Balipustakanews.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan 21 butir sikap politik usai menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar pada 9–12 Januari 2026. Sikap politik tersebut memuat sejumlah dorongan strategis terkait arah kebijakan nasional, demokrasi, ekonomi, lingkungan, hingga reformasi institusi negara.
Sikap politik PDIP dibacakan Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, dalam penutupan Rakernas di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Senin (12/1). Ia menyatakan, perumusan sikap tersebut dilandasi oleh berbagai tantangan serius yang dihadapi bangsa ke depan.
“Pertimbangan sikap politik ini dilatari oleh krisis keteladanan bernegara, bencana dan malapetaka ekologi, hingga runtuhnya supremasi hukum,” kata Idham. Selain itu, PDIP juga menyoroti persoalan ekonomi yang sistemik, menguatnya otoritarian populis, buruknya tata kelola pemerintahan, praktik politik yang mengabaikan suara rakyat, serta dinamika geopolitik global yang memicu neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme.
Dalam 21 sikap politik tersebut, PDIP menegaskan kembali garis ideologis Trisakti sebagai pedoman utama, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Partai berlambang banteng moncong putih itu juga menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang untuk mengawal pemerintahan agar tetap demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Di bidang demokrasi dan politik, PDIP mendorong penguatan fungsi kontrol dan penyeimbang negara, reformasi sistem hukum, kebebasan pers, serta perlindungan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. PDIP juga menegaskan komitmennya menjaga pelaksanaan pilkada langsung, mendorong biaya politik yang rendah, serta membuka ruang penggunaan sistem e-voting.
Isu lingkungan menjadi salah satu sorotan utama. PDIP mendesak pemerintah mencegah bencana ekologis melalui kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, serta penegakan hukum tegas terhadap kejahatan lingkungan.
Partai juga merekomendasikan penerapan komitmen penurunan emisi sesuai Protokol Kyoto dan menegaskan “Merawat Pertiwi” sebagai sikap ideologis dalam menghadapi krisis iklim.
Dalam sektor ekonomi dan kerakyatan, PDIP menekankan politik gotong royong dan keberpihakan pada rakyat marhaen, termasuk petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pelaku UMKM, hingga masyarakat miskin kota.
Partai mendorong penguatan produksi pangan nasional, kedaulatan pangan, serta pengembangan koperasi yang tumbuh secara organik dan mandiri.
Rakernas juga menghasilkan sikap tegas terkait reformasi institusi negara. PDIP mendesak transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas, pembersihan dari praktik politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil, serta realokasi anggaran untuk kesejahteraan personel. Sementara itu, TNI didorong tetap profesional, menjauhi politik praktis, dan setia pada amanat Reformasi 1998.
Selain itu, PDIP menekankan pentingnya independensi penegak hukum, perbaikan norma hukum pidana yang multitafsir, serta pencegahan kriminalisasi politik. Di internal partai, PDIP berkomitmen membangun tata kelola yang bersih melalui pendidikan antikorupsi bagi seluruh kader, khususnya yang menduduki jabatan publik.
Melalui 21 sikap politik tersebut, PDIP menegaskan posisinya untuk terus mengawal demokrasi, kedaulatan rakyat, serta agenda reformasi demi menghadapi tantangan nasional dan global ke depan (red).
