𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺, 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan seluruh Kepala Dinas (Kadis) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan utama dalam merancang program kerja.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Koster saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (6/2/2026).
Menurut Gubernur Koster, akurasi data statistik sangat krusial untuk memastikan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Data dari BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” ujar Gubernur Koster dalam keterangannya, Jumat.
𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗧𝘂𝗺𝗯𝘂𝗵 𝟱,𝟴𝟮 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝗻
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa perekonomian Bali mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,82 persen (c-to-c).
Angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen. Sektor pariwisata masih menjadi penopang utama, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,94 juta kunjungan, melampaui level sebelum pandemi.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan di Bali pada September 2025 turun menjadi 3,42 persen. Angka ini merupakan yang terendah sejak tahun 1996 sekaligus terendah secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga tercatat sangat rendah, yakni 1,45 persen.
𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶 “𝗞𝗲𝗿𝗼𝘆𝗼𝗸𝗮𝗻” 𝗔𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗺𝗶𝘀𝗸𝗶𝗻𝗮𝗻
Merespons data tersebut, Gubernur Koster meminta jajarannya tidak berpuas diri. Ia secara khusus memerintahkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta perangkat daerah terkait untuk bekerja secara “keroyokan”.
“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Koster juga menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk menggelar bursa kerja (job fair) berskala besar guna menyerap lulusan SMK dan perguruan tinggi, demi menekan angka pengangguran hingga titik nol.
𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 “𝗦𝗮𝘁𝘂 𝗞𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗦𝗮𝘁𝘂 𝗦𝗮𝗿𝗷𝗮𝗻𝗮” 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳 “𝗡𝘆𝗼𝗺𝗮𝗻-𝗞𝗲𝘁𝘂𝘁”
Guna memutus rantai kemiskinan jangka panjang, Gubernur Koster menyoroti program strategis “Satu Keluarga Satu Sarjana” yang telah bergulir sejak Agustus 2025. Program ini menyasar 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan penuh.
Di sisi lain, menanggapi proyeksi BPS mengenai potensi perlambatan pertumbuhan penduduk Bali pasca-2047, Gubernur Koster menyiapkan kebijakan insentif bagi kelahiran anak ketiga (Nyoman/Komang) dan keempat (Ketut).
Mulai tahun 2026, Pemprov Bali akan memberikan insentif berupa perawatan ibu hamil, bantuan pangan, pendidikan gratis hingga SMA, dan jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu yang memiliki anak ketiga dan keempat.
“Program Nyoman dan Ketut ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga pelestarian identitas budaya Bali. Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah,” kata Gubernur Koster.
Terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Koster menyatakan dukungan penuh dan menyebut agenda tersebut sebagai instrumen strategis untuk memetakan transformasi ekonomi Bali ke depan, termasuk ekonomi digital dan ekonomi hijau (red/aa).
