Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, kepada Gubernur Koster dalam sebuah acara di Gedung Dharma Negara Alaya, Kota Denpasar, pada Jumat (Sukra Umanis, Warigadean) 29 Mei 2026.

Tribun Bali menilai, pemerintahan yang dinahkodai Wayan Koster telah mencatatkan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi, kemiskinan, serta peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Capaian ini diraih di tengah dinamika nasional maupun global. Di bawah kepemimpinannya, ekonomi Bali berhasil tumbuh sebesar 5,58 persen pada Triwulan I Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, namun ia menegaskan bahwa kerja nyata tetaplah yang utama.

“Bukan ini yang dicari, tapi kerja untuk Bali dan masyarakat Bali,” ujar Gubernur Koster dengan nada rendah hati.

Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini menegaskan bahwa di periode keduanya, masih banyak pekerjaan dan agenda penting yang harus dituntaskan sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Februari 2030.

“Jadi di periode kedua, saya harus kerja lebih cepat dan kerja lebih keras agar bisa meletakan pondasi yang kokoh untuk Bali sesuai Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru,” katanya.

Ia menambahkan, Bali ke depan harus tetap eksis dengan pondasi kehidupan yang semakin berkualitas, berdaya saing tinggi, dan kompetitif dari segi ekosistem kehidupan lingkungan serta budayanya. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Bangkit dari Keterpurukan Pandemi

Dalam paparannya, Gubernur Koster juga membeberkan data pemulihan ekonomi Bali yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, ekonomi Bali terkontraksi hingga minus 9,31 persen.

Secara perlahan, ekonomi Pulau Dewata mulai membaik menjadi 1,46 persen pada 2021, tumbuh positif 4,3 persen di 2022, hingga mencapai 5,82 persen pada 2025. Angka itu menempatkan Bali di posisi lima besar secara nasional.

“Bali berada nomor lima di Indonesia ekonominya paling baik, sedangkan nomor empat sampai di atasnya merupakan daerah penghasil tambang seperti minyak gas, batubara, nikel. Jadi ekonomi Bali yang 5,82 persen itu sebenarnya kontribusi terbesarnya dari sektor pariwisata,” jelas Gubernur Koster.

Ia melanjutkan, sektor pariwisata Bali pada tahun 2025 mencatatkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 7,05 juta orang, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 6,33 juta orang. Pada tahun yang sama, pariwisata Bali menyumbang devisa hingga Rp 176,0 triliun atau setara 55,0 persen dari total devisa pariwisata nasional.

“Kita bisa bayangkan, Pulau Bali yang kecil bisa memberikan kontribusi secara ekonomi sebesar itu. Daya tariknya tidak ada yang mengalahkan, yaitu kekayaan dan keunikan seni budaya Bali,” tegasnya.

Budaya dan Desa Adat Sebagai Hulu Ekonomi

Gubernur Koster menekankan bahwa di samping merawat infrastruktur, hal utama yang menjadi magnet pariwisata adalah budaya hingga ke akar rumput, yakni Desa Adat.

“Tanpa Desa Adat di Bali kita tidak bisa merawat budaya Bali secara utuh. Bali harus bangga, karena satu-satunya provinsi di Indonesia yang mampu melestarikan Desa Adat,” ujarnya.

Tata kelola penguatan ekonomi di era Wayan Koster pun tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Gubernur lulusan ITB itu mengaku telah menginovasikan kebangkitan ekonomi untuk mewujudkan Bali Berdikari melalui sentuhan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Langkah ini dilakukan dengan menguatkan sektor-sektor unggulan lain di antaranya pertanian, kelautan dan perikanan, industri, IKM, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan digital.

Sementara itu, CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian mendalam terhadap kontribusi nyata dalam membangun daerah dan masyarakat.

“Kita lihat seberapa besar kontribusinya dalam berbuat mulia kepada masyarakat. Jadi itu makna penghargaan yang kami berikan dalam ajang Tribun Bali Award 2026 ini,” jelas Dahlan. (AA)

The post Gubernur Bali Wayan Koster terima Tribun Bali Award 2026 untuk Tata Kelola Ekonomi Daerah appeared first on Balipustakanews.

Gubernur Bali Wayan Koster menekankan, pemberantasan narkoba merupakan hal yang sangat krusial demi menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional.

“Pentingnya sinergi dan kerja sama dalam menangani ancaman narkoba yang serius ini. Penanganan dengan rehabilitasi juga sangat penting,” ujar Gubernur Koster saat menerima kunjungan Anggota DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi dan I Wayan Sudirta di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (12/4).

Untuk merealisasikan pengawasan tersebut, Gubernur Koster mendorong setiap desa adat di Bali untuk menyusun pararem (peraturan adat) anti-narkoba. Pararem ini dinilai krusial sebagai bentuk perlindungan yang mengakar pada kearifan lokal sekaligus menjadi benteng sosial terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Gubernur Koster juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama penanganan narkoba. Sinergi ini harus melibatkan pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, hingga tokoh masyarakat adat demi melindungi generasi muda dan memastikan Bali tetap aman serta berdaya saing global.

𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗠𝗮𝘀𝗮 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘀𝗮

Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi turut mengutarakan keprihatinannya terkait peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Air. Ia menyebut, posisi Bali sebagai gerbang wisata dunia membuatnya rentan dijadikan jalur masuk peredaran obat-obatan terlarang.

Aboe menegaskan bahwa isu peredaran narkoba telah melampaui batas masalah penegakan hukum semata, melainkan sudah menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa.

“Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman serius ini. Kolaborasi sangat penting baik BNN, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat,” tegas Aboe.

𝗗𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗕𝗡𝗡 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝘀𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶

Dukungan terhadap penguatan desa adat juga disuarakan oleh Kepala BNN Provinsi Bali Budi Sajidin. Budi sangat mendukung inisiatif pembentukan pararem khusus pencegahan narkoba di seluruh desa adat di Bali, meyakini bahwa pendekatan kultural adalah tameng yang sangat efektif bagi generasi muda.

Selain penguatan desa adat, Budi juga mendorong agar pemerintah daerah membentuk pusat rehabilitasi terpadu dan memperkuat tim lintas instansi.

Ia berharap adanya penerapan kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi yang tepat sasaran, di mana penyalahguna murni tidak serta-merta dipidana, melainkan diarahkan ke jalur rehabilitasi melalui sistem asesmen yang komprehensif (aa).

The post Jaga Citra Pariwisata Dunia, Gubernur Koster Jadikan Desa Adat Benteng Utama Perangi Narkoba appeared first on Balipustakanews.

Acara yang digagas oleh Forum Gerakan Adat Se-Nusantara (FORGAS) Provinsi Bali ini mengusung sub-tema strategis, yakni “Strategi Penguatan Dresta Bali dalam Mencegah dan Menangkal Intervensi Sampradaya Asing Ideologi Transnasional”.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa di tengah gempuran modernisasi, digitalisasi, serta masuknya pengaruh eksternal, pemimpin dan masyarakat Bali dituntut untuk menjaga Dresta Bali (tradisi/adat) secara sistematis. Ia juga mengingatkan agar langkah pelestarian ini tidak dilakukan dengan sikap reaktif maupun emosional.

Menurut Gubernur Koster, pendekatan yang dilakukan harus arif dan dapdap (tenang). Mengingat Bali adalah etalase dunia yang padat kepentingan, kebijakan yang diambil tidak boleh grusa-grusu atau konfrontatif.

Pemerintah dan masyarakat, lanjutnya, harus menyadari konsep trade-off. Di satu sisi harus tegas menjaga budaya, namun di sisi lain eksekusinya tidak boleh memicu distorsi atau konflik horizontal yang justru dapat menghancurkan iklim pariwisata dan ekonomi daerah.

“Bali tidak memiliki kekayaan sumber daya alam tambang seperti minyak, gas, atau batu bara. Anugerah terbesar Bali adalah kebudayaan, yang menjadi hulu atau penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi. Jika budaya rusak, maka daya tarik Bali akan hilang,” tegas Gubernur Koster.

Gubernur Koster menambahkan, membangun dan mempertahankan budaya adalah proses panjang yang tidak bisa dibeli dengan uang.

“Ia membutuhkan rekayasa sosial, pemahaman ideologis, dan konsistensi, karena yang dihadapi adalah benda hidup (masyarakat) yang terus digempur oleh pengaruh eksternal,” paparnya.

𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗔𝗱𝗮𝘁

Lebih lanjut, Gubernur Koster menekankan bahwa fondasi utama dalam menjaga budaya Bali adalah Desa Adat. Berbeda dengan Desa Dinas yang merupakan bentukan negara, Desa Adat adalah warisan sosiologis dan historis leluhur Bali.

Oleh karena itu, upaya penguatan kelembagaan tersebut terus didorong, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Kebijakan ini juga diikuti dengan regulasi turunan untuk melindungi bahasa, aksara, dan busana Bali.

Gubernur Koster mengingatkan bahwa saat ini banyak faktor eksternal yang mencoba masuk dan berkembang di Pulau Dewata. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi seluruh elemen masyarakat Bali.

“Ada yang positif, ada yang tidak. Salah satu yang bisa mengancam, kalau kita tidak waspada dan tidak kerja secara sistematis, maka Bali ini akan rusak. Untuk itu, Dresta Bali ini harus dijaga dengan kuat,” tambahnya.

Melalui seminar nasional ini, Gubernur Koster berharap FORGAS mampu mengedukasi masyarakat, terutama para generasi muda dan tokoh adat. Ia menegaskan, seminar ini bukan sekadar ajang diskusi, melainkan langkah strategis penguatan ideologi bangsa berlandaskan Pancasila yang mengakar pada kearifan lokal.

“Penguatan desa adat dan tokoh-tokoh masyarakat adat perlu dilakukan untuk mengedukasi serta menguatkan pemahaman mereka pada ajaran Hindu Bali dan Hindu Nusantara yang adiluhung,” tutupnya (aa).

The post Tangkal Ideologi Asing, Gubernur Koster Ingatkan Masyarakat Bali Jaga Tradisi Tanpa “Grusa-grusu” appeared first on Balipustakanews.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster yang bertindak sebagai Inspektur Upacara (Manggala Utama).

Gelar Agung Pacalang tahun ini mengusung tema “Sarana Nincapang Kasukretan Jagat Bali Niskala-Sakala”. Tema ini menegaskan posisi strategis pecalang sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan Bali, baik secara fisik (sekala) maupun spiritual (niskala), khususnya dalam menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948.

𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗽𝗮𝗻𝗱𝘂 𝗕𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮𝘁

Dalam amanatnya, Gubernur Koster menegaskan bahwa penguatan pecalang adalah pilar penting dari visi pembangunan Bali 2025–2030, yakni “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” menuju Bali Era Baru.

Menurut Gubernur Koster, visi ini bertujuan murni untuk menjaga kesucian serta keharmonisan alam beserta seluruh isinya.

“Pembangunan Bali diarahkan untuk menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali, sehingga tercipta kehidupan krama Bali yang harmonis secara niskala maupun sakala,” ujar Gubernur Koster di hadapan ribuan peserta apel.

Lebih lanjut, Gubernur Koster memaparkan bahwa pecalang masuk dalam sistem pengamanan terpadu bersama aparat negara lewat kebijakan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) yang telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali.

Lewat sistem ini, pengamanan wilayah terintegrasi antara desa adat dengan personel TNI dan Polri. Gubernur Koster juga mendorong pecalang untuk mulai memanfaatkan teknologi digital guna mendukung pemantauan keamanan secara real-time dan penanganan darurat.

𝗧𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗡𝘆𝗲𝗽𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗱𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗧𝗮𝗸𝗯𝗶𝗿𝗮𝗻

Gelar Agung Pacalang ini juga menjadi momentum penting untuk mematangkan kesiapan pengamanan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948.

Tahun ini, pengamanan perayaan Nyepi memiliki tantangan tersendiri karena pelaksanaannya berdekatan dengan momentum malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah. Situasi ini dinilai sangat membutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara pecalang dan aparat kepolisian.

Gubernur Koster menginstruksikan pecalang untuk mengambil peran aktif di wilayah masing-masing agar kedua hari besar keagamaan tersebut berjalan aman, tertib, dan mencerminkan tingginya toleransi di Bali.

“Momentum ini harus memperkuat tekad pacalang dalam menjaga adat, tradisi, seni, budaya, serta kerukunan antarumat beragama di Bali,” tegasnya.

𝗕𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗣𝗮𝗵𝗮𝗺 𝗔𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗸𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗲

Selain isu keamanan hari raya, Gubernur Koster juga menyoroti berbagai dinamika yang saat ini dihadapi Bali. Tantangan tersebut meliputi alih fungsi lahan, darurat sampah, ancaman narkotika, hingga radikalisme.

Pecalang dituntut untuk menjadi tameng pelindung tatanan masyarakat dari paham-paham asing yang berpotensi melunturkan akar budaya Bali.

Usai memberikan amanat, Gubernur Koster yang didampingi jajaran pimpinan daerah langsung melakukan inspeksi pasukan pecalang.

Turut hadir dalam acara besar tersebut Pangdam IX/Udayana Piek Budyakto, Kapolda Bali Daniel Adityajaya, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, bupati dan wali kota se-Bali, serta sejumlah perwakilan konsulat negara sahabat (aa).

The post Gubernur Koster Pimpin Gelar Agung, Pastikan Kesiapan Pecalang Amankan Nyepi appeared first on Balipustakanews.

Penandatanganan perpanjangan kerja sama ini dilakukan bersama Polda Bali, Korem 163/Wirastya, dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (6/2).

Gubernur Koster menegaskan, langkah ini strategis untuk menjaga keberlanjutan keamanan, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan masyarakat Bali, khususnya dalam menghadapi dinamika sebagai daerah tujuan wisata dunia.

“Ini merupakan wujud nyata komitmen saya sebagai Gubernur Bali, bersama Bapak Kapolda Bali, Bapak Pangdam IX/Udayana melalui Bapak Danrem 163/Wira Satya, serta Bandesa Agung MDA Bali, dalam memperkuat sinergi pengamanan berbasis Desa Adat,” ujar Gubernur Koster dalam sambutannya.

𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗮𝗻𝘁𝘂𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗕𝘂𝗱𝗮𝘆𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻

Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menyoroti karakteristik Bali yang berbeda dengan daerah lain. Bali tidak memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah seperti minyak bumi, gas, atau batu bara.

Kekayaan utama Pulau Dewata terletak pada bentang alam, adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal yang unik.

Kondisi inilah yang menjadikan Bali sebagai magnet pariwisata dunia. Oleh karena itu, jaminan keamanan menjadi syarat mutlak.

Selain itu, sebagai daerah terbuka yang banyak dikunjungi masyarakat luar (migran), Bali menghadapi risiko sosial yang cukup tinggi, mulai dari kriminalitas hingga gangguan ketertiban.

“Untuk mengantisipasi terjadinya dampak sosial tersebut, diperlukan suatu sistem pengamanan lingkungan yang memadai berbasis Desa Adat,” kata Gubernur Koster.

𝗟𝗶𝗯𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗹𝘂𝗿𝘂𝗵 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻

Sebagai informasi, Sipandu Beradat merupakan forum keamanan yang mengintegrasikan berbagai elemen, mulai dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, Satpam, hingga unsur keamanan adat yakni Pecalang atau Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).

Gubernur Koster berharap, dengan perpanjangan nota kesepakatan ini, koordinasi antar-elemen keamanan bisa berjalan lebih efektif, mulai dari tingkat provinsi hingga desa adat.

Ia juga menginstruksikan para kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, camat, hingga perbekel atau lurah untuk memberikan dukungan penuh terhadap operasional forum ini.

“Saya meminta kepada Walikota, Bupati, Kapolres, Dandim, hingga di tingkat desa agar membina dan memberikan dukungan penuh dalam penguatan kapasitas Forum Sipandu Beradat,” tegasnya.

Kebijakan ini telah memiliki payung hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, serta Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 yang sejalan dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (red/aa).

The post Perkuat Sinergi Pecalang dan TNI-Polri, Gubernur Koster Perpanjang Nota Kesepakatan Sipandu Beradat appeared first on Balipustakanews.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima audiensi manajemen PT Sentrik Persada Nusantara di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (30/1).

Gubernur Koster menyatakan langkah ini diambil sebagai respons atas penetrasi platform digital global yang dinilai mulai meminggirkan peran masyarakat lokal.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan teknologi tidak menggerus ekonomi kerakyatan.

“Negara dan pemerintah daerah tidak boleh abai ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada perlindungan terhadap rakyat,” kata Gubernur Koster dalam keterangannya.

Ia menilai, tanpa kendali regulasi yang berbasis nilai lokal, transformasi digital justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru dan memicu konflik sosial di tingkat akar rumput. Oleh sebab itu, kebijakan transportasi di Bali tidak akan dibiarkan berjalan liar mengikuti logika pasar semata.

Dalam arahannya, Gubernur Koster menetapkan Tri Hita Karana—konsep harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam—bukan sekadar jargon, melainkan roh utama pembangunan.

“Tri Hita Karana wajib menjadi dasar kebijakan strategis. Digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana mencapai kesejahteraan masyarakat Bali secara utuh,” ujarnya.

Peran Sentral Desa Adat

Pemprov Bali menilai sektor transportasi lokal merupakan salah satu yang paling terdampak disrupsi digital. Banyak pelaku usaha lokal mengalami penurunan pendapatan karena kalah bersaing dalam algoritma yang dikendalikan dari luar daerah.

Menyikapi hal itu, Pemprov Bali mendorong skema aplikasi transportasi yang menempatkan desa adat sebagai pemegang otoritas sosial dan budaya, serta koperasi desa sebagai pengelola operasional.

Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa inisiatif aplikasi berbasis desa adat dirancang untuk memulihkan kedaulatan ekonomi lokal.

“Pertumbuhan ekonomi Bali tinggi, pariwisata berkembang pesat, tetapi banyak masyarakat lokal justru tersisih dari ruang ekonomi strategis. Transportasi lokal kehilangan ruang hidup. Ini yang ingin kami benahi,” kata Sudiana.

Melalui skema ini, distribusi keuntungan ekonomi diharapkan lebih adil dan transparan. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk mendukung visi Bali Net Zero Emission 2045 dengan mendorong transisi pelaku transportasi ke kendaraan listrik ramah lingkungan.

Gubernur Koster memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat melalui sinergi perangkat daerah untuk menjamin kebijakan ini berjalan inklusif dan melindungi pelaku transportasi konvensional, komunitas adat, hingga pariwisata (red).

The post Gubernur Koster: Tri Hita Karana Syarat Mutlak Operasi Aplikasi Transportasi di Bali appeared first on Balipustakanews.

Dokumen utama yang disodorkan Gubernur Koster adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Nilainya cukup fantastis, mencapai Rp445 miliar. Suntikan dana segar yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Bali itu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan strategi Gubernur Koster untuk mempertebal “otot” finansial bank pelat merah tersebut.

“Saya pacu terus BPD Bali, karena BPD adalah pilar ekonomi daerah. Jangan sampai kalah dengan bank swasta,” kata Gubernur Koster dengan nada tegas di hadapan Cheka.

Gubernur Koster punya alasan kuat untuk percaya diri. Kinerja BPD Bali sepanjang 2025 memang mencorong. Bank daerah itu sukses membukukan laba di kisaran Rp1,1 triliun. Sebuah lompatan signifikan yang didorong oleh perbaikan manajemen, peningkatan aset, dan pendapatan bunga bersih. Bagi Gubernur Koster, rapor biru ini adalah legitimasi bahwa pemerintah daerah wajib turun tangan memperkuat modal inti bank agar mampu bersaing di liga nasional.

Namun, pertemuan di Jalan Medan Merdeka Utara itu tak melulu bicara soal neraca keuangan. Gubernur Koster menarik benang merah antara kekuatan ekonomi dengan visi besarnya: Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun. Di hadapan Dirjen Otda, ia memaparkan bahwa denyut ekonomi Bali tak boleh mematikan benteng kebudayaan. Desa Adat, menurut Gubernur Koster, adalah garda terdepan yang menjaga local genius tetap hidup di tengah gempuran zaman.

𝗣𝘂𝗷𝗶𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗻𝗽𝗮 𝗟𝗮𝗯𝗲𝗹 “𝗜𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝘄𝗮”

Merespons paparan tersebut, Cheka Virgowansyah tak hanya memberi lampu hijau. Pihaknya menyatakan siap memproses laporan Raperda penyertaan modal itu sesegera mungkin. Lebih jauh, Cheka justru menyoroti anomali positif yang terjadi di Bali.

Di mata pemerintah pusat, Bali adalah fenomena unik. Tanpa menyandang status “Daerah Istimewa” seperti Yogyakarta atau Aceh, dan tanpa guyuran dana otonomi khusus, Bali justru dinilai paling berhasil melestarikan tata kelola adatnya.

“Bali tidak mendapat insentif keistimewaan, tetapi kebudayaannya justru maju dan lestari. Aktivitas budaya hidup dan menjadi adat yang dijalankan sehari-hari. Ini luar biasa,” ujar Cheka.

Pejabat Kemendagri itu mengingatkan, “taksu” atau karisma Bali itulah yang menjadi magnet devisa. Ia sepakat dengan visi Gubernur Koster untuk tidak mengubah wajah Bali menjadi hutan beton.

“Local genius itu mahal. Wisatawan tidak mau melihat mal atau bangunan modern bertingkat, mereka ingin melihat budaya, upacara adat, dan kearifan lokal setempat. Ini yang harus dijaga,” Cheka menambahkan.

Diskusi pun melebar ke sektor pelayanan publik. Cheka secara khusus mengapresiasi terobosan Gubernur Koster membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Tradisional Bali. Langkah melembagakan pengobatan tradisional ke dalam struktur resmi pemerintahan ini dinilai sebagai inovasi cerdas yang patut dicotek daerah lain.

Pertemuan itu ditutup dengan kesepahaman yang solid: Jakarta mendukung langkah Gubernur Koster memperkuat BPD Bali sebagai soko guru ekonomi, sembari mengakui bahwa kekuatan sejati Bali justru terletak pada kemampuannya berdikari merawat budaya tanpa perlu label istimewa dari negara (red).

The post Misi Gubernur Koster di Gedung F: Memperkuat Otot Bank Daerah, Merawat Taksu Budaya appeared first on Balipustakanews.

Di luar urusan perbankan, Cheka memberikan apresiasi khusus terhadap tata kelola pemerintahan Bali. Ia menilai Bali mampu menjaga dan memajukan kebudayaan secara mandiri tanpa harus menyandang status daerah istimewa ataupun menerima insentif khusus dari pusat.

“Bali tidak mendapat insentif keistimewaan, tetapi kebudayaannya justru maju dan lestari. Aktivitas budaya hidup dan menjadi adat yang dijalankan sehari-hari. Ini luar biasa,” ujar Cheka.

Cheka menilai keberhasilan Bali mempertahankan keaslian budaya justru menjadi magnet utama sektor pariwisata. Menurutnya, wisatawan asing datang bukan untuk mencari modernitas, melainkan pengalaman otentik.

“Local genius itu mahal. Wisatawan tidak mau melihat mal bangunan modern bertingkat, mereka ingin melihat budaya, upacara adat, dan kearifan lokal setempat. Ini yang harus dijaga,” tegasnya.

𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼𝗵𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵 𝗟𝗮𝗶𝗻

Dalam kesempatan itu, Cheka juga membuka peluang bagi daerah lain di Indonesia untuk belajar dari Bali. Ia mencontohkan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Tradisional Bali yang dinilai sangat inovatif.

Menurut Cheka, fasilitas tersebut adalah bukti nyata bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan publik resmi.

“Ini contoh konkret bagaimana kearifan lokal bisa dilembagakan dan dikembangkan. Daerah lain yang punya kekhasan serupa bisa belajar dari Bali,” tambahnya.

Pertemuan antara Gubernur Koster dan Dirjen Otda ini sekaligus menegaskan posisi Bali yang tidak hanya fokus pada penguatan ekonomi melalui BPD Bali, tetapi juga konsisten menjadikan budaya sebagai fondasi utama pembangunan daerah (red).

The post Kemendagri Puji Bali: Tanpa Status Istimewa, Budaya Justru Lestari appeared first on Balipustakanews.

Menurut Koster, selama ini penegakan hukum nasional belum sepenuhnya memberi ruang bagi keadilan adat yang diakui dalam konstitusi. Bale Kertha Adhyaksa dirancang sebagai forum musyawarah di desa adat untuk menangani konflik sosial, perkara pidana ringan, dan sengketa adat secara damai, tanpa harus melalui proses peradilan formal yang berpotensi menyisakan konflik berkepanjangan.

Koster menekankan pentingnya dukungan legislatif terhadap Raperda ini, mengingat Bali merupakan provinsi pertama yang mengakui eksistensi desa adat secara hukum melalui UU No. 15 Tahun 2023.

Pada kesempatan yang sama, DPRD Bali menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025. Setelah pembahasan selama 29 hari, proyeksi pendapatan meningkat menjadi Rp6,656 triliun dan belanja menjadi Rp7,408 triliun. Defisit anggaran dipangkas menjadi Rp752,3 miliar dengan strategi pembiayaan yang lebih efisien.

DPRD juga menyampaikan rekomendasi strategis, termasuk: optimalisasi pendapatan dari aset dan kawasan strategis, percepatan implementasi dua Perda penting tentang kebudayaan dan CSR, serta usulan program bedah rumah secara bertahap pada 2026 guna mengatasi rumah tidak layak huni. (*/pr)

The post Gubernur Koster Ajukan Raperda Bale Kertha Adhyaksa, Penguatan Penyelesaian Sengketa Restoratif di Desa Adat appeared first on Balipustakanews.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan menurutnya adalah dengan melibatkan dan berkolaborasi dengan Desa Adat. “Nah beberapa upaya yang tadi saya lihat terobosan-terobosan baru dengan melibatkan desa adat karena banyak memang fakta di lapangan yang kelihatannya masih bias dan perlu dikoreksi,” katanya. Ia meminta desa adat dalam hal ini yang paling tahu kondisi di masyarakat nantinya dapat memberikan data yang akurat terkait masyarakat yang memang perlu dan tidak perlu dibantu.

Wakil Gubernur Bali menyampaikan bahwa walaupun angka kemiskinan Provinsi Bali terendah secara Nasional namun masih sangat sulit menurunkan secara signifikan apalagi hingga menghapuskan secara total. “Bali sebagai Pulau Dewata, Pulau Kahyangan, Pulau Surga dan berbagai sebutan indah lainnya semestinya tidak ada orang miskin di Pulau ini,” ungkap Cok Ace. Ia meminta agar seluruh stakeholder agar lebih kolaboratif serta bersinergi dalam merumuskan dan melaksanakan program-programnya terutama program lintas sektor. “Jangan ada ego sektoral, jangan ada ego wilayah!,” tegas Cok Ace.

Diketahui bahwa menurut data BPS tingkat kemiskinan di Bali mengalami penurunan dari 4,14 persen tahun 2017 menjadi 3,61 persen tahun 2019 namun kembali meningkat di tahun 2021 hingga mencapai 4,72 persen karena Pandemi Covid-19. Angka kemiskinan kembali turun pada tahun 2022 mencapai 4,53 persen seiring dengan pulihnya perekonomian masyarakat Bali pasca Covid-19. Kondisi terbaru angka kemiskinan Provinsi Bali per bulan Maret 2023 sebesar 4,25 persen, turun 0,28 persen dari kondisi tahun 2022. Sementara angka kemiskinan Nasional per Maret 2023 sebesar 9,36 persen turun 0,21 persen dari kondisi tahun 2022. Dengan demikian secara umum kondisi kemiskinan Provinsi Bali masih dibawah angka kemiskinan Nasional dan berada pada peringkat pertama angka kemiskinan terendah secara nasional.

Di sisi lain Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen dan optimisme yang tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Hal tersebut tercermin dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 yaitu berupaya menurunkan tingkat kemiskinan hingga 3,50-4,00 persen. “Saya berharap, rapat koordinasi ini semakin memantapkan komitmen kita, meningkatkan kolaborasi bersama untuk mengakselerasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali, agar mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan setiap tahun dan kemiskinan ekstrem bisa kita hapuskan pada akhir tahun 2024,” ungkap Cok Ace.

Sementara Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan agenda tahunan dalam rangka menyelaraskan kinerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali. Disamping itu kegiatan tersebut juga diisi dengan paparan dari Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kaltiman Kartowinamo, Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani, Kepala Tim Kebijakan Sekretariat TNP2K Elan Satriawan dan Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

The post Wagub Bali Cok Ace Dukung Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Libatkan Desa Adat appeared first on Balipustakanews.