“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut,” ujar Dewa Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Denpasar, Kamis (7/5/2026).

Dewa Indra menegaskan, penugasan ini bukan sekadar amanah dari pemerintah pusat, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Saat ini, program masih berada dalam tahap awal. Setelah proses pendataan 8.029 agen selesai dan data diunggah, tahapan selanjutnya adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang kemudian akan dilanjutkan dengan Training of Trainers (TOT) bagi para pelatih.

Target besar telah menanti di depan mata. Dewa Indra mengungkapkan bahwa pada Juni mendatang, Presiden dijadwalkan berkunjung langsung ke Bali untuk melihat kecepatan, ketepatan sasaran, dan kinerja pelaksanaan program digitalisasi ini. “Saya berharap seluruh agen dapat bekerja serius dan maksimal dalam memberikan layanan bantuan sosial secara digital,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar penyusunan laporan dilakukan secara lengkap dengan progres tinggi, sehingga seluruh target dan batas waktu yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.

Senada dengan hal itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Mohammad Averrouce, menyampaikan bahwa transformasi digital, termasuk adopsi AI, bertujuan menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan proaktif. Digitalisasi bansos menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat.

Dengan sistem digital, perlindungan sosial diharapkan tepat sasaran dan transparan. Pemerintah dapat memantau langsung agar subsidi benar-benar sampai ke keluarga yang membutuhkan.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, yang juga hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa digitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima dan mengurangi potensi kebocoran.

“Dengan berbasis IKD, aktivasi Identitas Kependudukan Digital menjadi kunci utama. Data penerima bantuan disinkronkan dengan data kependudukan,” jelasnya.

Kementerian Sosial melakukan uji coba sistem digital ini di 41 kabupaten/kota pada 2026. Inisiatif ini menyederhanakan prosedur, mempercepat registrasi dan pengusulan, serta membuat proses verifikasi, validasi, penetapan, hingga penyaluran menjadi lebih tepat sasaran. Integrasi data juga terhubung langsung dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan.

Melalui program ini, diharapkan terjadi transformasi penyaluran bansos dari metode manual menuju sistem elektronik terpadu yang menekankan akurasi, efektivitas, dan transparansi. Alur prosedur yang semula tujuh tahapan, kini berhasil disederhanakan menjadi hanya tiga tahapan. (AA)

The post Bali Dipercaya Menjadi Pilot Project Penuh Digitalisasi Bansos appeared first on Balipustakanews.

Bali resmi ditunjuk sebagai wilayah percontohan (piloting) kedua penerapan bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) setelah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Rakor yang digelar secara tertutup tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster beserta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali. Pertemuan ini berfokus pada penyelarasan operasional, kesiapan wilayah, serta pembagian peran untuk memastikan kelancaran program di delapan kabupaten dan satu kota di Pulau Dewata.

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘀𝗶 𝟮𝟳.𝟬𝟬𝟬 𝗔𝗽𝗹𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻

Dalam kesempatan tersebut, Luhut menyoroti banyaknya aplikasi pemerintahan yang saat ini beroperasi secara tumpang tindih. Ia menyebutkan, ada sekitar 27.000 aplikasi dari tingkat daerah hingga kementerian yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tengah berupaya mengintegrasikan ribuan aplikasi itu ke dalam satu sistem terpadu yang didukung oleh teknologi Artificial Intelligence (AI).

“Dari Banyuwangi, ini menjadi contoh model, dan saya kira akan membuat Indonesia menjadi lebih transparan dan efisien,” kata Luhut didampingi Gubernur Koster usai rapat.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ini juga menjelaskan bahwa uji coba di Banyuwangi telah menunjukkan perkembangan positif.

“Banyuwangi sudah ada masa sanggahnya, selesai minggu depan. Jadi, kami akan jalan paralel sekarang ke Bali. Bali ini satu provinsi dari sekian provinsi, tapi kita ambil (secara utuh) delapan kabupaten dan satu kota,” paparnya.

𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟬 𝗝𝘂𝘁𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗮

Lebih lanjut, Luhut menetapkan peta jalan (timeline) yang ambisius untuk transformasi digital ini. Pada April 2026, pemerintah merencanakan uji coba serupa di 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Puncaknya, sistem digitalisasi pelayanan publik dan bansos ini ditargetkan dapat diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026.

“Kami berharap pada saat itu sudah ada 200 juta penduduk Indonesia yang memiliki aplikasi digital ini,” tegas Luhut.

𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗣𝗲𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃 𝗕𝗮𝗹𝗶

Menanggapi penunjukan wilayahnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kesiapannya untuk segera mengeksekusi arahan pemerintah pusat. Ia menilai digitalisasi ini sangat krusial agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik.

“Terima kasih, Bapak Luhut. Digitalisasi pemerintahan, terutama untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di tingkat pemerintah, sangat penting supaya terkelola dengan baik,” ujar Gubernur Koster.

Gubernur Koster memastikan akan langsung bergerak cepat mengoordinasikan jajaran di bawahnya. “Itu akan kami tindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi pada hari Sabtu ini. Saya kira akan segera tuntas di seluruh kabupaten/kota di Bali,” pungkasnya.

Sebagai informasi, langkah percepatan transformasi digital ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis. Rakor tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Pemkab Banyuwangi, serta Vice President United in Diversity (UID) Cokorda Istri Dewi.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, mengefisienkan anggaran negara, serta mendongkrak daya saing Indonesia di era ekonomi digital global (aa).

The post Susul Banyuwangi, Bali Resmi Jadi Percontohan Penyaluran Bansos Digital appeared first on Balipustakanews.