Wakil Bendahara Umum (Wabendum) BPD HIPMI Bali Bidang III ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga anggota Tim Komunikasi Gubernur Bali serta Wasekjen DPP Abpednas itu optimistis persoalan lindi di kawasan Suwung dapat dituntaskan dengan perbaikan instalasi pengolahan serta penerapan teknologi yang tepat.

“Air lindi ini berkumpul setelah sekian puluh tahun. Karena itu, penanganannya tidak bisa sembarangan dan tidak bisa disamakan dengan treatment air lindi dalam skala kecil,” kata Shalahudin dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Menurut pria yang juga berprofesi sebagai pengacara dan akrab disapa Shalahudin tersebut, usia timbunan sampah di Suwung menjadi faktor penting dalam memahami kompleksitas persoalan lindi.

Sejumlah catatan menyebut kawasan TPA Suwung mulai dipersiapkan sejak 1984. Sementara studi yang merujuk data Kementerian Pekerjaan Umum mencatat fasilitas tersebut mulai dioperasikan pada 1986. Dengan demikian, kawasan itu telah digunakan untuk menampung sampah sekitar empat dekade.

Luas TPA Suwung kemudian berkembang menjadi sekitar 32,4 hektare. Sebelum pembatasan operasional dilakukan, volume sampah yang masuk pernah mencapai sekitar 1.000 ton per hari dengan pergerakan 400 hingga 500 truk setiap harinya.

Shalahudin mengatakan, akumulasi sampah dalam waktu panjang berpotensi menghasilkan lindi dalam jumlah dan karakteristik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, menurut beliau, pengolahannya tidak cukup hanya mengandalkan proses biologis.

“Air lindi yang sudah menahun, bahkan puluhan tahun, perlu treatment khusus supaya dapat diolah dengan benar. Dalam pengolahan air limbah di Suwung bukan hanya menggunakan mikroorganisme, tetapi juga memerlukan teknologi yang tepat,” ujarnya.

TPA Suwung sebenarnya telah memiliki Instalasi Pengolahan Lindi (IPL). Studi teknis terhadap fasilitas tersebut mencatat sistem pengolahannya antara lain menggunakan kolam anaerob, fakultatif, aerob, hingga constructed wetland. Namun, evaluasi sejak lama menunjukkan kinerja pengolahan lindi menjadi salah satu persoalan yang perlu diperbaiki.

Persoalan itu kembali menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil pengawasan yang disampaikan pada Desember 2025 menemukan kualitas lindi di TPA Suwung masih melampaui baku mutu pada sejumlah parameter, yakni BOD, COD, TSS, nitrogen total, dan merkuri.

Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 59 Tahun 2016, batas maksimum BOD lindi ditetapkan 150 mg/liter, COD 300 mg/liter, TSS 100 mg/liter, nitrogen total 60 mg/liter, merkuri 0,005 mg/liter, dan kadmium 0,1 mg/liter.

Kementerian Pekerjaan Umum pada 2026 juga memasukkan perbaikan sistem IPL/lindi sebagai salah satu rekomendasi rehabilitasi TPA Regional Sarbagita Suwung, bersama perbaikan pola operasional dan pelaksanaan landfill mining.

Shalahudin mengatakan dirinya mempercayakan penyelesaian persoalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Bali. Menurut beliau, perbaikan fasilitas pengolahan lindi tahun ini menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian persoalan lingkungan di Suwung.

“Kita optimistis masalah lindi ini dapat diselesaikan. Yang terpenting pengolahannya dilakukan dengan teknologi yang tepat dan benar, sehingga air hasil pengolahan nantinya memenuhi standar yang dipersyaratkan,” kata Shalahudin.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Shalahudin Optimistis Masalah Air Lindi TPA Suwung Bisa Dituntaskan dengan Teknologi Tepat appeared first on Balipustakanews.

Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi Bina Vokalia Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (23/9/2026).

Koster menyampaikan selamat sekaligus memberikan apresiasi atas perjuangan anak-anak Bina Vokalia Bali yang mampu mengharumkan nama Bali dan Indonesia melalui seni suara di tingkat internasional.

Menurut beliau, capaian tersebut menjadi kebanggaan karena menunjukkan kemampuan generasi muda Bali untuk bersaing dan menunjukkan kualitasnya di panggung dunia.

Dalam kompetisi di Jepang, Bina Vokalia Bali membawa 37 penyanyi muda berusia 4 hingga 13 tahun. Mereka tampil mewakili Indonesia dalam kategori Children’s Choir A-1 atau kategori paduan suara anak usia 13 tahun ke bawah.

Berdasarkan hasil resmi Tokyo International Choir Competition, Bina Vokalia Bali meraih Gold Prize dengan nilai 85,32 sekaligus menjadi pemenang kategori Children’s Choir A-1. Kelompok paduan suara asal Bali tersebut juga terpilih melaju ke babak Grand Prix.

Kompetisi internasional tersebut berlangsung di Dai-ichi Seimei Hall, Tokyo, pada 24 hingga 26 Juli 2026. Ajang itu mempertemukan berbagai kelompok paduan suara dari sejumlah negara dalam berbagai kategori.

Kementerian Luar Negeri RI juga mencatat Bina Vokalia Bali membawa 37 penyanyi muda berusia 4–13 tahun. Di bawah arahan konduktor Putri Faradini Baihaqi dan pianis Rainhard B. Torang, mereka membawakan sejumlah karya, termasuk lagu “Michi” karya Ko Matsushita serta aransemen lagu Indonesia seperti “Meyong-Meyong”, “Bengawan Solo”, dan “Naik Delman”.

Keberhasilan menjadi juara kategori sekaligus melaju ke Grand Prix menjadi catatan penting bagi perjalanan Bina Vokalia Bali yang telah lama berkecimpung dalam pengembangan seni vokal dan paduan suara.

Tokyo International Choir Competition mencatat Bina Vokalia Bali berdiri sejak 1976 dan telah mewakili Indonesia dalam berbagai kompetisi serta festival internasional sejak 1981.

Koster menilai pencapaian tersebut memperlihatkan bahwa anak-anak Bali memiliki potensi besar apabila mendapatkan ruang, pembinaan, dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sejak usia dini.

Prestasi Bina Vokalia Bali juga dinilai membawa pesan bahwa generasi muda dapat mengambil peran dalam memperkenalkan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional.

Melalui pencapaian di Tokyo tersebut, suara anak-anak Bali tidak hanya membawa nama daerah, tetapi juga menjadi bagian dari prestasi Indonesia di panggung seni dunia.

Editor: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Apresiasi Bina Vokalia Bali Usai Juara I Kompetisi Paduan Suara di Tokyo appeared first on Balipustakanews.

Dalam pertemuan tersebut, Koster memberikan motivasi dan doa kepada para pemain agar mampu tampil maksimal serta menjadikan kompetisi tingkat nasional sebagai pengalaman penting dalam proses pembinaan mereka sebagai pesepakbola muda.

Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui bantuan dana sebesar Rp45 juta untuk membantu keberangkatan dan perjuangan Bali United U-13 selama mengikuti kompetisi nasional.

Koster berharap para pemain muda tersebut dapat memanfaatkan kesempatan berlaga di tingkat nasional dengan sebaik-baiknya. Selain mengejar prestasi, kompetisi dinilai menjadi ruang bagi pemain muda untuk membangun mental bertanding, disiplin, dan pengalaman menghadapi tim-tim dari berbagai daerah di Indonesia.

Para pemain Bali United U-13 akan membawa nama Bali dalam kompetisi tersebut. Bagi mereka yang masih berada pada usia pembinaan, kesempatan tampil di Piala Soeratin menjadi salah satu tahapan penting dalam pengembangan kemampuan sekaligus pembentukan karakter sebagai atlet.

Manager Bali United U-13, Alit Wardika, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Gubernur Bali kepada seluruh pemain dan ofisial.

Menurut Alit, dukungan pemerintah daerah menjadi tambahan semangat bagi tim sebelum berangkat mengikuti kompetisi nasional.

“Pak Gubernur sangat mendukung dan mendoakan anak-anak agar bisa berjuang maksimal. Kami sangat mengapresiasi doa dan support yang luar biasa dari Bapak Gubernur Bali,” ujar Alit.

Ia mengatakan, perhatian tersebut akan dijawab dengan kerja keras seluruh anggota tim. Para pemain bertekad memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga nama baik Bali selama mengikuti pertandingan.

“Tentu kami akan berjuang habis-habisan membawa nama Bali,” tegasnya.

Sementara itu, Head Coach Bali United U-13, Frandika, terus mematangkan persiapan tim menjelang kompetisi. Meski waktu persiapan menuju Piala Soeratin Seri Nasional relatif singkat, kondisi tersebut tidak mengurangi keyakinannya terhadap kemampuan para pemain.

Frandika bersama tim pelatih terus menggembleng pemain agar siap menghadapi persaingan dengan tim-tim terbaik dari berbagai daerah.

Selain aspek teknik dan fisik, kesiapan mental menjadi perhatian karena para pemain akan menghadapi atmosfer pertandingan tingkat nasional yang berbeda dibandingkan kompetisi di daerah.

Audiensi dengan Gubernur Koster pun menjadi bagian dari rangkaian persiapan sebelum tim berangkat. Para pemain tidak hanya mendapatkan dukungan untuk bertanding, tetapi juga pesan bahwa perjuangan mereka di lapangan menjadi bagian dari upaya membawa nama Bali melalui prestasi olahraga.

Dengan membawa 25 pemain dan lima ofisial, Bali United U-13 kini bersiap menghadapi Piala Soeratin Seri Nasional. Tim berharap dukungan yang diterima dapat menjadi tambahan motivasi untuk tampil disiplin, bekerja keras, dan memberikan hasil terbaik bagi Bali.

Editor: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Dukung Bali United U-13 Berlaga di Piala Soeratin Nasional appeared first on Balipustakanews.

Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat menerima audiensi jajaran WHDI Bali di Gedung Nari Graha, Denpasar, Senin (21/9/2026). Pertemuan itu membahas penguatan pendidikan karakter, pemahaman nilai-nilai agama Hindu, hingga pemberdayaan masyarakat.

Putri Koster menilai WHDI Bali memiliki posisi strategis sebagai organisasi perempuan Hindu yang dapat menjadi wadah komunikasi sekaligus penyebarluasan informasi dan pemahaman mengenai nilai-nilai agama Hindu kepada masyarakat.

“WHDI penting untuk terus tumbuh dan aktif di tengah masyarakat sebagai wadah komunikasi dan informasi mengenai ajaran agama Hindu. Dari sini kita dapat memperkuat pemahaman umat sekaligus membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama,” ujar Putri Koster.

Menurut beliau, pemahaman terhadap ajaran agama tidak cukup hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi juga perlu diwujudkan melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai agama, kata beliau, semestinya menjadi landasan masyarakat dalam menjaga tata krama, etika, toleransi, serta kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.

“Pemahaman agama harus mampu menjadi pegangan dalam kehidupan, termasuk bagaimana kita menjaga tata krama, perilaku, serta toleransi dalam hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya,” imbuhnya.

Dalam audiensi tersebut, Ketua WHDI Bali Tjokorda Istri Sri Ramaswati menyampaikan rencana pelaksanaan webinar bertajuk “Catur Guru” yang menyasar kalangan remaja, terutama siswa SMP, SMA, dan SMK.

Program tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan era digital.

Melalui pemahaman Catur Guru, generasi muda diharapkan memiliki pedoman dalam bersikap dan bertindak, termasuk ketika menghadapi berbagai persoalan sosial seperti perundungan atau bullying.

“Dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang Catur Guru, kita berharap mereka memiliki pegangan dalam berpikir dan berperilaku sehingga tidak keluar dari koridor nilai-nilai agama,” kata Tjokorda Istri Sri Ramaswati.

Menurut beliau, pemahaman yang kuat mengenai Catur Guru juga diharapkan membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat, beretika, serta menjunjung tinggi sopan santun.

Putri Koster menyambut baik rencana tersebut. Beliau berharap peran WHDI Bali dapat terus diperluas, tidak hanya pada bidang keagamaan, tetapi juga dalam mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan, pengajaran agama, serta kegiatan sosial.

Sinergi antara Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali dan WHDI Bali juga diharapkan mampu menghadirkan program-program yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Sinergi ini kita harapkan mampu menjadi legacy bagi organisasi dalam memajukan sumber daya manusia Hindu. Dengan ruang gerak yang berlandaskan ajaran Hindu serta tetap berpijak pada adat, dresta, dan kearifan lokal, kita ingin melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berkarakter,” pungkas Putri Koster.

Editor: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Terima Audiensi WHDI Bali, Ibu Putri Koster Tekankan Pendidikan Karakter Generasi Muda appeared first on Balipustakanews.

Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan “Endek Energetic: Heritage in Motion” yang digelar di Kabupaten Buleleng, Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan olahraga zumba tersebut diikuti ratusan peserta yang mengenakan kostum dengan sentuhan kain endek Bali. Perpaduan olahraga dan kain tradisional itu menjadi salah satu cara memperkenalkan endek dalam suasana yang lebih dinamis sekaligus menunjukkan bahwa warisan budaya Bali dapat menjadi bagian dari gaya hidup modern.

Putri Koster mengatakan, pelestarian endek tidak cukup dilakukan melalui kegiatan formal maupun ruang-ruang tradisional. Menurut beliau, kain endek harus semakin sering diperkenalkan, digunakan, serta dikembangkan dalam berbagai aktivitas masyarakat.

“Menjaga kelestarian warisan leluhur merupakan kewajiban kita bersama tanpa terkecuali. Semakin banyak yang mengetahui keberadaan endek, mengenal, menggunakan, dan mencintai produk lokal kita, maka semakin kuat pula upaya kita menjaga dan melestarikannya,” ujar Putri Koster.

Menurut beliau, semakin luas penggunaan endek juga akan memberikan dampak ekonomi bagi para perajin. Selain menjaga warisan budaya, peningkatan penggunaan kain tradisional tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan industri kerajinan dan mendorong munculnya generasi baru perajin tenun.

“Tidak hanya warisan leluhur yang kita jaga dan lestarikan, tetapi perputaran perekonomian dan regenerasi perajin kain tenun juga semakin banyak yang lahir,” katanya.

Sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Koster menilai ruang promosi endek perlu terus diperluas. Tidak hanya melalui fesyen dan kegiatan seni, tetapi juga olahraga serta berbagai aktivitas kreatif yang dekat dengan masyarakat.

Menurut beliau, zumba menjadi salah satu pilihan karena olahraga tersebut diminati berbagai kelompok usia. Dengan pendekatan seperti ini, masyarakat dapat berolahraga sekaligus mengenal dan menggunakan endek.

“Penggunaan kain endek tentu saja pengenalannya tidak kami batasi agar semakin dikenal dan mendunia,” ujarnya.

Putri Koster berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Beliau bahkan mengusulkan aktivitas zumba dengan mengangkat endek digelar dua kali dalam setahun.

“Zumba ini diharapkan menjadi wadah bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk berkreativitas sekaligus menjadi sehat. Kegiatan seperti ini saya harapkan dilaksanakan dua kali setahun,” katanya.

Selain memperluas penggunaan endek di dalam negeri, Putri Koster juga mendorong agar kain tradisional Bali tersebut semakin dikenal hingga mancanegara. Kolaborasi antara perajin, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan berbagai sektor dinilai dapat membuka peluang promosi yang lebih luas.

Beliau juga mendorong lahirnya Zin Zumba asal Bali yang memiliki kompetensi dan sertifikasi internasional.

“Jangan hanya kita yang mengundang zin dari luar negeri, tetapi kita juga harus bisa menjadi zin zumba yang diundang oleh negara lain,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyambut positif kegiatan tersebut. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, saat membacakan sambutan Bupati Buleleng, menyampaikan bahwa “Endek Energetic: Heritage in Motion” menjadi bentuk inovasi yang memadukan pelestarian kain tenun endek dengan gaya hidup modern.

Pemkab Buleleng juga menyatakan dukungan terhadap kegiatan yang memberikan ruang bagi pengembangan UMKM tenun sekaligus memperkuat keberlangsungan para perajin.

Ketua Panitia Pelaksana Zin Laksmi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkenalkan kain endek melalui olahraga. Acara turut menghadirkan Zin Zumba Damla Amanat dari Jerman dan Rodrigo Rocco dari Chili, serta puluhan Zin Zumba asal Bali.

Keterlibatan instruktur dari dalam dan luar negeri itu diharapkan semakin memperluas ruang pengenalan endek serta memperkuat pesan bahwa kain tradisional Bali dapat terus berkembang dan digunakan oleh generasi masa kini tanpa kehilangan nilai budaya yang melekat di dalamnya.

Editor: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Ibu Putri Koster Perluas Promosi Endek Bali, Padukan Warisan Budaya dengan Zumba appeared first on Balipustakanews.

Menurut Koster, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lahan produktif, lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat Bali, terutama petani.

“Jangan karena uang kita mengorbankan Bali,” kata Koster saat menjadi keynote speaker dalam seminar bertajuk “Sinergi Pemerintah Daerah, Kementerian ATR/BPN, Notaris dan PPAT untuk Memberikan Perlindungan terhadap Tanah Pertanian Bali di Tengah Arus Investasi serta Menjaga Pembangunan Bali Berkelanjutan” di Hongkong Garden Restaurant, Denpasar Timur, Minggu (20/9/2026).

Koster mengatakan, Bali merupakan pulau dengan wilayah relatif kecil, sekitar 5.590 kilometer persegi, tetapi menghadapi tekanan pembangunan yang semakin besar. Kondisi itu berjalan seiring dengan tingginya aktivitas pariwisata dan investasi.

Pada 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta wisatawan, terdiri dari 7,05 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik. Pemprov Bali sebelumnya memperkirakan perputaran ekonomi pariwisata Bali pada tahun tersebut mencapai sekitar Rp176 triliun.

Di sisi lain, Koster menilai tingginya nilai ekonomi tanah menjadi tantangan bagi upaya mempertahankan sawah dan lahan pertanian.

Menurut beliau, ketika investor menawarkan harga tanah yang nilainya setara dengan hasil panen selama 10 hingga 20 tahun, keputusan petani menjual tanah merupakan sesuatu yang dapat dipahami dari sisi ekonomi keluarga.

Karena itu, Koster berpandangan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan larangan alih fungsi lahan.

“Larangan alih fungsi lahan saja tidak cukup. Harus ada insentif nyata bagi petani, sehingga mempertahankan sawah menjadi pilihan ekonomi yang layak,” ujar Koster.

Menurut beliau, kebijakan perlindungan lahan harus membuat sektor pertanian tetap memberikan prospek ekonomi bagi masyarakat. Jika tidak ditata dengan baik, upaya mewujudkan kedaulatan pangan Bali akan menghadapi tantangan serius.

Persoalan lainnya adalah regenerasi petani. Koster menyoroti tenaga kerja pertanian yang banyak diisi kelompok usia di atas 50 tahun, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sektor tersebut masih menjadi tantangan.

Dengan demikian, mempertahankan lahan pertanian menurut Koster harus dibarengi dengan upaya menjaga keberlanjutan profesi petani serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Bali telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga lahan produktif, mendukung kedaulatan pangan, serta mencegah praktik penguasaan lahan melalui skema nominee.

Koster juga meminta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ikut mengambil peran dalam perlindungan pertanahan Bali.

Menurut beliau, Notaris dan PPAT tidak hanya berperan mengesahkan atau mengadministrasikan transaksi, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mencegah praktik nominee melalui berbagai bentuk akta dan perjanjian pertanahan.

Kebijakan perlindungan lahan tersebut, kata Koster, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 yang ditetapkan melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Melalui kerangka pembangunan tersebut, Bali diarahkan menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan, termasuk mengendalikan alih fungsi lahan, mengembangkan pertanian organik, menjaga sumber air dan ekosistem, serta memperkuat kedaulatan pangan.

Seminar tersebut turut dihadiri Direktur Penanganan Perkara Pertanahan Kementerian ATR/BPN Joko Subagya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyan, Ketua Pengwil Bali Ikatan Notaris Indonesia I Wayan Muntra, serta anggota Ikatan Notaris Indonesia se-Bali.

Editor: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian Bali di Tengah Tekanan Investasi appeared first on Balipustakanews.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, salah satu agenda yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam skala besar. Sekitar 1.000 hektare lahan tengah disiapkan di Kabupaten Jembrana dan Buleleng.

Hal tersebut disampaikan Koster saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (21/9/2026).

Menurut Koster, sekitar 300 hektare lahan disiapkan di Jembrana dan sekitar 700 hektare di Buleleng. Proses penyiapan lahan dan perizinan masih dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), serta kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pertanahan.

Pengembangan tersebut merupakan bagian dari percepatan transisi menuju energi bersih. Sebelumnya, Bali memperoleh alokasi pengembangan PLTS sebesar 1.000 megawatt peak (MWp) dalam program nasional energi surya.

Koster menjelaskan, kebutuhan listrik Bali saat ini berada di kisaran 1.300 megawatt (MW), sedangkan ketersediaannya sekitar 1.450 MW. Kebutuhan tersebut diperkirakan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta aktivitas masyarakat.

“Maka ke depan kita membutuhkan sumber energi baru. Beralih menuju energi bersih,” kata Koster.

Menurut beliau, pengembangan energi terbarukan tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga mendukung citra Bali sebagai daerah yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Energi bersih dinilai semakin penting untuk menopang kebutuhan hotel, industri pariwisata, transportasi, hingga aktivitas masyarakat. Pemprov Bali, kata Koster, akan terus mengawal percepatan penyediaan lahan dan perizinan proyek tersebut.

Program PLTS tersebut melanjutkan agenda pengembangan energi terbarukan Bali yang sebelumnya ditandai dengan peluncuran dan groundbreaking PLTS di Gilimanuk, Jembrana, pada 25 Agustus 2026.

Selain energi, Koster memaparkan sejumlah proyek transportasi dan infrastruktur untuk mengurangi kemacetan serta memperkuat konektivitas Bali.

Salah satunya adalah pembangunan trem listrik berbasis baterai pada koridor Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga Canggu, Kabupaten Badung.

Menurut Koster, pembangunan trem direncanakan mulai pada 2027 dengan groundbreaking ditargetkan pada Maret 2027. Pemprov Bali juga tengah mengupayakan agar peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Presiden RI.

“Sudah dilakukan paparan, sudah oke, anggarannya juga disiapkan. Jadi mulai 2027 akan dibangun. Sedang diupayakan yang akan meresmikan itu adalah Bapak Presiden langsung,” ujar Koster.

Rencana pembangunan trem Bandara–Canggu sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui kerja sama Pemprov Bali, Pemkab Badung, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Moda tersebut dirancang menggunakan teknologi baterai dan diproyeksikan menjadi salah satu alternatif transportasi massal untuk kawasan Bali Selatan.

Koster juga menyoroti distribusi logistik yang selama ini banyak bergerak dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Denpasar melalui jalur darat. Untuk mengurangi beban lalu lintas, beliau telah berdiskusi dengan Menteri Perhubungan mengenai pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng.

“Nanti sebagian tidak usah semuanya lewat darat dari Gilimanuk. Bisa langsung ke Celukan Bawang,” katanya.

Pengembangan tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara dan Bali Barat.

Pemprov Bali juga tengah mengoordinasikan pembangunan serta peningkatan sejumlah ruas jalan, jembatan, fasilitas parkir, dan penanganan titik kemacetan dengan pemerintah pusat. Sejumlah proyek telah berada pada tahap studi, Detail Engineering Design (DED), penyiapan lahan, hingga persiapan menuju tender.

Koster turut menjelaskan perkembangan rencana Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi. Menurut beliau, konsep sebagian trase mengalami penyesuaian. Ruas Gilimanuk–Pekutatan direncanakan melalui peningkatan kapasitas jalan nasional, sedangkan jalan tol akan diterapkan pada ruas berikutnya sesuai perencanaan pemerintah pusat.

Koster berharap sejumlah pekerjaan fisik dapat berjalan mulai 2027 dan secara bertahap memberikan dampak terhadap persoalan kemacetan pada 2028.

“Kalau ini selesai semua, saya kira 2028 kita tidak lagi menghadapi masalah yang macet-macet seperti begini,” ujar Koster.

Menurut Koster, pembangunan transportasi publik, konektivitas logistik, infrastruktur jalan, serta energi bersih harus berjalan beriringan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan daya saing Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Paparkan Proyek Strategis Bali: PLTS Skala Besar, Trem Listrik hingga Konektivitas Logistik appeared first on Balipustakanews.

Penegasan tersebut disampaikan Koster saat menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali dalam rapat paripurna di Denpasar, Senin (21/9/2026).

“Kita butuh investasi, tetapi investasi yang benar, mengikuti peraturan perundang-undangan,” kata Koster.

Menurut Koster, investasi tetap diperlukan untuk mendorong aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat pembangunan Bali. Namun, kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan tata ruang maupun ketentuan hukum.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov Bali telah membentuk tim pengawas kinerja penyelenggaraan tata ruang. Tim tersebut melakukan pemantauan secara berkala ke seluruh kabupaten dan kota di Bali.

Hasil pengawasan kemudian disampaikan kepada bupati dan wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing agar dapat ditindaklanjuti.

Koster juga mengapresiasi fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD Bali dalam menemukan dan mengawasi berbagai persoalan tata ruang.

Menurut beliau, pengawasan diperlukan agar pembangunan di Bali tidak berkembang tanpa kendali dan tetap sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.

Koster menilai penegakan aturan harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap terukur. Kebijakan pemerintah, menurut beliau, jangan sampai menimbulkan persepsi bahwa Bali menutup diri atau bersikap antipati terhadap investasi.

Investasi yang memenuhi seluruh ketentuan, kata Koster, tetap akan memperoleh dukungan pemerintah. Sebaliknya, pelanggaran tata ruang maupun perizinan harus ditindak agar tidak menjadi preseden bagi investasi lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Koster turut menyinggung sengketa administrasi pemerintahan terkait proyek lift kaca di kawasan Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung.

Pemprov Bali sebelumnya memutuskan menempuh upaya hukum banding setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar mengabulkan gugatan investor proyek tersebut.

Koster menegaskan pemerintah tetap melanjutkan proses hukum dan tidak melakukan kompromi terhadap persoalan yang berkaitan dengan prinsip penegakan aturan.

Sikap terhadap investasi tersebut juga disampaikan dalam konteks posisi Bali sebagai salah satu penggerak utama pariwisata nasional.

Koster menyebut sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali sepanjang 2025. Pada periode yang sama, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional mencapai sekitar 15,39 juta.

Dengan angka tersebut, Koster menyebut sekitar 45,8 persen wisatawan asing yang datang ke Indonesia memilih Bali sebagai tujuan perjalanan.

“Wisatawan asing yang ke Indonesia, 45,8 persen itu ke Bali,” ujar Koster.

Apabila digabungkan dengan wisatawan domestik, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali sepanjang 2025 disebut mencapai sekitar 16,3 juta.

Koster juga menyampaikan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara selama berada di Bali mencapai sekitar 1.522 dollar AS per kunjungan.

Menurut beliau, besarnya pergerakan wisatawan menunjukkan posisi strategis Bali terhadap perekonomian nasional, baik melalui perputaran usaha, penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap devisa.

Meski demikian, Koster mengatakan besarnya aktivitas pariwisata juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur dan layanan publik.

Karena itu, beliau menilai dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Bali perlu terus diperkuat, terutama untuk menangani persoalan kemacetan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta kebutuhan energi.

Koster berpandangan kualitas infrastruktur, penataan ruang, dan pengendalian pembangunan menjadi faktor penting untuk mempertahankan daya saing Bali sebagai destinasi pariwisata internasional dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pengembangan investasi di Bali diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berjalan sejalan dengan tata ruang, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas pariwisata.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Perketat Pengawasan Tata Ruang, Investor di Bali Diminta Patuhi Perizinan appeared first on Balipustakanews.

Pada saat yang sama, Koster juga akan meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melakukan kajian mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) serta kemungkinan penerapan skema upah minimum sektoral di Bali.

Dua hal tersebut disampaikan Koster saat menjawab pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Senin (21/9/2026).

Terkait pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Koster mengatakan manajemen konstruksi saat ini tengah bekerja mempersiapkan pembangunan zona inti kawasan.

Tahapan perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) ditargetkan selesai pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2026.

Zona inti tersebut nantinya mencakup sejumlah fasilitas untuk kegiatan seni dan kebudayaan, di antaranya panggung terbuka utama, panggung madya, panggung tertutup, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Koster menyebut pembangunan kembali zona inti ditargetkan dimulai pada 24 November 2026. Pekerjaan utama diharapkan rampung pada akhir 2027.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi pergeseran jadwal, beliau menargetkan seluruh fasilitas utama tetap dapat diselesaikan sebelum Juni 2028.

“Pesta Kesenian Bali ke-50 tahun 2028, bulan Juni, sudah kita laksanakan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung,” kata Koster.

Selain zona inti, Kawasan Pusat Kebudayaan Bali juga memiliki zona komersial dengan luas sekitar 150 hektare.

Menurut Koster, zona tersebut dirancang untuk dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Sejumlah fasilitas yang direncanakan antara lain marina, lapangan golf, convention center, hotel, serta fasilitas komersial lainnya.

Saat ini, kajian kelayakan atau feasibility study untuk pengembangan zona komersial masih dilakukan.

Koster mengingatkan kebutuhan investasi untuk pengembangan kawasan tersebut sangat besar. Karena itu, beliau meminta calon mitra yang ingin terlibat memiliki kemampuan modal yang jelas.

“Pastikan punya uang. Jangan coba-coba. Daripada sengketa belakangan, lebih baik mundur,” ujarnya.

Koster berharap Pusat Kebudayaan Bali nantinya tidak hanya menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Koster turut menanggapi persoalan UMP dan kesejahteraan pekerja di Bali.

Beliau mengatakan kebijakan pengupahan perlu dikaji secara akurat agar mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

“Saya sangat setuju. Saya mau diskusi mengenai UMP ini dengan pakarnya,” kata Koster.

Menurut Koster, penetapan UMP mengikuti dasar dan mekanisme yang ditentukan pemerintah pusat sehingga ruang kebijakan pemerintah daerah memiliki batas tertentu.

Namun, Pemprov Bali masih dapat melakukan kajian terhadap karakteristik ekonomi daerah serta struktur pengupahan pada berbagai sektor.

Kajian tersebut, kata Koster, harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, kondisi perekonomian, hingga pendapatan riil yang diterima pekerja.

Beliau mengingatkan pendapatan pekerja di sejumlah sektor tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi juga dapat berupa tunjangan dan komponen pendapatan tambahan lainnya.

Kondisi tersebut antara lain ditemukan pada sektor pariwisata, termasuk industri perhotelan dan restoran.

Karena itu, Koster akan meminta BRIDA melakukan kajian agar pemerintah memiliki dasar perhitungan yang lebih terukur.

“Segera saya tugaskan tim BRIDA untuk mengkaji ini supaya lebih akurat, terukur, sesuai,” ujarnya.

Selain UMP, Koster juga membuka kemungkinan mengkaji penerapan upah minimum sektoral. Namun, menurut beliau, kebijakan tersebut tidak dapat disamaratakan karena kemampuan dan karakteristik masing-masing sektor usaha berbeda.

Hasil kajian BRIDA nantinya akan dibahas bersama DPRD Bali sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut terkait kebijakan pengupahan.

Koster berharap kebijakan yang disusun nantinya dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Bali.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Siapkan Pusat Kebudayaan Bali untuk PKB 2028 dan Kajian Upah Minimum Sektoral appeared first on Balipustakanews.

Menurut Koster, pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dicantumkan untuk menjaga keseimbangan postur APBD ketika pendapatan daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) belum mencukupi kebutuhan belanja.

Hal itu disampaikan Koster saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 di Denpasar, Senin (21/9/2026).

Koster menjelaskan, APBD pada prinsipnya harus menyajikan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara seimbang. Ketika kebutuhan belanja lebih besar dibandingkan pendapatan, APBD akan mencatat defisit.

Defisit tersebut terlebih dahulu dapat ditutup menggunakan SILPA. Apabila SILPA belum mencukupi, pemerintah daerah dapat mencantumkan sumber pembiayaan lainnya, termasuk pinjaman daerah.

“Jadi pencantuman pinjaman daerah merupakan strategi untuk menciptakan keseimbangan postur APBD antara pendapatan dengan belanja,” kata Koster.

Beliau mencontohkan penyusunan APBD 2023 yang ketika itu mencantumkan rencana pinjaman daerah sekitar Rp670 miliar.

Namun, pinjaman tersebut pada akhirnya tidak direalisasikan karena kondisi keuangan daerah pada akhir tahun memungkinkan Pemprov Bali menutup kebutuhan anggaran tanpa harus menarik utang baru.

“Dalam praktiknya tidak pernah direalisasikan. Tapi sebagai satu sistem penyusunan APBD, dia harus dicantumkan,” ujar Koster.

Koster menegaskan, Pemprov Bali tetap mengutamakan optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja untuk menjaga kesehatan fiskal.

Apabila pada kondisi tertentu pinjaman daerah harus direalisasikan, menurut beliau, penggunaannya harus diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat dan nilai tambah dalam jangka panjang.

Dalam penjelasannya, Koster juga membedakan SILPA menjadi dua kelompok, yakni SILPA terikat dan SILPA tidak terikat.

SILPA terikat antara lain bersumber dari sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penggunaannya terikat pada ketentuan dan peruntukan masing-masing sehingga tidak dapat dialihkan secara bebas.

Sementara itu, SILPA tidak terikat dapat digunakan untuk membiayai program pada tahun anggaran berikutnya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan yang sama, Koster juga menjelaskan tata kelola hibah Pemprov Bali. Beliau menegaskan penyaluran hibah telah menggunakan sistem digital e-Hibah untuk mencegah terjadinya duplikasi penerima maupun pengajuan.

Menurut Koster, hibah Pemprov Bali terdiri atas sejumlah kelompok, mulai dari hibah kepada masyarakat yang difasilitasi DPRD, hibah kepada lembaga vertikal, hingga hibah yang diajukan langsung kepada pemerintah provinsi.

Setiap pengajuan, kata beliau, harus melalui proses verifikasi administratif dan pemeriksaan faktual di lapangan.

“Pemberian hibah tidak akan terjadi duplikasi karena kita sudah menggunakan aplikasi digital e-Hibah,” kata Koster.

Koster menambahkan, realisasi hibah juga diperiksa Inspektorat dan menjadi bagian dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nama penerima, besaran anggaran, hingga peruntukan hibah dicantumkan dalam dokumen penjabaran Perubahan APBD 2026 sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban anggaran.

Beliau juga menegaskan bahwa pemberian hibah dilakukan berdasarkan ketentuan dan kelayakan pengajuan, bukan atas dasar latar belakang agama maupun golongan.

“Siapa yang mau mengajukan, silakan. Sepanjang sesuai aturan, kasih,” ujarnya.

Koster mengatakan prinsip Pemprov Bali adalah memastikan belanja daerah diarahkan pada kebutuhan prioritas serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Tidak hanya hibah, belanja modal juga harus diarahkan pada program yang produktif, memiliki efek berganda atau multiplier effect, serta menghasilkan manfaat pembangunan dalam jangka panjang.

Menurut beliau, setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki keluaran dan hasil yang terukur sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan Bali.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Jelaskan Pinjaman Daerah dan Sistem e-Hibah dalam APBD Bali 2026 appeared first on Balipustakanews.