Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan, KIPK perdana ini disalurkan kepada CV Pelangi Denpasar senilai Rp2 miliar. “Program ini diharapkan memperkuat modal dan memperluas kesempatan kerja,” ujarnya di Denpasar, Kamis (23/10/2025).

Pemerintah memberikan subsidi bunga 5 persen, sehingga debitur hanya menanggung bunga 6 persen per tahun. Dengan beban bunga lebih rendah, kata Sudharma, pelaku usaha dapat menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas usaha.

BPD Bali kini tengah memetakan sejumlah UMKM potensial lain untuk mendapatkan fasilitas serupa, termasuk dua usaha di Klungkung dan Jembrana yang bergerak di bidang fesyen dan furnitur ekspor.

Meski Bali bukan wilayah industri besar, Sudharma optimistis KIPK akan berkembang. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki data usaha padat karya,” tambahnya.

Pemilik CV Pelangi, Ketut Mudita, menyampaikan bahwa kredit tersebut akan digunakan menambah mesin produksi, sehingga kapasitas dan omzet bisa naik 30–40 persen dari rata-rata Rp300 juta per bulan. “Saya sangat gembira bisa mendapat tambahan modal melalui program ini,” katanya.

Saat ini, produk roti dan kue CV Pelangi telah dipasarkan ke hotel, restoran, dan pasar tradisional di Bali.

Program KIPK sendiri menjadi bagian dari inisiatif Kemenperin bersama 12 lembaga keuangan nasional untuk memperkuat enam subsektor industri utama, yakni makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki, furnitur, serta mainan anak. (prn)

The post Kolaborasi BPD Bali dan Kemenperin: KIPK Perdana untuk UMKM Penggerak Ekonomi Daerah appeared first on Balipustakanews.