Balipustakanews.com, Badung – Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Bali saat ini membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk penyediaan sedikitnya 32 ribu rumah layak huni bagi masyarakat. Harapan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi percepatan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan SMF dan PNM di Auditorium Kampus Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11/2025). Dengan tambahan atensi dari pusat, Koster menargetkan kebutuhan rumah rakyat di Bali dapat diselesaikan dalam rentang lima tahun.
Koster menjelaskan bahwa angka 32 ribu rumah tersebut merupakan gabungan dari kebutuhan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. “Di Bali ini, terbanyak adalah kewenangan kabupaten/kota yaitu 22 ribu,” ujarnya. Ia berharap alokasi anggaran 2026 dapat memberi ruang lebih besar bagi Bali agar penyediaan rumah layak huni bisa dipercepat.
“Mohon bisa dibantu lebih banyak di tahun 2026, sesuai dengan pagu, bersinergi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” tambahnya. Dengan sinergi lintas pemerintah, ia optimistis tidak akan ada lagi warga Bali yang tinggal di rumah tak layak huni.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyampaikan apresiasi atas program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto masing-masing satu juta unit untuk perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir.
Menurutnya, program besar ini menjadi peluang penting bagi masyarakat Bali untuk mendapatkan hunian yang lebih layak. Meski memahami ada daerah lain yang membutuhkan kuota lebih besar, ia tetap meminta perhatian lebih agar persoalan permukiman di Bali bisa diselesaikan lebih cepat dibanding wilayah lain.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, merespons positif permintaan tersebut. Ia menyebut perbaikan rumah tidak layak huni di Bali akan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan di lapangan.
“Di Bali, masih ada rumah tak layak huni dan kawasan kumuh dan kita akan perbaiki secara bertahap. Tadi saya mendapat laporan dari Walikota Denpasar kalau butuh 100 unit, tahun depan langsung kita alokasikan anggaran untuk merenovasi 100 rumah tak layak huni,” katanya.
Maruarar juga menegaskan keseriusan Presiden Prabowo dalam meningkatkan penyediaan rumah rakyat, yang tercermin dari naiknya anggaran renovasi rumah tak layak huni. “Tahun ini ada 45 ribu rumah dan tahun depan meningkat delapan kali lipat menjadi 400 ribu rumah. Ini membuktikan bahwa program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” tuturnya.
Dari sisi kebijakan makro, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menambahkan bahwa program perumahan ini dirancang agar masyarakat dapat memiliki rumah melalui skema pemerintah, sembari menghindari praktik rentenir yang kerap membebani warga.
“Kita ingin memastikan rakyat Bali bisa miliki rumah dengan skema pemerintah, mari kita sukseskan program ini dan pastikan KUR Perumahan sampai ke masyarakat dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*/pr)
