Ia tidak menolak penataan infrastruktur. Ia bahkan mengakui pentingnya pembenahan kawasan suci tersebut. Namun, ia juga menekankan perlunya evaluasi manajemen layanan, alur pemedek, fasilitas kesehatan, toilet, papan informasi, hingga pengelolaan sampah. Sikap seperti ini memperlihatkan bentuk kritik yang tidak destruktif, tetapi korektif. Kritik yang tidak sekadar mencari salah, tetapi mendorong perbaikan.

Model kritik semacam ini jarang terlihat di ruang publik digital hari ini. Terlalu banyak orang memilih dua kutub ekstrem: memuja tanpa catatan atau menyerang tanpa solusi. Jro Eka, setidaknya dari jejak publiknya, mencoba mengambil posisi yang lebih produktif: mendukung hal yang benar, mengingatkan hal yang kurang, dan menawarkan jalan perbaikan.

Latar akademiknya dalam ilmu sosial-politik dan administrasi publik turut memberi warna pada cara pandangnya. Ia bukan hanya berbicara dengan bahasa aktivisme, tetapi juga memahami pentingnya tata kelola. Tulisan akademiknya tentang Mal Pelayanan Publik Badung, misalnya, menunjukkan perhatiannya pada reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Artinya, sejak awal ia punya minat pada hubungan antara negara dan warga: bagaimana negara hadir, bagaimana layanan diberikan, dan bagaimana masyarakat memperoleh manfaat dari sistem yang lebih tertata.

Namun kekuatan Jro Eka tidak hanya berada pada ranah akademik. Ia juga punya jejak dalam gerakan kepemudaan dan literasi. Melalui keterlibatannya dalam Peradah Bali dan buku “Bali Nanem Tuwuh”, ia mendorong generasi muda Bali agar tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi ikut menyumbangkan gagasan. Ini penting, sebab masa depan Bali tidak cukup hanya dibicarakan oleh pejabat, investor, dan pelaku industri pariwisata. Masa depan Bali juga harus dirumuskan oleh anak mudanya sendiri.

Generasi muda Bali hari ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka hidup di antara tekanan ekonomi pariwisata, krisis ruang, perubahan nilai budaya, kerusakan lingkungan, dan banjir informasi media sosial. Mereka dituntut modern, tetapi juga diminta menjaga tradisi. Mereka didorong masuk pasar global, tetapi juga dibebani tanggung jawab merawat tanah leluhur. Dalam situasi seperti ini, gagasan “Ngempu Bali” bisa menjadi panggilan moral agar anak muda Bali tidak tercerabut dari akarnya.

Tetapi gagasan ini harus terus diuji. “Ngempu Bali” tidak boleh berhenti sebagai frasa yang indah. Ia harus turun menjadi metode kerja. Misalnya, jika bicara soal pesisir, harus ada data tentang titik kerusakan, volume sampah, kualitas air, kondisi mangrove, dan keterlibatan masyarakat. Jika bicara soal literasi, harus ada ruang belajar yang rutin, dokumentasi gagasan, dan kaderisasi anak muda. Jika bicara soal adat, harus ada penghormatan nyata terhadap masyarakat adat sebagai subjek, bukan hanya ornamen dalam narasi pembangunan.

Inilah pekerjaan besar Jro Eka dan Mahardhika Institute ke depan. Mereka perlu membuktikan bahwa gerakan berbasis nilai lokal bisa bekerja dengan standar modern: terukur, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Bali tidak kekurangan slogan. Bali tidak kekurangan seremoni. Bali tidak kekurangan tokoh yang pandai berbicara tentang budaya. Yang lebih dibutuhkan Bali hari ini adalah orang-orang yang bersedia bekerja di wilayah yang tidak selalu riuh: mendampingi warga, membangun literasi, menghubungkan komunitas, mengawal kebijakan, dan menjaga agar pembangunan tidak kehilangan nurani.

Dalam konteks itu, Jro Eka menjadi figur yang patut diperhatikan. Ia merepresentasikan jenis aktivisme baru di Bali: tidak sepenuhnya berada di luar negara, tetapi juga tidak sepenuhnya larut dalam birokrasi; tidak hanya bicara identitas budaya, tetapi mencoba mengubahnya menjadi gerakan sosial; tidak hanya mengkritik, tetapi ikut membangun perangkat kerja di lapangan.

Apakah jalan ini mudah? Tentu tidak. Kedekatan dengan kekuasaan akan selalu melahirkan pertanyaan. Gerakan lingkungan akan selalu diuji oleh konsistensi. Bahasa kultural akan selalu berhadapan dengan tuntutan data. Tetapi justru di situlah nilai seorang Jro Eka akan diuji: apakah ia mampu menjaga “Ngempu Bali” sebagai gerakan yang hidup, atau membiarkannya menjadi sekadar jargon yang lewat di ruang publik.

Bali sedang membutuhkan cara pandang yang lebih jernih. Pulau ini tidak bisa terus dibaca hanya sebagai destinasi wisata. Ia adalah rumah. Ia adalah ruang hidup. Ia adalah warisan. Ia adalah tanggung jawab.

Dan barangkali, dari kata “ngempu” itulah kita kembali diingatkan bahwa mencintai Bali bukan hanya soal bangga menjadi bagian darinya. Mencintai Bali berarti bersedia merawatnya, bahkan ketika pekerjaan itu tidak selalu tampak megah, tidak selalu viral, dan tidak selalu mendapat tepuk tangan.

Di sanalah Jro Eka menemukan relevansinya: sebagai figur yang mencoba mengubah kecintaan kepada Bali menjadi kerja sosial yang lebih nyata.

Penulis : Anugrah Arifanto
Penulis adalah seorang Pengamat Media Sosial

The post Merawat Bali dari Akar: Membaca Jalan Sunyi Jro Eka appeared first on Balipustakanews.

Kolaborasi antara organisasi lingkungan Sungai Watch, mahasiswa Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, serta masyarakat lokal ini berlangsung dari pukul 08.00 hingga 11.00 WITA. Gerakan yang bertajuk “Ngempu Pesisir” ini menyasar sampah plastik yang mencemari sela-sela hutan mangrove dan area pantai di salah satu destinasi wisata vital Pulau Dewata tersebut.

I Putu Eka Mahardhika, S.IP., M.AP., yang hadir mewakili Tim Komunikasi Gubernur Bali sekaligus Pokja Penanganan Perusakan Ekosistem, menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), kalangan akademisi, dan warga.

“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi kolaborasi sinergis ini. Kegiatan seperti ini sangat krusial untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam ngempu (merawat/menjaga) wilayah pesisir dan hutan mangrove,” ujar Eka Mahardhika di sela-sela kegiatan.

Ia menekankan bahwa perlindungan ekosistem bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh para peserta sejalan dengan visi Gubernur Bali untuk merealisasikan Nangun Sat Kerthi Loka Bali secara berkelanjutan.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah atau satu kelompok saja, melainkan tanggung jawab kolektif demi masa depan lingkungan Bali, sehingga Visi Pak Gubernur merealisasikan Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi realitas nyata yang dibangun secara berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Eka Mahardhika berharap visi pembangunan Bali tersebut tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, melainkan mampu bertransformasi menjadi gerakan adaptif yang masif di seluruh kalangan. “Sehingga berangkat dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali ini bertransformasi menjadi gerakan adaptif dari semua kalangan untuk bersama-sama ngempu Bali,” imbuhnya.

Penggerak kegiatan dari Sungai Watch, Made Bagiasa, melaporkan bahwa antusiasme peserta sangat tinggi. Para relawan bahu-membahu mengumpulkan sampah plastik yang tersangkut di akar-akar mangrove demi mengembalikan keasrian ekosistem pesisir.

“Kami juga didukung dari masyarakat lokal serta mahasiswa Poltekpar yang secara kolektif membantu kami dalam aksi bersih-bersih mangrove hari ini,” ujar Bagiasa.

Dengan dukungan penuh dari Pemprov Bali melalui Pokja Penanganan Perusakan Ekosistem, aksi “Ngempu Pesisir” di Tanjung Benoa ini diharapkan menjadi katalis bagi daerah pesisir lain di Bali. Pemerintah berharap inisiatif berbasis akar rumput ini dapat terus digalakkan guna menjaga kesucian dan kelestarian alam Pulau Dewata. (AA)

The post Pokja Gubernur Bali Apresiasi Kesadaran Masyarakat dalam Aksi Clean Up Mangrove di Tanjung Benoa appeared first on Balipustakanews.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa penanaman mangrove merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem lingkungan yang menjadi benteng alami Bali. Menurutnya, lingkungan yang sehat akan berbanding lurus dengan peningkatan daya saing pariwisata Bali di mata global.

Gubernur Koster juga menyoroti cakupan ruang hijau di Bali yang saat ini masih berada di kisaran angka 20 persen. Pihaknya menargetkan perluasan kawasan hijau tersebut secara masif.

“Pemerintah Provinsi Bali menargetkan peningkatan hingga minimal 30 persen, bahkan mencapai 35 persen dalam empat tahun ke depan,” ujar Gubernur Koster di Tahura Tanjung Benoa, Sabtu.

“Bali tidak hanya membutuhkan ekosistem yang baik, tetapi juga karena Bali adalah destinasi wisata dunia, isu lingkungan menjadi sangat sensitif terhadap keberlanjutan pariwisata,” tambahnya.

𝗙𝗶𝗹𝗼𝘀𝗼𝗳𝗶 𝗪𝗮𝗻𝗮 𝗞𝗲𝗿𝘁𝗵𝗶: 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝗮𝗱𝗮𝗿 𝗠𝗲𝗺𝗲𝗹𝗶𝗵𝗮𝗿𝗮, 𝘁𝗮𝗽𝗶 𝗠𝗲𝗺𝘂𝗹𝗶𝗮𝗸𝗮𝗻

Lebih lanjut, Gubernur Koster menekankan bahwa upaya penghijauan di Bali bukanlah sekadar program pelestarian lingkungan biasa. Gerakan ini berakar kuat pada kearifan lokal leluhur Bali, yakni konsep Sad Kerthi.

Dalam konteks pelestarian tumbuhan dan hutan, ajaran tersebut dikenal dengan istilah Wana Kerthi, yang memiliki makna filosofis “memuliakan tumbuh-tumbuhan”. Semangat ini juga sejalan dengan perayaan Tumpek Wariga, hari suci yang didedikasikan untuk menghormati alam, meski Koster menegaskan penanaman pohon harus menjadi spirit yang berkelanjutan di luar hari raya.

“Bukan sekadar memelihara, tetapi memuliakan. Karena tumbuh-tumbuhan, terutama mangrove, adalah sumber kehidupan manusia penghasil oksigen, sumber pangan, sekaligus penjaga keseimbangan alam,” tegas Gubernur Koster.

Mangrove dinilai memiliki peran krusial untuk menyerap karbon, memperkuat struktur tanah, serta menahan laju abrasi pantai yang kerap menggerus daratan Bali di wilayah utara maupun selatan.

Saat ini, luas kawasan mangrove di Bali diperkirakan mencapai 1.200 hektare di sekitar Denpasar dan akan menjadi jauh lebih luas jika diakumulasikan dengan kawasan Buleleng serta Jembrana.

“Daratan Bali terus berkurang akibat abrasi. Banyak lahan kini hanya tersisa sertifikatnya. Mangrove menjadi solusi penting untuk memperluas dan mempertahankan daratan,” urainya.

𝗔𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗷𝗮𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗘𝗸𝗼𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗠𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝘂𝗿𝘂𝗵

Sementara itu, Jamintel Kejagung Prof Reda Manthovani mengapresiasi kekompakan antara pemerintah daerah dan masyarakat Bali dalam merawat lingkungan di era kepemimpinan Gubernur Koster.

“Menanam mangrove bukan hanya memulihkan alam, tetapi juga membentuk karakter diri. Apa yang kita lakukan hari ini akan tertanam dalam memori kita untuk terus menjaga lingkungan,” kata Reda.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menjadi pengingat tentang tanggung jawab manusia untuk hidup berdampingan dan menjaga keseimbangan bersama makhluk lainnya, sebagaimana amanat nilai luhur leluhur Bali.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 2.000 bibit mangrove jenis Rhizophora diserahkan secara simbolis kepada sejumlah komunitas peduli mangrove di Bali, di antaranya Mangrove Care Forum, Simbar Segara, dan Mangrove Ranger. Dari total tersebut, 200 bibit langsung ditanam bersama oleh para peserta.

Selain penanaman pohon, acara ini turut dirangkai dengan pelepasan puluhan ekor burung endemik seperti cerucuk, kuntul, dan koak sebagai bagian dari upaya pemulihan rantai ekosistem.

Gubernur Koster berharap, inisiatif positif yang digagas Kejati Bali ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh instansi pemerintah lainnya maupun pihak swasta di Bali.

“Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga masa depan Bali. Ekosistem yang sehat akan mengangkat citra pariwisata kita secara langsung,” pungkas Gubernur Koster (aa).

The post Tanam Mangrove Bersama Jamintel Kejagung, Gubernur Koster Targetkan Ruang Hijau Bali Capai 35 Persen appeared first on Balipustakanews.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali ini dilakukan di atas lahan seluas 50 hektar dan menggunakan pola arboretum, di mana bibit mangrove dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing.

Giri Prasta menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kepedulian para jurnalis dalam menjaga keberlangsungan sabuk hijau pesisir Bali.

“Hari ini secara nyata ditunjukkan dengan melakukan penanaman 1.000 bibit mangrove di kawasan Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai. Mangrove sangat dibutuhkan oleh alam untuk menahan gelombang, memberikan penghidupan bagi biota laut, serta menghasilkan oksigen,” ujar Giri Prasta.

𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗙𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗘𝗱𝘂𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Dalam kesempatan tersebut, Giri Prasta juga meminta pihak pengelola Arboretum Mangrove untuk segera melakukan pembenahan kawasan. Salah satu yang menjadi sorotan utamanya adalah penataan jembatan kayu di dalam kawasan hutan.

Ia menekankan bahwa perbaikan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang faktor keselamatan (safety), sekaligus memaksimalkan potensi Tahura sebagai destinasi wisata edukasi bagi anak-anak sekolah.

“Masyarakat dapat mengetahui manfaat hutan mangrove dan menumbuhkan rasa memiliki sehingga pengawasan bisa dilakukan bersama-sama. Bahkan, mangrove juga berpotensi menjadi bagian dari ketahanan pangan karena buahnya dapat diolah menjadi tepung,” jelasnya.

𝗔𝗷𝗮𝗸 𝗪𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗮𝗻𝗮𝗺 𝗞𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶

Menanggapi fenomena matinya sejumlah area hutan mangrove beberapa pekan lalu, Giri Prasta mengimbau masyarakat agar tidak terkecoh maupun terprovokasi. Ia justru mengajak seluruh pihak untuk menyatukan komitmen dan kembali melakukan penanaman massal.

Menurutnya, langkah reboisasi ini akan memastikan lahan hutan mangrove seluas 1.337 hektar di Bali kembali terisi dan berfungsi optimal.

“Dengan prinsip ‘1 pohon mangrove sejuta manfaat’, kita yakini dapat mewujudkan pertiwi yang sejahtera dengan kekuatan akar mangrove sebagai penjaga gelombang laut,” tegasnya.

𝗔𝗸𝘀𝗶 𝗡𝘆𝗮𝘁𝗮 𝗣𝗲𝗿𝘀 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻

Kegiatan penanaman ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Wartawan Peduli Mangrove”.

Ketua SMSI Provinsi Bali, Imanuel Dewata Oja, menyatakan bahwa aksi sosial ini adalah wujud nyata kepedulian insan pers terhadap keberlangsungan lingkungan, sekaligus cerminan harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam, sesama, dan Tuhan.

Sejalan dengan hal tersebut, Giri Prasta menilai kehadiran media siber memiliki peran krusial di era digital, tidak hanya sebagai penyebar informasi yang transparan dan cepat, tetapi juga sebagai sarana edukasi masyarakat.

“SMSI sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Melalui sajian informasi yang cepat, proses edukasi pembelajaran terkait pelestarian lingkungan dapat tersampaikan dengan baik,” pungkasnya (aa).

The post Tanam 1.000 Mangrove di Tahura Bali, Wagub Giri Prasta: Benteng Gelombang Laut dan Wisata Edukasi appeared first on Balipustakanews.