Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengapresiasi kinerja panitia dan antusiasme peserta yang telah menyukseskan acara sejak 1 Februari 2026 lalu. Meski dinilai sukses, ia meminta agar pelaksanaan BBB IX pada Tahun 2027 mendatang bisa dikemas dengan lebih kreatif dan inovatif.

Gubernur Koster menugaskan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk segera menggandeng para pakar guna merumuskan kegiatan yang lebih segar.

“Ikuti perkembangan zaman dan selera anak muda. Karena merekalah yang akan menjadi pewaris,” ujar Gubernur Koster dalam acara penutupan tersebut, Sabtu.

Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini bahkan mengusulkan agar materi tradisi memadik (prosesi lamaran pernikahan versi Bali) dimasukkan dalam rangkaian kegiatan tahun depan agar lebih menarik dan edukatif.

𝗕𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗼𝘃𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝘆𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗸𝘀𝗮𝗿𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗶

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster juga menceritakan pengalamannya saat memantau sejumlah perlombaan selama sebulan terakhir. Ia mengaku sangat terkesan melihat anak-anak SMA mahir mengoperasikan keyboard (papan ketik) berhuruf aksara Bali.

Menurutnya, Bali patut berbangga karena menjadi satu-satunya daerah yang memiliki inovasi keyboard aksara daerah. Ke depan, Gubernur Koster ingin agar fasilitas tersebut didistribusikan secara masif ke sekolah-sekolah.

“Saya ingin keyboard Aksara Bali dibagikan kepada seluruh lembaga pendidikan mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Supaya paten. Ini keren dan top sekali,” ucapnya.

Selain inovasi digital, Gubernur Koster juga menilai BBB sukses menjadi wadah regenerasi tradisi nyurat (menulis) aksara Bali secara manual, terbukti dari kemahiran anak-anak hingga mahasiswa menulis aksara menggunakan media lontar hingga tembaga.

𝗦𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗔𝗱𝗮𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗯𝘀𝗲𝗻

Di tengah pujiannya, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P Bali ini memberikan catatan kritis. Ia menyentil sejumlah desa dan sekolah yang tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali tahun ini.

Berdasarkan laporan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryana, terdapat 12 dari 1.500 desa adat yang absen melaksanakan BBB. Selain itu, ada 45 desa/kelurahan dan 3 SMA/SMK yang juga tidak menggelar kegiatan tersebut.

“Nanti akan saya undang, ajak ngobrol, maunya apa. Tahun depan, kita harus guyub, jalankan pola seperti yang lain,” tegas Gubernur Koster.

Menariknya, Gubernur Koster justru memberikan apresiasi tinggi kepada 16 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bali. Seluruh SLB tersebut tercatat aktif menyelenggarakan kegiatan BBB tanpa absen satu pun. “Saya salut dengan SLB, mestinya begitu,” tambahnya.

𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗺𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟳

Lebih lanjut, Gubernur Koster kembali menegaskan komitmennya dalam melestarikan warisan leluhur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

“Ini diwariskan leluhur kita sejak ribuan tahun, sebagai generasi penerus kita harus punya komitmen untuk melestarikan. Selama dunia ini ada, bahasa Bali harus tetap ada,” pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, dalam penutupan ini Gubernur Koster menyerahkan penghargaan Bali Kerthi Nugraha Mahottama kategori perorangan kepada I Wayan Turun, dan kategori lembaga kepada Kelompok Media Bali Post. Selain itu, diserahkan pula sertifikat Warisan Budaya Takbenda kepada jajaran Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

Acara yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra ini dipuncaki dengan peluncuran tema BBB IX Tahun 2027, yakni “Wana Kerthi Gemuh Landuh Sarwa Tumuwuh”. Peluncuran ditandai dengan prosesi penaburan benih secara simbolis oleh Gubernur Koster yang dipadukan dengan pertunjukan visual LED (aa).

The post Tutup Bulan Bahasa Bali 2026, Gubernur Koster Sentil Desa yang Absen dan Minta Tahun Depan Lebih Inovatif appeared first on Balipustakanews.

Penegasan Gubernur Koster pada periode kedua masa jabatannya ini patut digarisbawahi. Keinginan untuk “menggenjot” implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali mengirimkan pesan yang lugas: regulasi tidak boleh sekadar macan kertas. Aturan harus mewujud dalam tindakan nyata di ruang-ruang publik.

Kita patut mengapresiasi visi Gubernur yang menempatkan aksara bukan sekadar sebagai estetika atau pajangan semata. Komparasi yang ditarik Koster dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Thailand sangat relevan. Negara-negara tersebut membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tidak harus dibayar dengan matinya identitas lokal. Justru, karakter yang kuat melalui bahasa dan aksara menjadi fondasi peradaban yang disegani dunia. Mereka maju tanpa kehilangan wajah aslinya.

Bali, yang selama ini hidup dari pariwisata budaya, memang sudah semestinya menempatkan aksara sebagai garda terdepan pelestarian. Instruksi Gubernur agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mewajibkan penggunaan Aksara Bali pada kemasan produk lokal adalah langkah strategis.

Ini bukan sekadar chauvinisme sempit, melainkan upaya branding yang cerdas. Produk lokal Bali akan memiliki nilai tambah dan identitas visual yang eksklusif di pasar global. Ketika hotel, restoran, dan ruang publik diwajibkan menggunakan aksara daerah, kita sedang membangun atmosfer bahwa Bali adalah wilayah yang berdaulat secara budaya.

Namun, tantangan terbesar dari gerakan masif ini adalah konsistensi dan adaptasi. Tema “Atma Kerthi: Udiana Purnaning Jiwa” yang diusung tahun ini, beserta pameran bertema transformasi digital, menunjukkan bahwa pemerintah sadar aksara tidak boleh hanya tergores di atas batu atau lontar. Aksara Bali harus hidup di layar gawai, di media sosial, dan dalam teknologi kekinian agar relevan bagi generasi muda.

Kita sepakat bahwa penggunaan Aksara Bali harus tertib dan disiplin. Teguran bagi pelanggar atau mereka yang abai—termasuk sektor pariwisata—memang diperlukan sebagai shock therapy. Namun, gerakan ini akan jauh lebih sukses jika tumbuh dari kesadaran kolektif, rasa bangga (pride), dan rasa memiliki, bukan semata karena takut pada sanksi atau teguran gubernur.

Bulan Bahasa Bali hanyalah pemantik selama satu bulan. Pekerjaan rumah sesungguhnya ada pada sebelas bulan sisanya. Apakah aksara warisan leluhur yang adiluhung ini benar-benar akan menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, atau kembali tergerus oleh pragmatisme zaman?

Jika kita sepakat bahwa aksara adalah jiwa sebuah bangsa, maka membiarkannya punah sama artinya dengan bunuh diri kebudayaan. Langkah Gubernur Koster untuk mewajibkan Aksara Bali tampil di semua ruang adalah langkah berani yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, dari desa adat hingga pelaku industri modern.

The post Editorial : Membumikan Aksara, Menguatkan Jati Diri appeared first on Balipustakanews.

Dalam pidato pembukaannya, Gubernur Koster menekankan bahwa penggunaan Aksara Bali di ruang publik bukan semata tren estetika, melainkan penegasan jati diri bangsa di tengah gempuran globalisasi.

“Menggunakan Aksara Bali bukan sekadar ‘fashion’, tetapi penegasan jati diri,” kata Gubernur Koster di hadapan para kepala daerah dan pimpinan OPD se-Bali.

Gubernur Koster menyoroti kemajuan negara-negara di Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

Menurutnya, negara-negara tersebut mampu menjadi raksasa ekonomi dunia karena memiliki fondasi peradaban dan aksara yang kuat.

Oleh karena itu, Gubernur Koster kembali menginstruksikan agar seluruh ruang publik di Bali—mulai dari kantor pemerintahan, jalan raya, pertokoan, hingga hotel—mematuhi aturan penulisan papan nama.

“Posisikan Aksara Bali di atas huruf Latin dengan warna merah, sebagai simbol pemuliaan warisan leluhur,” tegas Gubernur Koster.

Ia juga meminta masyarakat untuk menerapkan sanksi sosial dengan saling menegur secara santun jika menemukan lembaga atau tempat usaha yang belum menerapkan aturan tersebut. Bagi Gubernur Koster, menjaga budaya adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya tugas pemerintah.

Adaptasi Digital dan Generasi Muda

Mantan Anggota Komisi X DPR RI ini menyadari bahwa pelestarian budaya tidak boleh kaku. Gubernur Koster mendorong adaptasi teknologi, salah satunya melalui program digitalisasi Aksara Bali (Keyboard Aksara Bali) yang dimasukkan ke kurikulum sekolah dari SD hingga SMP.

Ia meminta agar kegiatan pelestarian budaya dikemas dengan cara yang relevan bagi generasi milenial, seperti lomba konten kreatif dan vlog, agar teknologi menjadi wahana pelestarian, bukan pembunuh budaya.

“Jika budaya Bali mati, kita tidak hanya berdosa pada leluhur, tetapi kita juga kehilangan nilai-nilai kehidupan yang menopang harmoni di pulau ini,” ujar Gubernur Koster menutup pidatonya.

Acara ini disebut Gubernur Koster sebagai penanda “Bali Era Baru” yang merupakan implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sebuah visi pembangunan yang berlandaskan pada pelindungan alam, manusia, dan kebudayaan Bali (AA).

The post Buka Bulan Bahasa Bali 2026, Gubernur Koster: Aksara Bali Bukan Sekadar Fashion appeared first on Balipustakanews.