Ketimbang berlindung di balik meja birokrasi, Gubernur Koster justru mengambil langkah ksatria dengan turun langsung ke mimbar akademik. Kehadirannya dalam dialog publik bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Warmadewa (Unwar) dan Universitas Udayana (Unud) membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang tidak anti-kritik. Kesediaannya menandatangani policy brief bersama mahasiswa adalah cerminan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan partisipatif. Gubernur Koster menyadari betul, krisis sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan persoalan kolektif yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Secara visi dan regulasi, Gubernur Koster sejatinya telah meletakkan fondasi yang sangat kuat sejak periode pertamanya. Lahirnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Pergub Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber adalah bukti kelengkapan instrumen hukum yang jauh memandang ke depan.

Hasilnya pun mulai menampakkan titik terang. Keberhasilan sterilisasi kawasan suci Pura Agung Besakih dari kantong plastik sekali pakai pada Karya Ida Bhatara Turun Kabeh 2026 adalah preseden luar biasa. Begitu pula dengan progres kesadaran warga; dari yang awalnya hanya 30 persen, kini 70 persen warga Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah mulai memilah sampah dari rumah. Meski sempat terhambat oleh hantaman pandemi Covid-19, komitmen untuk mengedukasi masyarakat dari hulu (rumah tangga) tidak pernah surut.

Tidak hanya mengandalkan pendekatan kultural dan regulasi di hulu, Gubernur Koster juga menunjukkan kepemimpinan yang berorientasi pada solusi konkret di hilir. Langkah strategisnya menggandeng pusat melalui program Danantara untuk membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) adalah jawaban pasti atas kebuntuan penanganan residu sampah. Dengan lahan 6 hektare yang telah disiapkan Pemprov Bali, serta target groundbreaking pada 8 Juli 2026, kita patut optimistis bahwa Bali akan memiliki infrastruktur pengelolaan sampah bertaraf internasional yang beroperasi penuh pada akhir 2027.

Satu komitmen Gubernur Koster yang juga harus dikawal dan didukung penuh adalah jaminan hitam di atas putih—bahkan ditegaskan secara sekala dan niskala—terkait nasib lahan TPA Suwung pasca-penutupan. Ketegasannya menolak komersialisasi lahan tersebut untuk mal atau fasilitas pariwisata, dan memilih mendedikasikannya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas publik, menunjukkan integritas seorang pemimpin yang memprioritaskan kelestarian ekologi di atas kepentingan kapital.

Langkah taktis, komprehensif, dan terbuka yang ditunjukkan Wayan Koster sudah berada di jalur yang tepat. Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam menjaga kesucian alam secara nyata sedang dieksekusi. Kini, tugas kita—baik pemerintah kabupaten/kota, civitas akademika, desa adat, hingga masyarakat di tingkat rumah tangga—adalah merapatkan barisan. Mengkritisi adalah hak demokrasi, namun bersinergi mendukung implementasi kebijakan yang sudah baik adalah kewajiban kita bersama demi mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan bermartabat.

The post Menjawab Darurat Ekologi: Manuver Taktis Gubernur Koster Tuntaskan Krisis Sampah Bali appeared first on Balipustakanews.

Kedua Raperda tersebut meliputi Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jawaban ini disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna ke-35 yang digelar di Denpasar, Jumat (24/4/2026).

𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘄𝗶𝘀𝗮𝘁𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀

Terkait Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas, Giri Prasta menegaskan bahwa Pemprov Bali pada prinsipnya sependapat dengan dewan mengenai pentingnya koordinasi terintegrasi. Hal ini ditujukan agar terjadi sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dengan RTRW atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kabupaten/kota.

Ia juga merespons pandangan terkait penerapan sanksi adat bagi pelanggar aturan pariwisata.

“Sependapat, perlu kehati-hatian dalam penambahan sanksi adat sesuai dengan awig-awig desa adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Giri Prasta.

Demi menjaga keamanan dan kenyamanan, Giri Prasta turut menyinggung wacana pelarangan wisatawan menyewa sepeda motor. Pemprov merekomendasikan agar wisatawan menggunakan kendaraan roda empat serta menyewa melalui biro dan agen perjalanan resmi. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari pelanggaran lalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan.

Selain itu, Pemprov Bali akan mewajibkan seluruh pelaku usaha pariwisata untuk bernaung di bawah asosiasi resmi agar pembinaan dan pengawasan lebih mudah dilakukan.

Giri Prasta juga memberikan catatan terkait potensi wisata tirta seperti sungai, danau, waduk, dan bendungan yang belum masuk dalam pengaturan Raperda ini. Meski begitu, ia memastikan keberpihakan terhadap kesejahteraan seniman lokal telah terakomodasi dengan baik di dalam draf peraturan.

Terkait pelestarian lingkungan, Giri Prasta sepakat agar larangan plastik sekali pakai dan pemilahan sampah berbasis sumber diterapkan secara ketat dan meluas.

Menariknya, Wagub Bali ini juga menyoroti indikator penjaringan wisatawan berkualitas. Menurutnya, lama tinggal (length of stay) dapat menjadi tolak ukur utama karena berkaitan erat dengan jumlah pengeluaran (spending) yang merepresentasikan kemampuan finansial wisatawan.

𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗮𝗷𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗟𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸

Beralih ke Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Giri Prasta menyetujui pandangan fraksi bahwa setiap penyesuaian tarif dan jenis layanan publik harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri.

Mengenai fleksibilitas tarif pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), ia memastikan hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dan sesuai amanat undang-undang.

“Terkait fleksibilitas tarif pada BLUD sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 52 ayat (3), serta sesuai amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Ia juga mengklarifikasi perihal pencabutan dua Peraturan Gubernur yang mengatur tarif pelayanan di Rumah Sakit Dharma Yadnya. Langkah ini diambil karena aturan tersebut telah diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam Raperda yang baru.

“Berdasarkan naskah hibah antara Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya dengan Pemerintah Provinsi Bali, tidak disebutkan adanya pemberian kompensasi,” tambah Giri Prasta.

Sebagai penutup, ia menegaskan komitmen Pemprov Bali untuk terus meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien. Pelayanan tersebut harus berpegang pada asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi, guna menggenjot kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali (aa).

The post Giri Prasta Tegaskan Komitmen Pemprov Bali Jaring Turis Berkualitas, Soroti Aturan Sewa Motor hingga Sanksi Adat appeared first on Balipustakanews.

Ketiga desa yang dikunjungi adalah Desa Pinggan, Desa Sukawana, dan Desa Kintamani. Sosialisasi ini menitikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya kaum ibu, terkait kesehatan keluarga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam arahannya, Ibu Putri Koster menegaskan bahwa ibu rumah tangga memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kesehatan keluarga.

𝗖𝗲𝗴𝗮𝗵 𝗥𝗮𝗯𝗶𝗲𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝗝𝗮𝗴𝗮 𝗞𝗲𝗯𝗲𝗿𝘀𝗶𝗵𝗮𝗻 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻

Salah satu isu kesehatan yang menjadi sorotan adalah perawatan hewan peliharaan guna mencegah penyebaran rabies. Ia mengingatkan warga agar merawat dan memberikan vaksinasi rutin pada anjing peliharaannya.

“Jika terjadi kasus gigitan anjing, masyarakat harus segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat agar dapat ditangani dengan cepat,” tegas Ibu Putri Koster di sela-sela kunjungannya.

Lebih lanjut, ia mendorong para kader PKK untuk lebih peka terhadap kondisi kesehatan warga di lingkungan sekitarnya. Hal ini merujuk pada temuan seorang warga di Banjar Paketan, Desa Sukawana, yang mengidap xerosis cutis (kondisi kulit sangat kering).

Kini, warga tersebut telah diarahkan untuk mendapat penanganan medis dari fasilitas kesehatan setempat.
Terkait isu kebersihan lingkungan, Putri Koster secara khusus menyoroti populasi lalat di wilayah Kintamani yang dinilai berpotensi menjadi sumber penyakit.

“Lalat bisa menjadi pembawa bakteri. Karena itu, kebersihan lingkungan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Sebagai solusi, ia meminta masyarakat untuk memperbaiki pola pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Sampah organik, kata dia, dapat diolah langsung dari rumah tangga, pasar, sekolah, hingga tempat ibadah.

Sementara itu, sampah anorganik harus dipilah menjadi sampah daur ulang untuk dikelola di Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dan sampah residu ditangani menggunakan mesin insinerator.

𝗣𝗼𝗹𝗮 𝗔𝘀𝘂𝗵 𝗔𝗻𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali, A.A. Sagung Mas Dwipayani, turut memberikan pemahaman tentang pentingnya peran orangtua dalam mengawal pola asuh anak di usia emas (0–5 tahun).

Sagung mengimbau orangtua agar membatasi penggunaan gadget pada anak-anak. Kebiasaan ini dinilai dapat berdampak buruk pada kesehatan serta membentuk karakter yang kurang baik di masa depan.

“Pola asuh yang tepat akan menentukan kualitas generasi ke depan. Mari kita lebih bijak dalam mendampingi anak,” tuturnya.

Selain edukasi, rangkaian kunjungan ini juga diisi dengan peninjauan demonstrasi memasak olahan pangan lokal. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Desa Kintamani yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pangan daerah.

Sebagai penutup dan bentuk aksi sosial, TP PKK Provinsi Bali menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat di ketiga lokasi tersebut. Bantuan yang disalurkan meliputi 6.000 kilogram beras, 400 krat (12.000 butir) telur, serta 400 kotak susu.

Melalui kegiatan terpadu ini, para kader PKK diharapkan dapat menjadi motor penggerak perubahan di desa masing-masing sekaligus teladan dalam penerapan pola hidup sehat dan peduli lingkungan (aa).

The post Ibu Putri Koster Turun ke Pelosok Kintamani, Dorong Kesadaran Warga Kelola Sampah dan Cegah Rabies appeared first on Balipustakanews.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memberikan sambutan dalam acara Talkshow Segitiga Ekosistem Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah yang digelar di Gedung Presisi Polda Bali, Denpasar, Jumat (24/4/2026).

Acara yang diinisiasi oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri ini melibatkan tenaga pendidik dan para siswa. Talkshow tersebut juga diwarnai dengan pembacaan deklarasi menolak Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET).

Gubernur Koster menyoroti bahwa anak-anak saat ini menghadapi beban yang kompleks. Selain tuntutan akademik, mereka rentan terhadap tekanan sosial, dinamika psikologis, hingga arus ideologi yang berpotensi menyimpangkan cara berpikir.

“Ini adalah persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama,” ujar Gubernur Koster.

Ia menambahkan, menurunnya sensitivitas sosial dan lemahnya ketahanan nilai memperbesar risiko penyimpangan perilaku, termasuk bullying dan paparan paham IRET. Ancaman tersebut dinilai sering menyusup secara halus lewat konten digital yang minim pengawasan maupun interaksi sosial sehari-hari.

“Inilah tantangan nyata yang kita hadapi bersama, yang menuntut kewaspadaan, keseriusan, serta langkah yang terarah dan berkelanjutan,” tegas Gubernur Bali dua periode tersebut.

𝗣𝗲𝗻𝗱𝗲𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝗳

Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur Koster menilai pendekatan keamanan parsial tidak lagi cukup. Diperlukan kolaborasi berkesinambungan melalui segitiga ekosistem. Keluarga berfungsi sebagai fondasi penanaman nilai kehidupan, sekolah sebagai ruang penguatan karakter, dan masyarakat menjadi lingkungan sosial tempat nilai-nilai tersebut dipraktikkan.

Gubernur Koster juga memberikan apresiasi khusus kepada Densus 88 yang menginisiasi pendekatan berbasis edukasi, literasi, dan wawasan kebangsaan ini.

Kepada para tenaga pendidik, Gubernur Koster menitipkan pesan khusus. “Kepada para guru, khususnya guru BK, perkuat fungsi pendampingan, pembinaan, dan deteksi dini. Kepekaan Saudara adalah kunci dalam mencegah berbagai potensi permasalahan,” ucapnya.

𝗞𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗟𝗶𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Ia menyambut baik inisiatif perlindungan generasi muda dari ancaman kekerasan dan ideologi menyimpang.

“Mari kita lanjutkan dan tingkatkan kolaborasi lintas sektor baik di pusat maupun daerah untuk memastikan deteksi dini, respons cepat, dan pendampingan yang tepat bagi anak-anak,” ujar Isyana.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya memaparkan bahwa pihaknya telah bergerak melalui serangkaian tindakan preventif dan represif. Upaya pencegahan dilakukan lewat program edukasi police goes to school dan literasi digital.

“Langkah preventif ditempuh dengan mengintensifkan patroli siber, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi aktif di bidang pendidikan. Kita juga melakukan langkah represif seperti penegakan hukum dan deradikalisasi terhadap mereka yang terpapar radikalisme, intoleransi hingga jaringan terorisme,” tutup Daniel (aa).

The post Hadiri Deklarasi Densus 88, Gubernur Koster Tegaskan Komitmen Perlindungan Anak Berbasis Edukasi appeared first on Balipustakanews.

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat diplomasi global serta menjajaki berbagai peluang kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Bali dan Swiss. Momentum ini juga bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Swiss.

Dalam suasana penuh optimisme, kedua pihak menegaskan komitmen untuk berkolaborasi di sejumlah sektor krusial, mulai dari pendidikan vokasi, pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, hingga pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta perdagangan internasional.

𝗞𝗲𝗸𝗮𝗴𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗺𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻𝗮𝗻 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿

Wakil Duta Besar Swiss, Mathias Domenig, mengungkapkan kekagumannya terhadap posisi istimewa Bali di mata dunia. Ia menilai hubungan antara Swiss dan Pulau Dewata selama ini telah terjalin dengan sangat harmonis.

“Bali sangat spesial. Hubungan ini sangat membahagiakan bagi kami, terlebih dalam rangkaian 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Swiss. Kedekatan ini menjadi tanda hubungan yang sangat baik,” ujar Domenig.

Secara khusus, Domenig memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Koster dalam mengelola Bali sebagai destinasi global. Menurutnya, mengelola wilayah yang menjadi representasi dunia dengan kunjungan wisatawan lintas negara bukanlah perkara mudah.

“Kami selalu penasaran dan kagum dengan bagaimana cara Pak Gubernur me-manage Bali yang selalu didatangi oleh orang dari seluruh dunia,” imbuhnya.

Ia juga mencatat bahwa komunitas warga Swiss di Bali, baik wisatawan maupun pelaku usaha, telah berintegrasi dengan sangat baik. Mereka dinilai sangat menghormati adat istiadat setempat dan tidak pernah menimbulkan persoalan sosial.

𝗣𝗲𝗹𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮 𝗦𝗮𝗺𝗮 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀

Terkait kerja sama konkret, Swiss melalui berbagai lembaganya telah menjalin kemitraan dengan Politeknik Negeri Bali (PNB) untuk pengembangan kurikulum vokasi yang berbasis kebutuhan industri.

Selain itu, Swiss membuka pintu lebar bagi produk lokal Bali untuk menembus pasar Eropa. Domenig menawarkan fasilitasi pertemuan antara pelaku usaha Bali dengan jaringan perdagangan di Swiss guna memperkuat akses ekspor.

“Kami melihat banyak ruang untuk perdagangan antara Bali dan Swiss. Produk lokal Bali memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar Swiss,” jelasnya.

Tak hanya urusan ekonomi, Swiss juga menyatakan kesiapannya berbagi pengalaman dalam menangani isu perkotaan yang kini menjadi tantangan besar bagi Bali, yakni kemacetan lalu lintas dan pengelolaan sampah.

𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿

Gubernur Koster menyambut baik komitmen Pemerintah Swiss. Ia menegaskan bahwa dukungan internasional sangat diperlukan untuk mendukung transformasi pariwisata Bali menuju arah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

“Suatu kehormatan bagi kami di Bali. Hubungan Bali dengan Swiss sangat baik, apalagi Bapak Konsul sangat komunikatif dengan kami,” kata Gubernur Koster.

Gubernur Koster memaparkan bahwa jumlah wisatawan asal Swiss mencapai lebih dari 40.000 orang pada tahun lalu. Ia memuji karakter wisatawan Swiss yang dikenal sangat sopan dan tertib.

“WNA Swiss sangat menjunjung tinggi kebudayaan lokal, sopan, dan tidak pernah membuat masalah. Sangat respek dengan Bali,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Saat ini, Pemprov Bali tengah fokus mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan memperkuat infrastruktur untuk menunjang kenyamanan wisatawan yang kini telah menembus angka 7 juta kunjungan mancanegara per tahun.

𝗦𝗶𝗺𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗮𝗵𝗮𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻: 𝗔𝗿𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗘𝗻𝗱𝗲𝗸

Sebagai penutup pertemuan, Gubernur Koster menyuguhkan kopi khas Bali yang dicampur dengan minuman tradisional arak Bali. Cita rasa unik ini pun menuai pujian dari Mathias Domenig.

“Rasanya sangat enak, very nice,” ucap Domenig singkat.

Gubernur Koster juga menyerahkan cinderamata berupa kain tenun endek Bali dan botol arak Bali sebagai simbol persahabatan dan penghormatan budaya. Langkah ini sekaligus menjadi strategi diplomasi untuk mempromosikan produk lokal Bali ke kancah internasional.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa kemitraan Bali dan Swiss akan berkembang ke arah yang lebih luas, melampaui sektor pariwisata konvensional menuju kolaborasi strategis yang berkelanjutan (aa).

The post Terima Delegasi Swiss, Gubernur Koster Mantapkan Kerja Sama Strategis Bali di Sektor Ekonomi dan Infrastruktur appeared first on Balipustakanews.

Pernyataan tegas ini disampaikan Gubernur Koster dalam forum dialog bertajuk “Koster Menjawab: Menelisik Masa Depan Bali di Tengah Ancaman Krisis Lingkungan” yang digelar di Auditorium Widya Sabha Utama Universitas Warmadewa, Jumat (24/4/2026).

“Persoalan sampah di Bali saat ini sudah masuk tahap darurat,” ujar Gubernur Koster di hadapan ratusan mahasiswa dan akademisi.

Berdasarkan data yang dipaparkan, volume sampah di Bali kini mencapai angka 3.436 ton per hari. Dari jumlah tersebut, komposisi sampah didominasi oleh sampah organik sebesar 60 persen, sementara sampah plastik menyumbang lebih dari 17 persen. Sektor rumah tangga menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan mencapai 60 persen dari total volume sampah.

𝗞𝗼𝗻𝗱𝗶𝘀𝗶 𝗧𝗣𝗔 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮𝗮𝗻

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, potret pengelolaan sampah di Bali masih menghadapi jalan terjal. Saat ini, baru sekitar 30 persen sampah yang berhasil dikelola dengan baik.

Sisanya, sebanyak 18 persen melalui upaya pengurangan, 23 persen terbuang ke lingkungan, dan 43 persen masih berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kondisi ini mengakibatkan gunungan sampah di TPA mencapai ketinggian hingga 45 meter, yang mengancam pencemaran air tanah dan sungai.

Gubernur Koster menjelaskan, Pemprov Bali sebenarnya telah konsisten menjalankan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Salah satu langkah revolusioner adalah pembatasan plastik sekali pakai yang berlaku sejak Desember 2018. Namun, ia mengakui kendala utama ada pada perubahan perilaku.

“Kebijakan ini masih menghadapi kendala karena kebiasaan masyarakat dan pelaku usaha yang masih bergantung pada kantong plastik,” tuturnya.

Begitu pula dengan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber yang dimulai sejak 2019. Implementasinya belum maksimal karena rendahnya kesadaran memilah sampah serta keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas TPS 3R di tingkat desa.

𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟴 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝘂𝘁𝘂𝗽𝗮𝗻 𝗧𝗣𝗔 𝗦𝘂𝘄𝘂𝗻𝗴

Sebagai langkah drastis, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah pusat telah menetapkan linimasa penutupan TPA Suwung yang sudah melebihi kapasitas. Mulai April ini, hanya sampah residu dan anorganik yang diperbolehkan masuk.

Masa toleransi untuk residu diberikan hingga 31 Juli, sebelum akhirnya TPA Suwung ditutup sepenuhnya pada Agustus mendatang. Gubernur Koster menginstruksikan penguatan Gerakan Bali Bersih Sampah melalui SE Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 yang mewajibkan pengelolaan sampah tuntas di tingkat sumber (desa/kelurahan).

“Target kami, pada tahun 2028, Bali sudah harus mampu keluar dari persoalan sampah melalui sistem pengelolaan dari sumber dan komitmen meniadakan sistem open dumping,” tegas Gubernur Koster.

𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗵𝗮𝘀𝗶𝘀𝘄𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝘀𝗶

Di sisi lain, Presiden BEM Universitas Warmadewa, Putu Gede Raka Trisna Arisastra, menyatakan bahwa krisis lingkungan ini bukan hanya beban pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif.

“Kampus merupakan ruang ideal untuk membangun diskusi yang rasional dan kritis. Gagasan harus diuji agar melahirkan solusi yang berpihak pada kepentingan publik,” kata Raka.

Ia mengapresiasi langkah strategis Pemprov Bali, termasuk program investasi SDM “Satu Keluarga Satu Sarjana” yang telah memberikan manfaat kepada 12 mahasiswa Warmadewa hingga tahun 2025.

Sebagai bentuk aksi nyata, BEM Universitas Warmadewa kini telah membentuk Satgas Sampah yang melibatkan seluruh mahasiswa untuk memastikan pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan kampus.

Raka menekankan bahwa tanpa kebijakan lingkungan yang matang dalam konsep “Bali 100 Tahun ke Depan”, identitas seni, budaya, dan pariwisata Bali berisiko runtuh akibat degradasi lingkungan (aa).

The post Pesan Gubernur Koster untuk Warga Bali: “Mari Berhenti Mewariskan Gunungan Sampah pada Anak Cucu” appeared first on Balipustakanews.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memberikan sambutan dalam acara Gala Dinner Rakernas ASBF 2026 di Prama Hotel Sanur, Denpasar, Kamis (23/4/2026) malam.

“Saya mengapresiasi ASBF atas penyelenggaraan Rakernas dan Konferensi Internasional di Bali. Tentunya kami harapkan ini memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan UMKM kita,” ungkap Gubernur Koster.

Kehadiran sekitar 150 delegasi yang berasal dari 10 negara diakui Gubernur Koster membawa dampak instan pada sektor pariwisata. Berdasarkan laporannya, tingkat hunian di hotel tempat acara berlangsung melonjak tajam hingga menyentuh angka 85 persen.

𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳 “𝗡𝘆𝗼𝗺𝗮𝗻-𝗞𝗲𝘁𝘂𝘁”

Di hadapan delegasi internasional, Gubernur Koster yang turut didampingi Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta juga memaparkan keunikan budaya dan demografi Bali. Ia mengungkapkan fakta terkait menurunnya laju pertumbuhan penduduk asli Bali, yang berdampak pada makin langkanya anak dengan nama Nyoman (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat).

Menurutnya, hal tersebut merupakan imbas dari program Keluarga Berencana (KB) dua anak yang digencarkan pemerintah pusat di masa lalu.

“Dulu kita bangga dengan prestasi KB dua anak. Namun dibalik itu, nama anak ketiga dan keempat yakni Nyoman dan Ketut semakin sedikit. Padahal kita di Bali harus melestarikan itu untuk menjaga budaya kita,” terang Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng tersebut.

Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Bali saat ini tengah menggencarkan program insentif bagi keluarga yang memiliki anak ketiga dan keempat. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan demografi lokal dan melestarikan tradisi penamaan yang erat kaitannya dengan budaya yang menjadi akar pariwisata Bali.

𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗞𝗲𝗿𝘁𝗵𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶

Lebih lanjut, Gubernur Koster memaparkan kondisi makro ekonomi Bali yang terus membaik. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen dengan tingkat kemiskinan 3,42 persen dan angka pengangguran yang sangat rendah, yakni 1,45 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tercatat tinggi di angka 79,5 dengan harapan hidup mencapai 75,44 tahun.

Meski pariwisata masih menjadi tulang punggung, Gubernur Koster menegaskan Bali kini tengah melakukan transformasi ekonomi berlandaskan filosofi Tri Hita Karana yang disebut Ekonomi Kerthi Bali. Konsep ini memprioritaskan pembangunan hijau, berkelanjutan, dan berakar pada budaya lokal.

“Kami mendorong transformasi melalui enam sektor, yakni Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya; IKM, UMKM, dan Koperasi; Pariwisata; serta Ekonomi Kreatif dan Digital,” rincinya.

Penguatan UMKM, lanjut Gubernur Koster, menjadi krusial sebagai penopang ekonomi alternatif sekaligus penguat rantai pasok pariwisata. Di akhir sambutannya, ia tak lupa mengajak para delegasi untuk menyempatkan diri berkunjung ke Pameran IKM Bali Bangkit di Art Center untuk melihat langsung produk unggulan UMKM asli Bali.

Sementara itu, Presiden ASBF Indonesia Peng Suyoto menjelaskan bahwa Rakernas ini menjadi momentum strategis untuk konsolidasi organisasi dan menyelaraskan strategi pengembangan UMKM dari tingkat nasional hingga global.

“ASBF adalah platform kolaborasi yang menghubungkan pelaku usaha nasional dan Asia. Acara ini fokus pada inovasi, teknologi, dan kemitraan berkelanjutan (sustainable partnerships) untuk memperluas akses pasar UMKM kita,” jelas Suyoto.

Turut hadir dalam perhelatan internasional ini, President ASBF Mosaddak Ahmed Chowdhury, Chairman ASBF Hermawan Kartajaya, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh (aa).

The post Hadiri Gala Dinner ASBF 2026, Gubernur Koster Sebut Kehadiran Delegasi 10 Negara Dongkrak Okupansi Hotel hingga 85 Persen appeared first on Balipustakanews.

Gubernur Koster menekankan bahwa Pura Agung Besakih bukanlah sekadar objek wisata, melainkan pusat spiritual umat Hindu sekaligus simbol kesucian dan martabat Bali yang harus dijaga lintas generasi.

“Besakih ini bukan kawasan pariwisata biasa. Ini kawasan suci untuk menghaturkan terima kasih dan memohon berkah kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Yang harus diubah adalah mindset bahwa Besakih bukan objek wisata semata, tetapi pusat spiritual yang harus dijaga kesuciannya,” tegas Gubernur Koster di kawasan Pura Agung Besakih, Karangasem, Kamis (23/4/2026).

𝗞𝗲𝗯𝗲𝗿𝗵𝗮𝘀𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗵𝗮𝗽 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮

Menurut Gubernur Koster, penataan tahap pertama yang berfokus pada area parkir, kebersihan, dan ketertiban masyarakat telah rampung dan membuahkan hasil. Ia mencatat adanya perubahan perilaku yang signifikan dari warga yang tangkil, seperti parkir yang lebih rapi, pengelolaan sampah mandiri oleh pengunjung, dan penurunan penggunaan plastik sekali pakai.

Beliau mengaku rutin memantau kondisi ini melalui CCTV yang terhubung langsung ke rumah jabatannya. Ia pun meminta Badan Pengelola untuk mempertahankan profesionalitas layaknya pusat perbelanjaan modern yang bersih dan rapi, namun tetap berakar pada spirit ngayah.

Menariknya, Badan Pengelola Kawasan Besakih kini telah mampu mandiri secara finansial. Mereka berhasil membiayai operasional kawasan sebesar Rp 3,2 miliar tanpa lagi bergantung pada kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

𝗥𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗧𝗮𝗵𝗮𝗽 𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮: 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗴𝗮 𝗣𝗮𝗸𝗲𝗺 𝗟𝗲𝗹𝘂𝗵𝘂𝗿

Memasuki tahap kedua, Pemprov Bali segera memulai restorasi terhadap 26 pelinggih yang kondisinya memprihatinkan karena rusak, lapuk, reyot, hingga berjamur. Gubernur Koster menilai kondisi tersebut sangat tidak pantas untuk pura terbesar di Bali.

“Ini tempat memohon kerahayuan. Masa pelinggihnya lapuk, reyot, dan jamuran? Kalau manusia tinggal di rumah bocor tentu tidak nyaman, apalagi ini rumah Ida Bhatara tempat umat memohon segala berkah,” ujarnya.

Pemprov Bali mengambil alih tanggung jawab penuh atas Parahyangan Utama. Sebanyak tujuh pelinggih telah selesai direstorasi, sementara 23 lainnya akan dilanjutkan tahun ini dengan total anggaran Rp 203 miliar. Groundbreaking rencananya akan dilakukan pada 1 Mei mendatang bertepatan dengan Hari Purnama, dan ditargetkan rampung pada Desember 2026 setelah rangkaian Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) usai. Jika ada pedharman yang tidak mampu melakukan perbaikan, pemerintah siap membantu melalui APBD.

Gubernur Koster memberikan catatan tegas bahwa seluruh restorasi wajib mematuhi pakem warisan leluhur. Material yang digunakan harus berkualitas terbaik, dan jenis ukiran wajib disesuaikan dengan ciri khas masing-masing pelinggih. Ia melarang keras renovasi yang didasarkan pada selera pribadi penyumbang demi menjaga keharmonisan arsitektur tempat suci.

𝗧𝗮𝗵𝗮𝗽 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮: 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝗸𝘀𝗲𝘀 𝗝𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗥𝗮𝘆𝗮

Tidak berhenti pada bangunan suci, penataan Tahap III akan menyasar infrastruktur jalan. Mulai tahun 2027, jalur akses dari Buleleng, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung menuju Besakih akan diperlebar untuk mengurai kemacetan.

“Jangan sampai orang mau sembahyang malah mengumpat di jalan karena macet. Harus tenang dari rumah sampai tiba di Besakih supaya bisa khusyuk,” kata Gubernur Koster.

Proyek infrastruktur ini akan menggunakan skema pembiayaan kolaboratif dari APBD kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal kuat dari sektor pariwisata, seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar.
Ke depan, Gubernur Koster berharap kesuksesan penataan Pura Agung Besakih dapat direplikasi di pura-pura besar lainnya di Bali, seperti Pura Ulun Danu Batur.

“Kalau sukses di Besakih, berikutnya Batur. Kalau bisa seluruh pura di Bali dipolakan penataannya agar berjalan baik. Karena menjaga pura berarti menjaga peradaban Bali itu sendiri,” tutupnya (aa).

The post Tuntaskan Penataan Fasilitas Publik, Gubernur Koster Kini Fokus Restorasi Parahyangan Besakih appeared first on Balipustakanews.

Suasana khidmat menyelimuti pura terbesar di Indonesia tersebut sejak pagi hari. Menariknya, dalam prosesi kali ini, Gubernur Bali, Wayan Koster tidak hanya hadir sebagai undangan resmi, tetapi juga turut serta dalam tradisi ngayah.

𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 “𝗡𝗴𝗮𝘆𝗮𝗵” 𝗠𝗲𝗴𝗮𝗺𝗯𝗲𝗹

Pantauan di lokasi, Gubernur Koster yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, tampak membaur bersama warga. Di sela-sela prosesi sakral, orang nomor satu di Bali itu terlihat duduk di antara barisan penabuh dan memainkan alat musik tradisional gangsa.

Aksi ngayah megambel ini sontak mencuri perhatian pemedek yang hadir. Momen langka tersebut dianggap sebagai simbol kedekatan antara pemimpin daerah dengan kearifan lokal serta masyarakatnya.

Tak hanya itu, usai mengikuti ritual, Gubernur Koster juga tampak ramah melayani permintaan foto bersama dari para pemedek yang mengerumuninya. Meski dikerumuni massa, suasana tetap berjalan tertib tanpa mengurangi kekhusyukan jalannya upacara.

𝗥𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗼𝘀𝗲𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗶𝗻𝗲𝗯𝗮𝗻

Upacara penyineban diawali dengan bhakti penganyar terakhir pada pagi hari. Puncak ritual dimulai sekitar pukul 15.00 WITA yang ditandai dengan sejumlah tahapan sakral, mulai dari doa bersama, Nuwek Bagia Pula Kerthi, nedungan Ida Bhatara, hingga katuran tetingkeb ring ambal-ambal.

Seluruh rangkaian ini diakhiri dengan prosesi mundur mawali ke pesineban. Umat yang hadir juga melaksanakan persembahyangan bersama kepada Ida Bhatara Lingsir serta mengikuti ritual ngeseng dan mendem Bagia Pulekerthi.

Ketua Panitia IBTK Pura Agung Besakih, Jro Mangku Widiartha, menjelaskan bahwa penyineban merupakan tanda berakhirnya masa nyejer, yaitu periode saat Ida Bhatara berstana di Pura Penataran Agung sejak puncak karya pada 2 April 2026 lalu.

“Setelah doa bersama selesai, seluruh pralingga Ida Bhatara kembali ke pelinggih masing-masing. Ini menandai berakhirnya rangkaian karya utama,” ujar Jro Mangku Widiartha.

𝗗𝗶𝗽𝘂𝗽𝘂𝘁 𝗘𝗻𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗹𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶𝗵

Kesakralan upacara ini didukung oleh kehadiran enam Sulinggih yang memimpin di berbagai titik utama. Di Bale Gajah, upacara dipimpin oleh Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa dan Ida Dalem Semara Putra.

Sementara di bagian Tapini, dipuput oleh Ida P Istri I Wayah Jelantik Dwaja bersama Ida P Istri Karang. Adapun untuk tahapan Pengrajeg Karya dan Pengemit Karya, masing-masing dipimpin oleh Ida Pendanda Gede Kemenuh dan Ida Rsi Wayabya Sogata Suprabhu Karang.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Bali periode 2018–2024 Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), perwakilan Kementerian Agama RI, jajaran Polda Bali, Kodam IX/Udayana, serta tokoh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
Transparansi Keuangan

Selain aspek ritual, panitia juga menunjukkan transparansi dengan memaparkan laporan keuangan selama 21 hari pelaksanaan karya. Tercatat, total dana yang terkumpul mencapai Rp 8.965.742.204.

Setelah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran sebesar Rp 6.477.534.000, saat ini tercatat saldo akhir sebesar Rp 2.488.208.204.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh umat Hindu yang telah ngayah dengan tulus sehingga karya ini berjalan lancar secara sekala maupun niskala,” tutur Jro Widiartha.

Sebagai penutup akhir dari seluruh rangkaian besar IBTK 2026, akan dilaksanakan upacara Mejauman yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 26 April 2026 mendatang (aa).

The post Gubernur Koster Turut Ngayah Megambel pada Penutupan IBTK 2026 di Pura Agung Besakih appeared first on Balipustakanews.

Dalam kegiatan ini, TP Posyandu Provinsi Bali menyerahkan bantuan berupa 140 paket sembako kepada para kader Posyandu setempat. Rinciannya, 80 paket diserahkan untuk kader di Desa Bangbang dan 60 paket untuk kader di Desa Abangsongan.

Secara keseluruhan, total bantuan yang didistribusikan mencakup 4.200 kilogram beras, 8.400 butir telur, dan 280 kotak susu.
Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana melalui sinergi yang baik dengan TP Posyandu di tingkat kabupaten/kota.

“Desa yang dikunjungi sebelumnya telah melalui proses verifikasi, sehingga pembagian bantuan dapat dilakukan dengan baik dan merata,” ujar Ibu Putri Koster.

Tidak sekadar berbagi bantuan, momentum ini juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan enam Standar Pelayanan Minimum (SPM) Posyandu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024, layanan Posyandu kini bertransformasi. Layanan ujung tombak masyarakat ini tidak lagi hanya berfokus pada sektor kesehatan, tetapi diperluas mencakup lima bidang lain, yakni pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Pada kesempatan yang sama, Ibu Putri Koster yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Provinsi Bali, menyoroti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengajak masyarakat dan para kader Posyandu untuk konsisten menerapkan Pemilahan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) dan menjadi pelopor Gerakan Bali Bersih Sampah di wilayah masing-masing.

“Kita hidup pasti menghasilkan sampah, baik organik, anorganik, maupun residu. Oleh karena itu, mari kita lakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya secara masif. Hal ini akan terus saya sosialisasikan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengatasi permasalahan sampah,” tegasnya saat berbicara di Gedung Serbaguna Desa Abangsongan, Kecamatan Kintamani.

Menurutnya, kualitas kesehatan masyarakat yang optimal selalu berawal dari lingkungan yang bersih dan terawat.

Sejalan dengan perluasan layanan tersebut, Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Anom Agustina, memaparkan pentingnya transformasi Posyandu agar ke depannya menjadi lembaga yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis data. Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Adaptif berarti Posyandu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Responsif berarti harus cepat dan tanggap terhadap permasalahan di bidang pelayanannya. Sementara berbasis data merujuk pada pendataan seluruh masalah dan kendala sebagai dasar penentuan kebijakan serta arah pembangunan desa,” jelas Anom.

Langkah strategis dan bantuan dari Pemprov Bali ini mendapat sambutan hangat dari pemerintah daerah setempat. Ketua TP Posyandu Kabupaten Bangli, Ibu Sariasih Sedana Arta, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada para kader di wilayahnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat menjadi stimulus dan motivasi bagi kader Posyandu Kabupaten Bangli untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di tengah masyarakat sesuai dengan bidang layanannya masing-masing (aa).

The post Ibu Putri Koster Dorong Transformasi Layanan Posyandu lewat Aksi “Membina dan Berbagi” di Bangli appeared first on Balipustakanews.