๐๐ฎ๐น๐ถ๐ฝ๐๐๐๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ, ๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali resmi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Jumat (10/4/2026).
Kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam melakukan transformasi budaya kerja yang lebih efektif, efisien, dan adaptif.
Aturan pelaksanaan WFH tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kebijakan ini juga menjadi tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ mengenai pola kerja fleksibel ASN di tingkat pemerintah daerah.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa penyesuaian sistem kerja ini adalah strategi percepatan birokrasi. Harapannya, sistem pemerintahan di Bali dapat bertransformasi menjadi birokrasi yang lebih adaptif, produktif, dan efisien.
๐๐ฒ๐ฟ๐น๐ฎ๐ธ๐ ๐๐ต๐๐๐๐ ๐๐ฎ๐ฟ๐ถ ๐๐๐บ๐ฎ๐
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Tjok Istri Srimas Pemayun, menjelaskan bahwa skema WFH ini akan menjadi rutinitas baru yang diterapkan satu hari dalam sepekan, yakni pada hari Jumat. Sementara itu, pada hari Senin hingga Kamis, para pegawai tetap diwajibkan bekerja dari kantor (Work from Office/WFO) seperti biasa.
โHari ini adalah hari pertama kita melaksanakan WFH. Yang bekerja dari kantor hanya pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama,โ ujar Tjok Istri di Denpasar, Jumat.
Meski demikian, pejabat pengawas dan administrator tetap diberikan fleksibilitas untuk bekerja dari kantor apabila terdapat tugas penting yang memerlukan penanganan secara langsung.
๐ฃ๐ฎ๐ป๐๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐ป๐ฒ๐ฟ๐ท๐ฎ ๐๐ถ๐ฎ ๐ฆ๐ถ๐๐๐ฒ๐บ ๐๐ถ๐ด๐ถ๐๐ฎ๐น
Untuk memastikan ASN tetap produktif dan tidak menyalahgunakan kebijakan, Pemprov Bali menerapkan pengawasan ketat berbasis teknologi. Disiplin kerja dipantau secara langsung melalui sistem digital yang terintegrasi.
Selama WFH, setiap ASN diwajibkan untuk:
โข Melakukan presensi kehadiran secara daring.
โข Mengunggah hasil pekerjaan atau output kinerja harian ke dalam sistem yang telah disediakan.
Langkah ini menjadi instrumen utama pertanggungjawaban para pegawai bahwa mereka benar-benar bekerja penuh waktu meski berada di rumah.
๐๐ณ๐ถ๐๐ถ๐ฒ๐ป๐๐ถ ๐๐ป๐ฒ๐ฟ๐ด๐ถ ๐ฑ๐ถ ๐๐ฟ๐ฒ๐ฎ ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ฎ๐ป๐๐ผ๐ฟ๐ฎ๐ป
Selain untuk mempercepat digitalisasi birokrasi, penerapan WFH juga membawa misi lingkungan, yakni efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran pemerintahan. Selama hari Jumat, aktivitas kerja di kantor diimbau agar dipusatkan hanya dalam satu ruangan.
โUntuk efisiensi, perangkat elektronik seperti AC, lampu, dan peralatan listrik di ruang lainnya agar dimatikan,โ jelas Tjok Istri.
๐ฃ๐ฒ๐น๐ฎ๐๐ฎ๐ป๐ฎ๐ป ๐ฃ๐๐ฏ๐น๐ถ๐ธ ๐ง๐ฒ๐๐ฎ๐ฝ ๐ก๐ผ๐ฟ๐บ๐ฎ๐น
Meskipun sebagian besar ASN bekerja dari rumah, Pemprov Bali menjamin bahwa pelayanan publik akan tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama. Beberapa unit kerja vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dikecualikan dari kebijakan WFH ini.
Daftar instansi dan layanan yang tetap beroperasi penuh di kantor antara lain:
โข Layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan (BPBD)
โข Ketenteraman dan ketertiban umum (Satpol PP)
โข Kebersihan dan persampahan (DKLH)
โข Administrasi kependudukan dan layanan perizinan
โข Rumah sakit dan satuan pendidikan (Sekolah)
โข Pelayanan pajak dan retribusi daerah
Dengan adanya pengecualian ini, masyarakat Bali diimbau untuk tidak khawatir karena seluruh layanan administrasi, kesehatan, dan kedaruratan dipastikan tetap berjalan optimal seperti hari-hari biasa (aa).
