Kegiatan strategis yang diselenggarakan di Kantor Inspektorat Provinsi Bali ini menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai bagian penting dalam mendesain sistem keamanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital (digital government).

𝗧𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗯𝗲𝗿

Dalam sambutannya, Sekda Dewa Made Indra menegaskan bahwa Pemprov Bali saat ini telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh ke dalam birokrasi. Namun, ia menyadari bahwa transisi ini membawa risiko dan tantangan tersendiri.

“Implementasi digitalisasi bukanlah hal yang mudah. Tantangan terbesarnya adalah mentransformasikan pola kerja dari manual ke digital. Saat ini, seluruh sistem di Pemprov Bali telah terdigitalisasi. Namun, di sisi lain, muncul berbagai gangguan siber yang perlu diantisipasi secara serius,” tegas Made Indra.

Untuk memastikan sistem yang ada tetap aman dan andal, Pemprov Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) terus memperkuat sinergi dengan BSSN. Pelaksanaan bimtek ini dinilai sebagai langkah preventif yang krusial.

Made Indra juga mendorong seluruh peserta agar proaktif dan tidak ragu mengikuti proses pembelajaran, mengingat mereka dibimbing langsung oleh tim ahli dari BSSN terkait tata cara audit secara komprehensif.

𝗧𝗶𝗴𝗮 𝗣𝗶𝗹𝗮𝗿 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁 𝗕𝗦𝗦𝗡

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Danang Jaya, memaparkan bahwa proses audit keamanan harus mampu menyelaraskan aset dengan potensi risikonya.

Dalam pelaksanaannya, audit keamanan sistem elektronik ditopang oleh tiga aspek utama:

• Aset: Mengidentifikasi dan menilai seluruh aplikasi serta sistem elektronik yang dimiliki pemerintah.

• Risiko: Memetakan potensi ancaman dan kerentanan yang mengintai aset-aset digital tersebut.

• Kendali: Mengukur sejauh mana efektivitas sistem pengamanan yang diterapkan.

Danang mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 132 aplikasi sistem elektronik di lingkungan Pemprov Bali yang menjadi aset berharga dan perlu diaudit secara berkala.

“Audit dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang terhadap aset yang dimiliki. Ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan celah yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan,” jelas Danang.

Ia juga menekankan bahwa Inspektorat memegang peran penting sebagai pengawas internal pemerintah guna mengawal kelancaran dan efektivitas pengawasan jalannya audit ini.

Kegiatan bimtek ini turut dihadiri oleh Inspektur Provinsi Bali, Ida Bagus Sudarsana, beserta jajaran instansi terkait di lingkungan Pemprov Bali. Melalui penguatan keamanan sistem elektronik ini, diharapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital dapat terus berjalan optimal tanpa dihantui kebocoran data (aa).

The post Antisipasi Gangguan Siber, Pemprov Bali dan BSSN Perketat Keamanan Ratusan Aplikasi Pemerintahan appeared first on Balipustakanews.