Senin lalu, suasana Rakornas Kemendagri 2026 mendadak berubah jadi ajang “uji nyali” bagi para kepala daerah di Bali. Pasalnya, Presiden kita yang satu ini meluapkan kekesalannya melihat tumpukan sampah yang merusak pemandangan pantai di Pulau Dewata. “Wisatawan kabur kalau lihat sampah!” kira-kira begitu inti amarah beliau.

Ya wajar sih Pak Presiden marah. Siapa sih yang nggak keki jauh-jauh mau healing malah lihat botol plastik partying di atas pasir? Tapi, mari kita tarik napas sejenak, seruput kopi, dan dengarkan suara akal sehat dari Bli Nyoman Parta.

𝗣𝗮𝗻𝘁𝗮𝗶 𝗜𝘁𝘂 𝗞𝗼𝗿𝗯𝗮𝗻, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂

Menanggapi kemarahan Pak Presiden, Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, melempar sebuah logic bomb yang sederhana tapi menohok: Pantai itu bersih, karena pantai nggak pernah memproduksi sampah.

Benar juga. Pasir pantai nggak pernah beli kopi saset, ombak nggak pernah makan mie instan cup, dan karang laut nggak pernah belanja online yang paketnya dibungkus bubble wrap berlapis-lapis.

Parta—dengan gaya khas politisi PDI Perjuangan yang to the point—mengingatkan kita pada siklus hidrologi sampah. Sampah di pantai itu cuma ujung dari rantai makanan yang kacau balau.

“Tidak akan pernah ada pantai yang bersih jika sungainya kotor. Tidak akan ada sungai yang bersih kalau got dan paritnya jorok.”

Ini tamparan keras buat kita semua. Kita sibuk menyapu bibir pantai demi konten Instagram atau demi menyenangkan Pak Presiden, padahal di hulu, di got depan rumah, di pasar, sampai di warung kaki lima, kita masih memperlakukan selokan sebagai tong sampah umum. Membersihkan pantai tanpa membereskan hulu itu ibarat ngepel lantai saat genteng bocor deras. Capek, basah, dan sia-sia, Lur.

𝗠𝗮𝗿𝗮𝗵 𝗜𝘁𝘂 𝗚𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀, 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗜𝘁𝘂 𝗕𝗮𝘆𝗮𝗿

Nah, bagian ini yang paling asyik. Nyoman Parta bilang, kalau Pak Presiden sudah marah, jangan berhenti di situ. “Kalau sudah marah, jangan berhenti di situ. Bali juga perlu dibantu dengan fasilitas pengolahan sampah yang memadai,” katanya.

Ini kode keras, Pak.

Marah-marah itu gratis dan gampang. Tapi membangun TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang canggih, ramah lingkungan, dan nggak bau busuk itu butuh duit, butuh teknologi, dan butuh dukungan pusat. Jangan sampai pemerintah pusat cuma jago sentil kuping pemerintah daerah, tapi dompet anggarannya dijahit rapat.

Pak Prabowo kan Presiden, pemegang kunci brankas negara. Kalau cinta sama Bali, mbok ya cintanya diwujudkan dalam bentuk insinerator modern atau sistem manajemen limbah kelas dunia, bukan sekadar tensi darah yang naik. Ingat kata orang bijak: Talk is cheap, infrastructure is expensive.

𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗞𝗶𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻: 𝗢𝗹𝗲𝗵-𝗼𝗹𝗲𝗵 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗮𝗸 𝗗𝗶𝗵𝗮𝗿𝗮𝗽𝗸𝗮𝗻

Satu lagi poin penting dari Parta: Sampah di Bali itu nggak semuanya KTP Bali. Ada yang namanya “sampah kiriman”. Sampah yang terbawa arus laut dari pulau seberang, mampir ke Bali tanpa permisi.

Ini membuktikan kalau urusan sampah itu nggak bisa diselesaikan sendirian oleh Gubernur Bali, mau dimarahi sampai kupingnya panas sekalipun. Ini butuh koordinasi lintas wilayah, lintas kementerian, dan lintas ego sektoral. Di sinilah peran “bapak” bernama Pemerintah Pusat dibutuhkan untuk mendamaikan pulau-pulau yang saling kirim sampah ini.

𝗡𝗴𝗮𝗻𝘂, 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗚𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮?

Intinya, teguran Pak Prabowo di Rakornas 2026 ini harus jadi momentum. Tapi momentum apa dulu nih? Kalau cuma momentum buat kepala daerah bikin acara bersih-bersih pantai seremonial sehari terus besoknya kotor lagi, ya podo wae, Mas.

Kita butuh konsistensi—kata Parta, jangan anget-anget tahi ayam. Dan yang paling penting, kita butuh sinergi. Rakyat berhenti buang sampah di got, Pemda bangun sistem angkut yang benar, dan Pemerintah Pusat transfer dana buat infrastruktur.

Jadi, Pak Presiden, terima kasih sudah marah demi kebaikan. Tapi tolong, marahnya dibungkus rapi bareng anggaran bantuan infrastruktur ya, Pak. Biar sampahnya benar-benar hilang, bukan cuma pindah tempat.

The post Pak Prabowo, Marah Itu Tanda Sayang, Tapi Transfer Anggaran Itu Tanda Cinta appeared first on Balipustakanews.