Dorongan tersebut disampaikan Dewa Indra saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/5/2026).

Dalam sambutannya yang mewakili Gubernur Bali, Dewa Indra menegaskan bahwa kompleksitas tugas Satpol PP terus meningkat seiring dengan perkembangan regulasi dan dinamika sosial yang kian cepat. Untuk itu, paradigma kerja aparat penegak peraturan daerah (perda) ini harus bergeser dari sekadar penindakan menuju pencegahan yang terstruktur.

“Satpol PP harus mampu melakukan proteksi dini. Menangani persoalan sejak awal tentu lebih mudah dibandingkan ketika persoalan sudah membesar. Karena itu, Satpol PP harus semakin solid,” ujar Dewa Indra di hadapan peserta raker.

Pernyataan ini menggarisbawahi posisi strategis Satpol PP yang tidak hanya bertugas sebagai aparat penertiban, tetapi juga sebagai pengawal keteraturan sosial. Ia menekankan bahwa keamanan, ketertiban, dan kenyamanan merupakan fondasi utama yang menopang keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata.

Di tengah peringatan Hari Jadi ke-76 Satpol PP dan ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Sekda Bali menyebut usia panjang tersebut merupakan refleksi dari kematangan institusi dalam mengelola berbagai gejolak di lapangan.

“Usia ini bukan hanya sekadar angka, tetapi menunjukkan pengalaman panjang. Itu harus menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan ke depan,” imbuhnya.

Rakerda yang mengusung tema “Optimalisasi Kinerja Satpol PP melalui Deteksi Dini dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas” ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Bali.

Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tahunan ini menjadi wadah esensial untuk memperkuat sinergi antardaerah. “Tujuannya jelas, menciptakan Bali yang tertib, aman, dan kondusif bagi kehidupan masyarakat serta sektor pariwisata kita,” katanya.

Untuk membekali peserta dengan perspektif hukum yang tajam, panitia menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta penyuluh hukum. Materi penguatan difokuskan pada teknik penegakan perda yang profesional, deteksi dini kriminalitas, serta pemahaman yuridis dalam menjaga ketertiban umum.

Di penghujung acara, Sekretaris Daerah Provinsi Bali didampingi Kasatpol PP Provinsi Bali menyerahkan penghargaan Bali Trepti IV Tahun 2026. Penghargaan ini diberikan kepada beberapa institusi atas dedikasi dan inovasinya dalam menjaga trantibumlinmas, di antaranya kepada Satpol PP Kabupaten Buleleng, Satpol PP Kota Denpasar, Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Gianyar, PT Asta Nadi Karya Utama, dan PT Lipuri Jagadh. (AA)

The post Jaga Wibawa Pariwisata, Satpol PP se-Bali Didorong Lakukan Proteksi Dini Gangguan Ketertiban appeared first on Balipustakanews.

“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut,” ujar Dewa Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Denpasar, Kamis (7/5/2026).

Dewa Indra menegaskan, penugasan ini bukan sekadar amanah dari pemerintah pusat, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Saat ini, program masih berada dalam tahap awal. Setelah proses pendataan 8.029 agen selesai dan data diunggah, tahapan selanjutnya adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang kemudian akan dilanjutkan dengan Training of Trainers (TOT) bagi para pelatih.

Target besar telah menanti di depan mata. Dewa Indra mengungkapkan bahwa pada Juni mendatang, Presiden dijadwalkan berkunjung langsung ke Bali untuk melihat kecepatan, ketepatan sasaran, dan kinerja pelaksanaan program digitalisasi ini. “Saya berharap seluruh agen dapat bekerja serius dan maksimal dalam memberikan layanan bantuan sosial secara digital,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar penyusunan laporan dilakukan secara lengkap dengan progres tinggi, sehingga seluruh target dan batas waktu yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.

Senada dengan hal itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Mohammad Averrouce, menyampaikan bahwa transformasi digital, termasuk adopsi AI, bertujuan menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan proaktif. Digitalisasi bansos menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat.

Dengan sistem digital, perlindungan sosial diharapkan tepat sasaran dan transparan. Pemerintah dapat memantau langsung agar subsidi benar-benar sampai ke keluarga yang membutuhkan.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, yang juga hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa digitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima dan mengurangi potensi kebocoran.

“Dengan berbasis IKD, aktivasi Identitas Kependudukan Digital menjadi kunci utama. Data penerima bantuan disinkronkan dengan data kependudukan,” jelasnya.

Kementerian Sosial melakukan uji coba sistem digital ini di 41 kabupaten/kota pada 2026. Inisiatif ini menyederhanakan prosedur, mempercepat registrasi dan pengusulan, serta membuat proses verifikasi, validasi, penetapan, hingga penyaluran menjadi lebih tepat sasaran. Integrasi data juga terhubung langsung dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan.

Melalui program ini, diharapkan terjadi transformasi penyaluran bansos dari metode manual menuju sistem elektronik terpadu yang menekankan akurasi, efektivitas, dan transparansi. Alur prosedur yang semula tujuh tahapan, kini berhasil disederhanakan menjadi hanya tiga tahapan. (AA)

The post Bali Dipercaya Menjadi Pilot Project Penuh Digitalisasi Bansos appeared first on Balipustakanews.

Instruksi tersebut disampaikan Dewa Indra saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Satpol PP dan HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tahun 2026 di Halaman Kantor Satpol PP Provinsi Bali, Rabu (6/5/2026).

Kepada awak media, Dewa Indra menekankan bahwa tugas pokok Satpol PP adalah membantu kepala daerah memastikan implementasi Perda dan Perkada berjalan dengan baik. Namun, ia mengakui bahwa di lapangan masih sering ditemukan berbagai bentuk pelanggaran.

“Pelanggaran bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat,” ujar Dewa Indra.

Berangkat dari realitas tersebut, ia meminta petugas tidak semata-mata fokus pada tindakan penertiban. Peran edukasi dan pembinaan dinilai tak kalah penting untuk meminimalkan gesekan di tengah masyarakat.

“Harapan kami, saat turun ke masyarakat untuk penegakan Perda maupun Perkada, petugas mengedepankan pendekatan humanis yang artinya saling menghormati nilai-nilai kemanusiaan,” imbuhnya.

Dewa Indra juga menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi seluas-luasnya antara petugas dan masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya konflik horizontal yang kerap dipicu oleh pendekatan penertiban yang kurang tepat dan represif.

𝗔𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗮𝗴𝗿𝗶 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗯𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗦𝗮𝘁𝗽𝗼𝗹 𝗣𝗣 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗮𝘁𝗹𝗶𝗻𝗺𝗮𝘀

Pada kesempatan yang sama, Dewa Indra membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa usia ke-76 untuk Satpol PP dan ke-64 untuk Satlinmas merupakan usia yang sangat matang.

Usia tersebut, lanjut Mendagri, tidak boleh hanya dipandang sebagai angka. Ini menjadi pengingat bahwa kedua organisasi ini harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mendagri menilai, sejauh ini kehadiran Satpol PP dan Satlinmas tetap mampu memberikan rasa aman dan nyaman di ruang publik. Satpol PP berperan memastikan bangunan gedung memenuhi perizinan dan spesifikasi teknis sesuai Perda, sementara Satlinmas aktif menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dari tingkat desa hingga perkotaan.

Peran nyata keduanya juga terlihat dalam penanganan situasi tak terduga, seperti bencana alam di sejumlah daerah.

“Atas kepedulian dan pengabdian luar biasa ini, kami memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas,” pungkas Mendagri dalam sambutannya. (AA)

The post HUT ke-76 Satpol PP, Sekda Dewa Indra Tekankan Penertiban Tak Boleh Abaikan Nilai Kemanusiaan appeared first on Balipustakanews.

Hal itu disampaikannya saat membuka Baliyoni Group Solution Day 2026 di The Meru Hotel, Selasa (5/5/2026). Forum yang mengusung tema “Strategi Berbasis Efisiensi dan Resiliensi pada Pengadaan Barang dan Jasa 2026” tersebut dihadiri para ahli pengadaan dari berbagai daerah.

“Kita hidup di zaman serba digital. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak bersentuhan dengan aspek digital. Berbagai instrumen seperti e-katalog sudah tersedia,” tegas Dewa Indra.

Ia menyebut, transformasi dari sistem manual ke digital justru memudahkan proses kerja sekaligus memperkecil risiko. Pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat, tidak terikat waktu dan tempat, serta memperkuat akuntabilitas.

“Efisiensi kerja meningkat, upaya mitigasi risiko lebih kuat, dan pengawasan bisa dilakukan lebih mudah,” imbuhnya.

Tak hanya efisiensi, forum ini juga menyoroti aspek resiliensi atau ketahanan. Dewa Indra menekankan para ahli pengadaan harus mampu bertahan, beradaptasi, dan bangkit dalam menghadapi tekanan.

Lebih jauh, ia berharap IAPI ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Bukan sekadar pelaksana teknis tender, melainkan instrumen strategis yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar pembangunan.

“Proses pengadaan ke depan tidak boleh lagi dipandang rumit, lambat, dan tanpa kepastian. Harus luwes, transparan, dan tetap berlandaskan regulasi,” pungkasnya. (AA)

The post Singgung E-Katalog, Sekda Dewa Indra Minta Ahli Pengadaan Tinggalkan Cara Manual appeared first on Balipustakanews.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menghadiri audiensi penguatan implementasi digitalisasi Kartu Kesejahteraan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (2/3).

“Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan program ini secara terintegrasi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan kesiapan Bali dalam mendukung transformasi digital,” ujar Dewa Indra.

Dewa Indra menjelaskan, penetapan Bali sebagai wilayah percontohan merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional kepada Pemerintah Provinsi Bali dan jajaran pemerintah kabupaten/kota pada 26 Februari lalu.

Menurutnya, implementasi digitalisasi bansos ini harus segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat. Melalui sistem berbasis digital, proses pendataan hingga penyaluran bantuan diyakini akan menjadi jauh lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.

𝗧𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗮𝗱𝗮 𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗷𝗲𝗺𝗽𝘂𝘁 𝗯𝗼𝗹𝗮

Meski berfokus pada transformasi digital, Pemprov Bali menjamin masyarakat yang belum melek teknologi atau tidak memiliki akses digital tidak akan terbengkalai.

“Pemerintah tetap memastikan seluruh masyarakat terlayani. Termasuk melalui pendekatan jemput bola bagi masyarakat yang belum memiliki akses teknologi digital,” jelas Dewa Indra.

Sebagai informasi, audiensi penguatan digitalisasi bansos ini turut dihadiri oleh sejumlah narasumber dari pemerintah pusat.

Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki, serta Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan rapat teknis koordinasi antara pusat dan daerah. Rapat tersebut membahas strategi implementasi, kesiapan, hingga sinergi program.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kami berharap implementasi digitalisasi kartu kesejahteraan dan kartu usaha produktif di Bali dapat berjalan optimal serta menjadi model bagi daerah lain,” pungkasnya (aa).

The post Bali Jadi “Pilot Project” Digitalisasi Bansos, Sekda Dewa Indra Jamin Penyaluran Lebih Transparan appeared first on Balipustakanews.

Penyerahan hasil penilaian tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widianti di Gedung Wiswa Sabha Pratama, Denpasar, Rabu (25/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Dewa Indra menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang selama ini menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penilaian ini menjadi instrumen penting untuk memacu seluruh perangkat daerah di Bali agar semakin patuh terhadap standar pelayanan publik yang berlaku.

“Opini yang dikeluarkan Ombudsman RI ini adalah bentuk penguatan fungsi pengawasan,” ujar Dewa Indra melalui keterangan resminya, Rabu.

Ia menilai, pendekatan pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI saat ini makin komprehensif karena mendekati mekanisme yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dinilai efektif dalam memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lebih lanjut, Dewa Indra juga mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang telah melakukan penilaian hingga ke tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Ke depan, ia berharap cakupan evaluasi ini dapat diperluas ke lebih banyak unit layanan.

𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗢𝗺𝗯𝘂𝗱𝘀𝗺𝗮𝗻

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widianti menjelaskan bahwa opini tahun 2025 merupakan wujud transformasi dari penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.

“Pada tahun ini, kami mulai berfokus pada penilaian maladministrasi yang menilai kualitas layanan serta tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik,” jelas Widianti.

Ia menambahkan, nilai pengawasan yang dihasilkan dari penilaian tersebut akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan bagi pemerintah daerah. Widianti juga berterima kasih atas komitmen Pemprov Bali dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai informasi, secara nasional Ombudsman RI mengevaluasi 310 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sepanjang tahun 2025. Di Provinsi Bali, evaluasi mencakup Pemprov Bali serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota, seperti Denpasar, Badung, dan Karangasem.

Penilaian tersebut menitikberatkan pada pemenuhan 14 komponen standar pelayanan publik yang menjadi indikator utama penentu kualitas layanan.

Adapun hasil penilaian dan opini Ombudsman RI ini turut diserahkan secara langsung kepada sejumlah unit layanan di Bali, antara lain Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), serta Panti Sosial Asuhan Anak Udyana Wiguna (red/aa).

The post Ombudsman RI Serahkan Opini 2025, Sekda Dewa Indra Harap Cakupan Penilaian Layanan Publik Diperluas appeared first on Balipustakanews.

Instruksi tersebut disampaikan melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra.

Dalam edaran itu, Pemprov Bali menekankan bahwa pengusulan reaktivasi peserta dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun kriteria prioritas untuk reaktivasi tersebut meliputi peserta yang masuk dalam daftar penonaktifan kepesertaan pada Mei 2025 dan tergolong dalam kategori masyarakat miskin serta rentan miskin.

Selain itu, prioritas juga diberikan kepada warga yang berada dalam kondisi menderita penyakit kronis, katastropik, atau dalam kondisi darurat medis.

Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sebanyak 39.882 orang mengalami penghapusan kepesertaan pada periode Mei hingga Juni 2025. Rata-rata penghapusan kepesertaan tersebut paling banyak terjadi di Kabupaten Karangasem dan Buleleng.

Terkait proses ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom, memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak akan terganggu. Ia menegaskan tidak boleh ada penolakan terhadap peserta PBI-JKN di rumah sakit di Bali, meskipun proses aktivasi ulang masih berjalan.

“Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan BPJS dan rumah sakit agar tidak ada penolakan pasien,” ujar Anom, Selasa (10/2/2026).

Anom menambahkan, saat ini proses reaktivasi kepesertaan BPJS PBI-JKN sedang diproses melalui Dinas Sosial, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (red/aa).

The post 39.882 Warga Bali Dicoret dari PBI-JKN, Pemprov Minta Kabupaten/Kota Percepat Reaktivasi appeared first on Balipustakanews.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengakui bahwa isu pangan kini menjadi sangat strategis dan telah ditetapkan sebagai misi utama Gubernur Bali periode 2025–2030, Wayan Koster.

Menurut Dewa Indra, ancaman alih fungsi lahan bukan hanya soal lingkungan, melainkan masalah serius bagi stabilitas ekonomi masyarakat. Jika lahan terus menyusut, Bali berisiko mengalami ketimpangan pasokan yang bisa memicu lonjakan harga pangan di tingkat konsumen.

“Kedaulatan pangan dimaknai sebagai kemampuan Bali berdaulat penuh atas jenis, kualitas, dan pengelolaan pangannya sendiri. Jadi, menurut Pak Gubernur, kedaulatan pangan lebih tinggi nilainya dari ketahanan pangan,” ujar Dewa Indra usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari BPK Perwakilan Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat (6/2/2026).

𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀: 𝗟𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗠𝘂𝘁𝗹𝗮𝗸

Merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai perlindungan lahan pertanian di Bali belum optimal, Pemprov Bali langsung mengambil langkah taktis. Warga kini akan merasakan perubahan regulasi yang jauh lebih ketat.

Meskipun Peraturan Daerah (Perda) tentang Alih Fungsi Lahan masih berproses di Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Bali tidak tinggal diam. Dewa Indra mengungkapkan bahwa Gubernur telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025.

Aturan ini menjadi “tembok” pertahanan baru karena isinya melarang secara mutlak alih fungsi lahan pada tiga kategori vital: lahan pertanian produktif, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Luas Baku Sawah (LBS) menjadi non-pertanian di seluruh Bali.

“Dengan terbitnya perda nantinya, diharapkan pengendalian alih fungsi lahan dapat dilakukan secara lebih kuat dan berkelanjutan,” tegas Dewa Indra.

𝗖𝗮𝘁𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝗣𝗞 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗘𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘀𝗶

Langkah tegas Pemprov Bali ini sejalan dengan sorotan BPK. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, dalam laporannya menyebut bahwa upaya perlindungan lahan selama ini belum sepenuhnya efektif.

BPK menemukan adanya ketidakselarasan luasan kawasan pertanian antara data kabupaten/kota dengan provinsi, serta sistem informasi tata ruang yang belum memadai. Kondisi ini dinilai berisiko melemahkan kemandirian pangan daerah dan meningkatkan ketergantungan impor beras dari luar Bali.

Menanggapi hal tersebut, Dewa Indra memastikan Pemprov Bali menjadikan temuan BPK sebagai bahan evaluasi krusial.

“Sinergi dan pengawasan yang kuat diperlukan agar visi Gubernur Bali dalam mewujudkan kedaulatan pangan benar-benar terlaksana secara nyata, tidak hanya menjadi dokumen perencanaan,” pungkasnya. (red/aa).

The post Lawan Alih Fungsi Lahan, Pemprov Bali Pasang Target Tinggi: Berdaulat di Tanah Sendiri appeared first on Balipustakanews.

Hal tersebut disampaikan Dewa Indra saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Senin (26/1). Rapat ini secara khusus membahas strategi pengendalian inflasi tahun 2026 serta langkah preventif menghadapi momentum hari raya.

Dewa Indra menegaskan bahwa segala pergerakan pasar yang berpotensi menaikkan angka inflasi harus segera direspons agar tidak membebani masyarakat.

“Semua dinamika di masyarakat yang bisa memicu inflasi harus kita pantau. Jika terjadi tren kenaikan, harus cepat dikenali, ditindaklanjuti, dan dilakukan upaya pengendalian,” ujar Dewa Indra.

Menurutnya, HBKN menjadi periode krusial karena berkaitan erat dengan rantai pasok pangan. Meningkatnya permintaan masyarakat saat hari raya sering kali berdampak pada produksi pangan, ketersediaan stok, hingga lonjakan harga.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran TPID untuk melakukan intervensi dan upaya pengendalian sesuai dengan kewenangan bidang masing-masing guna menjaga stabilitas harga.

Meski menghadapi tantangan dinamika pasar di awal tahun, Dewa Indra tetap optimistis terhadap stabilitas ekonomi daerah. Ia menargetkan inflasi Bali sepanjang tahun 2026 dapat terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen (red).

The post Sekda Bali Waspadai Tren Kenaikan Harga Jelang Hari Raya, Minta TPID Siaga appeared first on Balipustakanews.

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace, mengungkapkan bahwa penurunan okupansi tersebut cukup signifikan jika disandingkan dengan data tahun sebelumnya.

“Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen,” ujar Cok Ace saat menghadiri pengukuhan pengurus PHRI BPD Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (23/1).

Menurut Cok Ace, kondisi ini menjadi sebuah anomali karena lonjakan wisatawan tidak berbanding lurus dengan kinerja hotel maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, fenomena ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Bali yang mayoritas bergantung pada sektor pariwisata.

“Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, maka kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” jelasnya.

Akomodasi Ilegal Gerus Pasar

Selain faktor musiman—di mana penurunan okupansi di bulan Januari lazim terjadi—PHRI menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi sebagai penyebab utama. Keberadaan penginapan ilegal ini dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel yang taat aturan.

“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” tegas Cok Ace.

Atas dasar itu, PHRI mendesak penguatan basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi. Data yang akurat dinilai krusial untuk menentukan apakah Bali masih memerlukan penambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan (oversupply).

Pemerintah Tekankan Kolaborasi

Merespons tantangan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa persoalan pariwisata saat ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia meminta adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri.

“Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” kata Dewa Indra dalam kesempatan yang sama.

Dewa Indra menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan agar pengelolaan pariwisata Bali tetap berdampak nyata bagi perekonomian daerah di tengah gempuran tantangan internal maupun eksternal (red).

The post Anomali Pariwisata Bali: Turis Membludak, Hotel Malah Sepi appeared first on Balipustakanews.