Balipustakanews.com, Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya memperkuat integritas, budaya antikorupsi, dan kesadaran terhadap gratifikasi di seluruh lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bali.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali serta Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (4/11).
Sekitar 300 peserta hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari pejabat eselon II dan III Pemprov Bali serta anggota Forum PAKSI. Turut hadir Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra, para kepala perangkat daerah, dan tim pemberdayaan penyuluh antikorupsi dari KPK RI yang dipimpin oleh Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sugiarto.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari perubahan budaya dan sistem sosial, bukan hanya lewat tindakan hukum.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Karena itu, strategi pemberantasannya juga harus luar biasa. Tidak cukup hanya OTT, tapi perlu dibangun sistem sosial yang berbudaya antikorupsi,” ujarnya tegas.
Koster juga mengingatkan ASN agar tidak tergoda oleh praktik suap, sogok, dan penyalahgunaan proyek pemerintah. Ia menilai kasus OTT terhadap pejabat di berbagai daerah harus dijadikan pelajaran berharga bagi jajaran Pemprov Bali. Selain itu, ia menekankan pentingnya pencegahan yang terencana dan konsisten agar perilaku koruptif tidak dianggap lumrah di masyarakat.
Lebih jauh, Gubernur Koster menyoroti pentingnya pendidikan etika dan moral sejak usia dini sebagai dasar pembentukan karakter bangsa. Ia mencontohkan bahwa anak-anak perlu diajarkan sejak kecil tentang makna kejujuran dan batasan hak milik orang lain. “Etika sederhana seperti larangan duduk di atas bantal mengandung nilai moral—menghormati sesuatu sesuai tempatnya,” tuturnya.
“Jika nilai-nilai seperti ini terus diajarkan, generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran moral yang kuat,” tambahnya.
5 Tahun Beruntun Raih Peringkat Pertama Nasional Capaian Nilai MCP KPK RI
Gubernur Koster juga menegaskan komitmen Pemprov Bali untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah capaian Bali sebagai provinsi dengan peringkat pertama nasional dalam nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK RI selama lima tahun berturut-turut.
Meski demikian, Koster menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pencapaian itu. “Capaian MCP harus diraih secara objektif, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Semua harus dilakukan dengan integritas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, di mana Pemprov Bali terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. “WTP itu bukan hasil ‘perdagangan’. Itu harus diperoleh karena sistem keuangan kita memang dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain itu, Forum PAKSI Bali yang dibentuk sejak 2021 kini memiliki 63 penyuluh antikorupsi aktif di seluruh kabupaten/kota. Atas kinerja tersebut, Pemprov Bali menerima penghargaan dari KPK pada 2024 sebagai pemerintah daerah paling aktif dalam pemberdayaan penyuluhan antikorupsi. “Saya yakin, penyuluhan antikorupsi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat akan mempercepat pemberantasan korupsi dan memperkuat pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya.
KPK Apresiasi Capaian Konsisten Bali
Sementara itu, Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Sugiarto, mengapresiasi konsistensi Bali dalam membangun tata kelola pemerintahan berintegritas.
“Program antikorupsi tidak hanya harus full documented, tetapi juga full implemented,” ujarnya, menegaskan pentingnya keseimbangan antara administrasi dan praktik nyata di lapangan.
Ia menilai peran Sekda dan Inspektorat sangat penting dalam menjaga implementasi kebijakan antikorupsi di daerah. Sugiarto juga menyoroti bahwa kearifan lokal seperti awig-awig, karma phala, dan nilai-nilai budaya Bali dapat dijadikan model pendidikan moral yang efektif.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh ASN untuk berkomitmen menjadikan Bali sebagai daerah yang berintegritas dan bebas dari korupsi. “Kalau korupsi terjadi, orang kaya akan menjadi miskin dan orang miskin akan semakin banyak. Karena itu, kita semua harus menjadi bagian dari gerakan antikorupsi,” pungkasnya. (hmspr/pr)
