Bertindak sebagai pembina upacara, Giri Prasta mengikuti seluruh rangkaian prosesi yang berlangsung khidmat dan tertib. Ia hadir didampingi Ny. Seniasih Giri Prasta.

Prosesi penurunan Sang Merah Putih menjadi salah satu agenda utama sekaligus penutup rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Bali.

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menjalankan tugas penurunan bendera di bawah komando Putu Gaga Pamungkas.

Tiga anggota Paskibraka yang bertugas menurunkan bendera adalah I Komang Agus Dava Santanu Putra dari SMK Pariwisata Triatmajaya Tabanan, I Komang Aris Setiawan dari SMA Negeri 1 Dawan, Klungkung, serta I Gusti Ngurah Agung Avara Satrawan Wibisana dari SMA Negeri 3 Denpasar.

Sementara itu, tugas sebagai pembawa baki dipercayakan kepada Vadeline Angelia dari SMA Jembatan Budaya, Badung.

Upacara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kasdam yang mewakili Pangdam, Irdam, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, serta Danlanud dan Danlanal beserta pendamping.

Hadir pula perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, serta Badan Intelijen Negara Daerah (Binda).

Penurunan bendera Merah Putih menandai berakhirnya rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan di tingkat Provinsi Bali pada 17 Agustus 2026.

Momentum tersebut tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat atas perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Peringatan HUT ke-81 RI sekaligus diharapkan memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, dan kebersamaan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan.

Semangat tersebut dinilai penting untuk terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjadi energi bersama dalam mempertahankan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Wagub Giri Prasta Pimpin Upacara Penurunan Sang Merah Putih di Puputan Margarana appeared first on Balipustakanews.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah, TNI-Polri, pelajar, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat.

Salah satu rangkaian utama upacara adalah pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), yang terdiri atas Pasukan 17, Pasukan 8, dan Pasukan 45. Prosesi pengibaran berlangsung lancar dan disaksikan seluruh peserta upacara.

Koster mengatakan, peringatan HUT Kemerdekaan RI harus menjadi momentum untuk membangkitkan semangat bersama dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara.

Menurut dia, semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kerja nyata dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan, termasuk kemiskinan dan pengangguran.

Koster menyebut, angka kemiskinan dan pengangguran di Bali relatif rendah dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia. Kendati demikian, pemerintah tetap harus berupaya menekannya hingga ke tingkat serendah mungkin.

“Namun demikian tetap harus kita upayakan supaya angka pengangguran dan kemiskinan dapat mencapai angka serendah-rendahnya,” kata Koster.

Dalam momentum HUT ke-81 RI, Koster juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Harus selalu ingat jasa dan perjuangan para pahlawan kita. Jas Merah. Terus bangun Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ujarnya.

Koster mengatakan, pelaksanaan peringatan kemerdekaan di Bali juga menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Sejumlah perwakilan negara sahabat turut diundang, sedangkan wisatawan asing tampak menyaksikan upacara dan berbagai atraksi yang disuguhkan.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan peringatan kemerdekaan di Bali memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan, HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi momentum memperkuat pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai kebangsaan.

Ia meminta generasi penerus memahami dan mengamalkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.

“Semoga ke depan ini bisa mewarisi api perjuangan dari para pendiri bangsa kita,” kata Giri Prasta.

Menurut Giri Prasta, Bali masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang perlu ditangani, mulai dari kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, hingga persoalan sampah.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut diharapkan memperkuat semangat kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan berkelanjutan serta menjaga Bali berdasarkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Bali, Ajak Generasi Muda Lanjutkan Perjuangan appeared first on Balipustakanews.

Memasuki penyelenggaraan kedua, ajang tersebut tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan sosialisasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Dewa Indra yang turut menjajal rute lari 5 kilometer (5K) mengatakan tingginya minat masyarakat sudah terlihat sejak pendaftaran dibuka. Ia juga mengibarkan bendera sebagai tanda dimulainya kegiatan.

“Ajang ini sangat luar biasa. Pesertanya sangat antusias. Ketika pendaftaran dibuka, langsung membludak. Ini menunjukkan animo masyarakat yang sangat tinggi,” kata Dewa Indra.

Menurut dia, QRIS Bali Summer Run memberikan pengalaman berbeda karena menggabungkan olahraga dengan edukasi transaksi digital. Kategori 10K juga menawarkan rute yang melintasi sejumlah kawasan protokol Kota Denpasar.

Dewa Indra menilai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung efektif untuk memperluas pemahaman mengenai QRIS, terlebih sistem pembayaran tersebut kini terus dikembangkan untuk transaksi lintas negara melalui QRIS Cross Border.

“QRIS hari ini sudah bisa digunakan di beberapa negara dan akan terus dikembangkan. Ini tentunya sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi,” ujarnya.

Menurut Dewa Indra, tantangan perluasan penggunaan QRIS di Bali saat ini bukan lagi soal akses internet ataupun layanan perbankan, melainkan sosialisasi kepada masyarakat.

Karena itu, ia mendorong edukasi penggunaan QRIS terus dilakukan hingga ke tingkat perdesaan, termasuk kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“QRIS jangan hanya digunakan di kota, tetapi sampai ke desa-desa. QRIS sangat mudah dan sangat memudahkan masyarakat. Kita harus terus melakukan sosialisasi,” katanya.

Dewa Indra optimistis penggunaan QRIS akan semakin meluas seiring tingginya kepemilikan telepon seluler dan semakin luasnya jangkauan internet di Bali.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan QRIS Bali Summer Run 2026 juga menjadi momentum kampanye perluasan penggunaan QRIS Cross Border.

“Hari ini rasanya apa yang kita canangkan, yaitu QRIS Cross Border, mendapatkan momentumnya melalui QRIS Bali Summer Run 2026,” ujar Achris.

Selain kampanye transaksi digital, kegiatan tersebut melibatkan pelaku kuliner dan UMKM sebagai ruang promosi produk lokal. Penyelenggara dan peserta juga menggalang donasi yang akan disalurkan kepada salah satu panti asuhan di Kabupaten Buleleng.

Melalui perpaduan olahraga, edukasi pembayaran digital, pemberdayaan UMKM, dan kegiatan sosial, QRIS Bali Summer Run 2026 diharapkan semakin memperluas ekosistem pembayaran digital di Bali. (AA)

The post Sekda Bali Apresiasi Antusiasme Peserta QRIS Bali Summer Run 2026 appeared first on Balipustakanews.

Kebijakan itu disiapkan untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Program tersebut akan dijalankan melalui penerapan energi bersih, transportasi ramah lingkungan, pelestarian ekosistem, pengelolaan industri pariwisata hijau, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Koster mengatakan, penerapan energi hijau akan dilakukan dengan mendorong penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap pada bangunan hotel, vila, restoran, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan rumah warga.

Sementara konsep transportasi hijau diwujudkan melalui penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah juga akan meningkatkan tutupan lahan, menjaga kelestarian hutan, mengurangi plastik sekali pakai di kawasan pariwisata, serta melibatkan masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal.

“Kita sudah melakukan pembatasan plastik sekali pakai, menerapkan energi bersih melalui kendaraan listrik dan memanfaatkan PLTS. Namun, tahun ini harus kita gencarkan lagi,” kata Koster dalam Rapat Koordinasi Persiapan Kawasan Rendah Emisi di Denpasar, Rabu (5/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri jajaran Bappeda, Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Provinsi Bali dan kabupaten/kota, Kelompok Ahli Gubernur Bali, serta World Resources Institute.

Menurut Koster, Bali perlu memperkuat kemandirian energi karena pasokan listrik dari luar pulau melalui kabel bawah laut berpotensi terganggu akibat faktor alam maupun kendala teknis.

Ia menyebut kebutuhan daya listrik Bali saat ini mencapai lebih dari 1.200 megawatt, sedangkan kapasitas yang tersedia sekitar 1.400 megawatt. Pada 2027, kebutuhan listrik diperkirakan meningkat hingga lebih dari 1.400 megawatt.

Apabila peningkatan kebutuhan tersebut tidak diantisipasi, Koster mengkhawatirkan terjadinya pembatasan pasokan listrik secara bergilir, termasuk di kawasan pariwisata Badung, Denpasar, dan Gianyar.

Selain memperkuat ketahanan energi, penggunaan PLTS dan kendaraan listrik dinilai mampu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, menekan biaya energi, serta mengurangi polusi udara dan suara.

Koster meminta BRIDA bersama kelompok ahli, perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta dinas perizinan segera memetakan wilayah dan menyusun ketentuan teknis kawasan rendah emisi.

“Petakan wilayahnya, apa yang boleh diterapkan dan apa yang tidak. Bangunan hotel, restoran, vila, perkantoran, dan rumah harus didorong menggunakan PLTS atap di kawasan tersebut,” tegasnya. (AA)

The post Gubernur Koster Siapkan Lima Kawasan Rendah Emisi untuk Pariwisata Berkelanjutan Bali appeared first on Balipustakanews.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, di sela Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra 2026 di Daya Tarik Wisata (DTW) Subak Jatiluwih, Tabanan, Senin (27/7/2026).

Dewa Made Indra mengakui menjaga kelestarian sawah bukan perkara mudah. Namun, ia mencontohkan langkah nyata pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah berjalan di sejumlah kabupaten. “Untuk menjaga ini tidak mudah. Namun, ada insentif yang diberikan oleh Pemkab Tabanan untuk lahan persawahan di Subak Jatiluwih, yaitu pembebasan PBB,” ungkap Dewa Made Indra.

Tak hanya Tabanan, kebijakan serupa juga diterapkan di Kabupaten Badung dan Gianyar. Bahkan, Pemkab Badung memberikan insentif tambahan berupa beasiswa atau sekolah gratis bagi anak-anak petani. Langkah ini dinilai strategis untuk memutus rantai alih fungsi lahan yang kerap dipicu beban ekonomi pemilik sawah.

Dewa Made Indra menyebut insentif pembebasan PBB itu masih tergolong “kecil”. Ke depan, Gubernur Bali Wayan Koster tengah merancang skema insentif lain yang lebih komprehensif.

Pelestarian sawah dengan sistem subak ini dinilai vital untuk menjaga stabilitas pangan Bali. Gubernur Wayan Koster, dalam kesempatan berbeda, memperkuat upaya ini dengan pendataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah itu merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.

Kepala daerah di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pun diminta memperkuat kolaborasi. Dalam pembukaan GPIPS 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi distribusi dan pasokan pangan antardaerah. Kerja sama ini diyakini mampu menekan gejolak harga.

“Bank Indonesia bersama kepala daerah dari Bali, NTB, dan NTT terus memperkuat kolaborasi. Kami memastikan produksi dan distribusi aman serta terkendali,” tegas Bima Arya.

Acara ini turut dihadiri Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan. (AA)

The post Pemprov Bali Siapkan Insentif PBB demi Lindungi Sawah Produktif appeared first on Balipustakanews.

Langkah itu dimulai melalui pertemuan di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, pada 3 November 2025. Pertemuan berikutnya berlangsung di Mandalika, NTB, pada 25 November 2025, lalu dilanjutkan di The Golo Mori, Manggarai Barat, NTT, pada 28 Januari 2026. Rangkaian tersebut menandai pergeseran dari gagasan menuju perjanjian kerja sama teknis.

Namun, kerja sama ini tidak boleh berhenti pada seremoni dan penandatanganan dokumen. Ukurannya harus nyata: biaya logistik yang menurun, rute transportasi yang bertambah, pasokan energi yang lebih andal, investasi yang lebih merata, serta kualitas pelayanan publik yang meningkat.

Secara historis, Bali, NTB, dan NTT pernah berada dalam satu kesatuan administratif bernama Sunda Kecil. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 kemudian membentuk ketiganya sebagai daerah tingkat I yang berdiri sendiri. Undang-undang itu lahir ketika Indonesia telah kembali menjadi negara kesatuan dan masih menggunakan UUD Sementara 1950, bukan pada masa Republik Indonesia Serikat.

Kini, masing-masing provinsi telah memiliki dasar hukum tersendiri: NTB melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, NTT melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022, dan Bali melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Karena itu, semangat Sunda Kecil tidak perlu dimaknai sebagai keinginan menghidupkan kembali satu wilayah administratif lama. Ia harus ditempatkan sebagai modal historis untuk membangun regionalisme baru dalam kerangka otonomi daerah.

Kerja sama ini juga penting karena dipimpin tiga gubernur dengan latar politik berbeda. Wayan Koster merupakan kader PDI Perjuangan, Lalu Muhamad Iqbal kader Partai Gerindra, dan Emanuel Melkiades Laka Lena kader Partai Golkar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan pembangunan daerah dapat ditempatkan di atas sekat kepartaian.

Ketiga provinsi juga merepresentasikan kebinekaan Indonesia. Bali memiliki basis masyarakat Hindu yang kuat, NTB mayoritas berpenduduk Muslim, sedangkan NTT memiliki basis masyarakat Kristen Protestan dan Katolik yang besar. Perbedaan agama dan budaya seharusnya menjadi kekuatan sosial, bukan jarak politik.

Kerja sama regional semakin relevan ketika melihat kesenjangan kesejahteraan. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan pada September 2025 berada di angka 3,42 persen di Bali, 11,38 persen di NTB, dan 17,50 persen di NTT. Indeks Pembangunan Manusia 2025 juga memperlihatkan jarak: Bali 79,37, NTB 73,97, dan NTT 69,89.

Kesenjangan itu tidak boleh dibaca sebagai hierarki antardaerah, melainkan sebagai alasan untuk membangun pembagian peran dan transfer kapasitas. Bali memiliki kekuatan pada jasa, pariwisata internasional, ekonomi kreatif, dan pendidikan kepariwisataan. NTB memiliki potensi pada pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan, dan wisata olahraga. NTT kuat dalam peternakan, perikanan, pertanian lahan kering, wisata alam-budaya, serta energi surya dan angin.

Agenda energi bersih menjadi salah satu peluang terbesar. Gagasan membangun jaringan energi terbarukan Bali–NTB–NTT layak dikembangkan, tetapi harus didasarkan pada studi kelayakan yang transparan. Biaya investasi, teknologi penyimpanan, harga listrik, dampak lingkungan, dan pembagian keuntungan antardaerah harus dijelaskan kepada publik.

NTB dan NTT tidak boleh hanya menjadi lokasi produksi energi, sementara pekerjaan bernilai tinggi dan keuntungan ekonomi terpusat di tempat lain. Transisi energi hanya adil apabila masyarakat di sekitar proyek memperoleh akses listrik yang lebih baik, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi langsung.

Konektivitas juga harus menjadi prioritas. Jalur laut, udara, dan darat yang terintegrasi penting bukan hanya bagi wisatawan, tetapi juga bagi petani, nelayan, pelajar, pekerja, dan pelaku usaha. Ukurannya bukan sekadar seberapa cepat wisatawan berpindah dari Bali ke Mandalika atau Labuan Bajo, tetapi seberapa besar ongkos pengiriman ikan, daging, sayuran, dan produk UMKM dapat ditekan.

Dalam sektor pariwisata, integrasi kawasan dapat memperpanjang masa tinggal wisatawan dan menyebarkan belanja ke lebih banyak daerah. Namun, NTB dan NTT tidak boleh hanya menjadi destinasi tambahan dari Bali. Setiap provinsi harus memperoleh posisi tawar yang setara, sementara masyarakat lokal harus masuk dalam rantai nilai melalui desa wisata, usaha akomodasi, kuliner, kerajinan, pemanduan, dan transportasi.

Pelatihan sumber daya manusia juga harus mencakup aparatur pemerintahan. Ketiga provinsi dapat membangun pusat pelatihan regional untuk perencanaan pembangunan, digitalisasi layanan, mitigasi bencana, pengelolaan investasi, energi, ketahanan pangan, dan manajemen destinasi.

Kami mendukung kerja sama Bali, NTB, dan NTT. Namun, kerja sama itu memerlukan sekretariat bersama, peta jalan, pembagian tanggung jawab, pembiayaan yang transparan, dan indikator kinerja yang dapat diperiksa publik.

Keberhasilannya harus diukur dari berapa rute baru yang beroperasi, berapa biaya logistik yang turun, berapa kapasitas energi bersih yang dibangun, berapa nilai perdagangan meningkat, serta seberapa jauh kemiskinan dan kesenjangan pembangunan manusia dapat dipersempit.

Bali, NTB, dan NTT tidak perlu kembali menjadi satu wilayah administratif. Ketiganya cukup menjadi satu kawasan kerja sama yang saling memperkuat. Sejarah telah menyediakan ikatan, geografi menciptakan kebutuhan, dan tantangan masa depan menuntut kolaborasi.

Sunda Kecil dalam pola baru tidak boleh hanya dikenang sebagai masa lalu. Ia harus dibangun sebagai kekuatan regional yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. (AA)

The post Kerja Sama Bali, NTB, dan NTT: Membangun Kekuatan Regional Sunda Kecil appeared first on Balipustakanews.

Konferensi yang mengusung tema “AI, Digital Ethics, and the Future of Geotourism” ini diikuti oleh peserta dari 13 negara, mempertemukan para akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan. Selain Gubernur Koster, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, juga hadir sebagai pembicara kunci. Acara dibuka secara resmi oleh Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara.

Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Multidisiplin (SPITM) ITB, Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D., menekankan bahwa forum ini merupakan jembatan penting antara teknologi dan konteks budaya yang berbeda. “Kehadiran Bapak Gubernur Bali dan Bapak Sekda Jabar merupakan simbol bahwa perkembangan Artificial Intelligence dan Digital Humanities memerlukan sinergi erat antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan masyarakat,” ujarnya.

Konferensi ini terintegrasi dengan program baru Tech Culture Summer Course perdana SPITM ITB yang memadukan teori dan praktik lapangan. Antusiasmenya luar biasa, menyaring 440 pendaftar dari 46 negara hingga terpilih peserta dari 20 negara. Salah satu sorotan datang dari peserta Kolombia yang memaparkan kajian komparatif geowisata di Bali dan Peru.

Dalam sesinya, Gubernur Koster memaparkan strategi pembangunan Bali berbasis kebudayaan. Namun, ada nuansa personal yang kental. Gubernur dua periode ini adalah alumni Matematika ITB angkatan 1981. “Saya menyelesaikan kuliah secara efektif dalam waktu lima tahun, lulus ujian tesis pada Desember 1986, dan diwisuda April 1987,” kenangnya.

Ia tak menyembunyikan rasa bangga bisa kembali ke almamater tercinta sebagai pembicara utama. “Saya sangat bangga mendapat kehormatan hadir hari ini, karena yang mengundang adalah kampus yang sangat saya banggakan,” ungkap pria asal Desa Sembiran, Buleleng ini. Momen tersebut juga dimanfaatkannya untuk melepas rindu dan duduk bersama rekan-rekan seperjuangan.

Kehadiran Koster menjadi bukti pengakuan luas terhadap model pembangunan Bali sebagai laboratorium hidup tempat tradisi dan teknologi berjalan beriringan di mata nasional dan global. (AA)

The post Gubernur Bali Wayan Koster Jadi Pembicara Kunci Konferensi Internasional Digital Humanities di ITB appeared first on Balipustakanews.

“Saya menyambut dengan penuh sukacita para delegasi yang hadir. Saya berterima kasih karena Bali kembali dipercaya menjadi tuan rumah,” ujar Koster, mengenang keterlibatannya sebagai Wakil Sekretaris World Hindu Federation di Bali pada 1992.

Forum bisnis internasional ini dijadwalkan berlangsung pada 10–12 Juli 2026 di Kampus Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar. Sekitar 300 delegasi dari delapan negara, termasuk India, Malaysia, Singapura, Nepal, Mauritius, Australia, dan Uni Emirat Arab, hadir dalam konferensi yang bertujuan memperkuat jejaring ekonomi global umat Hindu.

Di hadapan para peserta, Gubernur Koster memaparkan visi besar Bali yang bertumpu pada kekuatan budaya. Ia menekankan bahwa desa adat harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat, kelestarian alam, dan pertumbuhan ekonomi. Koster menilai, pariwisata dan budaya harus berjalan harmonis agar Bali memiliki daya saing global.

Komitmen ini diwujudkan melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025–2125) yang fokus pada pelestarian budaya, energi bersih, infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Bali harus tetap eksis sepanjang zaman, bukan hanya ada, tetapi memiliki identitas, berkualitas, dan mampu bersaing di tingkat global,” tegasnya.

Sementara itu, Founder Hindu Global Entrepreneur Network, Dato Pardip K. Kukreja Watu, mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Bali. Ia menilai Bali adalah contoh nyata harmonisasi antara spiritualitas, budaya, dan ekonomi. Di tengah krisis kesadaran global akibat perkembangan AI, kolaborasi bisnis berbasis nilai-nilai Dharma menjadi semakin relevan.

Konferensi ini dihadiri investor yang bergerak di sektor strategis seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, teknologi, hingga wellness. “Mereka siap menjajaki peluang investasi dan kemitraan yang saling menguntungkan di Bali,” ungkap Dato Pardip.

Melalui GHBC 2026, Bali menegaskan posisinya bukan hanya sebagai destinasi wisata dunia, melainkan juga pusat pertemuan internasional yang memadukan nilai spiritual dan ekonomi untuk masa depan yang berkelanjutan. (AA)

The post Jamu Delegasi GHBC 2026, Gubernur Koster Tegaskan Bali Siap Jadi Pusat Kolaborasi Ekonomi Berbasis Dharma appeared first on Balipustakanews.

Di forum Dialog Kebijakan Global untuk Pertanian Berkelanjutan yang digelar UK Foreign, Commonwealth & Development Office, World Bank Group, dan Clim-Eat, Gubernur Koster memaparkan pertanian organik sebagai bagian dari agenda iklim Bali. Di hadapan para pembuat kebijakan dan mitra pembangunan internasional, ia menyodorkan subak dan Sad Kerthi sebagai fondasi pertanian berkelanjutan Bali.

Pilihan itu bukan sebuah kebetulan. Dalam percakapan global tentang iklim, sistem pangan kini menjadi arena penting. FAO mencatat sistem agripangan menyumbang sekitar sepertiga emisi gas rumah kaca antropogenik dunia. World Bank juga menempatkan pertanian cerdas iklim sebagai pendekatan untuk menjawab tiga soal sekaligus: produktivitas, ketahanan, dan penurunan emisi.

Bali punya modal simbolik kuat. UNESCO mencatat subak sebagai sistem yang merefleksikan Tri Hita Karana, hubungan antara dunia spiritual, manusia, dan alam. Dengan kata lain, Gubernur Koster sedang menawarkan subak bukan sekadar warisan budaya, tetapi sebagai bahasa lokal untuk menjawab problem global: pangan, air, iklim, dan desa.

Namun narasi itu tidak cukup jika hanya berhenti sebagai romantisasi sawah. Karena itu Gubernur Koster mengaitkannya dengan regulasi. Bali telah memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, Pergub Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut, serta Pergub Nomor 99 Tahun 2018 yang mengatur pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali oleh hotel, restoran, katering, dan pusat perbelanjaan.

Instrumen yang paling baru adalah Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif. Regulasi ini penting karena pertanian Bali tidak hanya berhadapan dengan krisis iklim, tetapi juga tekanan pasar tanah, vila, perumahan, dan ekspansi pariwisata. Pertanian berkelanjutan tak mungkin dibangun jika lahannya terus menyusut.

Sehari setelah berbicara tentang pertanian, Gubernur Koster masuk ke ruang yang berbeda: Indonesia Climate Leadership Luncheon. Di forum yang dihadiri pejabat Indonesia, parlemen Inggris, diplomat, pelaku bisnis, lembaga keuangan, dan mitra pasar karbon, Gubernur Koster memaparkan target Bali Net Zero Emission 2045—lima belas tahun lebih cepat dari target nasional.

Di sinilah agenda hijau Bali berubah menjadi tawaran investasi. Gubernur Koster membuka pintu untuk kolaborasi pada energi terbarukan, transportasi rendah emisi, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, perdagangan karbon, serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Secara strategi, ini langkah yang bisa dibaca. Bali membutuhkan modal besar untuk mengubah klaim hijau menjadi proyek nyata. PLTS di kantor pemerintah, hotel, restoran, mal, dan ruang publik tidak akan bergerak cepat tanpa pembiayaan. Transportasi rendah emisi tidak cukup dengan imbauan kendaraan listrik. Ekonomi sirkular tak akan berjalan jika pengelolaan sampah tetap kalah oleh volume konsumsi pariwisata.

Dalam deklarasi Bali Emisi Nol Bersih 2045, Gubernur Koster pernah menyatakan Bali telah mengambil “langkah nyata” dan perlu berkolaborasi dengan lebih banyak mitra untuk dampak yang lebih luas. Kalimat itu kini diuji di London. Sebab mitra yang dicari bukan hanya pendengar forum, melainkan investor yang akan menilai kepastian regulasi, skala proyek, risiko, dan potensi imbal hasil.

Analisis Institute for Essential Services Reform menunjukkan Bali memiliki potensi energi terbarukan besar, terutama energi surya. Potensi teknis energi terbarukan Bali disebut mencapai 22,04 gigawatt, dengan energi surya sebagai porsi terbesar. Angka ini memperkuat argumen bahwa PLTS bisa menjadi tulang punggung transisi energi Bali, setidaknya di sektor bangunan dan fasilitas publik.

Tetapi potensi bukan realisasi. Di titik inilah laporan tentang Bali hijau harus dibaca dengan hati-hati. Ada jarak antara panggung London dan sawah di Bali, antara target Net Zero 2045 dan struktur energi hari ini, antara kewajiban hotel menyerap produk lokal dan kemampuan petani menjaga standar, pasokan, serta harga.

Gubernur Koster membawa paket yang lengkap: subak sebagai legitimasi budaya, pertanian organik sebagai agenda pangan, perlindungan lahan sebagai instrumen hukum, PLTS sebagai jalan energi bersih, dan investasi hijau sebagai sumber pembiayaan. Formula ini menarik bagi forum internasional karena Bali menawarkan laboratorium kecil dengan nama besar.

Namun pertaruhan sesungguhnya tetap berada di pulau itu sendiri. Jika lahan produktif terus tertekan, subak bisa tinggal simbol. Jika produk lokal tidak terserap stabil oleh pariwisata, pertanian organik akan berhenti sebagai jargon. Jika proyek energi terbarukan tidak bankable, target Net Zero 2045 akan menjadi angka kampanye.

London memberi Bali panggung untuk menjual masa depan hijau. Tapi masa depan itu hanya akan terwujud jika Bali mampu membuktikannya di sawah, hotel, pasar, jalan raya, tempat pembuangan sampah, dan jaringan listriknya sendiri. (AA)

The post Dari Subak ke “Green Capital”: Pertaruhan Gubernur Koster di London appeared first on Balipustakanews.

Forum tersebut mempertemukan pembuat kebijakan senior, pemimpin pemerintah daerah, eksekutif perusahaan global, investor, otoritas lokal, serta komunitas iklim internasional. Agenda ini diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan solusi iklim yang berdampak langsung bagi masyarakat.

London Climate Action Week dikenal sebagai salah satu forum independen terbesar di dunia yang berfokus pada perubahan iklim. Setiap tahun, kegiatan ini menghadirkan ratusan agenda di seluruh London, baik secara langsung, hybrid, maupun daring.

Dalam undangan tersebut, Bali dinilai memiliki sejumlah kebijakan dan inisiatif yang relevan dengan agenda iklim global. Penyelenggara menilai tindakan dan komitmen inovatif dari Bali dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain, sekaligus memperkuat momentum global dalam menghadapi perubahan iklim.

Gubernur Koster diminta menampilkan keberhasilan Bali dalam menerapkan kebijakan pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan iklim nasional maupun internasional.

Selain undangan dari Secretariat Climate Group tertanggal 20 Mei 2026, Kedutaan Besar Inggris juga mengirim surat kepada Gubernur Bali pada 26 Mei 2026. Dalam surat itu, Kedutaan Besar Inggris mengharapkan partisipasi Koster dalam Climate Group’s Inaugural Opportunity Summit dan Under2 Coalition Programme.

Kedutaan Besar Inggris menilai Pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan kepemimpinan kuat dalam agenda transisi hijau di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, Bali dipandang sebagai daerah percontohan dalam pembangunan rendah karbon berkelanjutan di tingkat daerah.

Ambisi Bali untuk mencapai target Net Zero Emission lebih awal dibandingkan target nasional juga menjadi salah satu alasan perhatian internasional terhadap Bali meningkat. Kehadiran Bali dalam forum tersebut dinilai dapat memberi contoh positif bagi pemerintah daerah lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Partisipasi Gubernur Bali juga disebut berpotensi memperkuat profil Indonesia dalam jejaring kerja sama internasional di bidang perubahan iklim. Forum tersebut sekaligus membuka peluang kolaborasi dan pertukaran pengalaman dengan berbagai mitra global.

Penyelenggara acara, Climate Group, disebut menyediakan dukungan penuh atas partisipasi Gubernur Bali, termasuk tiket perjalanan, akomodasi, transportasi lokal, dan fasilitasi visa.

Kehadiran Koster dalam London Climate Action Week 2026 menempatkan agenda pembangunan berkelanjutan Bali dalam ruang diplomasi iklim global. Dari forum tersebut, Bali tidak hanya membawa narasi pariwisata, tetapi juga memperlihatkan arah pembangunan daerah yang bertumpu pada lingkungan, energi bersih, dan ketahanan masa depan. (AA)

The post Gubernur Koster Hadiri London Climate Action Week 2026, Bali Dinilai Jadi Contoh Transisi Hijau appeared first on Balipustakanews.