Balipustakanews.com, Denpasar – Akhir-akhir ini, setiap kali mendengar kata “politik”, yang terbayang di kepala saya hampir selalu sama: manuver, konflik elite, transaksi, dan perebutan posisi. Politik terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, apalagi dari penderitaan orang-orang yang sedang berjuang di tengah bencana. Karena itu, apa yang ditampilkan PDI Perjuangan dalam Rakernas I 2026 kemarin terasa agak berbeda—dan jujur saja, cukup menyentil.
Di tengah forum besar partai, Megawati Soekarnoputri tidak sibuk berbicara soal peta koalisi, target elektoral, atau strategi menghadapi lawan politik. Ia justru berdialog langsung dengan tim dokter dan relawan Baguna yang sedang bertugas di Aceh. Yang dibahas pun bukan soal kekuasaan, melainkan susu untuk bayi, makanan pendamping ASI, kondisi sekolah yang rusak, dan kebutuhan mendesak warga korban banjir.
Bagi saya, di situlah politik menemukan maknanya yang paling sederhana: hadir ketika rakyat sedang susah.
Dialog Megawati dengan seorang ibu korban bencana yang menggendong anaknya terasa sangat manusiawi.
Pertanyaannya tentang pendidikan anak pascabencana mungkin terdengar sepele, tapi justru di situ letak empatinya. Bencana bukan hanya merusak rumah, tetapi juga memutus sekolah, mengganggu tumbuh kembang anak, dan meninggalkan trauma panjang. Hal-hal seperti ini sering luput dari pidato politik yang biasanya penuh angka dan jargon.
Yang juga menarik, Rakernas ini tidak hanya menampilkan aksi kemanusiaan, tetapi juga penegasan soal krisis ekologis. Banjir, longsor, dan berbagai bencana lain tidak lagi dipahami sekadar sebagai “takdir alam”, melainkan sebagai akibat dari cara manusia memperlakukan lingkungannya. Deforestasi, eksploitasi berlebihan, relasi kuasa antara pengusaha dan penguasa—semua itu pelan-pelan sedang kita tuai dampaknya.
Sebagai warga biasa, saya justru merasa inilah wilayah yang seharusnya paling keras disuarakan oleh partai politik. Karena di sinilah kepentingan rakyat banyak bertemu langsung dengan keputusan-keputusan elite. Kalau politik hanya sibuk bertengkar soal kursi, sementara hutan terus hilang dan sungai terus rusak, maka bencana akan terus berulang, siapa pun yang berkuasa.
Aksi PDI-P melalui Baguna, Kapal RS Laksamana Malahayati, dapur umum, dan trauma healing memang tidak otomatis menyelesaikan problem struktural. Tapi setidaknya, ini memberi contoh bahwa partai politik bisa mengambil peran yang lebih bermakna: bukan hanya hadir lima tahun sekali, tetapi turun ketika keadaan benar-benar darurat.
Kita tentu boleh kritis, bahkan wajib kritis, terhadap semua partai politik.
Namun kita juga patut jujur mengakui, ketika ada upaya menggeser politik dari sekadar perebutan kuasa menuju politik kemanusiaan dan lingkungan, itu adalah arah yang layak didorong.
Mungkin inilah yang sering disebut sebagai high politics: politik yang tidak berhenti pada siapa dapat apa, tetapi berangkat dari pertanyaan yang lebih mendasar—siapa yang paling menderita, apa yang paling mendesak, dan bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan.
Sebagai warga biasa, saya tidak butuh terlalu banyak jargon. Saya hanya ingin politik yang terasa dekat, yang tidak canggung berbicara soal susu bayi, sekolah rusak, hutan gundul, dan sungai yang meluap. Kalau politik bisa kembali ke sana, mungkin kepercayaan yang selama ini terkikis perlahan bisa tumbuh lagi.
Penulis : Anugrah Arifanto
