Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Bli Eka dalam Dialog Publik bertema “Meneropong Bali dari Sudut Berbeda” yang diselenggarakan Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (30/8/2026).

Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni I Putu Eka Mahardhika, Dr. Trisno Nugroho, S.E., M.B.A., serta Dr. Agus Made Yoga Iswara, BBA., BBM., MM., CHA.

Dalam paparannya, Eka menggunakan sektor pertanian sebagai contoh penting untuk membaca kembali arah pembangunan Bali.

Menurutnya, pertanian masih sangat mungkin bertahan dan berkembang, tetapi syaratnya masyarakat harus mengembalikan pengetahuan mengenai pertanian Bali secara utuh.

“Pertanian tidak bisa hanya dilihat sebagai produksi. Kita mengalami semacam defisit pengetahuan karena pertanian tidak lagi dibaca sebagai sebuah sistem yang utuh,” kata Eka.

Ia kemudian mencontohkan persoalan alih fungsi lahan. Menurutnya, ketika sawah berubah fungsi, yang hilang tidak hanya lahan produksi pangan. Perubahan tersebut juga dapat memutus jalur air, menghilangkan sempadan, hingga mengganggu sistem subak.

Akibatnya, persoalan pertanian kemudian berkembang menjadi persoalan ekologis, termasuk ancaman krisis air.

Eka juga menyoroti pentingnya membangun nilai tambah produk pertanian melalui narasi. Ia menceritakan pengalamannya melihat kawasan pertanian di Tegallalang yang masih mempertahankan berbagai varietas padi tradisional Bali dan dikelola secara organik.

Menurut Eka, kualitas produk saja belum cukup untuk membuat masyarakat bersedia membayar lebih mahal.

“Produk harus punya cerita. Mengapa padi ini penting, apa sejarahnya, bagaimana hubungannya dengan subak, ritual, ekologi, dan perjalanan kebudayaan Bali,” ujarnya.

Narasi tersebut, lanjut Eka, dapat menjadi pembeda sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Bali memiliki modal besar karena sejarah, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakatnya menyediakan cerita yang tidak dimiliki daerah lain.

Pendekatan serupa menurutnya juga perlu diterapkan dalam pengembangan hutan desa dan pariwisata.

Eka mengatakan pihaknya bersama sejumlah kelompok telah melakukan pemetaan persoalan serta pendampingan terhadap lembaga pengelola hutan desa di Bali. Salah satu fokusnya adalah konservasi sekaligus mencari model pemanfaatan ekonomi yang sesuai dengan karakter wilayah.

Ia mengkritik kecenderungan pengembangan pariwisata yang sekadar meniru konsep daerah lain.

“Kadang melihat sesuatu berhasil di Ubud, kemudian ingin dibuat sama di tempat lain. Padahal kontur dan karakter wilayahnya berbeda. Kalau dipaksakan, justru bisa merusak lingkungan,” katanya.

Menurut Eka, setiap kawasan semestinya membaca asetnya sendiri, kemudian mengembangkan kegiatan ekonomi melalui pendekatan ekonomi sirkuler.

Aktivitas adat dan keagamaan di Bali, misalnya, dinilainya memiliki mata rantai ekonomi yang sangat besar karena membutuhkan buah, kelapa, janur, bunga, hingga berbagai produk pertanian lokal setiap hari.

Jika rantai produksi tersebut dikelola dan dihubungkan dengan petani lokal, nilai ekonomi yang selama ini tersebar dapat menjadi sumber penguatan ekonomi masyarakat.

Eka juga mengajak masyarakat membaca kembali fungsi pura dalam struktur kehidupan Bali. Menurutnya, pura tidak semata-mata menjadi tempat persembahyangan, tetapi dapat menjadi penanda kosmologi, ekologi, sosial, hingga struktur ekonomi suatu wilayah.

Pura Masceti, misalnya, mempunyai hubungan erat dengan pertanian dan sistem subak. Dengan membaca fungsi tersebut, masyarakat dapat menemukan kembali karakter serta potensi utama desanya.

Dari pendekatan itulah Eka memperkenalkan konsep “ngempu” Bali.

Ia menjelaskan, ngempu berarti merawat dengan penuh tanggung jawab, seperti orangtua yang merawat anak sejak lahir, membesarkan, mendidik, hingga memastikan anak tersebut mampu berdiri sendiri.

“Bali membutuhkan proses seperti itu,” ujarnya.

Menurut Eka, masyarakat juga perlu bergerak melampaui perdebatan di media sosial. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan, tetapi masyarakat, akademisi, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan juga harus mengambil peran konkret.

“Pertarungan di media sosial sudah terlalu banyak. Sekarang kita membutuhkan lebih banyak pertarungan di dunia nyata, bagaimana mendampingi masyarakat sejak awal sampai mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

Ia berharap forum publik dapat menjadi ruang untuk melahirkan keputusan dan kerja strategis sesuai kapasitas masing-masing pihak.

“Bali membutuhkan lebih banyak orang yang mau menjadi pengempu, yang menjaga alam, menjaga manusia, dan menjaga budaya. Tiga hal inilah yang seharusnya menjadi dasar melihat arah pembangunan Bali ke depan,” pungkas Eka.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Bli Eka: Pembangunan Bali Harus Menjaga Alam, Manusia, dan Budaya appeared first on Balipustakanews.

Pesan itu disampaikan Koster saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) dan HUT ke-1 IWO Bali yang mengusung tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan Bali” di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (30/8/2026).

Menurut Koster, keberadaan organisasi wartawan seperti IWO memiliki ruang yang besar untuk terus berkembang seiring semakin kuatnya ekosistem media digital dan perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi.

“Media harus kritis, tetapi juga harus mencerdaskan. Media harus menjalankan fungsi kontrol, tetapi pada saat yang sama mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” kata Koster.

Ia menilai media memiliki posisi strategis karena menjadi ruang interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, kecepatan yang menjadi salah satu kekuatan media online harus tetap diimbangi dengan akurasi, profesionalisme, dan keberimbangan.

Koster juga mengingatkan, kerja sama atau kedekatan media dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan independensi pers.

“Media tidak harus menjadi seperti perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali. Tidak seperti itu. Media harus tetap bekerja secara natural sesuai sistem, kode etik, dan profesionalismenya masing-masing,” ujarnya.

Menurut dia, media harus menyampaikan fakta secara proporsional. Peristiwa negatif yang menyangkut kepentingan publik harus diberitakan, demikian pula perkembangan positif yang memang layak diketahui masyarakat.

“Jangan semuanya negatif, tetapi juga jangan semuanya positif. Media harus tetap berdiri pada fakta,” kata dia.

Koster mengaku termasuk pejabat yang aktif mengikuti pemberitaan media, terutama informasi mengenai Bali. Bahkan, sejumlah persoalan di masyarakat disebutnya lebih dahulu diketahui melalui media online dibandingkan laporan dari jajaran pemerintahan.

Informasi mengenai jalan rusak, pelayanan publik, maupun persoalan lain di masyarakat, menurut dia, dapat dengan cepat ditindaklanjuti setelah muncul dalam pemberitaan.

Jika persoalan tersebut menjadi kewenangan Pemprov Bali, Koster mengaku langsung menghubungi kepala perangkat daerah terkait. Sementara jika menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, ia akan berkoordinasi dengan bupati atau wali kota.

“Terus terang, saya sering kali lebih cepat memperoleh informasi dari media dibandingkan laporan dari jajaran pemerintahan sendiri. Ini menjadi bahan evaluasi bagi birokrasi,” ujarnya.

Menurut Koster, birokrasi tidak boleh kalah cepat dengan media dalam mengetahui dan merespons persoalan masyarakat. Perubahan pola komunikasi di era digital juga harus diikuti perubahan sistem pelaporan dan pola kerja pemerintahan.

Dalam konteks tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan Bali”, Koster mengajak IWO untuk mengambil bagian dalam mengawal pembangunan jangka panjang Bali, termasuk mengkomunikasikan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru kepada masyarakat.

Haluan tersebut, kata dia, tidak hanya membahas pembangunan manusia, tetapi juga alam, lingkungan, sumber daya, kebudayaan, tumbuhan, hewan, dan seluruh unsur kehidupan di Bali secara terintegrasi.

Ia berharap media lebih banyak menghadirkan isu substantif yang berkaitan dengan masa depan Bali, bukan justru memenuhi ruang publik dengan informasi yang tidak bermakna maupun informasi bohong.

Salah satu isu strategis yang disorot Koster adalah ketahanan energi. Menurut dia, kebutuhan listrik Bali terus meningkat, sementara sebagian pasokan masih bergantung pada jaringan dari luar Bali melalui kabel bawah laut Jawa-Bali.

Ketergantungan tersebut dinilai memiliki risiko terhadap ketahanan energi karena jaringan bawah laut dapat mengalami gangguan akibat faktor alam maupun aktivitas transportasi laut.

Karena itu, Koster kembali menegaskan arah Bali menuju kemandirian energi sekaligus penggunaan energi bersih.

“Mandiri energi bukan berarti semuanya harus langsung seratus persen dipenuhi sendiri. Tetapi paling tidak kebutuhan utama Bali harus semakin mampu dipenuhi oleh pembangkit yang berada di Bali sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar dapat dikurangi secara bertahap,” katanya.

Energi bersih, lanjut Koster, sejalan dengan filosofi pembangunan Bali yang menjaga keharmonisan manusia, alam, dan kebudayaan serta menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan dalam jangka panjang.

Melalui contoh persoalan energi tersebut, Koster berharap media tidak hanya memberitakan kejadian hari ini, tetapi turut membantu masyarakat memahami tantangan yang harus dipersiapkan untuk masa depan.

Ia pun berharap IWO terus berkembang menjadi organisasi pers yang profesional dan solid sekaligus berkontribusi terhadap kualitas ekosistem pers serta pembangunan daerah.

“Saya berharap IWO Bali dapat mengambil bagian melalui jurnalisme yang profesional, kritis, berimbang, mencerdaskan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan masa depan Bali,” kata Koster.

Koster menutup sambutannya dengan mengucapkan selamat HUT ke-14 IWO dan HUT ke-1 IWO Bali serta berharap organisasi tersebut semakin maju, profesional, solid, dan konsisten memberikan kontribusi bagi kemajuan pers dan pembangunan Bali.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Minta Media Online Tetap Independen dan Kritis, Dorong IWO Kawal Pembangunan Bali appeared first on Balipustakanews.