DENPASAR,BALIPUSTAKANEWS – Dua Kabupaten di Bali jadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran dalam tiga tahun berturut-turut capaian dua kabupaten ini sangat rendah alias tidak naik kelas . Kedua kabupaten itu ialah, Kabupaten Karangasem dan Bangli. Begitu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, ketika usai menghadiri Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali yang digelar di Prime Plaza Hotel, Sanur, Kamis (22/10/2020).
Isu yang paling menonjol dari kabupaten ini yaitu rendahnya pendapatan daerah dan lemahnya pencatatan aset. Kalau yang lain sudah lumayan tapi itu nilainya sekitar 20 sampai 30 persen.
“Itu ada dashboard yang bisa dilihat dan diingatkan oleh para korwil dan bisa dilihat juga oleh kabupaten/kota ataupun provinsi yang lain,” ungkap Lili.
KPK berpendapat, jika kedua kabupaten ini tidak digenjot, tentu saja akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, juga kabupaten lainnya. KPK menilai kurangnya optimalisasi serta tidak adanya tambahan pendapatan daerah dan lainnya jadi persoalan tersendiri.
“Jika area ini tidak diawasi, akan miris jadinya. Bukan soal kebocoran tapi KPK mengingatkan lakukan pencatatan dengan baik, sehingga optimalisasi itu bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya. Lantas Lili mewanti-wanti, bukan alasan bagi kabupaten/kota untuk menjadi lelah dan susah di masa pandemi Covid-19, tetapi harus juga tetap melakukan inovasi.
“Itu sudah saya sampaikan di forum rapat, karena saya tahu disitu hadir Sekdanya,” ungkap Lili.
Usai menyoroti Kabupaten Karangasem dan Bangli, Lili mengatakan ada delapan capaian yang mesti dipenuhi kabupaten/kota secara nasional, diantaranya mulai dari perencanaan, kesejahteraan masyarakat, penganggaran, asn, perizinan, pajak, optimalisasi pendapatan daerah dan lainnya. Disampaikan juga, untuk wilayah Bali sebetulnya capain tertinggi berada di Pemerintah Provinsi, kemudian diikuti Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan seterusnya.
Lili juga sempat menyinggung Denpasar sebagai Ibukota Provinsi mestinya dapat nomor urut dua, tapi justru berada di bawah Kabupaten Badung. “Denpasar nomor urut tiga. Kita lagi menggenjot Denpasar sebagai ibukota provinsi untuk bisa berada di bawah Provinsi Bali, atau di atas Badung,” pungkasnya.
Discussion about this post