Balipustakanews.com, Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (15/4/2025).
Dalam sambutannya, Koster menekankan bahwa pembangunan Bali ke depan akan mengikuti prinsip “satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.” Ia menyebutkan bahwa meski setiap kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri, tetap harus memperhatikan kepentingan menyeluruh demi keselarasan pembangunan. Strategi pembangunan harus terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi agar tercapai visi bersama.
Ia menyatakan bahwa beberapa program prioritas telah dirancang untuk dipercepat pelaksanaannya. Program-program ini tak hanya untuk lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi fondasi Haluan Pembangunan Bali Masa Depan menuju 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.
“Agenda pembangunan kita sudah dirancang secara sistematis, saatnya bekerja lebih cepat dan serius agar fondasi pembangunan semakin kuat,” tegas Koster.
Adapun program utama yang akan dipercepat antara lain pengembangan energi terbarukan, kemandirian pangan, pengendalian konversi lahan, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur strategis seperti underpass dan subway untuk mengatasi kemacetan.
Koster juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Program “Satu Keluarga Satu Sarjana” akan difokuskan untuk keluarga miskin yang belum memiliki lulusan sarjana. Selain itu, ia menargetkan pendidikan gratis hingga jenjang SMA/SMK agar SDM Bali semakin unggul dan kompetitif.
“Targetnya, di akhir 2029 semua fondasi sudah selesai dibangun agar pembangunan ke depan lebih terarah dan sistematis,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, yang hadir secara daring, mengingatkan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam Musrenbang, dengan menekankan bahwa anggaran harus diarahkan ke peningkatan pelayanan publik, bukan berdasarkan pola lama. Ia juga menyoroti pentingnya penanganan kemacetan dan kebersihan lingkungan di Bali.
Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dari Deputi Infrastruktur Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, yang menyebut bahwa Bali harus memperhatikan pembangunan manusia di luar wilayah metropolitan, mengatasi pencemaran air dan alih fungsi lahan, serta memperkuat sektor pertanian dan ekonomi kreatif sebagai penopang pariwisata berkelanjutan.
Musrenbang ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh adat dan agama, pejabat daerah, kepala OPD, serta perwakilan dari instansi vertikal, BUMD, BUMN, dan berbagai lembaga kemasyarakatan. (kb/pr)
Discussion about this post