Giri Prasta Tegaskan Komitmen Pemprov Bali dalam Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Exit Meeting Pemeriksaan Interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Jumat (21/3/25).

Giri Prasta menyebutkan bahwa LKPD Tahun 2024 telah dipersiapkan oleh Pemprov Bali dan segera disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Bali. Ia menambahkan bahwa laporan tersebut juga mencakup data ekonomi makro daerah dan analisis belanja wajib dalam struktur APBD.

Ia berharap Pemprov Bali bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat yang telah diperoleh selama 11 tahun berturut-turut sejak 2013.

“WTP bukanlah tujuan akhir, yang terpenting adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, kami tetap berkomitmen untuk mempertahankan capaian ini di tahun 2024,” jelasnya.

Untuk menunjang hal tersebut, Pemprov Bali telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

• Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

• Menggunakan sistem Silau Pemda untuk mendukung penyusunan laporan keuangan.

• Melakukan rekonsiliasi kas secara rutin guna mencocokkan data dengan laporan bank.

• Menjalin koordinasi intensif antara akuntansi, bendahara perangkat daerah, dan BPKAD.

• Melakukan rekonsiliasi aset secara berkala untuk menjaga ketepatan pencatatan.

• Memperkuat fungsi pengawasan internal melalui peran APIP dalam proses review laporan.

Ia juga mengapresiasi dukungan tim pemeriksa BPK dan berharap kerja sama ini bisa membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Di sisi lain, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyampaikan bahwa pemeriksaan interim bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan, serta kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Ia pun mengapresiasi keberhasilan Pemprov Bali meraih opini WTP selama 11 tahun berturut-turut dan mendorong agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan. Selain itu, ia mengajak pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. (wb/pr)