Balipustakanews.com, Denpasar – Bank BPD Bali terus mempercepat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dinilai mampu menjadi salah satu pengungkit penguatan ekonomi di tingkat daerah.
“Tahun ini penyalurannya di Bali kami targetkan mencapai sekitar Rp11,5 miliar, dan angka itu akan meningkat pada tahun mendatang,” ujar Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, di Denpasar, Selasa.
Program KPP tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 13 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 13 Tahun 2025, yang resmi diluncurkan pada 21 Oktober.
Melalui skema ini, pemerintah menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja serta investasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah—baik perseorangan maupun badan usaha guna membantu percepatan program prioritas di sektor perumahan.
Selain menyalurkan KPP, bank milik pemerintah daerah ini juga mencatatkan kinerja positif pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 30 Oktober 2025, total KUR yang tersalurkan mencapai Rp1,58 triliun kepada 7.920 debitur UMKM. Sudharma menambahkan bahwa sekitar 60,97 persen penyaluran tersebut terserap di sektor produktif, seperti pertanian, industri pengolahan, dan perikanan.
Untuk KUR Mikro, seluruh kuota sebesar Rp300 miliar terserap penuh. Sementara itu, KUR Ultra Mikro (Sumi) mencapai Rp520 juta dan KUR Kecil tersalur Rp1,21 triliun.
Bank BPD Bali juga mendukung sektor riil melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA) sebesar Rp8,29 miliar serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp3,3 miliar, yang keduanya diarahkan untuk mendorong produktivitas dan memperluas kesempatan kerja.
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa melalui KPP, para pelaku usaha UMKM seperti pengembang, kontraktor perumahan, hingga toko bahan bangunan dapat memperoleh kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih rendah. Ia menegaskan bahwa “bank penyalur akan menerima subsidi bunga lima persen per tahun,” sehingga biaya kredit menjadi lebih terjangkau.
Sri menambahkan bahwa pelaku usaha skala mikro juga bisa memanfaatkan fasilitas ini, misalnya untuk melakukan renovasi rumah agar lebih layak huni.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan harapannya agar implementasi KPP berjalan progresif di daerahnya, mengingat Bali masih memerlukan tambahan sekitar 32 ribu unit rumah layak huni.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sosialisasi percepatan KPP Melawan Rentenir di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, pada 24 November. Dalam kesempatan itu ia menegaskan bahwa KPP tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan rumah yang layak, tetapi juga menjadi instrumen untuk “menghapus praktik rentenir dengan menyediakan akses kredit yang mudah, cepat, dan biaya ringan.” (prn)
